Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Bawaslu DKI antisipasi pelanggaran ketidaknetralan ASN di pilkada

    Bawaslu DKI antisipasi pelanggaran ketidaknetralan ASN di pilkada

    langkah-langkah pencegahan pelanggaran sejauh ini sudah dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengantisipasi pelanggaran ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan pilkada dengan meningkatkan pengawasan.

    “Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam pilkada,” kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhamad Shobirin di Jakarta, Sabtu.

    Ia meminta agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan yang mendukung kandidat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Ia menjelaskan memang terdapat beberapa pembaruan dalam aturan kampanye pada Pilkada 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024.

    Menurut dia PKPU ini menyesuaikan ketentuan terkait metode kampanye dan pengawasan, termasuk antisipasi pelanggaran netralitas ASN.

    Ia menyebutkan dalam pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menyebutkan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

    Kemudian ASN, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepala desa atau sebutan lain dari Lurah dan perangkat desa atau perangkat kelurahan juga tidak boleh dilibatkan.

    Ia mengatakan langkah-langkah pencegahan pelanggaran sejauh ini sudah dilakukan termasuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada ASN terkait pentingnya menjaga netralitas.

    Kemudian melakukan pengawasan ketat oleh Bawaslu, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran.

    “Pengawasan intensif juga akan dilakukan melalui pemantauan aktivitas media sosial ASN,” kata dia.

    Ia mengatakan dalam Pemilu Presiden 2024 beberapa kasus ketidaknetralan ASN memang pernah dilaporkan di berbagai wilayah, tapi tidak termasuk Jakarta Utara.

    “Kami akan melakukan pengawasan ekstra tetap diperlukan di Pilkada 2024 untuk mencegah kejadian serupa terjadi di Jakarta Utara,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • RK bertemu Prabowo dan Jokowi jadi sinyal dukungan di Pilkada

    RK bertemu Prabowo dan Jokowi jadi sinyal dukungan di Pilkada

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan). ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

    RK bertemu Prabowo dan Jokowi jadi sinyal dukungan di Pilkada
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 09:03 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pertemuan calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai sinyal dukungan 100 persen bagi pasangan Ridwan-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pesan politik yang gamblang terlihat adalah ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam konstelasi politik hari ini. Artinya Prabowo, Jokowi, Ridwan Kamil, dan KIM Plus ini adalah satu kesatuan kekuatan politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain,” kata Adi di Jakarta, Jumat.

    Dalam dua hari berturut-turut, Ridwan Kamil bertemu Presiden Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil berlangsung di rumah makan Padang di Kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

    ​Sementara pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi berlangsung di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat siang.

    Pesan itu tergambar bukan hanya pada pertemuan yang dilakukan oleh para tokoh tersebut di tengah-tengah Pilkada serentak 2024, melainkan lewat keterangan yang disampaikan oleh pihak Istana.

    Istana menyampaikan bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Ridwan Kamil di salah satu rumah makan di Jakarta Pusat murni dilandasi kedekatan di antara kedua tokoh tersebut. Istana juga menyatakan tidak ada unsur lainnya.

    “Tentu itu yang sebenarnya ingin disampaikan secara politik. Bahwa secara personal, secara politik, tentu saja Prabowo lebih kepada Ridwan Kamil. Bahkan, bisa disebut seratus persen dukungannya ke Ridwan Kamil,” paparnya.

    Melalui pertemuan tersebut, baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama menegaskan sikap politik mereka.

    Adi pun membaca pertemuan itu dapat menebalkan dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.

    “Bahwa partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), pemilih-pemilih KIM dan KIM Plus, semua tegak lurus kepada Ridwan Kamil-Suswono. Pesan itu yang sepertinya ingin disampaikan dalam pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto,” ungkapnya.

    Pesan lain yang terbaca oleh Adi dari pertemuan Ridwan Kamil dan Jokowi adalah penegasan bahwa KIM Plus di Jakarta bekerja total.

    Bersama relawan-relawan yang sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono, mereka akan berusaha memenangkan pasangan tersebut.

    Hal itu juga sekaligus menangkis isu dan narasi berkenaan dengan dukungan KIM Plus yang belum total untuk pasangan tersebut.

    “Ini sebagai penegasan bahwa KIM Plus atau KIM secara umum itu solid dukungan politiknya, tidak ada ceritanya KIM Plus itu tidak total dan tidak penuh mendukung Ridwan Kamil,” katanya. 

    Adi juga menyebut pertemuan-pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi sekaligus menegaskan bahwa siapa pun yang mengklaim mengatasnamakan KIM dan KIM Plus mestinya solid mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. 

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta, yang berlangsung 27 November 2024.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Kota Serang larang pemberian doorprize saat kampanye

    Bawaslu Kota Serang larang pemberian doorprize saat kampanye

    Ilustrasi-Sejumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut dua Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah menghadiri kampanye di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, Kamis (17/10/2024). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/Spt.

    Bawaslu Kota Serang larang pemberian doorprize saat kampanye
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang melarang pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 memberikan doorprize pada saat kampanye. 

    Komisioner Bawaslu Kota Serang, Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Fierly Murdlyat, di Serang, Jumat, menjelaskan pemberian doorprize tidak diperbolehkan dalam konteks kampanye karena dipandang melanggar prinsip kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang. 

    Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan memperjelas pemaknaan terhadap pasal 187A Undang-Undang Pemilihan. 

    “Oleh karena itu, setiap pemberian doorprize yang dilakukan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberikan materi lainnya,” katanya. 

    Fierly menjelaskan, pada Surat Edaran 111/20224, mengenai materi lainnya dalam pasal 187A juncto pasal 73 ayat 4 UU Pemilihan, setidaknya merujuk pada enam kriteria diantaranya benda atau barang yang bukan atribut kampanye, atau bahan dan alat peraga kampanye, benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi kampanye, benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah. 

    Serta benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah, benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan kampanye seperti pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis, dan atau benda atau barang yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara seperti bansos, kartu jamsos, beras raskin, dan lain sebagainya. 

    Selain itu, masih merujuk pada Surat Edaran 111/2024, kata menjanjikan dalam Pasal 187A dinilai berdasarkan tiga kriteria. Pertama, inisiatif berasal dari pasangan calon dan atau tim kampanye. Kedua, tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih, dan ketiga hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan visi, misi, dan program pasangan calon yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

    “Kami sudah sampaikan Surat Edaran 111/2024 itu kepada seluruh tim kampanye paslon agar dipedomani dalam melaksanakan tahapan kampanye. Surat Edaran itu juga sudah kami internalisasi ke pengawas di tingkatan kecamatan dan kelurahan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024 Yogyakarta 1 November 2024

    Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024 Yogyakarta 1 November 2024

    Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul menggelar debat Pilkada 2024 pada Jumat (1/11/2024).
    Debat putaran pertama ini mempertemukan para calon bupati dan disiarkan langsung oleh TVRI Yogyakarta serta kanal YouTube KPU Bantul.
    Pilkada di Kabupaten Bantul diikuti oleh tiga pasangan calon.
    Calon nomor urut 1 Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro. Calon nomor urut 2 Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta. Dan calon nomor urut 3 Joko B Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan.
     
    Dalam segmen yang membahas isu sosial, calon bupati nomor urut 1, Untoro Hariadi, menyoroti masalah
    perceraian
    dan kekerasan dalam rumah tangga.
    Ia menanyakan kepada calon bupati nomor urut 2, Abdul Halim Muslih, dan calon bupati nomor urut 3, Joko B Purnomo, tentang cara mengantisipasi masalah tersebut.
    “Pak Halim dan Pak Joko, jika kita mencermati kehidupan keluarga, angka perceraian masih sangat memprihatinkan, begitu pula dengan kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Untoro Hariadi.
    Ia menegaskan bahwa meskipun tidak melihat angka secara langsung, masalah ini perlu diantisipasi.
    “Saya tidak melihat angkanya, tapi ini mestinya harus diantisipasi. Mohon cara dari Pak Halim dan Pak Joko, bagaimana mengantisipasi hal ini?” tanyanya.
    Menanggapi pertanyaan tersebut, Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa tingginya angka perceraian tidak bisa dilihat dari perspektif ekonomi semata.
    “Kita juga perlu mempertimbangkan kekuatan mental, ketahanan mental, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang sangat dipengaruhi oleh agama,” jelasnya.
    Halim menambahkan bahwa meningkatkan kecerdasan spiritual merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah perceraian, di samping pembangunan ekonomi yang tetap harus dilakukan.
    “Fakta menunjukkan bahwa orang-orang dengan tingkat ekonomi tinggi pun tetap bercerai. Ini menunjukkan ada yang salah, sehingga perspektif agama dan pembangunan mental spiritual harus diterapkan dalam pencegahan perceraian,” ungkapnya.
    Sementara itu, Joko B Purnomo, calon bupati nomor urut 3, menjelaskan beberapa langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.
    “Pertama, kita perlu mengoptimalkan lembaga-lembaga yang berwenang memberikan penyuluhan tentang perkawinan. Kedua, kita harus menekan angka perkawinan dini,” ucapnya.
    Joko juga menekankan pentingnya pendampingan bagi keluarga dalam program-program bantuan kesejahteraan sosial, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
    “Mentalitas masyarakat harus diberikan pemahaman tentang risiko kawin dini, yang dapat menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, serta berpotensi mengarah pada perceraian,” tambahnya.
    Dalam kesempatan selanjutnya, Untoro Hariadi memberikan tanggapan atas jawaban dari Halim dan Joko.
    Ia menekankan bahwa banyak permasalahan sosial saat ini berakar dari masalah keluarga.
    “Oleh karena itu, kami bertekad menjadikan keluarga sebagai prioritas. Keluarga adalah entitas dasar yang harus dijaga agar sakinah, mawaddah, warahmah,” ujarnya.
    Untoro menekankan bahwa penguatan keluarga akan menjadi program utama yang diusungnya, dengan rencana membangun satu desa satu klinik konsultasi keluarga dan satu Puskesmas satu psikolog.
    “Usia muda saat ini mengalami tingkat stres yang memprihatinkan, yang dapat berdampak pada kerentanan hubungan keluarga,” pungkasnya.
    Debat publik pertama ini mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Kabupaten Bantul.” Materi debat disusun oleh tim akademisi dari berbagai universitas, termasuk UGM, UMY, dan UAD.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024 Yogyakarta 1 November 2024

    Debat Pilkada Bantul, Inisiatif Tiga Paslon untuk Swasembada Pangan Yogyakarta 1 November 2024

    Debat Pilkada Bantul, Inisiatif Tiga Paslon untuk Swasembada Pangan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Debat publik

    calon Bupati
    Bantul yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul berlangsung dinamis, Jumat (1/11/2024).
    Pilkada di Kabupaten Bantul diikuti oleh tiga pasangan calon.
    Calon nomor urut 1 Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro. Calon nomor urut 2 Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta. Dan calon nomor urut 3 Joko B Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan.
    Pada segmen ketiga, para calon menjawab pertanyaan mengenai upaya mewujudkan
    swasembada pangan
    di Kabupaten Bantul.
    Calon nomor urut 3, Joko B Purnomo, menjelaskan rencananya untuk mencapai swasembada pangan.
    Jika terpilih, ia berkomitmen untuk memberikan rasa nyaman kepada petani dengan mempercepat dan mempermudah penerbitan sertifikat pertanian.
    “Kedua, kita akan anggarkan subsidi PBB tanah pertanian bagi tanah garap oleh petani miskin, bukan semua sawah, tetapi sawah yang digarap petani miskin untuk mata pencarian,” ujar Joko dalam debat yang berlangsung pada Jumat (1/11/2024).
    Joko menambahkan, langkah selanjutnya adalah memberikan ruang dialog kepada petani agar mereka dapat menyampaikan pemikirannya kepada pemerintah terkait masalah pertanian.
    Ia juga berjanji untuk memberikan subsidi benih, subsidi pupuk sesuai kuota, serta alat-alat pertanian.
    “Kemudian kita jaga stabilitas harga panen,” kata dia.
    Menanggapi pernyataan Joko,
    calon bupati
    nomor urut 1, Untoro mengingatkan bahwa jika pertanian hanya dilihat dari kacamata tradisional, maka hal itu hanya akan menjadi lip service.
    “Problem pertanian dari hari ke hari tantangannya berat. Kalau dilihat dari kacamata tradisional, maka itu sebenarnya semacam lip service. Pertanian ke depan harus dipandang secara integrasi,” ucap Untoro.
    Menurut Untoro, pertanian saat ini seharusnya tidak hanya berbicara tentang sawah, tetapi juga mencakup urban farming.
    “Kita tidak melihat sawah, tetapi kita harus memperluas pertanian kita, seperti urban farming dan lain-lain,” ujarnya.
    Ia menambahkan bahwa pertanian mencakup perkebunan dan peternakan, sehingga jika hanya fokus pada agronomi, penyelesaiannya akan tetap tradisional.
    “Kita tidak melihat sawah, tetapi kita harus memperluas pertanian kita, seperti urban farming dan lain-lain,” ujarnya.
    Calon nomor urut 2, Abdul Halim Muslih, menekankan bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan di Bantul, perlu penerapan teknologi dan metode baru, bukan hanya bantuan.
    “Membangun pertanian atau swasembada pangan di Bantul tidak hanya bicara bantuan-bantuan saja. Bantuan mesin-mesin, bantuan alat pertanian. Tetapi bagaimana produksi pertanian ini harus menerapkan teknologi dan metode yang baru,” kata Halim.
    Halim menjelaskan bahwa pertanian di Bantul tidak hanya menerapkan mekanisasi, tetapi juga elektrifikasi dan digitalisasi pertanian.
    “Bahkan kita uji coba pertanian di lahan pasir di pantai selatan kita. Jadi petani tidak hanya diberikan bantuan saja, tetapi metode harus lebih modern dan efisien,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu RI minta jajaran daerah cek kembali DPT Pilkada 2024

    Bawaslu RI minta jajaran daerah cek kembali DPT Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty meminta jajaran di daerah untuk mengecek kembali daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024, meskipun telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Lolly menjelaskan DPT bisa berubah dari memenuhi menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) akibat berpindah domisili ataupun meninggal dunia.

    Sementara itu, dia mengatakan berdasarkan proses pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 terdapat 327 orang yang belum bisa dinyatakan akurat, terdiri dari 253 pemilih TMS namun tidak dicoret dalam DPT, dan 74 pemilih memenuhi syarat (MS) tetapi belum masuk ke dalam DPT.

    Ia menjelaskan bahwa pemilih TMS namun tidak dicoret dalam DPT tersebar dalam sembilan provinsi, sedangkan yang MS tetapi belum masuk ke dalam DPT terdapat di lima provinsi.

    “327 ini memang sedikit dibandingkan 203 juta pemilih, tetapi mereka tetaplah suara. Mereka tetap punya hak konstituen,” ujar Lolly.

    Dia mendorong jajarannya di daerah untuk intensif melihat data, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti KPU, kelurahan atau desa, untuk memastikan status memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak.

    Selain itu, dia juga meminta jajarannya untuk aktif memublikasikan perkembangan terbaru mengenai DPT.

    “Sayang kalau hanya karena tidak mendapat informasi, hak pilih menjadi hilang maka sebagai pengawas pemilu, kita harus aktif, termasuk soal DPT,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Ingatkan KPU untuk melakukan publikasi secara masif. Kita pun melakukan edukasi secara masif.”

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bertemu Salah Satu Calon Wakil Gubernur Riau, Panelis Debat Dipecat Regional 1 November 2024

    Bertemu Salah Satu Calon Wakil Gubernur Riau, Panelis Debat Dipecat Regional 1 November 2024

    Bertemu Salah Satu Calon Wakil Gubernur Riau, Panelis Debat Dipecat
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com –
    Satu dari 10 orang panelis debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur
    Riau
    dipecat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.
    Panelis yang dimaksud adalah Syafriadi, yang merupakan seorang Ahli Pers dan Hukum Universitas Islam Riau.
    Syafriadi diberhentikan karena telah melanggar pakta integritas.
    Hal ini diketahui setelah beredar video pendek di media sosial yang memperlihatkan Syafriadi bertemu dengan calon wakil gubernur Riau nomor urut 2, SF Hariyanto.
    Dalam narasi video, Syafriadi diduga bagian dari tim sukses pasangan calon tersebut.
    Syafriadi terlihat duduk semeja dengan SF Hariyanto. Pertemuan ini diduga dilakukan usai debat kandidat pada Selasa (29/10/2024) malam.
    Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan memastikan telah memecat Syafriadi. Syafriadi juga tidak diikutsertakan lagi pada debat kedua dijadwalkan 17 November 2024.
    “Kami telah melakukan klarifikasi terhadap salah satu panelis debat publik paslon gubernur dan wakil gubernur Riau. Pleno diikuti lengkap 5 orang terdiri 3 anggota KPU Riau secara luring dan 2 orang daring,” kata Rusidi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (1/11/2024).
    Pleno KPU Riau, kata dia, memutuskan bahwa Syafriadi dinyatakan melanggar pakta integritas.
    Secara etik tak sepantasnya sebagai panelis menemui paslon wakil gubernur Riau setelah ditetapkan sebagai panelis.
    “KPU Riau mememberikan sanksi kepada Syafriadi berupa tidak diikutksertakan lagi sebagai panelis debat publik kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Riau,” tutup Rusidi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aditya-Said Abdullah Didiskualifikasi dari Pilkada Banjarbaru, KPU Persilakan Tempuh Langkah Hukum Regional 1 November 2024

    Aditya-Said Abdullah Didiskualifikasi dari Pilkada Banjarbaru, KPU Persilakan Tempuh Langkah Hukum Regional 1 November 2024

    Aditya-Said Abdullah Didiskualifikasi dari Pilkada Banjarbaru, KPU Persilakan Tempuh Langkah Hukum
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru secara resmi mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah dari kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banjarbaru.
    Surat Keputusan (SK) pembatalan tersebut dibacakan oleh Ketua KPU Banjarbaru, Dahtiar, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (1/11/2024) siang.
    Ketua KPU Kalimantan Selatan (Kalsel), Andi Tenri Sompa, saat dimintai keterangan oleh sejumlah awak media, menyatakan bahwa pihaknya mempersilakan paslon
    Aditya-Said Abdullah
    untuk menempuh langkah hukum.
    “Ada ruang melakukan jalur hukum. Silakan Paslon 02 melakukan langkah ini,” ujar Tenri kepada wartawan.
    Menurut Tenri, keputusan untuk membatalkan keikutsertaan paslon Aditya-Said Abdullah pada
    Pilkada Banjarbaru
    sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    Keputusan tersebut didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, yang sebelumnya menilai bahwa paslon tersebut melakukan sejumlah pelanggaran administratif.
    “Kalau tidak kami tindaklanjuti, jadi masalah bagi kami,” jelas Tenri.
    Tenri menambahkan, setelah menerima rekomendasi diskualifikasi dari Bawaslu, KPU Kalsel segera meminta KPU Banjarbaru untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
    Sebelum melakukannya, KPU Kalsel terlebih dahulu mempelajari rekomendasi dari Bawaslu dan menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Aditya-Said Abdullah.
    “Melihat bukti-bukti dari Bawaslu, kami laksanakan dengan meminta KPUD Banjarbaru untuk melaksanakan rekomendasi ini,” tegas Tenri.
    Sebelumnya, KPU Banjarbaru telah mengeluarkan SK pembatalan paslon nomor urut 2, Aditya-Said Abdullah, dari Pilkada Banjarbaru.
    Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan dari Aditya meskipun sudah dihubungi.
    Diketahui, Aditya merupakan calon wali kota petahana, sementara calon wakilnya, Said Abdullah, adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
    Sementara itu, lawan mereka, nomor urut 1, adalah Erna Lisa Halaby yang berpasangan dengan Wartono.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Debat Pilkada Jabar, Ilham Habibie: Strategi Tak Bisa Saya Kemukakan di Sini Bandung 1 November 2024

    Jelang Debat Pilkada Jabar, Ilham Habibie: Strategi Tak Bisa Saya Kemukakan di Sini Bandung 1 November 2024

    Jelang Debat Pilkada Jabar, Ilham Habibie: Strategi Tak Bisa Saya Kemukakan di Sini
    Tim Redaksi
     
    KARAWANG, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3,
    Ilham Habibie
    , masih terus mematangkan mempersiapkan debat pertama Pilkada Jabar yang rencananya akan digelar pada 11 November 2024.
    Menurut Ilham, tema debat pertama menjadi bagian dari visi-misi dan program kerja dia dan pasangannya
    Ahmad Syaikhu
    .
    Adapun tema yang diangkat pada debat perdana Pilkada Jabar yaitu Membangun Jawa Barat Menuju Masyarakat Digital yang Sejahtera dan Berdaya Saing Digital.
    “Dalam proses. Strategi enggak bisa saya kemukakan di sini, tapi yang jelas sedang dalam proses, sedang kita persiapkan,” ujar Ilham saat mengunjungi wilayah Majalaya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).
    “Tapi mungkin perlu kita tajamkan lebih lanjut lagi,” ujar Ilham.
    Ilham mengatakan tidak ada mentor khusus untuk persiapan debat, tapi ada sejumlah narasumber yang telah disiapkan.
    Namun, Ilham tak menjelaskan lebih detail soal narasumber tersebut.
    Sementara, untuk
    public speaking
    , Ilham mengaku tak menyiapkan teknik khusus. Dia yakin mampu menjelaskan visi misi dan programnya dengan baik saat debat berlangsung.
    ”
    Public speaking
    , saya kira saya punya kemampuan itu. Tidak ada (teknik khusus),” kata Ilham.
    Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah menetapkan lokasi dan tema untuk debat pertama
    Pilkada Jabar 2024
    .
    Debat tersebut dijadwalkan berlangsung 11 November 2024 di Graha Sanusi Universitas Padjajaran (Unpad), Jalan Dipatiukur Kota Bandung.
    Pilkada Jabar diikuti empat pasangan, yaitu pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina, paslon nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, paslon nomor urut 3 Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, dan
    Dedi Mulyadi
    -Erwan Setiawan, paslon nomor urut 4.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Debat Pertama Pilkada Batam Dimulai, Pendukung Adu Yel sampai Soraki Moderator Regional 1 November 2024

    Debat Pertama Pilkada Batam Dimulai, Pendukung Adu Yel sampai Soraki Moderator Regional 1 November 2024

    Debat Pertama Pilkada Batam Dimulai, Pendukung Adu Yel sampai Soraki Moderator
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com –
    Debat calon wali kota dan wakil wali kota
    Batam
    resmi dimulai pada Jumat (1/11/2024) malam di AP Premiere Hotel.
    Acara ini mempertemukan pasangan calon nomor urut 01, Nuryanto-Hardi Hood, dengan pasangan calon nomor urut 02, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra.
    Kericuhan terjadi di area debat. Pendukung terdengar melontarkan yel dan slogan yang memancing suasana semakin tegang.
     
    Moderator beberapa kali memberikan teguran agar yel dihentikan, tetapi teguran ini sering dibalas dengan sorakan bernada mengejek dari beberapa pendukung.
    Situasi akhirnya dapat dikendalikan setelah Kapolresta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu, turun langsung untuk menenangkan suasana.
    Ketua KPU Batam, Mawardi, menjelaskan debat ini merupakan salah satu bentuk kampanye dan upaya pendidikan politik yang diatur oleh KPU dalam undang-undang.
    Menurutnya, pelaksanaan debat ini adalah sarana bagi masyarakat Batam untuk menilai dan menentukan pilihan politik mereka.
    “Masing-masing paslon akan menyampaikan visi dan misi yang bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan,” ujar Mawardi, Jumat (1/11/2024) malam.
    Pada debat kali ini, KPU Batam mengusung tema “Penguatan Pembangunan Inklusif dan Transformatif Menuju Batam Emas 2045” dengan empat subtema: Pendidikan dan Kesehatan, Ekonomi dan Tata Kelola Pembangunan, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, serta Pariwisata dan Digitalisasi.
    “Kami harap semua pendukung paslon di area debat dapat mengikuti peraturan yang berlaku,” tambah Mawardi.
    Debat Pilkada Kota Batam direncanakan berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama telah dilaksanakan pada Jumat (1/11/2024), sementara sesi kedua dijadwalkan pada Jumat (15/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.