Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024 yang mengusung tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Astacita merupakan delapan misi yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Baca juga: Presiden Prabowo hadiri Rakornas 2024 perdana bersama pimpinan daerah

    Rakornas ini juga dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditutup oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemda dan pemerintah pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo.

    “Untuk itu izinkan untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan arahan kepada kepala daerah dan seluruh jajaran Forkopimda, sekaligus pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi kabupaten/kota,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain berisi arahan Presiden Prabowo, Rakornas ini menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Kabinet Merah Putih yang terbagi ke dalam empat panel.

    Masing-masing panel membahas isu strategis, misalnya pada panel pertama yang membahas “Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien”.

    Pembicara pada sesi ini, yaitu Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Jaksa Agung; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan; serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Kemudian panel kedua membahas “Kebijakan Nasional Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”. Isu ini akan dibahas oleh sejumlah narasumber, yakni Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Menko Bidang Pangan; Menko Bidang Perekonomian; serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Selanjutnya panel ketiga membahas “Program Unggulan Pemerintah Pusat” dengan narasumber, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Kepala Badan Gizi Nasional; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta Menteri Pertanian.

    Lalu, untuk panel keempat yaitu membahas “Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan untuk Pilkada Serentak yang Aman dan Damai”. Adapun pembicara pada sesi ini, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); Kapolri; dan Panglima TNI.

    “Diharapkan melalui kegiatan ini ada arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak (Presiden) yang akan dipedomani oleh seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan sekaligus pimpinan instansi vertikal provinsi,” ujarnya.

    Pada acara Rakornas ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini juga dihadiri oleh KPU dan Bawaslu, baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Baca juga: Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024
    Baca juga: Mendagri minta pemda jaga stabilitas inflasi jelang Pilkada 2024
    Baca juga: Mendagri: Pembangunan ASN penting untuk pemerintahan yang efisien

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    KPU tambah fitur “arithmetic guard” dalam Sirekap untuk Pilkada 2024

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,”Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan fitur arithmetic guard dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan arithmetic guard akan mengontrol secara otomatis hasil input angka penjumlahan yang dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Perbaikan berikutnya adalah sudah ada arithmetic guard (dalam Sirekap). Guard itu penjaga,” kata Betty di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan fitur tersebut akan memperingatkan saat ada kesalahan dalam angka yang diinput. Hal ini ditandai dengan munculnya peringatan berwarna merah dan kuning.

    “Kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem Sirekap mobile yang dipegang oleh KPPS,” ujarnya.

    Betty menyebutkan KPU juga melakukan perbaikan Sirekap terhadap marker pada kolom dan baris formulir hasil suara yang nantinya akan memudahkan konversi lebih cepat ke Sirekap Web.

    Selain itu, KPU memperbarui arsitektur aplikasi dengan penambahan di beberapa bagian ujung formulir serta perubahan pada kotak angka.

    “Kotak angka yang seperti kalkulator itu kami hapus sama sekali, sehingga OCR dan OMR lebih fokus pada karakter,” jelas Betty.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menyempurnakan beberapa kekurangan yang terjadi selama Pemilu 2024.

    Pasalnya, perbaikan Sirekap merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu lalu.

    Sebelumnya, Rabu (8/5), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU untuk segera memperbaiki aplikasi Sirekap menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Peringatan itu disampaikan Arief Hidayat dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Ruang Sidang Panel Tiga Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu.

    “Pak Holik, dulu Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara), sekarang Sirekap. Gimana ini kalau begitu? Ini di semua tingkatan. Kemarin waktu kita Pilpres itu Sirekap-nya jadi bermasalah. Untuk catatan, karena sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,” ucap Arief.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Ke-2 Pilkada Sumut, Ketika Bobby Lempar Pertanyaaan ke Edy Regional 7 November 2024

    Debat Ke-2 Pilkada Sumut, Ketika Bobby Lempar Pertanyaaan ke Edy Regional 7 November 2024

    Debat Ke-2 Pilkada Sumut, Ketika Bobby Lempar Pertanyaan ke Edy
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1
    Bobby Nasution-Surya
    melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Cagub dan Cawagub Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri 
    Pertanyaan itu dilontarkan dalam debat publik kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (6/11/2024) malam.
    Salah satu pertanyaan Bobby adalah Edy lebih memilih membangun teras Rumah Dinas Gubernur Sumut sebesar Rp 2 miliar daripada membangun jalan provinsi di daerah. 
    Dalam debat pertama, Bobby juga menyinggung Edy lebih memilih membeli aset eks Medan Club sebesar Rp 457 miliar daripada meningkatkan pelayanan kesehatan atau melaksanakan program
    universal health coverage
    (UHC).
    Pertanyaan tajam juga dilontarkan Bobby ketika menanyakan kabar program pembangunan tol dalam kota yang sudah dilakukan peletakan batu pertama. Namun, saat ini, dia tidak tahu batu pertama itu di mana. 
    “Saya sudah cari ke mana-mana, Pak. Di mana batu itu,” tanyanya. 
    Edy menjawab pertanyaan itu dengan menjelaskan kondisi pandemi Covid -19 sehingga dia fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, pertanyaannya peletakan batu pertama itu belum terjawab. 
    Lebih lanjut, Bobby dan Surya juga memberikan jawaban yang detail dan spesifik ketika mendapatkan pertanyaan, salah satunya terkait Blok Medan. 
    Bobby mempersilakan dirinya dilaporkan ke aparat penegak hukum apabila memang terlibat dalam hal tersebut.
    Adapun Blok Medan merujuk pada kasus izin tambang di Maluku Utara (Malut) yang melibatkan mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba dan menyeret Bobby dan istrinya, Kahiyang Ayu.
    Bobby juga bisa menjelaskan ketika ditanya tentang penanganan sampah yang belum maksimal dengan mengatakan bahwa Medan sebagai kota terjorok. 
    Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menanggapi dengan menjelaskan bahwa Medan pernah menyandang status sebagai kota terjorok. Namun, saat itu, dirinya belum menjabat sebagai Wali Kota (Walkot) Medan.
    Setelah Bobby menjabat, Kota Medan berhasil meraih Adipura. Hal ini dilakukan karena pengelolaan sampah dan tempat pemrosesan akhir (TPA) diubah sesuai arahan pemerintah pusat.
    “Kami juga sudah menyiapkan lahan untuk TPA bersama sesuai arahan Pak Edy yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumut, tetapi kami kena
    prank
    ,” katanya. 
    Menurutnya, jika pengerukan drainase menjadi penyumbang sampah, artinya anggaran infrastruktur sebesar Rp 2,7 triliun di Pemprov Sumut juga menjadi penyumbang sampah. 
    Pengamat Politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan menilai, penampilan Bobby-Surya mengungguli Pasangan Edy-Hasan. 
    “Secara strategi, Bobby dari awal, bahkan dari debat pertama, sudah mengambil inisiatif menyerang terlebih terkait dengan isu isu pembangunan infrastruktur,” ujarnya. 
    Dalam konteks itu, kata dia, Bobby terlihat unggul dalam penyajian data yang baik, terutama soal jalan, Balai Latihan Kerja (BLK), dan anggaran yang digunakan lawan politiknya. 
    Indra mengatakan, debat kedua secara umum sudah baik dan publik ingin melihat program-program yang lebih nyata.
    “Jadi, tidak hanya soal saling menguliti atau men-
    downgrade
    lawan, malah program-programya sendiri tidak begitu menonjol,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Lapor ke Prabowo, Mayoritas APBD Masih Ditransfer dari Pusat

    Mendagri Tito Lapor ke Prabowo, Mayoritas APBD Masih Ditransfer dari Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat sebesar Rp1.200 triliun.

    Hal tersebut disampaikan oleh Tito dalam acara agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Sebagai informasi kepada Bapak bahwa APBD yang ada di daerah itu di [angka] Rp1.200 triliun, sebenarnya lebih kurang Rp919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan [dari pusat untuk daerah], dan APBD lebih kurang Rp300 triliun. Jadi Rp1200 triliun,” pungkasnya.

    Menurut Tito, keuangan ini perlu diperhatikan oleh pusat lantaran dinamika di daerah bisa menentukan keberhasilan nasional.

    Tak hanya menyampaikan hal tersebut, Tito juga menjelaskan pentingnya agenda Rakornas bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” hari ini. 

    Menurutnya, rakornas bertujuan agar terciptanya koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan.

    “Kami laporkan bahwa peserta Rakornas sebanyak 5.360 orang. Instansi pusat sebanyak 525 orang, di antaranya seluruh kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian dan lembaga,” tuturnya.

    Kemudian, lanjut Tito, ada 496 orang dalam jajaran forkopimda untuk tingkat provinsi, 38 gubernur, dan juga KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, serta ada kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

    “Ini dinas yang sangat penting, seluruh perizinan di tangan mereka. Kemudian jajaran forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota dan 38 gubernur,” jelasnya.

    Acara Rakornas ini pun turut dihadiri oleh tujuh menko dan beberapa menteri lainnya di Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

  • Debat Pilkada NTT Singgung Penanganan Bencana, Apa Kata 3 Paslon? Regional 7 November 2024

    Debat Pilkada NTT Singgung Penanganan Bencana, Apa Kata 3 Paslon? Regional 7 November 2024

    Debat Pilkada NTT Singgung Penanganan Bencana, Apa Kata 3 Paslon?
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Debat publik antar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kupang, Rabu malam (6/11/2024).
    Debat ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia Suryanto, nomor urut 2 Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma, serta nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu.
    Debat ini mengusung tema “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkeadilan dan Inklusif”. Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah strategi
    penanganan bencana
    di NTT.
    Calon gubernur Yohanis Fransiskus Lema sempat menyebut, NTT menjadi “supermarket”-nya bencana.
    Oleh karena itu, dalam merumuskan program pembangunan, diperlukan kesadaran terhadap upaya penanganan bencana.
    Yohanis juga menekankan pentingnya mitigasi terhadap bencana kekeringan dan banjir melalui sistem peringatan dini.
    “Kuncinya ada pada
    early warning system
    , sehingga perlu menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga, di antaranya BMKG serta pihak ketiga yang memiliki konsen atau atensi serta kepedulian untuk penyediaan teknologi deteksi gempa sejak dini,” tambah dia.
    Dia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT harus memberikan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat dan memiliki prosedur standar untuk membentuk
    command center
    dalam waktu 1×24 jam terutama untuk hal-hal mendesak.
    “Ini tentu tidak hanya dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi semata, tetapi melibatkan banyak
    stakeholders.
    Kata kuncinya adalah koordinasi lintas sektoral,” ujar dia.
    Sementara itu, calon gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena berencana merangkul semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, polisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
    “Termasuk juga, pihak swasta yang sudah ahli soal penanganan bencana,” kata Melkiades.
    Melkiades menekankan pentingnya memetakan daerah rawan bencana di NTT.
    “Sudah ratusan tahun kita punya masyarakat hidup di sini sudah paham daerah-daerah bencana sehingga bisa dipetakan jenis bencana seperti apa,” ujar dia.
    Ia juga menyarankan agar Pemerintah menyiapkan infrastruktur yang mampu mengantisipasi kebencanaan di daerah rawan.
    Calon gubernur lainnya, Simon Petrus Kamlasi, menilai apa yang disampaikan oleh kedua paslon sebelumnya merupakan strategi untuk memperkuat siklus manajemen bencana.
    “Yang akan kami lakukan itu, yakni tindakan mitigasi dengan berbagai manajemen di mana kita mempersiapkan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk bisa gagah berani memiliki alat yang cukup dan memiliki anggaran yang cukup,” ujar Simon.
    Ia menekankan pentingnya respons cepat saat terjadi bencana, termasuk pendataan akurat dan mobilitas bantuan.
    “Kita harus punya alat-alat yang bisa dengan cepat membantu masyarakat untuk pulih bahkan baik tempat yang lama maupun lokasi baru atau
    resettlement
    baru,” tutup dia. 
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal Masa Kerja Badan Adhoc Pilkada 2024, Cek Infonya!

    Jadwal Masa Kerja Badan Adhoc Pilkada 2024, Cek Infonya!

    Jakarta –

    Pilkada merupakan agenda memilih gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Tahun ini, Pilkada digelar pada 27 November 2024.

    Dalam Pilkada, terdapat Badan Adhoc yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pilkada. Lantas, berapa lama masa kerja Badan Adhoc Pilkada 2024? Simak informasinya berikut ini.

    Badan Adhoc terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

    Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, berikut jadwal masa kerja Badan Adhoc Pilkada 2024.

    Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): 16 Mei 2024 – 27 Januari 2025Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS): 26 Mei 2024 – 27 Januari 2025Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP): 24 Juni 2024 – 25 Juli 2024Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): 7 November 2024 – 8 Desember 2024.Gaji Badan Adhoc Pilkada 2024

    Untuk gaji atau honorium Badan Adhoc Pilkada 2024, terlampir dalam PKPU Nomor 472 Tahun 2022. Berikut rinciannya.

    1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

    Ketua: Rp 2.500.000/orang/bulanAnggota: Rp 2.200.000/orang/bulanSekretaris: Rp 1.850.000/orang/bulanPelaksana/Staf Administrasi dan Teknis: Rp 1.300.000/orang/bulan

    2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

    Ketua: Rp 1.500.000/orang/bulanAnggota: Rp 1.300.000/orang/bulanSekretaris: Rp 1.150.000/orang/bulanPelaksana/Staf Administrasi dan Teknis: Rp 1.050.000/orang/bulan

    3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

    4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

    Ketua: Rp 900.000/orang/bulanAnggota: Rp 850.000/orang/bulanPengamanan TPS/Satlinmas: Rp 650.000/orang/bulan

    – Santunan kecelakaan kerja Badan Adhoc

    Meninggal: Rp 36.000.000/orangCacat permanen: Rp 30.800.000/orangLuka berat: Rp 16.500.000/orangLuka sedang: Rp 8.250.000/orangBantuan biaya pemakaman: Rp 10.000.000/orang.Jadwal Kampanye dan Pencoblosan Pilkada 2024Pelaksanaan Kampanye: 25 September-23 November 2024Pelaksanaan Pemungutan Suara: 27 November 2024Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: 27 November-16 Desember 2024Penetapan Calon Terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPUPenyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MKPenetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca-Putusan MK: Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan MK diterima oleh KPUPengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.

    (kny/imk)

  • 5 Gelar Rakornas, Prabowo Beri Arahan Strategis untuk Kepala Daerah Se-Indonesia Nasional

    5 Gelar Rakornas, Prabowo Beri Arahan Strategis untuk Kepala Daerah Se-Indonesia Nasional

    Gelar Rakornas, Prabowo Beri Arahan Strategis untuk Kepala Daerah Se-Indonesia
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (
    Rakornas
    ) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2024 di Sentul International Conference Center (SICC),
    Bogor
    , pada Kamis (7/11/2024).
    Ini merupakan kesempatan pertama bagi Prabowo untuk berbicara langsung dengan seluruh
    kepala daerah
    serta kepala badan dan lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting di Indonesia.
    “Ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita,” ungkap Prabowo saat memberikan arahan dalam acara tersebut.
    Dalam kesempatan ini, Prabowo menekankan pentingnya
    rakornas
    sebagai momen yang sangat bermanfaat dan strategis.
    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah menginisiasi penyelenggaraan acara ini.
    “Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategik. Tapi juga ini sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan,” tambahnya.
    Sementara itu, Tito Karnavian menjelaskan bahwa tujuan dari Rakornas ini adalah untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah serta instansi vertikal di daerah, guna mendukung program prioritas dan arah kebijakan Presiden selama lima tahun ke depan.
    Peserta yang hadir dalam acara ini mencapai 5.360 orang, yang terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.
    Lalu, 496 orang jajaran Forkopimda tingkat provinsi, termasuk 38 gubernur, KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.
    “Kemudian jajaran Forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota, dan 38 gubernur,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RK Yakin Kuasai Materi Debat Ketiga Pilkada Jakarta, Pramono: Nanti Kita Lihat Megapolitan 7 November 2024

    RK Yakin Kuasai Materi Debat Ketiga Pilkada Jakarta, Pramono: Nanti Kita Lihat Megapolitan 7 November 2024

    RK Yakin Kuasai Materi Debat Ketiga Pilkada Jakarta, Pramono: Nanti Kita Lihat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung
    ikut buka suara terkait cagub nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) yang percaya diri menguasai materi debat ketiga yang akan diselenggarakan pada Minggu (17/11/2024).
    “Ya, enggak apa-apa. Nanti kita lihat pada saat debat,” ujar Pramono saat ditemui di Menara Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
    Pramono mengaku sudah mempersiapkan diri untuk tampil di debat ketiga.
    Debat ketiga
    Pilkada Jakarta
    akan mengangkat tema “Tata Kota dan Perubahan Iklim”.
    Tema tersebut, kata dia, seringkali ia bahas selama kampanye di hadapan banyak warga Jakarta.
    “Sebenarnya, ini beberapa kali sudah saya sampaikan ke publik terkait materi debat tersebut,” ucap dia.
    Pramono juga berharap, pada debat ketiga, setiap pasangan calon (paslon) bisa lebih tajam dan terbuka menyampaikan gagasannya.
    Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih paham terkait dengan gagasan yang ditawarkan dari para paslon cagub-cawagub dalam membangun Jakarta.
    Untuk diketahui, RK optimistis bisa menghadapi debat ketiga dengan baik.
    Hal itu karena tema yang diusung berkaitan dengan latar belakang dirinya sebagai arsitek.
    Bagi RK, keilmuan dirinya di bidang tata kelola kota sehingga seharusnya tidak sulit untuk dirinya menjalani debat ketiga itu.
    Debat ketiga Pilgub Jakarta akan diselenggarakan di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).
    Ini merupakan debat terakhir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta untuk para paslon cagub-cawagub.
    Debat pertama telah digelar pada 6 Oktober 2024 dengan mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global”.
    Sedangkan debat kedua digelar pada 27 Oktober 2024 dengan tema “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meraup Cuan dari Surat Suara… Megapolitan 7 November 2024

    Meraup Cuan dari Surat Suara… Megapolitan 7 November 2024

    Meraup Cuan dari Surat Suara…
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Proses sortir dan lipat surat suara untuk
    Pilkada 2024
    Jawa Barat dan Kota Bekasi masih berlangsung.
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara selesai dalam enam hari.
    Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk mendapatkan uang tambahan. Setidaknya ada 600 warga yang dilibatkan untuk menyortir dan melipat 3.752.478 surat suara.
    Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa mengatakan, setiap petugas diharuskan melipat 9.000 lembar surat suara. Setiap lembarnya, mereka mendapat upah sebesar Rp 200.
    Dengan demikian, setiap petugas sortir dan lipat akan mendapatkan upah Rp 1,8 juta.
    “Jadi kalau dikalikan Rp 200 perak, per orang dapat Rp 1.800.000. Artinya buat mereka yang membutuhkan bisa menambah penghasilan. Prinsipnya buat masyarakat yang butuh saja,” ujar Ali saat ditemui di gudang logistik di Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Rabu (6/11/2024).
    Besaran honor tersebut ditetapkan oleh KPU Jawa Barat, bukan KPU Kota Bekasi. Tujuannya tak lain agar honor yang diterima petugas sama dengan daerah lain.
    “Karena memang diatur ketentuannya oleh Jawa Barat biar sama dengan daerah lain,” jelas Ali.
    Cholifah (47), warga Kelurahan Jatiragga, Jatisampurna, mengaku senang menjadi petugas pelipatan surat suara.
    Ia mengaku tergiur honor yang dijanjikan KPU Kota Bekasi.
    Hanya tiga hari bekerja sambil duduk melipat surat suara, ia bisa mendapatkan uang sebesar Rp 1,8 juta.
    “Pendapatan Rp 1.800.000, lumayan cuma tiga hari dapat uang segitu,” kata Cholifah.
    Cholifah mengaku baru pertama kali menjadi petugas sortir lipat. Pada Pemilu 2024, ia tak bisa ikut serta lantaran fokus terhadap pekerjaannya sebagai surveyor non-politik.
    Ia menyebut tangannya kaku sehingga tak cukup cekatan melipat kertas suara.
    “Lumayan kaku, walaupun sudah dikasih pelatihan, namanya juga pertama kali,” kata dia.
    Cholifah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk uang muka tambahan pembelian sepeda motor.
    “Bisa buat DP motor, buat mondar-mandir karena di lapangan butuh motor,” ucap dia.
    Cholifah juga mengungkapkan, pendapatan sebagai petugas lipat surat suara lebih besar dibanding honor yang diterimanya sebagai surveyor.
    Sebagai perbandingan, apabila ada proyek survei di lapangan, ia hanya mendapatkan Rp 2,7 juta dalam 10 hari bekerja.
    Jumlah tersebut berbeda jauh dengan pendapatannya sebagai petugas pelipatan suara. Hanya tiga hari, ia bisa mendapatkan Rp 1,8 juta.
    Karena itu, Cholifah menjadi petugas pelipatan surat suara hanya untuk mencari uang tambahan.
    Sebab, pekerjaannya sebagai surveyor yang dilakoninya sedang kosong pada pekan ini.
    “Mengisi waktu luang, karena baru ada pekerjaan (survei) lagi Senin depan,” tambah dia.
    Jumlah surat suara tersebut terbagi dua, yakni untuk Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Kota Bekasi, masing-masing sebanyak 1.876.239 surat suara.
    “Efektif bekerja kurang lebih enam hari selesai. Pilwalkot juga sama, 1.876.239 lembar surat suara,” kata Ali.
    Petugas sortir dan lipat terbagi menjadi dua kloter, yakni 300 warga di masing-masing kloter.
    Kloter pertama, mereka yang bertugas menyortir dan melipat surat suara Pilkada Jawa Barat. Pelaksanannya sudah berjalan sejak Rabu kemarin, hingga Jumat (8/11/2024).
    Sementara kloter kedua diperuntukkan bagi surat suara Pilkada Kota Bekasi. Pelaksaannya setelah penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Jawa Barat selesai.
    Ali menjelaskan, setelah penyortiran dan pelipatan selesai, petugas kemudian menyeting surat suara bersama komponen logistik lainnya ke dalam kotak suara.
    Tahapan ini ditargetkan selesai secepat mungkin agar kotak suara dapat didistribusikan ke 56 kelurahan di Kota Bekasi pada 23-26 November 2024.
    “Nanti efektif sejak tanggal 23-26 November, kami distribusi. 26 November sudah dipastikan kotak suara sudah ada di TPS, tanggal 27 dilaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara,” ungkap Ali.
    Ali juga menyampaikan bahwa gudang logistik KPU Kota Bekasi dijaga petugas 24 jam penuh.
    Penjagaan dilakukan oleh kepolisian, Satpol PP, termasuk tim pengamanan dari KPU Kota Bekasi.
    “(Pengamanan) 24 jam. Kalau dari sisi keamanan,
    insya Allah
    aman,” ujar dia.
    Di gudang ini, terdapat beberapa komponen logistik yang berkaitan dengan teknis pemungutan dan penghitungan suara, di antaranya alat tulis kantor (ATK), kotak suara, kertas surat suara, tinta, hingga alat pemberi pilihan.
    Untuk mengamankan logistik, KPU Kota Bekasi juga menyiagakan dua pompa air untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi banjir.
    Selain itu, KPU Kota Bekasi juga telah meminta kepada pihak pengelola gudang untuk membersihkan saluran air yang tersumbat.
    “Kemarin sempat ada air naik karena ada sumbatan, dan kami cek sudah dilakukan,” ungkap Ali.
    Di samping itu, Ali menambahkan, alat pemadam api ringan juga sudah disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran di gudang logistik.
    Ia meminta semua orang yang memasuki area gudang logistik untuk tidak membawa barang-barang yang memicu terjadinya kebakaran.
    “Dilarang merokok. Mudah-mudahan aman,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paslon Nomor 2 Kuasai Debat Perdana Pilkada Polman

    Paslon Nomor 2 Kuasai Debat Perdana Pilkada Polman

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di bawah langit malam yang cerah, di sebuah aula yang dipenuhi oleh antusiasme dan harapan, debat perdana Pilkada Polman 2024 digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan calon nomor urut 2, Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati, tampil memukau dan menguasai panggung dengan penuh percaya diri. Rabu malam, 6 November 2024, menjadi saksi bagaimana Bebas-Siti mendominasi dan lebih menguasai materi dibandingkan pasangan calon lainnya.

    Dengan tema “Memajukan Daerah Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”, Bebas-Siti dengan tenang memaparkan program strategis yang akan mereka canangkan. Setiap pertanyaan dari panelis dan lawan debat dijawab dengan lugas dan penuh keyakinan.

    Siti Rahmawati, dengan suara yang tegas namun lembut, menjawab pertanyaan terkait penurunan kualitas air di Polewali Mandar. “Harus ada regulasi yang ketat dari semua aspek, baik pelaku industri daur ulang, sampah, dan limbah, sehingga tidak terjadi pencemaran. Sebab, lingkungan yang tidak sehat dan kekurangan air bersih akan mengganggu kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

    Andi Bebas Manggazali, dengan senyum yang menenangkan, menyampaikan solusi jitu untuk kondisi tenaga medis di Polman. “Kami akan memperjuangkan bagaimana tenaga medis kita, pejuang kemanusiaan itu, diberi gaji yang layak, dan kita perjuangkan mereka bisa terangkat menjadi PPPK,” ujarnya dengan penuh semangat.

    Bahasa Mandar, menurut Bebas, adalah salah satu aspek penting yang harus dilestarikan. “Selain sebagai alat komunikasi, bahasa daerah juga mencerminkan ciri budaya Tanah Mandar. Upaya pelestarian bahasa Mandar dapat ditempuh melalui berbagai langkah konkret, salah satunya melalui kurikulum yang menitikberatkan pada pengajaran dan penggunaan bahasa daerah di sekolah, dari tingkat SD, SMP hingga SMA,” tutur Bebas dengan penuh keyakinan.