Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Debat ketiga Pilkada Jakarta, Polda Metro kerahkan 1.516 personel

    Debat ketiga Pilkada Jakarta, Polda Metro kerahkan 1.516 personel

    Netralitas adalah kunci dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.516 personel untuk memastikan debat ketiga Pilkada Jakarta yang digelar pada Minggu (17/11) berlangsung aman dan terkendali.

    “Kami akan pastikan semua aspek keamanan dapat terjaga dengan baik dan tidak ada ancaman yang dapat mengganggu jalannya acara,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ade Ary juga menegaskan, pengamanan ini menjadi bagian dari “Operasi Mantap Praja Jaya 2024” yang dirancang untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan aman, tertib dan lancar.

    Dalam pelaksanaannya, pihak Kepolisian juga terus berkoordinasi dengan TNI dan pihak
    terkait untuk menciptakan sinergi yang efektif.

    “Lakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh pihak agar setiap perkembangan situasi dapat direspon dengan cepat dan tepat. Ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan memberikan dampak positif bagi demokrasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.

    Ia juga mengimbau seluruh personel yang terlibat untuk menjunjung tinggi profesionalisme, netralitas dan integritas selama pelaksanaan tugas.

    Dia mengingatkan kepada para personel agar tidak terlibat dalam politik praktis yang mengarah pada keberpihakan. “Netralitas adalah kunci dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” katanya.

    Tidak hanya kepada personel, mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu juga menyerukan kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama gelaran kampanye dan tahapan Pilkada berlangsung.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk mendukung kelancaran kegiatan ini dengan mematuhi aturan, menjaga ketertiban serta menghormati perbedaan pilihan politik. Dengan begitu, debat cagub dan cawagub dapat berjalan aman, tertib dan damai,” katanya.

    Debat ketiga Pilkada 2024 DKI Jakarta dijadwalkan digelar pada 17 November 2024 pukul 19.00 WIB di Golden Ballroom-The Sultan Hotel&Residence Jakarta. KPU DKI Jakarta mengusung tema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim” pada debat ketiga.

    Ada 6 sub tema pada debat ketiga, yaitu penanganan banjir, penataan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Lalu pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cabup Mas Dhito Janjikan Penuntasan Permukiman Kumuh di Kediri dengan Kerja Sama Swasta

    Cabup Mas Dhito Janjikan Penuntasan Permukiman Kumuh di Kediri dengan Kerja Sama Swasta

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Calon Bupati (Cabup) Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito, mengungkapkan strategi untuk menuntaskan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kediri pada periode kedua kepemimpinannya. 

    Dalam debat publik terakhir Pilkada Kediri 2024 yang digelar oleh KPU Kabupaten Kediri di Convention Hall Simpang Lima Gumul Kediri, Kamis (14/11/2024), Mas Dhito menyatakan, dirinya sudah menangani sekitar 9.700 RTLH selama periode pertamanya.

    Pernyataan Mas Dhito ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan dari Calon Bupati Kediri nomor urut 1, Deny Widyanarko, yang menanyakan upaya penuntasan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri, serta anggaran yang telah digelontorkan dalam program tersebut. 

    Dalam sesi tanya jawab, Deny menyoroti masalah permukiman kumuh yang masih ada, meskipun Mas Dhito telah menjabat selama 3,5 tahun.

    “Bagaimana upaya Mas Dhito dalam menangani perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri dan berapa anggaran yang sudah digelontorkan?” tanya Deny, pada Segmen ke-4 sesi tanya jawab antar paslon disertai tanggapan.

    Deny mengungkapkan kekhawatirannya terkait penambahan jumlah desa yang memiliki permukiman kumuh, yang sebelumnya hanya ada di 6 desa kini telah meluas ke 25 desa. 

    “Khawatirnya nanti bertambah banyak desa-desa yang kumuh,” kata Deny.

    Menanggapi hal tersebut, Mas Dhito membantah pernyataan tersebut.

    Dia menjelaskan, pada tahun 2020, luas kawasan kumuh di Kabupaten Kediri mencapai 273,74 hektare. 

    Namun, setelah dipimpin oleh Dhito, luas kawasan kumuh berhasil diperkecil menjadi 52,32 hektare dengan penanganan mencakup 166,52 hektare pada tahun 2023.

    “Itu yang akan kita lakukan sesuai program pemerintah pusat yang namanya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh,” target Dhito.

    Mas Dhito juga mengakui, pandemi Covid-19 sempat mempengaruhi jalannya program perbaikan kawasan kumuh.

    Selama dua tahun pandemi, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri dialihkan untuk penguatan sektor kesehatan masyarakat, termasuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. 

    Meski demikian, dia memastikan upaya penuntasan permukiman kumuh tetap menjadi prioritas.

    Mas Dhito menjelaskan, salah satu langkah strategis untuk mempercepat penuntasan permukiman kumuh adalah dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

    Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai desa di Kabupaten Kediri.

    “Kami terus mendorong kolaborasi dengan pihak swasta. Seperti yang dilakukan oleh saudara saya, Pak Tris dari Kecamatan Puncu, yang telah membantu membangun 200 rumah tidak layak huni,” ungkap Mas Dhito.

    Jika terpilih kembali pada Pilkada Kediri 2024, Mas Dhito berkomitmen untuk melanjutkan strategi kolaborasi dengan sektor swasta dan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk menuntaskan 20.000 RTLH selama periode kedua.

    Dia percaya dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, perbaikan permukiman kumuh dapat lebih cepat teratasi.

    “Kerja sama dengan pihak swasta dan CSR yang melibatkan berbagai perusahaan sangat penting. Itu yang akan kita dorong untuk mempercepat perbaikan kawasan kumuh dan RTLH di Kabupaten Kediri,” pungkas Mas Dhito.

  • Dukungan Anies dinilai bisa tingkatkan elektabilitas Pram-Rano

    Dukungan Anies dinilai bisa tingkatkan elektabilitas Pram-Rano

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, dukungan Anies Baswedan bisa meningkatkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    Hal ini dikatakan Ujang usai melihat Pramono-Rano mengunjungi kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (15/11).

    “Bahkan saya pernah bilang bahwa orang-orang dekat Anies, Tim Sukses Anies dan Juru Bicara Anies, kini jadi Jubir di Pramono-Rano,” kata Ujang saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pertemuan itu bisa menggiring suara masyarakat yang selama ini mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu agar memilih Mas Pram dan Bang Doel.

    Baca juga: Pramono Anung-Rano Karno temui Anies Baswedan bahas hati ke hati

    Ujang melihat dari pertemuan Pramono Anung dan Anies Baswedan yang terjadi di ujung masa kampanye, Anies lebih nyaman bertemu Pramono-Rano dibandingkan dengan paslon lainnya.

    “Saya melihatnya seperti itu, meskipun Anies tidak mengatakan secara terang-terangan mendukung Mas Pram dan Bang Doel. Tapi terlihat bahwa pertemuan Jumat pagi itu merupakan salah satu bentuk dukungan,” ujar Ujang.

    Ujang mengatakan, pertemuan Anies dengan Mas Pram merupakan strategi jitu untuk memastikan dan meyakinkan pemilih Anies agar di Pilkada ikut memilih Pramono dan Bang Doel.

    Pramono dan Rano ingin memastikan penambah elektabilitas dari pendukung Anies yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan “Anak Abah”.

    Kunjungan ke rumah Anies ini merupakan bagian dari safari yang dilakukan Pramono-Rano ke gubernur terdahulu untuk mendapatkan nasihat dan wejangan dalam menata Jakarta ke depan.

    Adapun hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno lebih tinggi dibandingkan dua pasangan lainnya.

    Elektabilitas Pramono-Rano menyentuh angka 46 persen, pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mencapai 39,1 persen dan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mencapai 5,1 persen.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Kota Malang Gelar Simulasi Pencoblosan Pilkada Serentak, Dewan Harap Tak Terjadi PSU

    KPU Kota Malang Gelar Simulasi Pencoblosan Pilkada Serentak, Dewan Harap Tak Terjadi PSU

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Simulasi itu berlangsung di Islamic Center, Sabtu (16/11/2024). 

    Seluruh petugas di tingkatan kelurahan dan kecamatan hadir dalam simulasi tersebut. Ketua KPU Kota Malang, M Toyib mengatakan, simulasi itu diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman teknis para panitia penyelenggara yang bertugas di TPS.

    “Kegiatan hari ini adalah simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi ini diikuti oleh PPK dan PPS. Nanti akan ditindaklanjuti Bimtek di tingkat KPPS di masing-masing kelurahan. PPK dan PPS bertugas melakukan Bimtek setelah simulasi ini. Kami berharap teman-teman KPPS benar-benar memahami tata cara prosedur pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Toyib, Sabtu (16/11/2024).

    Dalam simulasi itu, tidak banyak berbeda dari proses pencoblosan saat Pilpres 2024. Toyib mengatakan, simulasi yang diselenggarakan untuk semua petugas itu akan membantu peningkatan pengetahuan petugas menghadapi situasi yang di luar dugaan saat pencoblosan.

    KPU Kota Malang telah menyiapkan segala kebutuhan logistik jelang pencoblosan yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Toyib menjelaskan, pihaknya telah mengambil sejumlah logistik yang sempat dilaporkan rusak sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa jumlah tenaga yang bertugas di tingkat kelurahan hingga kecamatan sudah cukup.

    “Persiapan mulai dari logistik, alhamdulillah yang kurang sudah diganti dan sudah kami ambil. Proses distribusi sudah kami siapkan melalui pihak ketiga. Jadi mulai dari tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, sudah kami pastikan. Lalu distribusinya kami pastikan aman. Penyimpanan di tingkat PPK kami sesuaikan standar keamanan,” terang Toyib. 

    Wakil Ketua II DPRD ota Malang, Trio Agus Purwono mengapresiasi langkah KPU Kota Malang menyelenggarakan simulasi.

    Ia berharap simulasi itu bisa mengurangi potensi terjadinya kesalahan teknis saat pencoblosan. 

    Di sisi lain, ia juga mendorong agar petugas KPU mengetahui secara detail teknis pelaksanaan sejak awal hingga akhir sehingga tidak terjadi pemungutan suara ulang atau PSU.

    “Kami mengapresiasi simulasi ini. Ini adalah gambaran situasi saat pemungutan suara. Simulasi ini bisa meminimalkan kesalahan sehingga berjalan lancar. Kami berharap gangguan bisa berkurang, prosesnya lancar, dan selesai tepat waktu,” kata Trio.

    Trio memprediksi, potensi PSU akan berkurang saat Pilkada kali ini, dibanding pelaksanaan Pilpres. Pasalnya, Pilkada kali ini bersifat lokal, yakni Kota Malang, pun pemilihan gubernur dan wakilnya.

    Melihat kondisi itu, Trio menilai tidak akan banyak warga luar Kota Malang atau luar provinsi yang bisa mengakses TPS.

    Berdasarkan pengalaman PSU saat Pilpres 2024 yang lalu, PSU terjadi karena banyaknya pemilih pindahan. Terjadi kesalahan berkas administrasi sehingga harus dilakukan PSU oleh panitia setempat.

    Meski begitu, Trio tetap meminta agar petugas waspada dan berhati-hati. Ia berharap tidak ada kesalahan kecil yang berakibat fatal terhadap jalannya pemilihan.

    “Perlu antisipasi ketika terjadi penumpukan pemilih. Harapannya sih sosialisasinya ke masyarakat, di surat undangan ada jam pilihan dan pemilih bisa datang sesuai waktu yang dijadwal. Kalau mengumpul satu waktu, bisa penuh. Petugas KPPS akan bingung juga. Harapannya pun KPPS bisa menjelaskan ke pemilih,” kata Trio.

  • Hasil Survei CEDS, KUTUB dan Indonesia Cerah Sebut Mayoritas Publik Jabar Belum Tahu Program Pilkada Cagub-Wagub Tentang Masalah Lingkungan

    Hasil Survei CEDS, KUTUB dan Indonesia Cerah Sebut Mayoritas Publik Jabar Belum Tahu Program Pilkada Cagub-Wagub Tentang Masalah Lingkungan

    JABAR EKSPRES – Jelang momentum Pilkada Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2024, Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB Universitas Padjadjaran, Koalisi Untuk Energi Bersih (KUTUB) Jawa Barat dan Indonesia Cerah meluncurkan hasil survei tentang persepsi masyarakat Jabar, mengenai isu transisi energi dan dampak perubahan iklim.

    Temuan survei pilkada ini merupakan dokumen strategis bagi Cagub-Wagub dan juga penyelenggara pemilu karena pemilih Jabar telah menjadikan Isu transisi energi dan dampak perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan dalam pilihan politik masyarakat.

    Survei Pilkada ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang tersebar di enam wilayah Kabupaten/Kota di Jabar.

    Baca juga : Jelang Pilkada, KPU Ciamis Gelar Simulasi Pemungutan Suara di Sadananya

    Pendekatan kuantitatif menggunakan metode multistage random sampling secara tatap muka yang dilakukan pada rentang waktu 19-30 Agustus 2024.

    Pendekatan kualitatif menggunakan expert opinion polling dengan metode Delphi untuk mendapatkan pandangan dari para ahli terkait kebijakan transisi energi dan perubahan iklim di Jabar.

    Temuan soal Transisi Energi dan Dampak Perubahan Iklim

    Survei ini menemukan sebagian besar responden (93,8%) menyadari bahwa cuaca semakin tidak menentu dengan tingkat kesadaran tertinggi.

    Dengan sebagian besar responden mulai merasakan dampak krisis iklim dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait kesehatan dan ekonomi di masa depan.

    Bergerak dari kesadaran tersebut isu transisi energi dan dampak-dampak dari perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan responden dalam pilihan politiknya.

    Responden juga mendukung tindakan nyata dan segera dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim, dengan mayoritas mendukung adanya kebijakan pemerintah yang terkait peningkatan energi bersih dan ramah lingkungan.

    Baca juga : Sebanyak 3,8 Juta Surat Suara Pilkada Tiba di Gudang KPU Kota Bandung

    Sebanyak 53,3% responden juga mendukung penggunaan anggaran daerah untuk pengembangan energi terbarukan

    Namun, dengan melihat urgensi adanya kebijakan transisi energi dan mitigasi dampak perubahan iklim di atas, apabila dikaitkan dengan situasi pilkada di Provinsi Jabar saat ini, temuannya adalah mayoritas responden (69,2%) belum mengetahui program-program yang ditawarkan oleh calon gubernur terkait permasalahan lingkungan, transisi energi, dan iklim.

  • Simulasi Pemungutan Suara, KPU Kota Madiun Siapkan Alat Bantu Khusus untuk Pemilih Tuna Netra

    Simulasi Pemungutan Suara, KPU Kota Madiun Siapkan Alat Bantu Khusus untuk Pemilih Tuna Netra

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MADIUN – KPU Kota Madiun libatkan ratusan orang, dalam Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024, di Gedung Serba Guna Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Sabtu pagi (16/11/2024).

    Satu persatu anggota KPPS mendata sejumlah warga, yang hendak menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

    Simulasi tersebut juga dimanfaatkan salah satu warga penyandang disabilitas, guna lebih memahami tata cara pencoblosan surat suara. Mulai dari datang ke TPS, masuk ke bilik suara, hingga mencelupkan jari ke tinta.

    Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjarsari mengatakan, dari jumlah pemilih sebanyak 154.712 orang, 1.178 diantaranya adalah pemilih disabilitas. 

    Rinciannya 512 fisik, 80 intelektual, 182 mental, 244 wicara 53 tuna netra, dan 107 pemilih tuna rungu.

    Soal alat bantu bagi penyandang disabilitas, Pita juga mengaku sudah menyiapkan fasilitas pendukung di masing masing TPS, terutama alat bantu bagi tuna netra.

    “Masing-masing satu untuk jenis pemilihan. Baik itu Pilwali maupun Pilgub,” ujar Pita.

    Ia menambahkan, TPS yang digunakan  untuk simulasi adalah TPS 9. Nantinya TPS ini juga akan digunakan sebagai lokasi untuk pemungutan dan penghitungan tanggal 27 nanti.

    Kendati secara teknis tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan Pilpres lalu, namun Pita meminta anggota KPPS lebih teliti. Pasalnya, selama pelaksanaan simulasi, tak sedikit dari mereka yang gugup.

    “Mungkin baru pertama kali mengikuti simulasi, dilihat banyak orang juga. Namun ke depan perlu dicermati, dan lebih jeli. Khususnya ketika ada pemilih lain yang hendak mencoblos di TPS terdekat, pastikan apakah sudah masuk DPT,” tegasnya.

    “Penghitungannya tetap menggunakan Formulir C Hasil Ukuran Plano, kemudian nanti setelah itu akan di scan dan dimasukkan Si Rekap, jadi tetap formulir tersebut yang menjadi pertimbangan,” tuntas Pita.

  • Pasangan ASIH Pastikan Siap Hadapi Debat Kedua Pilgub Jabar 2024

    Pasangan ASIH Pastikan Siap Hadapi Debat Kedua Pilgub Jabar 2024

    JABAR EKSPRES – Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu memastikan, dirinya sudah sangat siap mengikuti jalannya debat publik kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

    Berdasarkan jadwal, debat publik kedua Pilgub Jabar 2024 ini akan berlangsung di Hotel Patra Cirebon, Jalan Tuparev No.11, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (16/11/2024).

    “Alhamdulillah semuanya sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan proses debat berjalan lancar,” ucap Syaikhu saat ditemui di Cirebon, Sabtu (16/11/2024).

    Adapun tema debat kedua ini yakni Budaya Inovatif untuk Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih. Sedangkan sub temanya Industri Budaya, Pariwisata, Peningkatan PAD Berbasis Sumber Daya Alam, Mitigasi Bencana, Kualitas Lingkungan Hidup dan Toleransi Beragama.

    Ahmad Syaikhu yang berpasangan dengan Ilham Habibie (ASIH) ini mengaku, tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat kedua Pilgub Jabar 2024 ini.

    BACA JUGA: Ahmad Syaikhu Ingatkan Peran Penting Ayah di Keluarga

    “Ya kita mengalir aja apa yang ada perkembangan-perkembangan ini karena insya Allah semua juga dalam proses membangun ke depan demokrasi yang lebih baik,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Ahmad Syaikhu juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar yang telah memberikan tambahan waktu atau durasi untuk menyampaikan jawaban dari setiap pasangan calon.

    “Tentu kita sangat bersyukur dan berterima kasih, sehingga pada saat memberikan jawaban, tanggapan bisa lebih leluasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa ditangkap dengan jelas oleh para masyarakat Jawa Barat,” katanya.

    Syaikhu pun berharap, jalannya debat kedua Pilgub Jabar 2024 ini dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala teknis.

  • Suasana Simulasi Pencoblosan Pilkada Ponorogo, Pemilih Pemula Hingga Lansia Kebingungan

    Suasana Simulasi Pencoblosan Pilkada Ponorogo, Pemilih Pemula Hingga Lansia Kebingungan

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan simulasi pencoblosan kepala daerah (Pilkada) 2024, Sabtu (16/11/2024).

    Simulasi dilaksanakan di Joglo patik, Desa Patik, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Sabtu pagi.

    Pantauan di lokasi, walaupun simulasi namun suasananya persis seperti pencoblosan. Dimana ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    Sebanyak 300 warga tps 007 Desa Patik, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo diundang simulasikan coblosan.

    Calon pemilih juga harus melakukan registrasi. Hingga dipanggil dan melakukan proses coblosan dan memasukan kotak suara.

    Perbedaanya, hanya pada surat suara. Dimana pada surat suara, bukan foto pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur maupun paslon bupati-wakil bupati.

    Beberapa, pemilih ada yang keningungan. Seperti yang dialami oleh Tania seorang pemilih pemula.

    “Bingung pas nyoblos karena belum pernah. Tapi ini buat pengalaman, kalau pencoblosan beneran jadi sudah berpengalaman,” tambah pemilih pemula berusia 17 tahun ini,

    Sementara, Mbah Kateni juga mengaku kesulitan. Sehingga saat di bilik suara dia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencoblos.

    “Bingung kulo (saya) ngelempite (melipatnya) kegeden (terlalu besar),” urai Mbah Kateni ketika dikonfirmasi.

    Ketua KPU Ponorogo, R Gaguk Ika Prayitna menegaskan bahwa simulasi pencoblosan dilakukan untuk memberikan gambaran. untuk mengetahui detail proses pungut hitung pada hari H pemungutan suara. 

    “Simulasi itu juga sekaligus untuk mengetahui kendala dan evaluasi saat proses pungut hitung,” papar Gaguk—sapaan akrab—R Gaguk Ika Prayitna.

    Dia mengaku bahwa ada temuan lansia yang membuka surat suara agak kebingungan. Tentu, hal itu  menjadi catatan bagi KPU Ponorogo. 

    “Tentunya perlu solusi ya, apakah nantinya diberikan sosialisasi lebih jauh lagi,” tambah Gaguk ketika dikonfirmasi di lokasi simulasi pencoblosan.

    Menurutnya bahwa simulasi pencoblosan ini baru dilaksanakan sekali. Rencananya, KPU akan menjadwalkan  kegiatan serupa di wilayah Ponorogo bagian barat.

    “Target kita dua kali simulasi. Kalau yang ini tadi di wilayah timur, yang satu lagi nanti akan kita gelar di Ponorogo wilayah barat, mungkin di sekitar Kauman,” pungkasnya.

  • Pilkada Serentak 2024, Golkar Targetkan Menang 60% di Seluruh Indonesia – Espos.id

    Pilkada Serentak 2024, Golkar Targetkan Menang 60% di Seluruh Indonesia – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia memberikan keterangan di Grand Mercure Solo Baru, Sabtu (5/10/2024). (Solopos/Bony Eko Wicaksono)

    Esposin, JAKARTA–Partai Golkar optimistis mampu memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 hingga 60 persen di seluruh Indonesia. Untuk itu, partai belambang pohon beringin itu telah melancarkan strategi pemenangan.

    “Target kami di pilkada, insyaallah, bisa capai sekitar 60 persen,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (16/11/2024).

    Promosi
    Cetak Laba Rp45,36 Triliun, BRI Salurkan Kredit Rp1.353,36 Triliun

    Bahlil menegaskan pihaknya tak ingin mengumbar strategi Partai Golkar dalam mendukung paslon pada pilkada, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Namun demikian, Ketum Partai Golkar ini yakin strateginya tidak kalah dengan paslon dari partai politik/gabungan parpol lainnya.

    “Tidak perlu kami menyampaikan strateginya. Kami punya keyakinan, insyaallah, kami akan mendapatkan hasil yang terbaik,” bebernya seperti dilansir Antaranews.

    Bahlil menyatakan partainya telah mempertimbangkan target pada pilkada setelah mendapatkan suara terbanyak kedua dengan perolehan 102 kursi pada Pemilu Anggota DPR RI.

    Dia menambahkan Partai Golkar pada Pemilu 2024 juga memiliki kursi legislatif terbanyak di provinsi dan kabupaten/kota.

    “Maka, kami punya keyakinan, dengan kesolidan dan konsolidasi dari semua struktur dan elemen partai, insyaallah kami optimistis target itu bisa tercapai,” tegas Bahlil.

    Diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2024 untuk memilih gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya telah berjalan sesuai tahapan dan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Pilkada berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun untuk tahapan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 secara serentak akan digelar pada Rabu, 27 November 2024.

    Untuk jadwal dan tahapan Pilkada 2024 secara serentak tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    1. Pada tanggal 27 Februari–16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

    2. Pada tanggal 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih

    3. Pada tanggal 5 Mei–19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan

    4. Pada tanggal 31 Mei–23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

    5. Pada tanggal 24–26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon

    6. Pada tanggal 27–29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon

    7. Pada tanggal 27 Agustus–21 September 2024: Penelitian persyaratan calon

    8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon

    9. Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    11. Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Bawaslu Tulungagung akan Lepas Semua APK Pilkada 2024 pada Hari Pertama Masa Tenang

    Bawaslu Tulungagung akan Lepas Semua APK Pilkada 2024 pada Hari Pertama Masa Tenang

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung akan menertibkan semua alat peraga kampanye (APK) pada Minggu (24/11/2024).

    Pelaksanaan penertiban dilaksanakan serentak di seluruh wilayah, dari pukul 08.00 WIB hingga 23.59 WIB. 

    Penertiban ini tepat di hari pertama masa tenang, setelah kampanye terbuka terakhir pada Sabtu (23/11/2024).

    Hasil pemetaan Bawaslu, total ada 3.788 APK yang terpasang, baik untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Tulungagung maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur. 

    Dari seluruh APK itu, ada 568 APK pilbup dan sekitar 200 APK pilgub di antaranya yang pemasangannya melakukan pelanggaran. 

    “Sebanyak 568 APK terindikasi melanggar peraturan bupati terkait reklame dan PKPU (peraturan KPU) nomor 13 tahun 2024,” jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Tulungagung, M Syafiq Ansori, Jumat (15/11/2024). 

    Sebelumnya, Bawaslu sudah memberikan saran perbaikan kepada tim kampanye masing-masing paslon, baik Pilkada Tulungagung 2024 maupun Pilgub Jatim 2024.

    Bawaslu memberi waktu 3 hari agar APK yang melanggar ditertibkan sendiri.

    Namun setelah lewat tenggat waktu yang diberikan, APK yang dimaksud belum juga dilepas. 

    Syafiq menambahkan, pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan penghubung (LO) para pasangan calon (paslon) bupati maupun gubernur.

    Pembahasan juga melibatkan Pokja Pilkada, terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, polisi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Hasil pembasahan menyepakati rencana penertiban bersama-sama. 

    “Pelanggaran yang ditemukan masuk pelanggaran administrasi. Jadi hanya diberikan teguran tertulis,” sambung Syafiq. 

    Pelanggaran yang ditemukan paling banyak adalah, memasang APK dengan dipaku di pohon.

    Lalu ada pemasangan APK di tiang listrik, dipasang di tempat ibadah dan di jembatan. 

    Nantinya seluruh APK yang sudah ditertibkan tidak bisa diminta oleh paslon maupun partai pengusung. 

    “Untuk APK yang dipasang di billboard yang menggunakan pihak ketiga, diserahkan ke Pokja Kampanye Bawaslu dan KPU Tulungagung,” ungkap Syafiq. 

    Saat ditanya paslon mana yang paling banyak melakukan pelanggaran, Syafiq tidak bisa menjawab.

    Menurutnya, semua paslon melakukan pelanggaran yang sama, namun pihaknya tidak menghitung secara terperinci per paslon. 

    Pelanggaran ditemukan merata di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, namun yang paling banyak di Kecamatan Tulungagung.