Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • KPU DKI laporkan persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024 hampir 90 persen

    KPU DKI laporkan persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024 hampir 90 persen

    Ini menjadi tantangan bagi KPU DKI Jakarta mengingat masyarakat sudah mengalami kejenuhan karena beberapa kali menjalani pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melaporkan persiapan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024 sudah hampir 90 persen menjelang pencoblosan pada 27 November 2024.

    “Kami sudah mendistribusikan logistik ke kantor-kantor kecamatan, ” kata Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya dalam kegiatan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bersama komunitas sepak bola Seputar Jurnalis (Seejontor FC) pada Selasa (12/11) di Jakarta Selatan.

    Baca juga: Puskesmas kelurahan di Jakbar kawal kesehatan KPPS saat Pilkada

    Dody menjelaskan logistik sudah sampai di kantor kecamatan, sudah siap untuk di-setting (atur) ke dalam kotak suara, dan pelaksanaan bimtek terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah terlaksana di 14.000 TPS.

    “Tinggal mematangkan koordinasi-koordinasi teknis dengan BPBD untuk persiapan antisipasi banjir, dan persiapan-persiapan teknis yang lainnya,” ucapnya.

    “Kecuali nanti ada situasi seperti banjir dan sebagainya, kami minta izin untuk digunakan kalau kondisinya memang darurat seperti itu. Pergub tentang RPTRA tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Jadi kami memahami situasi itu, jadi kami relokasi,” ujarnya.

    Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya dalam kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bersama komunitas sepak bola Seputar Jurnalis (Seejontor FC) di Lapangan PSF Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024) ANTARA/HO-Seejontor FC

    Selain itu, Dody mengatakan KPU DKI Jakarta menargetkan peningkatan partisipasi pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tahun 2024 yang sebelumnya hanya sekitar 70 persen.

    “Ini menjadi tantangan bagi KPU DKI Jakarta mengingat masyarakat sudah mengalami kejenuhan karena beberapa kali menjalani pemilu,” ucapnya.

    “Tapi kami akan upayakan termasuk mendatangi komunitas-komunitas anak-anak muda, pemilih pemula, termasuk pecinta bola di DKI Jakarta,” jelasnya.

    Di samping itu, Dody mengingatkan masyarakat untuk menyaksikan debat terakhir bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang diselenggarakan pada Minggu malam (17/11).

    “Debat terakhir tentu akan menjadi menarik, karena akan menjadi preferensi terakhir pemilih untuk menentukan pilihannya. Akan ada TV penyelenggara yang mempersiapkan nanti, kami juga akan libatkan komunitas-komunitas masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam debat tersebut,” ucapnya.

    Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah media nasional seperti Detik, MNC portal, Rakyat Merdeka, Metro TV di Lapangan PSF Pancoran, Jakarta Selatan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu DKI ingatkan petugas kumpulkan surat suara tanpa tertukar

    Bawaslu DKI ingatkan petugas kumpulkan surat suara tanpa tertukar

    Kalaupun misalkan saat dicek di kotak suara yang tersegel dibuka dan ternyata kurang, segera koordinasi dengan KPU dan jajaranJakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengingatkan petugas untuk mengumpulkan surat suara tanpa tertukar demi kelancaran proses penghitungan dan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pilkada.

    “Diharapkan esok (27 November) jangan sampai ada surat suara yang tertukar,” pesan Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji di Jakarta, Kamis.

    Terlebih, nantinya dalam Pilkada DKI hanya tersebar satu jenis surat suara yakni surat suara calon gubernur dan wakil gubernur DKI.

    Dia mengimbau kepada para petugas untuk mengecek jumlah kelengkapan logistik sebelum dilaksanakan pencoblosan dan melapor jika ada kekurangan.

    Dia berharap adanya peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan KPU mampu terjalin baik dalam proses Pilkada.

    Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pemungutan suara untuk Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada Rabu (27/11).

    KPU DKI Jakarta menetapkan debat ketiga sekaligus terakhir pada Pilkada DKI 2024 pada 17 November 2024 di Jakarta Pusat, pukul 19.00 WIB.

    Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • MK Ubah Desain Surat Suara Calon Tunggal Mulai Pilkada 2029, Jadi Model Plebisit – Espos.id

    MK Ubah Desain Surat Suara Calon Tunggal Mulai Pilkada 2029, Jadi Model Plebisit – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi memasukkan surat suara ke kotak suara saat Pemilu. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ketentuan desain surat suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan satu pasangan calon atau calon tunggal menjadi model plebisit yang mulai berlaku pada Pilkada 2029.

    MK menyatakan bahwa pilkada calon tunggal dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta dua kolom kosong di bagian bawah yang berisi atau memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap satu pasangan calon tersebut.

    Promosi
    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (14/11/2024), dilansir Antara.

    Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya. Salah satu pokok permohonan para pemohon berkaitan dengan desain surat suara dalam Pasal 54 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    MK menyimpulkan dalil permohonan para pemohon terkait dengan desain surat suara tersebut beralasan menurut hukum sebagian.

    Oleh karena itu, MK menyatakan Pasal 54 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 inkonstitusional bersyarat.

    Dalam pertimbangannya, MK menyoroti keterangan dalam surat suara yang digunakan pada pilkada calon tunggal saat ini yang berbunyi “Coblos pada: Foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar”.

    Menurut MK, narasi keterangan tersebut bukan suatu bentuk narasi yang utuh dan komprehensif dalam penyajian suatu pilihan sebab keterangan tersebut tidak dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan implikasi dari masing-masing pilihan.

    Oleh sebab itu, Mahkamah menilai narasi keterangan dimaksud dapat menimbulkan mispersepsi bagi pembaca, mengingat tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju terhadap calon tunggal.

    MK berpendapat bahwa kesalahpahaman akibat ketiadaan informasi atau penjelasan yang utuh dalam keterangan yang dimuat pada desain surat suara untuk pilkada calon tunggal secara langsung akan berdampak pada para pemilih dalam mengambil keputusan.

    “Akibatnya, terdapat potensi ketidakseimbangan dalam memilih. Dalam hal ini, yang lebih diuntungkan adalah pilihan yang lebih banyak memuat informasi, seperti pilihan kolom yang memuat foto pasangan calon, lengkap dengan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga cenderung lebih menarik para pemilih,” tutur Hakim Konstitusi Saldi Isra.

    Dalam batas penalaran yang wajar, MK menilai desain surat suara yang demikian tidak memberikan keseimbangan dalam pilkada yang demokratis dan jauh dari asas-asas pemilu yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945.

    Untuk memberikan keseimbangan agar asas-asas pemilu tergambar dengan benar dalam pilkada calon tunggal, MK tetap pada pendiriannya yang menghendaki agar kontestasi pilkada calon tunggal kembali menggunakan model plebisit, yakni model yang meminta para pemilih untuk menentukan “setuju” atau “tidak setuju” dengan calon tunggal.

    Meski demikian, pilihan tersebut masih tetap dapat menyisakan persoalan karena terdapat pemilih yang tidak bisa atau memiliki keterbatasan baca-tulis.

    Oleh karena itu, MK berpesan agar KPU menyosialisasikan secara intensif makna kata “setuju” atau “tidak setuju” dalam surat suara pilkada calon tunggal.

    Pada pertimbangannya, MK juga menyoroti fakta bahwa Pilkada 2024 telah memasuki tahap menjelang pemungutan suara dan tahapan pencetakan surat suara telah dilakukan sehingga model desain surat suara yang diubah oleh MK tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada pilkada tahun ini.

    “Oleh karena itu, desain atau model surat suara baru dengan model plebisit dalam pilkada dengan satu pasangan calon dimaksud, mulai diberlakukan pada Pilkada 2029,” imbuh Saldi.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Ridwan Kamil pakai pendekatan holistik untuk bawa Jakarta lebih maju

    Ridwan Kamil pakai pendekatan holistik untuk bawa Jakarta lebih maju

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ridwan Kamil pakai pendekatan holistik untuk bawa Jakarta lebih maju
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 November 2024 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan akan memakai pendekatan holistik untuk membawa Jakarta lebih maju sehingga setara dengan kota-kota modern yang ada di dunia.

    Menurut dia, pembangunan tidak bisa dilihat hanya dari kacamata infrastruktur, tapi juga dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pelestarian lingkungan hidup.

    “Dalam membangun, setengahnya ide pemimpin dan setengahnya lagi masukan dari warga. Pasangan RIDO punya pengalaman mengurus warga masyarakat, tapi kami bukan lantas merasa paling tahu. Justru kebalikannya, pengalaman panjang Ridwan Kamil-Suswono membuat kami sangat terbuka akan masukan warga,” kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil saat blusukan di Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (13/11).

    Oleh karena itu, dia kembali blusukan di beberapa kawasan padat penduduk di Jakarta Utara untuk menggali problematika setempat guna memastikan program yang dirancang pasangan Ridwan-Suswono (RIDO) sudah tepat sasaran dan membuat penyesuaian agar warga dapat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya.

    “Saat sapa warga di Muara Angke, banyak nelayan yang meminta kemudahan akses BBM serta bantuan peralatan. Ini menjadi perhatian khusus bagi kami karena banyak orang lupa bahwa di metropolis seperti Jakarta ini, tidak sedikit yang melaut tangkap ikan, kerang, cumi dan lainnya,” katanya.

    Beberapa aspek yang menjadi perhatiannya, antara lain terkait perumahan layak huni, akses air bersih, serta pendidikan dan kesehatan. Hal ini mengingat tingginya tingkat kepadatan penduduk serta abrasi air laut di beberapa wilayah di Jakarta Utara.

    “Dengan krisis iklim, warga Jakarta yang tinggal di wilayah pesisir dan sekitarnya menjadi paling terpengaruh. Presiden Prabowo merencanakan pembangunan dinding laut raksasa (giant sea wall), sehingga penting sekali bila Pemprov Jakarta dipimpin oleh gubernur yang satu frekuensi. Biarpun namanya wall, bukan lantas membangun tembok besar yang panjang, tapi kesatuan ekosistem yang mereduksi ancaman kenaikan air laut dan abrasi. Hutan mangrove serta keterlibatan nelayan masuk di dalam ekosistem tersebut,” ucap Kang Emil menguraikan.

    Oleh karena itu, kata dia, diperlukan penataan secara menyeluruh antara pemerintah pusat, provinsi, swasta, serta kelompok masyarakat.

    “Dengan blusukan seperti ini, kita bisa menangkap aspirasi warga serta mendengar secara langsung problematika mereka. Dengan begitu, kita bisa wujudkan Jakarta yang berkeadilan,” ucapnya.

    Berbekal pengalaman memimpin kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil optimistis bahwa Jakarta di bawah kepemimpinannya bisa menjadi kota yang bukan hanya modern di infrastruktur, tapi juga ramah dan memanusiakan warga dari segala golongan.

    Apalagi, didukung pengalaman pasangan cawagub Suswono sebagai mantan menteri pertanian dan mantan wakil ketua Komisi IV DPR RI yang mengurusi lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan.

    “Program kredit tanpa agunan, pasar murah, festival kelurahan-kecamatan, kemudahan nelayan mengakses BBM menjadi langkah-langkah afirmatif yang dibutuhkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. KJP Plus, berantas stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, akses air bersih, pengurangan polusi dan banjir, dan lainnya menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas hidup serta investasi SDM unggul di masa depan,” ujar Kang Emil.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta, yang digelar 27 November 2024.

    Sumber : Antara

  • Sahbirin Noor Mundur, Kemendagri Segera Tunjuk Pjs Gubernur Kalsel

    Sahbirin Noor Mundur, Kemendagri Segera Tunjuk Pjs Gubernur Kalsel

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan pihaknya segera menunjuk penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) menggantikan Gubernur Sahbirin Noor yang mengundurkan diri. Kemendagri segera menunjuk penjabat sementara gubernur Kalsel.

    “Tentu dalam hal ini terlepas dari persetujuan Bapak Presiden, tetapi Kementerian Dalam Negeri segera menyiapkan langkah-langkah untuk menunjuk penjabat sementara,” kata Bima kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Bima menjelaskan Kemendagri tidak bisa menunjuk Wakil Gubernur Muhidin untuk menjadi Pjs Gubernur Kalsel karena dia sedang maju menjadi calon gubernur pada Pilkada Kalsel 2024.

    “Karena Pak Wagub ini kan juga ikut maju pada pilkada di sana sehingga harus ditunjuk segera pejabat sementara,” ujarnya.

    Ia menjelaskan Pjs Hubernur Kalsel bisa berasal dari mana saja, tidak terkecuali pejabat eselon satu. “Bisa dari mana saja, eselon satu sesuai dengan aturan. Bisa dari Kementerian Dalam Negeri atau bisa dari yang lain,” jelas Bima.

    Sementara itu, Bima mengungkapkan alasan pengunduran diri Sahbirin Noor sebagai Gubernur Kalsel demi untuk menjaga situasi kondusif pemerintahan Kalimantan Selatan.

    Diketahui, Sahbirin sempat ditetapkan sebagai tersangka usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Kalsel. Total, ada tujuh orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka setelah OTT tersebut.

    Sahbirin lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan dan dinyatakan menang. Hakim tunggal PN Jaksel menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin. Penetapan Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus suap proyek dinyatakan tidak sah.

    “Dalam pokok perkara. Satu, menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon Sahbirin Noor untuk sebagian,” ujar hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Afrizal Hady.

    Hakim menyatakan penetapan tersangka Sahbirin Noor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim juga menyatakan KPK sewenang-wenang.

    “Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang semena-mena karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal,” ujar hakim.

    (bel/jbr)

  • Kadin Bandung Barat Soroti Absennya Dua Paslon Cabup dan Cawabup KBB

    Kadin Bandung Barat Soroti Absennya Dua Paslon Cabup dan Cawabup KBB

    JABAR EKSPRES  – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar dialog terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, di Cikole, Lembang pada Rabu (13/11/2024). Ini dilakukan untuk meselaraskan program kerja pemimpin yang berpihak terhadap industri.

    Namun dalam dialog paslon tersebut, dua pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat tidak hadir. Kedua paslon yang tidak hadir yakni pasangan nomor urut 2 Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail serta pasangan nomor urut 4 Edi Rusyandi-Unjang As’ari. Hanya paslon nomor urut 5 Sundaya-Asep Ilyas yang keduanya kompak hadir.

    Untuk calon lainnya yang hadir hanya calon Bupati Didik Agus Triwiyono tanpa wakilnya, Gilang Dirga dan calon Wakil Bupati Ade Sudrajat.

    Ketua Dewan Pertimbangan Kadin KBB, Ranran Rahardja mengatakan, dialog tersebut menekankan agar pemimpin Kabupaten Bandung Barat kelak memprioritaskan pengusaha lokal sebagai mitra dalam pembangunan.

    “Dari lima, hanya tiga paslon yang hadir. Sebagai pengusaha, anggota Kadin tidak ingin hanya menjadi penonton, tapi berperan aktif untuk memajukan Kabupaten Bandung Barat,” kata Ranran Rahardja usai pelaksanaan dialog, pada Rabu (13/11/2024).

    Menurutnya, acara tersebut merupakan momen sangat penting untuk memikat hati para pengusaha di Bandung Barat yang memiliki ratusan hingga ribuan pekerja dan buruh.

    Apalagi Kadin akan menjadi mitra untuk memajukan KBB. Ia mengatakan potensi di KBB yang belum diolah secara optimal cukup banyak. Pengelolaan yang bersinergi ini akan membantu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    “Ini kampanye gratis, pengusaha di Kadin itu punya anak buah, pekerja. Misalnya yang bekerja di sektor konstruksi saja, satu perusahaan itu mereka punya 3-5 mandor yang membawahi sampai 50 orang anak buah, belum sektor industri. Buruh-buruh itu kan kebanyakan warga Bandung Barat,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Tubagus Aditya mengatakan dialog tersebut bukanlah agenda memperdebatkan program. Namun, mengajak paslon berdialog untuk mengupas program di bidang ekonomi.

    “Ada empat pilar yang dibahas bersama empat panelis antara lain soal ketahanan pangan, pajak rasio, sampah, dan green economy,” ujarnya.

    Dikatakan Aditya, seharusnya panggung yang disediakan Kadin dapat menjadi wadah bagi paslon untuk berkampanye. Ia menyebutkan hal itu sudah dikomunikasikan dengan KPU dan sudah mengundang paslon jauh-jauh hari.

  • Kemendagri Terbitkan Edaran, Penyaluran Bansos dari APBD Ditunda Selama Pilkada Nasional 13 November 2024

    Kemendagri Terbitkan Edaran, Penyaluran Bansos dari APBD Ditunda Selama Pilkada Nasional 13 November 2024

    Kemendagri Terbitkan Edaran, Penyaluran Bansos dari APBD Ditunda Selama Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran agar penyaluran bantuan sosial (
    bansos
    ) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tiap daerah ditunda hingga proses
    Pilkada 2024
    selesai dilakukan.
    “Sudah (ada edarannya), tadi sudah saya tandatangani surat edaran itu. Jadi perlu dipahami bahwa
    Bansos
    ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya Sugiarto
    di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
    Bima menuturkan, program bansos yang disalurkan oleh kementerian tidak perlu ditunda, asal dilaporkan.
    Terlebih, bansos yang penyalurannya perlu disegerakan.
    “Masih bisa berjalan, tetapi tentunya kami garis bawahi harus dilaporkan,” ucap Bima.
    Mantan wali kota Bogor ini menyebutkan, bansos yang biasa disalurkan maupun bantuan fiskal dari program Kementerian Keuangan untuk penurunan stunting juga tidak ditunda penyalurannya.
    “Itu masih bisa dilakukan (penyaluran), karena memang sudah ada jadwalnya apalagi sudah diberitakan kepada warga itu tidak apa-apa, tapi silahkan dilaporkan,” kata Bima.
    Dia mengatakan, keputusan tunda penyaluran bansos ini muncul dari banyak kontestan politik yang khawatir adanya penyalahgunaan wewenang, terutama calon petahana yang masih menjabat sebagai kepala daerah.
    “Artinya ini bukan tertuju pada 1-2 kelompok saja tapi ini bisa terjadi di mana saja oleh siapa saja, dan ini pun usulan dari teman-teman Komisi II, dari Deddy Sitorus yang waktu itu menyampaikan ini dan direspon dengan baik oleh kita,” kata Bima.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amri-Rahman Tutup Debat Pamungkas dengan Selebrasi CR7

    Amri-Rahman Tutup Debat Pamungkas dengan Selebrasi CR7

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Amri Arsyid dan Rahman Bando Tampil Memukau di segmen akhir atau segmen penutup debat pamungkas yang diselenggarakan KPU Makassar, Rabu (13/11/2024).

    Di sesi penutup, Amri Arsyid kompak bersama Rahman Bando melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo, yang sangat terkenal dengan selebrasi CR7 SIUUUUUUUU.

    Sontak suasana dalam ruang debat riuh dan heboh dengan apa yang ditampilkan oleh Pasangan AMAN yang kerap disebut netizen Om-Om Sok Asik.

    Aksi Selebrasi CR7 SIUUUUU ini juga diikuti oleh seluruh pendukung AMAN bahkan Pendukung paslon lainnya ikut larut dan ikut meneriakkan selebrasi pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo.

    Usai membuat gerakan selebrasi SIUUU, pasangan AMAN juga mengangkat jersey PSM untuk memperlihatkan tulisan di baju kaos “om-om sok asik mengucapkan jayalah PSM ku, jayalah Kota Makassar, selamat ulang tahun.

    Tidak ketinggalan suara tiupan sempritan/pluit dari tim pendukung AMAN semakin menambah keseruan closing statemen paslon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Pasangan AMAN ini sedari awal sudah tampil beda dengan calon wali kota lainnya, dengan memakai songkok Passappu atau Patonro dengan kostum PSM Makassar era Ligina.

    Pasangan AMAN tak lupa mengajak seluruh warga Makassar untuk datang ke TPS 27 November nanti. Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid memohon doa dan meminta masyarakat untuk mencoblos paslon AMAN nomor empat.

    “Saudara ku semua Bapak/ibu Jangan lupa 27 November datang ke TPS Coblos yang putih rambutnya, AMAN nomor empat”. Tutup Amri Arsyid.

  • Debat Terakhir Pilkada Pangkep, KPU Harap Paslon Berikan Penampilan Terbaiknya

    Debat Terakhir Pilkada Pangkep, KPU Harap Paslon Berikan Penampilan Terbaiknya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — KPU Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) akan menggelar debat terbuka kedua bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati di Hotel Fourpoint by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Rabu (13/11/2024) pukul 20.00 WITA.

    Tema kedua ini adalah pembangunan daerah yang inkulsif demi mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing.

    Ketua KPU Pangkep, Ichlas mengatakan bahwa debat kedua ini kembali akan disiarkan melalui stasiun FAJAR TV.

    “Debat kedua ini akan kembali disiarkan di FAJAR TV, jadi masyarakat melihat langsung berjalannya debat,”katanya.

    Ichlas berharap debat kedua ini para Paslon bisa memberikan penampilan terbaiknya dalam debat. Sebab ini bisa memengaruhi pemilih untuk memilih mereka.

    “Jadi saya punya pesan berharap para Paslon berikan penampilan terbaiknya memengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya,”katanya.

    Apalagi kata dia, debat kedua ini merupakan debat pamungkas atau terakhir sebelum hari pencoblosan 27 November mendatang.

    “Ini menjadi penentu karena melihat visi dan misi dari program kerja calon,”lanjutnya.

    Dirinya juga berpesan kepada para Paslon agar bisa menertibkan para pendukung dan menciptakan debat yang damai dan lancar.

    “Bisa menertibkan para pendukung untuk memberikan edukasi bahwa perbedaan itu biasa bagi demokrasi. Kita harapkan berkembang kita punya demokrasi, dan menjadi contoh bagi yang lain,”pungkasnya. (Ikbal/fajar)

  • PMJ yakinkan Warga Muhammadiyah Jakarta pilih Pramono-Rano

    PMJ yakinkan Warga Muhammadiyah Jakarta pilih Pramono-Rano

    Kami menekankan pentingnya kontribusi pemuda untuk kemajuan umat dan bangsaJakarta (ANTARA) – Punggawa Matahari Jakarta (PMJ) meyakinkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jakarta akan memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung- Rano Karno dalam pilkada.

    “Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dianggap mampu mewakili aspirasi serta nilai-nilai yang sejalan dengan Muhammadiyah, terutama terkait keberagaman, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan,” kata Koordinator Punggawa Matahari Jakarta (PMJ), Ari Aprian Harahap di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: Sempat ditertibkan, pelanggaran APK di Jakbar bertambah dua kali lipat

    Ia menilai warga Muhammadiyah di Jakarta melihat pasangan Pramono-Rano sebagai sosok dengan komitmen kuat terhadap isu-isu yang menjadi perhatian Muhammadiyah.

    Selain itu, ia menambahkan bahwa dukungan terhadap pasangan Pramono-Rano semakin kuat seiring munculnya gerakan penarikan dukungan dari pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono.

    Baca juga: Penanganan banjir jadi materi debat ketiga Pilkada Jakarta

    “Gerakan penarikan dukungan ini muncul karena warga Muhammadiyah lebih percaya pada visi Pramono Anung dan Rano Karno untuk membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih baik,” kata dia.

    Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah (PWM) Jakarta, Bunyamin kepada Pramono Anung yang mengunjungi Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jakarta, Selasa (12/11) dalam seminar bertajuk “Bicara Jakarta Tanpa Ibu Kota”.

    Bunyamin mengatakan kepada Pramono agar pemuda Islam di Jakarta dapat menjadi motor penggerak persatuan warga.

    Baca juga: KPU Jakbar kembali pindahkan logistik ke tiga kecamatan

    “Kami menekankan pentingnya kontribusi pemuda untuk kemajuan umat dan bangsa,” kata dia.

    Koordinator Punggawa Matahari Jakarta (PMJ), Ari Aprian Harahap menyatakan kepercayaan yang diberikan merupakan hasil dari upaya PMJ dalam membangun relasi yang erat dengan warga Muhammadiyah di Jakarta.

    “Kepercayaan ini tidak datang begitu saja. PMJ telah melakukan pendekatan yang membuat warga Muhammadiyah merasa dekat dengan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno,” kata dia.
     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024