Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Sirekap Pilkada tetap bisa dioperasikan saat tak ada internet 

    Sirekap Pilkada tetap bisa dioperasikan saat tak ada internet 

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengemukakan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pilkada Serentak 2024 tetap bisa ​​​​​​dioperasikan saat kondisi tak ada internet (offline) karena hujan atau gangguan jaringan.

     

    “Sirekap ini juga dapat dioperasikan pada kondisi tidak ada internet. Pada saat offline, misalnya, Sirekap​​​​​​ itu bisa dioperasikan juga. Sampai dikirimkan ‘bluetooth’ itu enggak perlu internet,” ujar Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah di Jakarta, Kamis.

     

    Dia mengatakan bahwa hal ini merupakan salah satu upaya mitigasi yang disiapkan KPU guna terlaksananya Pilkada 2024 sebaik mungkin.

    Sirekap, menurut Fahmi, telah diuji coba sebelumnya, dengan melibatkan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

     

     

    Nantinya, formulir KPU berisi berita acara pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Formulir C hasil yang diunggah di Sirekap dapat masyarakat lihat di laman infopemilu.kpu.go.id.

     

    “Yang berbeda, tidak ada tabulasi pada menu Sirekap sekarang. Kalau pemilu yang lalu ada tabulasi, bisa tahu langsung perolehan suara di masing-masing kelurahan, kecamatan. Yang sekarang hanya menampilkan foto C hasilnya saja,” katanya.

     

    Sebelumnya digunakan dalam Pilkada 2024, Sirekap digunakan pada Pemilu 2024. Aplikasi ini menjadi bagian dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.

    Salah satunya prinsip terbuka. KPU DKI Jakarta bekerja secara transparan dan ingin Pilkada Jakarta 2024 berlangsung secara terbuka.

     

    Melalui Sirekap ini, penyelenggara pemilu termasuk KPU sampai jajaran KPPS diharapkan mampu bekerja secara profesional dan transparan. “Dengan adanya aplikasi Sirekap diharapkan muncul kepercayaan publik, partisipasi masyarakat,” katanya.
     

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU DKI Siapkan Opsi Angkut Logistik Pilkada Pakai Helikopter ke Kepulauan Seribu

    KPU DKI Siapkan Opsi Angkut Logistik Pilkada Pakai Helikopter ke Kepulauan Seribu

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – KPU DKI Jakarta telah menyiapkan opsi untuk mengangkut logistik Pilkada Jakarta 2024 ke Kepulauan Seribu dengan menggunakan helikopter.

    Hal itu diambil jika terjadi cuaca buruk sehingga tidak memungkinkan pengiriman logistik dilakukan melalui jalur laut.

    “Kalau kemudian cuacanya buruk, tidak bisa kita gunakan modal transportasi kapal maka kita sudah berkomunikasi dengan Polair juga dengan teman-teman dari Kodam, mereka memiliki transportasi helikopter,” kata Komisioner KPU DKI Jakarta, Nelvia Gustina kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

    Nelvia mengatakan, untuk distribusi di Kepulauan Seribu baru akan dikirimkan dari Pulau Pramuka pada H-2 Pilkada atau pada Senin (25/11/2024).

    Kecuali untuk ke Pulau Sabira yang merupakan pulau terjauh maka logistik Pilkada baru akan didistribusikan pada H-1 Pilkada.

    “Karena kondisi alamnya memang tidak memungkinkan jadi dari gudang Kepulauan Seribu yang ada di Pulau Pramuka akan langsung kita mendistribusikan ke kelurahan itu H-2, kecuali untuk Pulau Sabira baru H-1 kita distribusikan langsung ke Kelurahan yang ada di Pulau Sabira,” papar Nelvia.

    Sedangkan untuk pendistribusian logistik di daratan Jakarta, Nelvia menargetkan sudah rampung di tiap kecamatan pada November atau H-5 sebelum Pilkada.

    Bakal Gunakan Sirekap

    Sementara itu, KPU DKI bakal menggunakan sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap) dalam melakukan penghitungan suara pada Pilkada Jakarta 2024.

    Kepala Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah mengklaim Sirekap untuk Pilkada Jakarta sudah lebih baik dari alat bantu ketika Pemilu 2024.

    “(Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) diharapkan, mampu bekerja profesional dan transparan,” kata Fahmi.

    Ia menyadari, penggunaan Sirekap sempat menuai polemik ketika Pemilu 2024 dalam penghitungan suara Pilpres maupun Pileg.

    Namun, KPU RI telah melakukan perbaikan terhadap sistem tersebut.

    “Barangkali menggunakan (Sirekap-red) kekurangan, (KPU RI) menyempurnakan, Kami (KPU DKI) dilakukan bimtek (bimbingan teknis),” ujar Fahmi.

    Kegaduhan akibat penggunaan Sirekap yang kurang optimal dipastikan tidak akan terulang dalam penghitungan suara Pilgub Jakarta 2024.

    “Kami yakini, bahwa Sirekap Pilkada 2024 jauh lebih baik dan jauh lebih siap,” jelas Fahmi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bawaslu Kota Bekasi pastikan kesiapan pengawasan Pilkada 2024

    Bawaslu Kota Bekasi pastikan kesiapan pengawasan Pilkada 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi pastikan kesiapan pengawasan Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 November 2024 – 15:45 WIB

    Elshinta.com – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, Chairunnisa Marzoeki memaparkan kesiapan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Kota Bekasi 2024 kepada Komisi I DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. 

    Ia menyebut, dalam pertemuan bersama Komisi I menanyakan persiapan Bawaslu dan KPU Kota Bekasi menghadapi Pilkada mendatang, termasuk evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

    “Hari ini kami diundang Komisi I. Mereka menanyakan persiapan Pilkada, termasuk evaluasi Pemilu 2024. Kami menjelaskan kerawanan-kerawanan dalam Pilkada, aturan kampanye, hari tenang, dan pemungutan suara,” kata Nisa, Rabu (13/11/2024).

    Ia menjelaskan, Komisi I DPRD Kota Bekasi menekankan ke Bawaslu tentang pentingnya sinergitas antara Bawaslu dan KPU untuk mencegah terulangnya permasalahan seperti kekurangan surat suara dan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada Pemilu 2024.

    “Mereka mengharapkan sinergitas, tidak ada lagi kekurangan surat suara atau PSL di Pemilu 2024.  Mereka juga memastikan penyelenggara di bawah tidak berpihak, benar-benar profesional,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (14/11). 

    Ia menyebut, Bawaslu Kota Bekasi telah mempersiapkan 3.673 pengawas TPS untuk memastikan pengawasan yang efektif, terutama di TPS-TPS rawan. “Pengawasan akan difokuskan pada pencegahan politik uang selama masa tenang dan hari pemungutan suara,” ujar Nisa.

    Terkait rendahnya partisipasi pemilih, Chairunnisa menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hak politik warga negara.

    Meskipun tidak ada sanksi bagi pemilih yang tidak datang, Bawaslu berharap partai politik dan anggota dewan turut berperan dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

    “Kalau partisipasi pemilih rendah, itu soal hak pilih mereka. Kita tidak bisa menghukum yang tidak datang. Tapi kami berharap partai politik dan anggota dewan juga melakukan pendidikan politik kepada pemilih,” ujarnya.

    Kesiapan penuh KPU, Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk memastikan ketersediaan logistik dan mendorong partisipasi masyarakat.

    “Bawaslu sendiri berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh untuk memastikan Pilkada Kota Bekasi 2024 berjalan lancar dan demokratis,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fraksi PDIP imbau DKI tunda bansos sesuai arahan Mendagri

    Fraksi PDIP imbau DKI tunda bansos sesuai arahan Mendagri

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematuhi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penundaan bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

    “Menteri Dalam Negeri sudah mengatakan untuk memberhentikan pembagian sembako sampai dengan Pilkada. Maka jangan coba-coba Pemerintah DKI untuk melakukan pembagian sembako,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Jakarta pada Kamis.

    Pantas menilai, masyarakat Jakarta sudah cerdas sehingga tidak tergoda dengan adanya pembagian sembako menjelang Pilkada DKI Jakarta.

    Dia pun mengimbau agar warga berpikir jernih dalam menentukan pilihan dan jangan sampai pembagian sembako merubah arah pilihannya dalam Pilkada nanti.

    “Karena itu kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak tergoda dengan politisasi melalui pembagian sembako yang bersembunyi di balik penguatan kesejahteraan sosial,” kata Pantas.

    Baca juga: Sirekap siap digunakan di Pilkada DKI Jakarta 2024
    Baca juga: KPU DKI imbau pendukung tanpa undangan tidak hadir di debat Pilkada

    Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti arahan pemerintah pusat mengenai pemberhentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada serentak 2024 selesai.

    “Kami akan mencermati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat misalnya terkait dengan masalah bansos (bantuan sosial). Bansos merupakan titik rawan kalau dilakukan pada saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” kata Teguh.

    Teguh pun menegaskan, untuk daerah yang tidak memiliki urgensi, misalnya, terkena bencana, maka pemberian bansos akan ditunda hingga Pilkada usai.

    Kendati demikian, Teguh juga memastikan hal itu dilakukan tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat, terlebih bagi yang membutuhkan.

    “Instrumen terkait kesehatan, kesejahteraan di DKI Jakarta sudah cukup banyak. Mudah-mudahan DKI Jakarta ke depan tidak mengalami bencana, maka pembagiannya (bansos) akan kami tunda,” kata Teguh.
    Baca juga: Netralitas ASN penting untuk sukseskan Pilkada Jakarta
    Baca juga: Pemprov DKI tunda penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 selesai

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sirekap siap digunakan di Pilkada DKI Jakarta 2024

    Sirekap siap digunakan di Pilkada DKI Jakarta 2024

    Itu ada kesalahan, KPPS harus memperbaikiJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) siap digunakan di Pilkada DKI Jakarta 2024 karena telah dilakukan berbagai perbaikan berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

    “Kami yakin dan percaya InsyaAllah Jakarta siap menggunakan aplikasi Sirekap,” ujar Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Kamis.

    Pihaknya menargetkan 100 persen foto C hasil (formulir KPU berisi berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS) terunggah ke Sirekap di 1×24 jam setelah perhitungan suara selesai.

    Baca juga: KPU DKI imbau pendukung tanpa undangan tidak hadir di debat Pilkada

    Dia meyakini dan optimistis Sirekap dapat berjalan optimal pada Pilkada kali ini. Selain telah ada evaluasi dan perbaikan, Sirekap juga telah diuji coba dalam bimbingan teknis (Bimtek) yang melibatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

    “Sejauh ini berdasarkan uji coba yang kami lakukan kemudian kami bimtek rekan-rekan PPK, PPS, KPPS, mereka merasakan betul aplikasi Sirekap pada pelaksanaan Pilkada ini jauh lebih siap dan jauh lebih baik dari pemilu yang lalu,” ujar Fahmi.

    Adapun perbedaan signifikan dalam Sirekap dalam Pilkada 2024, yakni adanya fitur “artimatika guard” yang memastikan kebenaran hasil input angka penjumlahan. Ini artinya ada pengoreksian ketika terjadi ketidaksesuaian pembacaan hasil input antara foto dengan angka.

    “Ada 20 ‘aritmatika guard’ yang menjaga Sirekap agar jauh lebih valid ketika, misalnya, antara foto dan angka tidak sesuai itu terkoreksi dalam sistem,” katanya.

    Baca juga: Netralitas ASN penting untuk sukseskan Pilkada Jakarta

    Ada peringatan sehingga KPPS wajib mengoreksi ketika ada kesalahan yang ditunjukkan dengan angka merah. “Itu ada kesalahan, KPPS harus memperbaiki,” katanya.

    Fahmi mengatakan, sebelum Pilkada 2024, Sirekap digunakan pada Pemilu 2024. Aplikasi ini menjadi bagian dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.

    Salah satunya adalah prinsip terbuka. KPU DKI Jakarta bekerja secara transparan dan ingin Pilkada Jakarta 2024 berlangsung secara terbuka.

    Melalui Sirekap ini, penyelenggara pemilu termasuk KPU sampai jajaran KPPS diharapkan mampu bekerja secara profesional dan transparan. “Dengan adanya aplikasi Sirekap diharapkan muncul kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat,” kata Fahmi.
     

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU DKI imbau pendukung tanpa undangan tidak hadir di debat Pilkada

    KPU DKI imbau pendukung tanpa undangan tidak hadir di debat Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh pendukung dari ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang tidak memiliki undangan agar tidak hadir ke lokasi debat ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Untuk pendukung akan kita bahas di ‘technical meeting’ (rapat teknis), pendukung yang tidak dapat masuk ke dalam venue kita harapkan tidak datang ke lokasi,” kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya di Jakarta Pusat, Kamis.

    Dody mengatakan hal tersebut dilakukan guna lebih menjaga situasi tetap kondusif di lokasi debat.

    Apabila para relawan ingin menonton atau memberikan dukungannya, Dody mengimbau agar para pendukung membuat acara “nobar” (nonton bareng) di lokasi-lokasi seperti kantor relawan, tempat tim pemenangan dan sebagainya.

    Baca juga: Netralitas ASN penting untuk sukseskan Pilkada Jakarta
    Baca juga: Tingkatkan kinerja, Polda Metro Jaya gelar lokakarya jelang Pilkada

    Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya saat dijumpai di Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Grand Mercure Harmony Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024). (LANTARA/Lifia Mawaddah Putri

    Selain itu, bagi pendukung yang memiliki undangan masuk ke lokasi debat ketiga diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ada. Misalnya, tidak membawa anak-anak, tidak membawa alat peraga kampanye (APK) dan menghormati tata tertib debat Pilkada.

    “Tidak saling menghina, tidak saling menghasut supaya bisa fokus pada substansi debat sehingga publik bisa menilai dari isi debat bukan gimmick,” kata Dody.

    Debat ketiga Pilkada 2024 DKI Jakarta dijadwalkan akan digelar pada 17 November 2024 pukul 19.00 WIB di Golden Ballroom-The Sultan Hotel&Residence Jakarta. KPU DKI Jakarta akan mengusung tema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim” pada debat ketiga.

    Ada 6 sub tema pada debat ketiga, yaitu penanganan banjir, penataan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

    Debat tersebut akan diikuti oleh ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaktim Mulai Distribusikan Surat Suara dari Gudang Induk ke Kecamatan Megapolitan 14 November 2024

    KPU Jaktim Mulai Distribusikan Surat Suara dari Gudang Induk ke Kecamatan Megapolitan 14 November 2024

    KPU Jaktim Mulai Distribusikan Surat Suara dari Gudang Induk ke Kecamatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mendistribusikan 975,598 lembar
    surat suara
    dari gudang KPU Jakarta Timur ke gudang di kecamatan, Kamis (14/11/2024).
    “Kecamatan Pasar Rebo, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, ada empat kecamatan, pagi hingga sore nanti ini di geser dari gudang KPU Jakarta Timur di Pulogadung ke gudang KPU kota di kecamatan,” kata Nelvia Gustina Komisioner KPU DKI Jakarta, di kantor Kecamatan Cipayung, Kamis (14/11/2024).
    Saat ini, Kecamatan Cipayung telah menerima 225.725 lembar surat suara dan diletakkan di aula kecamatan.
    “Untuk target KPU Jakarta Timur tiga hari, hari ini sampai dengan sabtu nanti, dari tanggal 14-16 November, diharapkan sudah bergeser di 10 kecamatan di Jakarta Timur.
    Pendistribusian surat suara
    Pilkada Jakarta 2024
    dari gudang induk KPU dikawal oleh kepolisian.
    “Kalau standar operasional prosedur (SOP) surat suara dari gudang induk KPU Jakarta Timur, kami bersurat ke kepolisian, dan Bawaslu untuk meminta pengawalan, kemudian pengamanan,” ucap Nelvia.
    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur menerima logistik surat suara untuk Pilkada Jakarta 2024.
    “Alhamdulillah, KPU Jakarta Timur menerima surat suara dari percetakan Gramedia di Cikarang. Totalnya 2.435.878 lembar, termasuk tambahan 2,5 persen,” ujar Ketua KPU Jakarta Timur, Tedi Kurnia, di Gudang Logistik KPU Jakarta Timur, Kamis (17/10/2024).
    Tedi menyatakan, KPU Jakarta Timur sedang menunggu instruksi dari KPU Provinsi untuk memulai proses pelipatan surat suara yang akan dilakukan serentak.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Debat Kedua Pilkada Demak 2024: Tema, Jadwal, dan Tim Panelis Regional 14 November 2024

    Debat Kedua Pilkada Demak 2024: Tema, Jadwal, dan Tim Panelis Regional 14 November 2024

    Debat Kedua Pilkada Demak 2024: Tema, Jadwal, dan Tim Panelis
    Tim Redaksi
    DEMAK, KOMPAS.com
    – Debat publik putaran kedua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati
    Demak
    akan dilaksanakan di
    Hotel Patra Jasa
    Kota Semarang pada Sabtu (16/11/2024).
    Dalam debat ini, terdapat lima tema utama yang akan dibahas, yaitu:
    Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati, mengonfirmasi bahwa sesuai rencana awal, debat
    Pilkada Demak
    akan diadakan pada tanggal yang telah ditentukan.
    Namun, lokasi debat dipindahkan ke Kota Semarang karena keterbatasan tempat di Demak, serta pertimbangan keamanan dan rekomendasi dari Desk Pilkada.
    “Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari Desk Pilkada, desk itu kan ada Kapolres, TNI-Polri dan sebagainya,” ujar Siti di kantor KPU Demak, Kamis (14/11/2024).


    KPU Demak Poster debat publik putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak. (dok. KPU Demak)
    Selain itu, waktu pelaksanaan debat yang semula direncanakan malam, diubah menjadi siang untuk menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung stasiun televisi.
    “Kita rencana malam, tapi TV
    full
    semua,
    nyari
    ke sana ke mari, yang tentunya
    budget
    masuk di kita,” tambahnya.
    Pilkada Demak akan diikuti oleh dua paslon, yaitu:
    Debat publik kedua ini juga dapat disaksikan melalui
    live streaming
    di YouTube stasiun televisi swasta atau YouTube KPU Demak, mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB.
    Tim panelis yang akan hadir dalam debat publik kedua terdiri dari lima orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu:
    Menurut Siti, debat publik adalah salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Demak.
    “Sebagai ikhtiar atau upaya menyampaikan ke masyarakat terkait visi-misi, kemudian masyarakat bisa menilai. Bahkan di hari pertama bisa menentukan siapa yang akan dipilih,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi akan jadi jurkam Ahmad Luthfi dan Taj Yasin

    Jokowi akan jadi jurkam Ahmad Luthfi dan Taj Yasin

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Jokowi akan jadi jurkam Ahmad Luthfi dan Taj Yasin
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 November 2024 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – Mantan Presiden RI, Joko Widodo dipastikan turun langsung menyapa masyarakat Jawa Tengah sembari menyemarakkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 

    Hal ini menindaklanjuti semangat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah untuk menjadikan Pilgub sebagai pesta rakyat yang damai dan menyenangkan.

    “Ini sesuai semangat KPUD Jateng bahwa Pilgub kali ini luwih becik, luwih nyenengke, sehingga partisipasi warga harus optimal karena Pilgub ini adalah pesta rakyat,” kata Jokowi pada Kamis (14/11).

    Meski belum dipastikan daerah yang akan dikunjungi, Jokowi dijadwalkan menyapa warga di wilayah Banyumas, Pantura Barat, dan Pantura Timur, sebagai kesempatan untuk “sowan” sekaligus menyosialisasikan Pilgub Jateng.

    Sebagai putra daerah Solo, Jawa Tengah, Jokowi memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat provinsi ini, mengingat blusukan sudah menjadi ciri khasnya sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden.

    Salah satu staf Jokowi menyebut kunjungan ini adalah kesempatan untuk “kangen-kangenan” dengan warga, sekaligus membantu penyelenggara menyosialisasikan Pilgub Jateng.

    Saat ditanya tentang dukungan terhadap pasangan calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen (Paslon 02), Jokowi memberi jawaban bersifat pribadi, menyiratkan kedekatannya dengan Luthfi yang dikenalnya sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo, sementara Luthfi sebagai Kapolresta Solo.

    “Saya sama Pak Luthfi itu teman lama. Saat itu saya Wali Kota, Mas Luthfi Kapolresta. Kami akrab karena teman lama,” kata Jokowi sambil tersenyum.

    Selain itu, Jokowi juga memiliki hubungan baik dengan keluarga besar Maimoen Zubair, ayah dari Gus Yasin, yang ia anggap sebagai ulama besar yang sangat dihormati, bahkan merasa sudah seperti anak sendiri dengan almarhum Mbah Moen.

    “Beberapa kali saya diundang Ayahanda Gus Yasin. Dengan almarhum Mbah Moen, saya merasa seperti anak sendiri,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (14/11).

    Kunjungan Jokowi ini diharapkan menambah semarak Pilgub sekaligus memotivasi partisipasi aktif warga, menjadikan Pilgub Jateng sebagai pesta demokrasi murni untuk menentukan pemimpin terbaik dengan suasana yang damai dan penuh kegembiraan.

    Dengan semangat luwih becik luwih nyenengke, Jokowi ingin memastikan masyarakat dapat memilih dengan hati yang tenang tanpa intervensi berlebihan, menunjukkan sikap Presiden yang mengedepankan demokrasi sehat dan pesta rakyat yang menggembirakan.

    Blusukan Jokowi juga menjadi simbol kedekatannya dengan rakyat, membuktikan bahwa seorang pemimpin besar tetap dekat dengan masyarakat di akar rumput, memastikan Pilgub ini bukan sekadar kompetisi politik, melainkan kesempatan untuk memilih pemimpin terbaik yang akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pengamat: Perombakan jabatan dapat perkuat sinergi birokrasi

    Pengamat: Perombakan jabatan dapat perkuat sinergi birokrasi

    Reformasi birokrasi kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik sajaJakarta (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu dilakukan untuk memperkuat sinergi antar birokrasi.Selain itu, perombakan jabatan juga sebagai upaya mendukung status Jakarta yang sedang masa transisi menjadi kota global setelah tidak lagi menyandang Ibu Kota.

    “Betul (agar sinergi birokrasi dapat ditingkatkan lagi), saya sangat mendukung, disamping itu kan Jakarta sudah bukan Daerah Khusus Ibu Kota lagi tapi statusnya kini menjadi Daerah Khusus,” kata Trubus saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: KPU DKI laporkan persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024 hampir 90 persen

    Trusbus menilai birokrasi di Pemprov DKI sebelumnya berjalan lambat dan rotasi yang nanggung cenderung lebih berbau politik karena statusnya yang masih menjadi Ibu Kota.

    “Reformasi birokrasi kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik saja. Karena dulu statusnya Jakarta masih DKI. Nah sekarang sudah DKJ jadi memang harus dirombak semua,” usul Trubus.

    “Ya menurut saya pelantikan ini didasari oleh pertimbangan, mungkin yang selama ini kinerjanya sudah lama dan kurang optimal lagi dan memang harus ada rotasi. Selama ini juga kan memang di Pemprov DKI sendiri sangat minim terjadi perubahan struktur organisasi,” jelas Trubus.

    Di sisi lain, Trubus juga melihat dengan dikembalikannya Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perombakan. Karena Marullah merupakan orang lama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua sub kelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (12/11).

    Para pejabat yang dilantik, kata Teguh, telah melewati proses seleksi yang ketat, dengan rekomendasi dan persetujuan sesuai kompetensi dan pengalaman masing-masing di Pemprov DKI Jakarta.

    “Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu. Jadi, bukan suatu proses yang instan. Saya melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada faktor like and dislike, tidak ada faktor transaksional. Apabila ditemukan faktor itu, silakan Bapak dan Ibu bisa melapor,” jelas Teguh.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024