Kementrian Lembaga: KPU

  • Presiden Prabowo Ikut Kampanye di Pilkada 2024, KPU RI Bilang Begini – Espos.id

    Presiden Prabowo Ikut Kampanye di Pilkada 2024, KPU RI Bilang Begini – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tangkapan layar video yang diungguh oleh calon gubernur Jateng nomor urut 02, Ahmad Luthfi di akun instagramnya, @ahmadluthfi_official. (Dok @ahmadluthfi_official).

    Esposin, BATU — Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memiliki wewenang untuk menelaah Presiden RI Prabowo Subianto yang mengikuti kegiatan kampanye politik dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Nah, soal apa yang sekarang berkembang, itu nanti tentu akan ditelaah oleh lembaga lain dalam hal ini Bawaslu,” kata Mellaz saat ditemui awak media di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024) malam, dilansir Antara.

    Promosi
    Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

    Menurutnya, Bawaslu yang memiliki wewenang untuk mengecek terkait adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan pilkada.

    “Karena kan ruang geraknya memang dalam konteks, ‘apakah ada semacam dugaan pelanggaran?’ Segala macam itu memang di Bawaslu. Kalau KPU ‘kan tidak dalam konteks ke sana,” ujarnya.

    Adapun Presiden memiliki hak untuk berpolitik diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

    Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden, dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

    Selain itu, aturan terkait kampanye juga sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) untuk pileg, pilpres hingga pilkada.

    Dia menjelaskan dalam konteks peraturan tentang kampanye, KPU berkewajiban untuk memfasilitasi daerah agar pasangan calon dan partai pendukung dapat mengoptimalkan ruang geraknya dalam menyampaikan program hingga visi dan misi kepada masyarakat.

    “Waktunya sudah mulai tahapan-tahapan krusial. Tahapan-tahapan pilkada baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat,” jelas Mellaz.

    “Dan juga sekarang ini sudah menjelang iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ,” sambung dia.

    Terkait dengan Pilkada, saat ini Indonesia tengah bersiap menuju masa Pilkada serentak yang akan berlangsung di 27 November 2024.

    KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • KPU sosialisasikan Sirekap mobile versi terbaru

    KPU sosialisasikan Sirekap mobile versi terbaru

    Kamis, 7 November 2024 15:33 WIB

    Anggota KPU Betty Epsilon Idroos (kanan) dan Iffa Rosita (kiri) menyampaikan paparan pada sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mobile di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024). KPU akan menggunakan aplikasi Sirekap mobile pada Pilkada serentak 2024 dengan beberapa perbaikan dibanding versi sebelumnya, salah satunya fitur aritmatika guard yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem yang dipegang oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Petugas menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mobile saat sosialisasi di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024). KPU akan menggunakan aplikasi Sirekap mobile pada Pilkada serentak 2024 dengan beberapa perbaikan dibanding versi sebelumnya, salah satunya fitur aritmatika guard yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem yang dipegang oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

  • KPU akan gelar rapimnas pilkada bersama Bawaslu pekan ini

    KPU akan gelar rapimnas pilkada bersama Bawaslu pekan ini

    Anggota KPU RI August Mellaz saat memberikan keterangan kepada awak media di Kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    KPU akan gelar rapimnas pilkada bersama Bawaslu pekan ini
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Senin, 11 November 2024 – 07:50 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) terkait Pilkada Serentak 2024 bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan daerah pada tanggal 14–16 November 2024.

    “Kami itu juga rencananya tanggal 14 sampai 16 juga lakukan rapimnas antara pimpinan KPU RI dan juga di tingkat provinsi dengan pimpinan Bawaslu RI dan juga Bawaslu provinsi,” kata Anggota KPU RI August Mellaz saat ditemui awak media di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu (10/11) malam.

    Dia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 banyak rekomendasi dari Bawaslu untuk ditindak lanjuti dalam bentuk telaah hukum ataupun pembatalan atas tindakan-tindakan administrasi.

    “Ini tentu dengan durasi waktu yang sangat ketat, sudah mepet dengan tenggat waktu, kami tentu harus fokus untuk memperkuat koordinasi kami dengan Bawaslu,” ujarnya.

    Terkait dengan Pilkada, saat ini Indonesia tengah bersiap menuju masa Pilkada serentak yang akan berlangsung di 27 November 2024.

    KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    1. Pada tanggal 27 Februari–16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

    2. Pada tanggal 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

    3. Pada tanggal 5 Mei–19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

    4. Pada tanggal 31 Mei–23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

    5. Pada tanggal 24–26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

    6. Pada tanggal 27–29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

    7. Pada tanggal 27 Agustus–21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

    8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

    9. Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

    10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

    11. Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Sumber : Antara

  • KPU Jakpus jamin fasilitas kesehatan KPPS selama bertugas di pilkada

    KPU Jakpus jamin fasilitas kesehatan KPPS selama bertugas di pilkada

    Jadi, kita memang betul-betul atensiJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) menjamin fasilitas dan layanan kesehatan tersedia bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) selama bertugas pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

     

    “Sama seperti di pemilu kemarin, kita juga atensi terhadap itu dan alhamdulillah sudah disediakan juga pos anggaran ketika memang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap petugas KPPS selama bertugas,” kata Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiansyah saat dihubungi di Jakarta, Senin.

     

    Efni menyebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat terkait akses layanan cek kesehatan bagi petugas KPPS melalui seluruh puskesmas.

     

    Rumah sakit dan puskesmas setempat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga siap memberikan pelayanan kesehatan jika ada petugas KPPS yang sakit atau kecelakaan.

    “Fasilitas dalam artian ini, kalau memang ada terjadi hal-hal seperti kecelakaan pada saat pemilihan atau penghitungan nanti atau terjadi drop sakit masuk rumah sakit, nah itu Insyaallah benar-benar sudah siap, ditanggung, dijamin,” ujar Efni.

    Baca juga: Sepuluh ribu lebih anggota KPPS Jakpus siap bertugas di pilkada

     

    Lalu, jika petugas KPPS jatuh sakit atau mengalami kecelakaan saat tengah bertugas, maka KPU Jakarta Pusat menjamin biaya pengobatan.

     

    “Seperti pemilu kemarin ada yang sakit dirawat inap dua hari itu sekitar Rp8 juta kita ‘cover’ (tanggung), terus yang meninggal kita berikan santunan Rp46 juta. Sejauh ini semuanya masih sama, intinya kita bayar pengobatannya,” ucap Efni.

     

    Sebelum dilantik dan bertugas, kata Efni, kesiapan aspek kesehatan seluruh anggota KPPS sudah dipastikan memadai sejak proses rekrutmen.

    KPU Jakarta Pusat juga memperhatikan riwayat kesehatan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perekrutan anggota KPPS.

    “Saat rekrutmen salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta yakni lulus kesehatan, memberikan surat sehat. Kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan terutama untuk penyakit yang mungkin kormorbid, yang tidak bisa beraktivitas atau kelelahan. Jadi, kita memang betul-betul atensi,” jelas Efni

    Baca juga: KPU Jakpus berdayakan penyandang disabilitas jadi KPPS Pilkada

    Menurut Efni, layanan dan fasilitas kesehatan yang disediakan juga lebih mudah karena jumlah petugas KPPS di Pilkada Jakarta 2024 ini tidak sebanyak saat Pemilu Februari lalu.

    Sehingga upaya preventif yang dilakukan KPU Jakarta Pusat lebih mudah untuk mencegah agar tragedi meninggalnya 800 lebih anggota KPPS pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi.

     

    Sebanyak 10.794 anggota KPPS di Jakpus siap bertugas saat pencoblosan pada Pilkada Jakarta 2024.

    Mereka dilantik pada Kamis (7/11), setelah melewati proses seleksi terbuka pada 17 September-5 Oktober 2024 dan metode penunjukan untuk memenuhi kebutuhan petugas KPPS.

    Adapun gaji untuk KPPS Pilkada 2024 telah diatur melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022.

    Baca juga: Bimtek KPPS untuk cegah pemungutan suara ulang di Pilkada

    Gaji Ketua KPPS Pilkada 2024 Rp900.000 per orang per bulan, lalu anggota KPPS Rp850.000 dan petugas pengamanan TPS atau Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Rp650.000.

     

    Besaran gaji tersebut sudah termasuk honorarium untuk masa kerja selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kronologis Bentrok di Debat Pilgub Sulsel 2024, Dipicu Teriakan ‘Bayar Utangmu’, Pendukung Berkelahi

    Kronologis Bentrok di Debat Pilgub Sulsel 2024, Dipicu Teriakan ‘Bayar Utangmu’, Pendukung Berkelahi

    GELORA.CO – –  Kericuhan terjadi pada debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan atau Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Minggu (10/11/2024) siang.

    Pendukung kedua pasangan calon (paslon) yang maju di Pilgub Sulsel saling berhadapan dan nyaris terjadi kericuhan besar.

    Keributan terjadi di dalam ruangan debat dan di luar hotel tempat ratusan pendukung kedua paslon berkumpul.

    Tak ada korban jiwa dan luka-luka dalam insiden ini. 

    Sebelumnya, Bawaslu RI memasukkan Sulsel sebagai salah satu daerah yang memiliki indeks kerawanan tertinggi.

    Sulsel bahkan masuk dalam lima besar daerah paling rawan di Indonesia.

    Kelima daerah itu masing-masing, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

    Arena debat calon gubernur Sulsv

    Arena debat calon gubernur Sulsel yang digelar di Hotel Claro Makassar, Minggu (10/11/2024) siang nyaris diwarnai kericuhan akibat saling ejek dari kedua tim pendukung.

    Keributan yang terjadi di arena debat kandidat Pilgub Sulsel awalnya terjadi sebelum debat berlangsung yakni sekitar pukul 14.20 Wita. 

    Dua kalompok pendukung pasangan calon Danny Pomanto-Azhar Arsyad dan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi saling berhadap-hadapan di Jl AP Pettarani.

    Tak lama kemudian, terjadi aksi saling lempar di pertigaan Jl AP Pettarani-Jl Andi Djemma, Makassar.

    Kondisi chaos ini berlangsung sekitar 15 menit. Pantauan Tribun-Timur, massa berbaju hitam mendominasi area. 

    Aparat keamanan turun mengamankan lokasi, ratusan polisi mengepung Jl AP Pettarani untuk mengondisikan jalan.

    Akibat kericuhan ini, Jl AP Pettarani tak bisa dilalui kendaraan selama beberapa jam lamanya. 

    Para pengguna jalan terpaksa berhenti untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. 

    Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib mengatakan, kericuhan dipicu adanya kesalahan pahaman antar kedua kubu simpatisan.

    “Terjadi keributan karena ada kesalahpahaman kedua belah pihak. Karena padat jalan juga toh,” kata Kombes Pol Mokhamad Ngajib dikonfirmasi wartawan.

    Kericuhan itu kata dia tidak berlangsung lama.

    “Sebentar aja (kejadiannya),” ujar perwira jebolan Akpol 1995 ini.

    Untuk mengantisipasi bentrok susulan, Ngajib mengaku sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif.

    “Langkah-langkah, sudah (dilakukan) tadi, sudah dipisah kedua belah pihak. Kemudian kita kasih imbauan supaya mereka tidak mengulangi lagi. Sekarang sudah aman,” jelasnya.

    Ia pun mengimbau kepada dua kubu yang bertikai, agar kembali saling menghargai satu sama lain.

    “Mereka kan saudara, imbauan saya, jaga budayanya orang Makassar-Bugis. Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge. Saling menghormati walaupun beda pilihan,” imbuhnya.

    Dalam insiden keributan itu, pihaknya mengaku tidak mengamankan satu orang pun dari kedua kubu.

    Saling Ejek 

    Sementara itu, saat debat berlangsung di Hotel Claro, dua kubu pendukung paslon juga nyaris adu jotos.

    Keributan dipicu saling ejek antarsesama pendukung paslon.

    Kubu Danny-Azhar tak terima kalimat yang dilontarkan kubu Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi.

    Begitu juga kubu Andi Sudirman-Fatmawati, mereka tak terima teriakan kubu Danny-Azhar.

    Kalimat yang memicu kericuhan di dalam lokasi debat adalah utang dan pembohong.

    Kubu Danny-Azhar teriak utang, kubu Andi Sudirman-Fatmawati teriak paballe-balle (pembohong).

    Bukan hanya melalui sorak sorai yel-yel, tetapi juga melalui sindiran-sindiran tajam yang dilontarkan kedua pendukung.

    Momen saling sindir pertama terjadi saat pendukung kubu Andi Sudirman-Fatmawati meneriakkan slogan “jangan pilih DIA”.

    Kemudian disusul dengan teriakan “paballe-balle”, yang berarti ‘janji bohong’ dalam bahasa Makassar. 

    Seruan ini jelas ditujukan kepada lawan mereka, seolah mengingatkan publik untuk tidak mempercayai janji-janji dari kubu Danny-Azhar.

    Tidak mau kalah, pendukung kubu Danny-Azhar segera membalas sindiran tersebut.

    “Bayar utangmu, bayar utangmu, bayar utangmu!,” balas kubu Danny-Azhar sambil mengarahkan jari telunjuk ke kubu Andi Sudirman-Fatmawati.

    Sindiran ini mengarah pada isu utang Pemprov Sulsel di era pemerintahan Andi Sudirman saat ia menjabat sebagai Gubernur Sulsel. 

    Isu utang ini juga menjadi bahan perdebatan hangat di masyarakat, yang memicu adu argumen di arena debat.

    Situasi memanas ini segera diatasi oleh pihak keamanan dan panitia yang berjaga di lokasi. 

    Terdengar moderator berusaha melerai ketegangan antara dua kubu kandidat Pilgub Sulsel.

    Hingga kemudian, tim keamanan berhasil meredam kedua kubu sebelum terjadi bentrokan fisik yang lebih serius. 

    Moderator pun mengingatkan seluruh pendukung untuk tetap tenang dan menghormati jalannya debat publik demi menjaga kondusivitas acara.

    Meski terjadi insiden kecil, debat tetap berlangsung sesuai jadwal dengan pengamanan ketat. 

    Kedua kubu kembali duduk dan mengikuti jalannya debat dengan lebih tenang, meskipun suasana di antara para pendukung terlihat masih tegang.

    Saling kritik

    Dalam debat tersebut, kedua calon saling bertukar gagasan terkait visi-misi pembangunan Sulsel ke depan, dengan fokus pada isu ekonomi hijau dan tata ruang.

    Andi Sudirman menekankan komitmennya pada ekonomi hijau sebagai landasan utama dalam kebijakan pembangunan.

    Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam merancang kebijakan yang ramah lingkungan. 

    Jika terpilih, ia berjanji memperkenalkan regulasi yang memfasilitasi ekonomi hijau.

    “Salah satunya adalah penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang membatasi wilayah-wilayah tertentu agar tidak ditambang, meskipun ada konsesi. Dengan begitu, area rentan kerusakan bisa terlindungi,” ujarnya.

    Selain itu, Andi Sudirman mengusulkan agar pengaturan tata ruang seluruh wilayah Sulsel berada di bawah kewenangan Pemprov Sulsel untuk memastikan pengelolaan yang lebih terkendali dan berkelanjutan.

    Pernyataan Andi Sudirman segera ditanggapi oleh Danny Pomanto yang mengkritisi kebijakan tata ruang yang dijalankan Andi Sudirman selama menjabat sebagai Gubernur Sulsel.

    Danny menyoroti masalah pertambangan di wilayah Basse Sangtempe (Bastem), Luwu, yang menurutnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

    “Pak Andi Sudirman, Anda pernah menjabat sebagai Gubernur Sulsel. Bagaimana dengan kajian tata ruang di Bastem? Izin pertambangan yang diberikan di sana menyebabkan bencana, seperti banjir yang melanda Luwu,” kata Danny.

    Danny juga mengkritik proses perencanaan tata ruang yang dianggapnya kurang melibatkan masyarakat.

    Ia menyebut contoh warga di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, yang merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan yang berdampak besar pada kehidupan mereka.

    “Saya berbicara dengan teman-teman di Seko, dan mereka mengatakan bahwa kawasan Rampi, Seko, dan Rongkong hampir selesai dipetakan, namun masyarakat tidak diajak berdiskusi,” ungkapnya.

    Danny menegaskan bahwa masyarakat adat, yang memiliki pemahaman mendalam tentang tanah dan wilayah mereka, harus dilibatkan dalam perencanaan tata ruang.

    Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah terjadinya bencana alam yang berulang.

    “Masyarakat adat memahami tanah ulayat mereka dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan wilayah yang bisa mencegah bencana. Jika mereka tidak dilibatkan, kita akan terus melihat kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana,” pungkas Danny.

    Debat yang berlangsung sengit ini menunjukkan perbedaan pandangan kedua calon terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang di Sulsel.

    Bawaslu Ogah Urus Bentrokan di Luar Arena

    Bawaslu Sulsel menyebut, bentrokan antarpendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di luar arena debat, bukan tanggungjawab Bawaslu Sulsel, melainkan tanggungjawab pihak keamanan atau kepolisian.

    Komisioner Bawaslu Sulsel, Andarias Duma mengatakan pihaknya tetap mengawasi jalannya debat baik di dalam maupun di luar lokasi.

    Bentrokan yang terjadi menjadi bahan evaluasi ke depannya.

    Di luar arena debat, para pendukung saling lempar batu.

    Andarias emikirkan opsi adanya penambahan pihak keamanan untuk menghindari riak-riak yang terjadi khususnya pada hari pencoblosan dan setelah pencoblosan.

    Pasalnya, pada momen itu diprediksi biasanya terjadi protes oleh para pendukung pasangan calon.

    “Yah nanti kita evaluasi ini bagaimana situasi keamanan ke depan Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak keamanan,” jelasnya.

    Pada debat Pilgub Sulsel pertama juga terjadi riak-riak antara pendukung.

    Bawaslu menyarankan ke KPU Sulsel agar jadwal debat dipindah pada siang hari. Akan tetapi bentrokan tetap terjadi.

    “KPU ikut dengan usulan kita dengan pengalaman kemarin ada riak-riak, tadi juga terjadi riak-riak terjadi di luar,” ujarnya.

    Bawaslu Sulsel tidak mempunyai cara untuk meredam hal tersebut. Keamanan masuk dalam wilayah pihak kepolisian.

    Bawaslu Sulsel lebih menekankan pada pengawasan pada tingkat TPS

  • Mencari Kepala Daerah yang Amanah Menjelang Pilkada 2024

    Mencari Kepala Daerah yang Amanah Menjelang Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Saat ini semua daerah sedang berproses untuk mencari kepala daerah baik di tingkat satu maupun tingkat dua, untuk mencari gubernur, wali kota dan bupati.

    Jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024. Sebagai seorang warga negara yang juga akan memilih kepala daerah saya tentu berharap pemilihan kepala daerah ini berlangsung secara jujur dan adil.

    Seharusnya masyarakat harus diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin untuk memilih. Walau bisa saja calon kepala daerah yang dihadirkan tidak sesuai dengan keinginan tetapi memang tidak ada pilihan. Rekam jejak memang salah satu parameter yang bisa kita lihat tentang apa yang telah dikerjakan oleh calon tersebut sebelumnya.

    Kita bisa melihat apakah  langkah-langkah yang telah  dikerjakan sebelumnya, apa kinerja dan prestasi yang telah dihasilkan. Hal mudah yang bisa dilihat adalah apakah  sarana publik dikelola dengan baik, bagaimana jalan dan taman didaerahnya, kebersihan kota, kondisi pasar termasuk kemampuan untuk mengatur kesemrawutan pasar sebelumnya, tempat pelayanan kesehatan umum, sarana pendidikan dan juga kemudahan dalam pengurusan surat menyurat bagi warga.

    Masyarakat juga harus dicerdaskan bagaimana rekam jejak khususnya yang terkait dengan adanya riwayat korupsi sebelumnya. Jangan sampai para pemilih terjebak dalam lubang yang sama.

    Pemilih juga harus diingatkan jangan terjebak pada politik uang, karena pilihan dari pemilih akan berdampak untuk pembangunan daerah 5 tahun yang akan datang. Pemilih juga harus percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dipilih saat memilih di kotak suara nantinya.

    Gaya kepemimpinan juga penting apakah calon kepala daerah tersebut mau mendengarkan suara dari berbagai kalangan sebanyak mungkin. Muda atau tuanya seorang calon kepala daerah tidak menjadi ukuran bahwa mereka akan berhasil memimpin daerahnya yang penting keterbukaan dan mau mendengar atas keluhan masyarakat. Pemimpin khususnya kepala daerah harus siap dikritik dan siap menerima keluhan dari masyarakatnya.

    Rasa kepemilikan atau sense of belonging  terhadap daerah nya juga penting. Pemimpin juga harus punya kemampuan untuk menilai potensi yang ada dan sumber daerah yang ada sehingga bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

    Prinsip seorang pemimpin pun harus menjadi  pelayan dan bukan untuk dilayani. Prinsip ini juga harus  terus-menerus ditularkan kepada seluruh jajaran aparat sipil negara dibawahinya. Dengan semangat ini membuat semua bergerak bersama untuk menjadi pelayan untuk masyarakat.

    Kemampuan komunikasi dan sifat kolaboratifnya juga harus tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk  memperluas jaringan yang luas dengan semua stake holder  baik dengan pemerintah pusat, pihak swasta, dan juga investor  internasional. Seorang kepala daerah harus mempunyai visi untuk mengangkat daerahnya bersaing secara nasional bahkan global.

    Kepedulian membangun sumber daya

    Kepala daerah juga harus melihat potensi yang ada di daerahnya membangun sumber daya manusia  harus ada upaya untuk memberikan bea siswa kepada putra daerah untuk mengembangkan diri dan kelak pada akhirnya bisa kembali ke daerah untuk membangun daerahnya.

    Harus ada alokasi dana untuk pembangun sumber daya manusia. Universitas top di Indonesia harus menjadi destinasi untuk putra daerah yang dibantu beasiswanya. Sama juga dengan LPDP saat ini hanya memberikan beasiswa untuk para mahasiswa yang diterima di sekolah top dunia dan top nasional. Ketika seorang mahasiswa ditempatkan di Universitas top. Mereka akan berinteraksi dengan para mahasiswa hebat lain dari berbagai daerah bahkan mancanegara.

    Mahasiswa-mahasiswa hebat ini bisa menjadi hebat setelah lulus kelak karena bertemu dengan dosen-dosen yang hebat. Ketika mereka sekolah  di sekolah ternama mereka akan bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang hebat dari daerah lain dan ini menjadi cikal bakal untuk kolaborasi di kemudian hari untuk membangun daerahnya.

    Selain itu untuk mendukung keberadaan sumber daya di daerah, kepala daerah juga harus mendukung seluruh institusi pendidikan yang ada di daerah khususnya yang dimiliki oleh pemerintah pusat/Kemendikbud. Kadang kala saya mendengar hubungan yang tidak baik antara kepala daerah dan rektor.

    Hal ini akan membawa dampak yang tidak baik untuk penyiapan SDM daerah. Di satu sisi keberadaan universitas di suatu daerah bisa menjadi daya tarik sendiri untuk  calon  mahasiswa dari luar daerah untuk datang. Universitas dengan tridarmanya akan menjadi salah satu kolaborator utama untuk pembangunan daerah.

    Karena universitas punya tugas penelitian dan pengabdian masyarakat. Universitas harus diberi akses dan keleluasaan dalam membangun desa atau wilayah binaan di tempat universitas itu berada. Kadang kala hal ini luput dari pengamatan para kepala daerah.

    Dukungan terhadap kesehatan

    Sebagai seorang dokter dan akademisi, tentu keberhasilan dan kepedulian dari seorang kepala daerah adalah bagaimana mereka  menyiapkan dengan baik sarana dan prasarana kesehatan. Karena ini adalah salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat.

    Bagaimana kepala daerah tersebut turut membantu memperjuangkan sumber daya kesehatan di wilayahnya baik untuk tenaga dokter, dokter gigi, dokter spesialis termasuk juga petugas kesehatan lain seperti perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, dan berbagai tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit.

    Saya melihat keberhasilan daerah untuk memenuhi tenaga kesehatan di wilahnya terutama untuk daerah-daerah Indonesia timur dan daerah terpencil dan terluar adalah bagaimana kepala daerah tersebut menyejahterakan petugas kesehatannya khususnya tenaga dokter, dokter gigi dan spesialis bahkan sub spesialis.

    Dokter, dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter sub spesialis adalah tenaga profesional. Saat ini Indonesia kekurangan dokter, rumah sakit dan fasilitas kesehatan butuh dokter baik untuk RS pemerintah maupun RS swasta, oleh karena itu jika mereka tidak mendapat kesejahteraan yang layak mereka akan mudah untuk pindah ke tempat pelayanan yang memang berani memberi kesejahteraan lebih.

    Sebenarnya Kepala daerah yang benar bisa memberikan kesejahteraan yang baik turut membantu distribusi dokter sehingga terdistribusi lebih baik.

    Selalu ada harapan atas pimpinan kepala daerah yang baru, masyarakat harus diedukasi untuk memilih calon yang ada, bisa saja calon yang disuguhkan oleh partai politik belum sesuai dengan hati nurani tetapi tentu kita masih punya pilihan dari calon yang ada.

    Selamat memilih.

  • Kata KPU soal Dukungan Prabowo Terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng 2024

    Kata KPU soal Dukungan Prabowo Terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara mengenai video dukungan Prabowo Subianto terhadap pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Anggota KPU August Mellaz mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk menelaah dugaan kegiataan kampanye Presiden Prabowo dalam Pilkada Serentak.

    “Nah, soal apa yang sekarang berkembang, itu nanti tentu akan ditelaah oleh lembaga lain dalam hal ini Bawaslu,” kata Mellaz saat ditemui awak media di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024), dikutip dari Antara.

    Bawaslu akan mengecek ada atau tidaknya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Gerakan dukungan yang dilakukan oleh presiden.

    “Karena kan ruang geraknya memang dalam konteks, ‘apakah ada semacam dugaan pelanggaran?’ Segala macam itu memang di Bawaslu. Kalau KPU ‘kan tidak dalam konteks ke sana,” ujarnya.

    Adapun Presiden memiliki hak untuk berpolitik diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

    Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden, dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

    Lebih lanjut August mengatakan bahwa aturan terkait kampanye sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) untuk pileg, pilpres hingga pilkada.

    Dia menjelaskan dalam konteks peraturan tentang kampanye, KPU berkewajiban untuk memfasilitasi daerah agar pasangan calon dan partai pendukung dapat mengoptimalkan ruang geraknya dalam menyampaikan program hingga visi dan misi kepada masyarakat.

    “Waktunya sudah mulai tahapan-tahapan krusial. Tahapan-tahapan pilkada baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat. Dan juga sekarang ini sudah menjelang iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ,” kata dia.

    Istana Jelaskan Dukungan Prabowo untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin

  • Menko Polkam Budi Gunawan Antisipasi Pelantikan Kepala Daerah Mundur dari Februari 2025 – Page 3

    Menko Polkam Budi Gunawan Antisipasi Pelantikan Kepala Daerah Mundur dari Februari 2025 – Page 3

    Selain potensi gugatan hasil Pilkada 2024, Menko Polhukam juga mencermati kemungkinan munculnya fenomena kotak kosong di beberapa daerah, di mana hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang bertarung pada pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

    Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan netralitas semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), aparat penegak hukum, dan ASN.

    “Kami harus netral karena ini pertarungan nama baik pemerintahan ini. Pilkada serentak ini harus aman, lancar, kemudian jurdil dan kondusif,” kata Budi Gunawan.

    Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan total 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

  • Kampanye Akbar di Jember, Khofifah ajak  masyakarat seneng bareng 

    Kampanye Akbar di Jember, Khofifah ajak  masyakarat seneng bareng 

    Sumber foto: Wisnu Wardhana/elshinta.com.

    Kampanye Akbar di Jember, Khofifah ajak  masyakarat seneng bareng 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Minggu, 10 November 2024 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa menggelar kampanye akbar bertajuk ‘Pesta Rakyat Jawa Timur Maju Berprestasi’ di Jember Sport Garden, Minggu (10/11) yang dimulai pukul 12.22 siang ini.

    Selain konser musik, juga diramaikan dengan beragam pementasan aneka kekayaan seni budaya asli Jawa Timur. 

    Kegiatan ini dipastikan akan menjadi ajang kampanye akbar yang sejalan dengan semangat KPU Jawa Timur, yaitu seneng bareng.

    Dalam kesempatannya, Khofifah menyebutkan bahwa kampanye akbar ini diramaikan banyak gebyar budaya.

    “Ada Denny Caknan, ada Abah Kirun, Cak Percil cs, ada Milka Fakhri Haiti dan macam-macam. Intinya, nanti kaya akan pentas budaya dan seni Jawa Timur. Sampai saat ini terupdate ke saya akan ada minimal sembilan atraksi seni budaya Jawa Timuran,” tegas Khofifah lagi.

    “Ini akan menjadi penguat tema besar Pilgub Jatim, yaitu seneng bareng. Dan, itu sudah kita terapkan di setiap kampanye kita, termasuk di pasar ini tadi,” imbuh Khofifah.

    Kampanye akbar Khofifah-Emil ini juga  dimeriahkan festival kuliner Jawa Timur, parade musik Albanjari, bazaar UMKM dan juga cek kesehatan gratis.

    Untuk itu, pihaknya mengundang masyarakat Jatim untuk bersama-sama hadir menyatukan semangat membangun Jatim ke depan agar lebih maju dan lebih berprestasi lagi ke depannya. 

    Sementara Kampanye akbar Khofifah ini juga dihadiri musisi tanah air, Denny Caknan.

    Dalam kesempatannya, Denny Caknan mendoakan agar pasangan calon nomor urut dua, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak terpilih kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim untuk periode keduanya.

    “Saya doakan supaya apa yang diimpikan Bu Khofifah dan Mas Emil bisa terwujud. Lanjutkan Bu Khofifah Mas Emil,” kata Denny Caknan sebelum menyanyikan lagu andalannya ‘Sigar’ yang disambut massa pendukung Khofifah-Emil.

    Denny membawakan beberapa lagu andalannya, seperti Lossdoll, Sigar, dan Kartonyono Medot Janji. Denny pun menyapa relawan yang hadir.

    “Piye kabare rek. Sopo sing sik jomblo. Sopo sing jomblone wes 5 tahun. Nggak popo jomblo. Jomblo opo nduwe pacar, sing penting coblose tetep nomor loro,” tuturnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Wisnu Wardhana.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pasangan RIDO bakal perluas layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu

    Pasangan RIDO bakal perluas layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu

    Sekretaris Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco saat memberikan keterangan pers di DPD Golkar DKI, Jakarta, Senin (28/10/2024). ANTARA/HO-Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono

    Pasangan RIDO bakal perluas layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 10 November 2024 – 16:10 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal memperluas jaringan dan layanan Transjakarta sampai Kepulauan Seribu. Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan, Transjakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta memiliki peran vital sebagai penyedia layanan transportasi massal.

    Pasangan RIDO memiliki ide atau gagasan dan terobosan baru. Yakni, Transjakarta mengelola transportasi antarpulau di Kepulauan Seribu untuk memastikan akses transportasi di Kepulauan Seribu semakin baik. Saat ini warga Kepulauan Seribu mengandalkan kapal tradisional dan kapal-kapal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Jakarta untuk mobilitas mereka.

    “Kami yakin, Transjakarta bisa menghadirkan pelayanan yang jauh lebih baik jika diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola angkutan antar pulau di Kepulauan Seribu,” kata Basri Baco.

    Wakil Ketua DPRD Jakarta itu menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus bisa menghadirkan layanan yang maksimal dan optimal untuk warga Kepulauan Seribu. Transportasi menjadi salah satu kebutuhan yang kerap diminta oleh warga Kepulauan Seribu. Mereka ingin merasakan transportasi publik yang sama nyamannya dengan warga Jakarta lainnya.

    Dengan gagasan ini, Dinas Perhubungan (Dishub) tidak perlu lagi mengurus transportasi di Kepulauan Seribu karena Transjakarta yang bertanggung jawab mengelola transportasi di Kepulauan Seribu.

    “Dengan kapal yang bagus, aman, nyaman dan tarif terjangkau,” kata Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta itu.

    Di lima wilayah kota administrasi, kata Basri Baco, Transjakarta sudah terbukti mampu menghadirkan layanan transportasi massal yang kini diandalkan oleh masyarakat Jakarta. Hanya dengan Rp3.500, warga Jakarta sudah bisa wara-wiri di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

    Jejaring Transjakarta tidak hanya mencakup 13 koridor, melainkan juga sampai ke beberapa daerah penyangga di sekitar Jakarta. Pasangan RIDO ingin jejaring itu semakin luas dan sampai ke Kepulauan Seribu sehingga nantinya hadir Transjakarta Koridor Kepulauan Seribu.

    Tentu saja operasionalnya mengandalkan kapal, namun dengan awak yang terlatih, berlisensi dan menggunakan standar operasional selayaknya layanan pada bus-bus Transjakarta. Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen Ridwan Kamil-Suswono untuk memperlakukan warga Jakarta dengan seadil-adilnya.

    “Jadi, nanti warga Kepulauan Seribu punya angkutan, kapal-kapal yang bagus, ada AC-nya dingin, sistem pembayarannya bisa pakai JakLingko. Jadwal pemberangkatannya teratur, rutenya banyak dan tentu saja murah,” katanya.

    Yang terpenting, aman dan nyaman. Layanan ini juga bisa terintegrasi dengan Transjakarta Koridor 12A dari Kota ke Pelabuhan Kali Adem dan moda transportasi lain seperti KRL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Sumber : Antara