Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Mitigasi Bencana di Seluruh TPS Pilkada di Jabar, Mana Wilayah Paling Rawan?

    Mitigasi Bencana di Seluruh TPS Pilkada di Jabar, Mana Wilayah Paling Rawan?

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Jawa Barat (Jabar) mengkklaim sudah memitigasi bencana alam diseluruh lokasi tempat pemungutan suara (TPS) pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Jumlah TPS di Provinsi Jabar yakni 140.457 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 35.714.901 orang. Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin, mitigasi bencana tersebut dilakukan oleh tiga otoritas berwenang jauh hari sebelumnya.

    “Kalau TPS sih sudah diantisipasi. Sudah berapa kali Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah beberapa kali koordinasi dan juga simulasi. Termasuk tadi di daerah-daerah yang akan terjadi puncak hujan ekstrem seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi,” ujar Bey ditulis Bandung, Sabtu (2/11/2024).

    Bey juga mengatakan bahwa otoritasnya telah menetapkan status siaga bencana alam dari 30 Oktober-April 2025. Hal itu merujuk kepada prakiraan BMKG soal puncak musim hujan di Provinsi Jabar mulai November 2024.

    Bey mengatakan selain bencana alam saat memasuki puncak musim hujan, ancaman lainnya itu yakni bencana gempa menimpa Sesar Lembang yang mengancam beberapa daerah.

    “Ya kalau Sesar Lembang kan ada empat kabupaten dan kota jadi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi. Tapi kan tidak hanya itu seperti hujan, puncak hujan ini kan akhir November 2024 yang tentunya (rawan) ini di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bogor dan Sukabumi itu yang paling harus diwaspadai,” ujar Bey.

    Bey memastikan seluruh kelompok penanganan bencana di Provinsi Jabar telah siap menghadapi kebencanaan baik potensi Sesar Lembang hingga hidrometeorologi akhir tahun ini.

    Kelompok penanganan bencana itu terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan koordinasi dengan kabupaten dan kota, relawan, Polri, TNI siap siaga menghadapi bencana.

    “Karena kita daerah rawan bencana memang harus siap siaga. Jadi tidak hanya pemerintah provinsi tapi seluruh pemerintah daerah kabupaten kota. Dan juga masyarakat harus terus diingatkan,” kata Bey.

    Selain dari data BMKG, Pemerintah Jabar juga menerima catatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Jabar pada bulan Oktober 2024 terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan setara 75,44 persen di 27 kabupaten dan kota yang memiliki potensi gerakan tanah atau tanah longsor kategori menengah dan tinggi.

    “Dari hasil simulasi tadi angkanya cukup mengerikan. Jadi jalan satu-satunya harus siap akan terjadi bencana,” ucap Bey.

    Status siaga bencana alam ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.580-BPBD/2024 tentang status siaga dan Nomor 360/Kep.581-BPBD/2024 tentang pos komando penanganan darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim dan abrasi, serta tanah longsor Provinsi Jawa Barat tahun 2024/2025.

    Dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut, perlu dilaksanakan upaya kesiapsiagaan darurat bencana yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sehingga mampu meminimalisir potensi dan dampak bencana.

    “Berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menyebutkan bahwa kegiatan kesiapsiagaan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, diperkuat dengan pelaksanaan apel siaga bencana hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat yang sedang kita laksanakan,” tukas Bey.

     

    Murahnya Harga Susu Kambing Segar untuk Menangkal Corona Covid-19 di Cilacap

  • Bawaslu perkuat pengawasan dengan lantik 2.386 PTPS di Jakut

    Bawaslu perkuat pengawasan dengan lantik 2.386 PTPS di Jakut

    satu pengawas mengawasi satu TPS

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara memperkuat pengawasan tahapan pilkada di daerah itu dengan melantik 2.386 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS).

    “Jumlah mereka sesuai dengan jumlah TPS dan satu pengawas mengawasi satu TPS,” kata anggota Bawaslu Jakarta Utara Yapto Sendra di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan pengawas TPS bekerja mulai dari 23 hari sebelum pemungutan suara dan tujuh hari setelah pemungutan suara

    Ia menjelaskan pengawas TPS memiliki tugas penting dalam proses pemilihan mulai dari mengawasi seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

    Kemudian, mencegah pelanggaran dan kecurangan, serta menjaga netralitas proses pemilihan.

    Melaporkan kejadian atau potensi pelanggaran, seperti adanya politik uang, tekanan atau intimidasi terhadap pemilih dan membuat laporan hasil pengawasan sebagai bukti administratif jika ditemukan pelanggaran.

    “Mereka bertugas secara efektif pada hari pemungutan suara dan bisa berlanjut hingga penghitungan selesai,” katanya.

    Dirinya berharap kehadiran mereka diharapkan dapat menjamin transparansi dan kejujuran pemilihan sehingga proses pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, menjaga kejujuran dan integritas.

    Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan rasa aman bagi pemilih dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilihan sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan bisa meningkat.

    “Mereka berperan penting untuk memastikan bahwa hasil pemilihan merefleksikan pilihan masyarakat secara akurat dan adil,” katanya.

    Sebelumnya, KPU Jakarta Utara telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta di wilayah tersebut sebanyak 1.345.815 pemilih.

    Jumlah pemilih itu terdiri dari 666.181 pemilih pria dan 679.634 pemilih perempuan yang akan mencoblos di 2.386 TPS yang tersebar di enam kecamatan dan 31 kelurahan di Kota Jakarta Utara.

    KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berkolaborasi wujudkan pilkada aman dan jurdil

    Berkolaborasi wujudkan pilkada aman dan jurdil

    Natuna (ANTARA) – Kurang dari satu bulan, pemilihan umum bupati dan wakil bupati (pilbup) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dan beberapa daerah lain di Indonesia, digelar.

    Kontestasi politik di daerah perbatasan dengan negara lain ini menunjukkan kolaborasi semua pihak yang cukup intens untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, serta berlangsung secara jujur dan adil atau jurdil.

    Perhelatan politik lima tahunan ini menjadi pembicaraan hangat warga, termasuk saat mereka ngobrol di warung-warung kopi.

    Untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menodai pelaksanaan pilkada ini, sejumlah pemangku kepentingan, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun pemerintah kabupaten, telah melakukan berbagai langkah, sesuai porsi atau tanggung jawab masing-masing.

    Bawaslu, misalnya, dengan personelnya yang kurang dari 200 orang, mengambil langkah dengan memperbanyak pengawas partisipatif dari unsur masyarakat.

    Pengawas partisipatif merupakan elemen masyarakat, mulai dari siswa, mahasiswa, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya. Sebelumnya, mereka telah diberikan pemahaman secara umum terkait peraturan pilkada oleh Bawaslu dan jajarannya.

    Bawalsu Natuna juga menggelar kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), selama dua hari, salah satunya pada pekan kedua Juli 2024 di Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 43 orang. Mereka diberi pengetahuan secara mendalam terkait aturan pilkada serta tugas dan fungsi dari pengawas partisipatif.

    Bawaslu mencatat kelompok masyarakat yang telah diberikan pemahaman terkait pengawasan partisipatif itu total sudah lebih dari 1.000 orang. Badan pengawas itu masih terus berupaya memperluas dan memperbanyak jumlah mereka dengan mendatangi sekolah-sekolah.

    Tidak hanya peserta, mereka yang sudah mendapatkan pengetahuan lewat P2P itu diharapkan bisa menularkan ilmu yang didapat melalui kreativitas yang dimiliki kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga dan teman bermain. Dengan demikian, pengawasan partisipatif dapat dilakukan oleh lebih banyak orang.

    Tidak hanya disampaikan lewat kegiatan formal, badan pengawas itu juga menyosialisasikan pentingnya pengawasan oleh semua pihak, termasuk praktik politik uang, melalui pementasan seni yang menggabungkan beberapa unsur, yakni tarian, silat, dan drama. Pentas itu mengingatkan semua pihak bahwa politik uang itu berbahaya bagi bagi masa depan daerah.

    Komisioner Bawaslu Kabupaten Natuna Ila Nurlaila mengemukakan bahwa pengawas partisipatif merupakan informan atau penyampai informasi kepada Bawaslu dan jajarannya, apabila menemukan adanya praktik pelanggaran dalam pilkada.

    Informasi yang diberikan itu pasti ditindaklanjuti oleh Bawaslu guna mencegah tindakan pelanggaran pilkada. Pada Pilkada 2024 ini, Bawaslu mengedepankan pencegahan dari pada penindakan. Perluasan pengawas partisipatif ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan itu

    Bagi penyelenggara, termasuk Bawaslu, keterlibatan seluruh elemen dalam menyukseskan pilkada sangat dibutuhkan.

    Menyukseskan pilkada itu bukan hanya dengan menggunakan hak pilih atau datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos pada 27 November 2024, melainkan turut mengawal tahapan dan mempersulit ruang gerak peserta pilkada dan semua pihak untuk berbuat curang yang mencederai pilkada.

    Pelajar saat mengkampanyekan Pilkada damai, jujur dan adil, saat peluncuran pengawasan partisipatif di Natuna. (ANTARA/Muhamad Nurman)

    Upaya KPU

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, saat ini juga memasifkan sosialisasi melalui berbagai metode, mulai tatap muka langsung maupun secara dalam jaringan (daring).

    Pada kegiatan tatap muka secara langsung, KPU menyampaikan sosialisasi terkait aturan pilkada dan mengajak semua pihak untuk menjadi pemilih cerdas.

    Sasaran sosialisasi itu untuk seluruh elemen, terutama generasi milenial. Generasi milenial menjadi sasaran karena mereka banyak mengakses informasi, khususnya menggunakan telepon seluler pintar. Mereka diharapkan partisipasinya, dengan membuat konten di media sosial yang mengingatkan masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan pilkada.

    Konten-konten yang dibuat itu diyakini menjadi media sosialisasi yang efektif dalam memberikan pemahaman terkait dampak pilkada yang tidak jujur dan adil bagi masa depan masyarakat setempat.

    Pemkab Natuna

    Menciptakan pilkada jujur dan adil bukan hanya cita-cita dari penyelenggara pilkada, melainkan juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna.

    Pemkab juga intensif mendukung penyelenggara pilkada setempat dalam berbagai aspek dan bentuk, seperti selalu mengingatkan ASN dan meminta pimpinan di setiap unit kerja untuk bersikap netral pada ajang pilkada. Netralitas itu diingatkan demi kemajuan dan peningkatan kualitas politik di daerah itu dan menjaga nama baik aparatur sipil negara.

    Hal lain yang dilakukan Pemkab Natuna untuk menyukseskan pilkada adalah dengan menambah dana hibah untuk Bawaslu setempat serta menyiapkan kapal-kapal cepat milik pemkab sebagai alternatif distribusi logistik pilkada apabila kapal reguler tidak beroperasi.

    Penyiapan kapal itu dilakukan untuk mengantisipasi tidak beroperasinya kapal reguler karena pada bulan November, laut di perairan Natuna bergelombang tinggi dan anginnya kencang.

    Selain itu, TNI dan Polri yang secara langsung memang memiliki amanah menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, juga menyiapkan berbagai skenario mengenai segala kemungkinan yang potensial terjadi serta mengganggu jalannya pesta demokrasi ini.

    Aparat TNI dan Polri telah melakukan simulasi-simulasi, sehingga mereka betul-betul siap menghadapi dan menangani masalah yang dapat mengganggu jalannya pilkada.

    Dengan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat luas dan pemerintah daerah, maka pilkada di Kabupaten Natuna akan berjalan sesuai yang diharapkan bersama, yakni berlangsung damai, aman, jujur dan adil
     

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR harap DKPP berikan rasa keadilan untuk pengadu

    DPR harap DKPP berikan rasa keadilan untuk pengadu

    Palu (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola berharap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dapat memberikan rasa keadilan untuk para pengadu.

    “Para pengadu, merupakan pencari keadilan melalui wadah DKPP,” katanya dihubungi dari Palu, Senin.

    Dia menjelaskan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kata dia, kewajiban DKPP menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas dan transparansi.

    Lanjut dia, DKPP juga menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara Pemilu. DKPP wajib bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi dan
    menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

    “Semoga keputusan DKPP nantinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan akan mengedepankan rasa keadilan dan dapat menyadarkan semua pihak,” harap Longki.

    Hal itu disampaikan Longki saat diminta tanggapannya, terkait sidang etik DKPP RI dengan teradu VI Anggota KPU Sulawesi Tengah Christian Adiputra Oruwo.

    Dalam sidang DKPP di Kantor Bawaslu Sulteng, Selasa (29/10), terungkap Christian diduga telah memanfaatkan kekuasannya untuk melobi pengadu, agar mencabut laporannya di DKPP.

    Sebelumnya, Christian menjadi teradu VI dalam perkara Nomor 235-PKE-DKPP/IX/2024 yang diadukan Rofiqoh Is Machmoed dengan memberikan kuasa kepada Ishak P Adam dan kawan-kawan.

    Rofiqoh juga mengadukan Muh Ridwan Daeng Nusu, Mansur, Roni Matindas, Alfred Sabintoe, dan Dewi Yul Nawawi (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Poso) sebagai Teradu I sampai V.

    Hal itu dikuatkan oleh principal atau pengadu Rofiqoh Is Machmoed, dimana beberapa bulan sebelumnya, dia menghadap DPD Demokrat Provinsi Sulteng.

    Rofiqoh mendapatkan penyampaian dari Ketua Eksekutif Demokrat Sulteng Zarkasi, bahwa Christian minta difasilitasi bertemu dengannya.

    “Saya sampaikan kepada pihak partai, bisa bertemu, tetapi saya didampingi oleh penasihat hukum,” ujarnya.

    Menurut Rofiqoh, pertemuan itu tidak terjadi. Tetapi, berselang beberapa waktu, dia mendapatkan kiriman pesan dari Zarkasi, yang mengatakan bahwa pesan itu dari Christian.

    “Yang isinya, bahwa bersangkutan minta difasilitasi dan meminta kepada saya agar pengaduan atau gugatan saya dicabut, itu isi chatnya,” ungkapnya.

    Terkait hal itu, teradu VI Christian membenarkan jika ada pesan antara dirinya dengan LO Partai Demokrat. Dia pun membacakan isi pesan lengkap tertanggal 13 Agustus 2024.

    “Kami menyampaikan yang sebenarnya bunyinya, tolong dibantu komunikasi berkaitan dengan laporan DKPP di KPU Poso, dan saya yang dilaporkan oleh caleg Demokrat atas nama ibu Rofiqoh, terkait penggantian calon terpilih pasca putusan Bawaslu, jika berkenan supaya dicabut laporannya,” kata Christian.

    Menurut dia, pesan whatsapp itu disampaikan setelah adanya putusan PTUN, yang mana putusan dari PTUN itu, gugatan dari penggugat tidak dapat diterima.

    Sementara itu, Kuasa Hukum Rofiqoh menyatakan bahwa bukti pesan itu tidak ada kaitannya dengan sengketa tata usaha negara, dalam pesan itu sangat jelas laporan ke DKPP.
    Baca juga: Anggota KPU Sulteng Christian Oruwo jalani sidang etik DKPP RI
    Baca juga: DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas
    Baca juga: DKPP gelar sidang etik dugaan pelanggaran ketua dan anggota KPU Poso
     

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri dukung pekerja ad hoc Pilkada Serentak 2024 dapat jamsos

    Kemendagri dukung pekerja ad hoc Pilkada Serentak 2024 dapat jamsos

    Ini merupakan bagian upaya dari Kemendagri untuk memberi dukungan kesuksesan pelaksanaan pilkada serentakJakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung seluruh anggota badan ad hoc Pilkada Serentak 2024 mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.5.7/4295/SJ.

    “Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran tentang jaminan sosial bagi pekerja ad hoc 3 September. (Kami) sangat mendukung,” kata Bima saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Ia mengaku saat ini Kemendagri tengah mengoordinasikan hal itu dengan Kementerian Keuangan.

    Hal ini disebabkan adanya laporan dalam hal administrasi hingga kesulitan untuk memasukkan dalam penganggaran, karena tidak ada nomenklatur-nya.

    Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga mengungkapkan bahwa Tito telah mengarahkan dan memerintahkan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan dan jajaran untuk mengawal pelaksanaan SE Mendagri tentang JKK dan JKM bagi badan ad hoc KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia.

    Ia menyebut Ditjen Keuda pun telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan SE Mendagri tersebut.

    Adapun saat ini mereka sedang memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan JKK dan JKM di daerah.

    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    “Ini merupakan bagian upaya dari Kemendagri untuk memberi dukungan kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak,” ujar Kastorius.

    Sebelumnya, Sabtu (21/9), Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan para kepala daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota badan ad hoc pemilihan kepala daerah (pilkada), sejalan dengan perintah Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam surat nomor 400.5.7/4295/SJ.

    “Tidak boleh ada gubernur dan bupati/wali kota yang mengabaikan Surat Menteri Dalam Negeri ini dengan alasan apa pun. Surat ini sudah dengan tegas dan jelas mengatur penggunaan APBD untuk pembayaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh pekerja penyelenggara Pilkada serentak di November 2024,” kata Timboel melalui keterangan resminya Sabtu.

    Lebih lanjut Timboel mengatakan bahwa Mendagri sudah secara tegas memerintahkan seluruh gubernur dan wali kota/bupati untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berada di wilayahnya untuk menetapkan dan mendaftarkan anggota Badan Adhoc sebagai peserta aktif dalam program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan.

    Mengenai hal anggaran, menurut dia semua sudah jelas dalam aturan yang termaktub di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT).

    Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, merinci yang dimaksud badan Ad Hoc mencakup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pengawas (Panwaslu) Kecamatan, serta Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

    Sebagai informasi, pada Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan anggota legislatif lalu, tercatat hanya 1,1 juta orang petugas KPU dan Bawaslu yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Dari jumlah tersebut terdapat 44 petugas yang meninggal dunia dan mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugasnya. BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan seluruh manfaat kepada peserta dan ahli warisnya dengan total nominal mencapai Rp2,57 miliar.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Bisnis.com, JAKARTA – Peta politik di Indonesia kian dinamis jelang pencoblosan Pilkada Serentak yang akan terjadi pada 27 November 2024. Kandidat calon kepala daerah pun berebut restu dari Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Bali pada hari ini Minggu (3/11/2024) sore. Kunjungan Prabowo ke Pulau Dewata dilakukan usai meninjau proyek swasemabda pangan atau Food Estate di Marauke, Papua Selatan. 

    Prabowo disambut oleh Calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah beserta calon Bupati yang diusung oleh Gerindra dan partai koalisi. Pertemuan dilakukan di restoran Bendega, Kota Denpasar yang merupakan restoran milik mantan Walikota Denpasar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI, Rai Mantra. 

    Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika juga hadir. Prabowo menyebut Mangku Pastika merupakan teman satu kamarnya ketika di Akademi Militer Magelang. 

    Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia-PAS. 

    Menurut Prabowo, pasangan Mulia-PAS khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik.

    “Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya,” jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024). 

    Awalnya, Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia-PAS. 

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” ujar Ketum Gerindra tersebut. 

    Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

    Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. 

    Tak berhenti di situ. Prabowo langsung tancap gas ke Solo untuk bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu malam. 

    Pada kesempatan itu, keduanya melakukan pertemuan di Angkringan Omah Semar Solo. Jokowi berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

    “Makan nasi goreng Jawa, enak,” katanya dilansir Antara. 

    Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

    “Masalah ini dan itu,” katanya.

    Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

    Namun, makan malam di angkringan itu tidak hanya tertutup untuk Prabowo dan Jokowi. Pasalnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi.

    Seperti diketahui, Ahmad Luthfi dan Respati Ardi memang dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan, Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai Wapres RI, ikut mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin saat pendaftaran ke KPU Jateng beberapa waktu lalu. 

    Sementara itu, Respati Ardi merupakan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

    “Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, enggak sempat ngobrol,” katanya.

    Perbesar

    Manuver Ridwan Kamil 

    Beberapa hari sebelumnya, Calon gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK) dan Presiden Prabowo terpantau makan malam bersama di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

    Dalam pertemuan tersebut, RK mengklaim mendapat arahan dan pesan langsung dari Prabowo. Orang nomor 1 di RI itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam koalisi jelang Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024. 

    “Intinya, apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu,” ujarnya pada awak media di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024). 

    Ridwan menambahkan bahwa Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

    “Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” kata mantan Gubernur Jabar tersebut. 

    Sehari berselang, Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB. Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB. 

    Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut. Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

    Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

    “Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta,” kata Ridwan Kamil.

    “Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Untuk membekali saya hal-hal terkait Jakarta,” ujarnya. 

    Jokowi dan Ridwan Kamil berbicara empat mata. Sebelum membuka pembicaraan, calon Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat memberikan oleh-oleh kepada Jokowi.

    Perbesar

  • Ini Kata Tim Pemenangan Sunaryata-Ardi usai dilaporkan Partai Gerindra

    Ini Kata Tim Pemenangan Sunaryata-Ardi usai dilaporkan Partai Gerindra

    Liputan6.com, Gunungkidul – Tim pasangan calon (Paslon) nomor 3, Sunaryanto – Ardi, menyatakan senang dan gembira mendapatkan dukungan arus bawah dari Partai Gerindra. Hal ini membuktikan bahwa pasangan petahana ini menjadi sosok yang benar- benar menjawab kebutuhan masyarakat Gunungkidul.

    “Jadi kami senang dan gembira ketika arus bawah Partai Gerindra meemberikan dukungan pada kami. Meskipun imbasnya ada laporan dari Gerindra ke Bawaslu,” terang Tomy Harahap, Koordinator Tim Hukum Sunaryanta- Ardi, kepada wartawan, Kamis ( 31/10).

    Diakuinya, laporan Ketua DPC Gerindra Purwanto, atas kadernya yang melakukan deklarasi dukungan terhadap Paslon nomor urut tiga, Sunaryanta – Mahmud Ardi Widanto beberapa waktu lalu, menghangatkan Pilkada Gunungkidul. Ditambah lagi dengan desakan untuk melakukan diskualifikasi terhadap paslon petahana.

    “Kabarnya memang demikian, termasuk melaporkan paslon kami agar didiskualifikasi Bawaslu,” ungkapnya.

    Menurut Tomy, pihaknya justru berterimakasih atas laporan tersebut.  Hal ini justru menunjukkan bahwa pasangan Sunaryanta-Ardi memang diperhitungkan dan menjadi kompetitor yang membahayakan. Bahkan, hingga memecat kader dari partai bentukan Prabowo Subianto Presiden Repulik Indoneisa saat ini.

    “boleh, bahkan wajar membuat laporan. Tapi dukungan arus bawah ini adalah keuntungan bagi kami. Ya silahkan kebakaran jenggot,” tandasnya.

    Tomy mengaku menghormati sikap Ketua DPC Gerindra yang melaporkan deklarasi dukungan dari arus bawah partai berlogo Kepala Garuda tersebut. Namun demikian, terkait persoalan internal, semestinya diselesaikan secara internal.

    “Sudah jelas ini adalah masalah internal Partai karena ada kader yang deklarasi pasangan lain. Kok melaporkan ke Bawaslu, salah kamar itu!, meskipun melaporkan adalah hak warga negara. Jadi ya silakan saja” kata Tomy.

    Danang Ardianta wakil ketua tim pemenangan menambahkan, aksi dukung mendukung adalah hal yang biasa dalam politik elekoral. Jadi, semua elemen boleh mendukung paslon Sunaryanta – Ardi bahkan mendukung pasangan calon lain.

    “Kita ini kan petahana yang sudah terbukti bukan baru berjanji. Jadi dukungan siapapun, termasuk arus bawah Gerindra kami terima dengan senang hati. Toh dalam deklarasi itu kami diundang dan bukan atas inisiasi kami sendiri,” ulasnya.

    Danang menegaskan, pihaknya selalu menghormati siapa saja termasuk kader Gerindra yang sekarang ini mendukung Sunaryanta-Ardi melalui deklarasi. Masyarakat biasa atau kelompok pun akan dihadiri oleh tim pemenangan jika diundang.

    Disinggung soal tuntutan Ketua DPC Gerindra soal tuntutan mendiskualifikasi Sunaryanta, Danang menyebut semuanya diserahkan kepada pihak bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu. Tentunya, pihak bawaslu akan melakukan kajian kajian terkait laporan yang sudah dilayangkan.

    Hanya saja, kata dia, merunut undang-undang (UU) Pilkada dan turunannya, ada hal hal pertimbangan untuk mendiskualifikasi pasang calon yang sudah ditetap oleh KPU. Tentu bukan jalan mudah mendiskualifikasi pihaknya hanya karena deklarasi dari Partai pengusung lain.

    “Kita serahkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti, dan Laporan itu salah alamat, hanya bentuk kegaduhan kecil dari ketua partai yang reaksional dan emosional menanggapi masa kampanye Pilkada, Atau mungkin sudah merasa kalah sebelum bertanding. Karena tim kami yang solid dan bergerak secara masif. Ini kemungkinan politik menurut prediksi kami,” pungkas Danang.

     

    Hore, Pasar Wage Purwokerto Kembali Dibuka Usai Ditutup Akibat Corona, Tapi…

  • Debat bertema tata kelola pemerintahan, ini kata Tiga Srikandi Jatim

    Debat bertema tata kelola pemerintahan, ini kata Tiga Srikandi Jatim

    Senin, 4 November 2024 03:30 WIB

    ANTARA – Tiga Srikandi Calon Gubernur (Cagub) di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim) 2024 sama-sama mempunyai konsep mengelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta menciptakan berbagai inovasi pelayanan publik demi kemajuan masyarakat yang semakin sejahtera. Namun masing-masing memiliki pandangan yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini mengemuka dalam debat publik kedua Pilkada Jatim yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi setempat di Surabaya pada Minggu malam (3/11).(Hanif Nasrullah/Denno Ramdha Asmara/Ardi Irawan)

  • RIDO akan integrasikan pendidikan berbasis budaya ke kurikulum sekolah

    RIDO akan integrasikan pendidikan berbasis budaya ke kurikulum sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Pasangan Calon Gubernur Jakarta dan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) berencana mengintegrasikan program pendidikan karakter berbasis budaya ke kurikulum sekolah di Jakarta.

    Hal tersebut disampaikan oleh Suswono saat menghadiri Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Pesona Annur Batipuah Ateh di Jakarta pada Minggu.

    “Melalui pendidikan berbasis budaya, kami ingin memastikan generasi ini tumbuh dengan akar yang kuat, menciptakan masyarakat yang menghargai keberagaman dalam harmoni dan kemajuan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

    Suswono menegaskan bahwa generasi muda Jakarta harus memiliki wawasan global tanpa melupakan identitas budayanya.

    Dia juga menyampaikan apresiasi Keluarga Besar Pesona Annur atas dedikasi mereka dalam memperkaya Jakarta melalui kontribusi di bidang sosial, budaya dan pendidikan.

    Baca juga: Suswono dorong penguatan UMKM farmasi di Pasar Pramuka

    Menteri Pertanian periode 2009-2014 itu menekankan bahwa sinergi antara RIDO dan masyarakat Minangkabau merupakan wujud nyata dari semangat keberagaman yang menjadi landasan utama dalam membangun Jakarta yang lebih solid.

    “Pertemuan ini adalah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan kita. Dengan saling mendukung dan merangkul identitas budaya, kita dapat menciptakan Jakarta yang lebih tangguh, mandiri dan berdaya saing,” kata Suswono.

    Suswono mengatakan dukungan penuh dari Keluarga Besar Pesona Annur Batipuah Ateh memberi RIDO dorongan dan komitmen baru untuk menciptakan Jakarta sebagai kota modern yang tidak melupakan akar budaya.

    Melalui kolaborasi erat dengan masyarakat, pasangan Ridwan Kamil-Suswono bertekad menjadikan Jakarta tidak hanya kota yang maju secara ekonomi, tetapi juga kota yang menghargai dan menjaga kekayaan budaya lokal untuk generasi mendatang.

    Baca juga: Banyak lahan terlantar, Jakarta berpotensi kembangkan pertanian kota

    Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Pesona Annur Batipuah Ateh di Jakarta dihadiri lebih dari 400 warga Minangkabau untuk merayakan kebersamaan dan memperkuat dukungan bagi Jakarta yang lebih maju.

    Acara ini merupakan bagian dari komitmen Suswono dalam mempererat hubungan dengan berbagai komunitas dan mewujudkan visi Jakarta sebagai kota yang inklusif, harmonis dan berbudaya.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Surat suara Pilkada untuk Sukoharjo kompit, semua sudah berada di daerah

    Surat suara Pilkada untuk Sukoharjo kompit, semua sudah berada di daerah

    laporan kontributor Deni Suryanti..

    Surat suara Pilkada untuk Sukoharjo kompit, semua sudah berada di daerah
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 03 November 2024 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah diterima KPU setempat. Surat suara dikirimkan dalam kemasan 352 karton dan Dan satu karton lainnya berisi 2.000 lembar surat suara cadangan pemungutan suara ulang (PSU).

    Total surat suara yang diterima sebanyak 702.236 lembar, telah 100 persen sesuai dengan jumlah kebutuhan daerah. Yakni, sejumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada ditambah 2,5 persen tiap tempat pemungutan suara (TPS).

    Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo mengatakan, dengan kedatangan surat suara pemilihan bupati/wakil bupati (Pilbup), maka kebutuhan Pilkada khususnya surat suara sudah terpenuhi. Sesuai tahapan, KPU segera melaksanakan tahapan sortir dan lipat surat suara setelah seluruhnya tiba di daerah.

    “Seluruh kegiatan mempersiapkan logistik Pilkada Sukoharjo dilaksanakan di gudang penyimpanan logistik Dusun Temulus, Desa Pondok, Kecamatan Grogol,” kata dia.

    Syakbani, KPU sebelumnya telah menerima kiriman 702.236 lembar surat suara Pemiliihan Gubernur (Pilgub) dari percetakan yang ditunjuk KPU Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sumendang, Jawa Barat. Kemudian surat suara tersebut disimpan di gudang logistik sampai kebutuhan surat suara Pilbup tiba guna melaksanakan tahapan sortir dan lipat. Untuk surat suara Pilbup sendiri dipercayakan oleh penyedia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  “Berbeda percetakan dari surat suara Pilgub,” ujarnya.

    Ia menambahkan, meskipun surat suara sudah dikirim seluruhnya, sejumlah logistik belum terdistribusi. Diantaranya formulir C, sampul, alat coblos dan bantalannya, plastik pembungkus, karet serta alat tulis kantor. Distribusi logistik ke daerah dijadwalkan selesai pada pekan ini juga. (Deni Suryanti)

    Sumber : Elshinta.Com