Kementrian Lembaga: KPU

  • 2 Pelanggaran Netralitas ASN di Masa Kampanye Diteruskan Bawaslu Kota Semarang ke BKN

    2 Pelanggaran Netralitas ASN di Masa Kampanye Diteruskan Bawaslu Kota Semarang ke BKN

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Bawaslu Kota Semarang meneruskan dua pelanggaran netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada masa kampanye Pilkada 2024. 

    Pelanggaran netralitas ASN berupa memberi tanda like atau suka pada unggahan kegiatan di akun resmi Instagram calon wali Kota Semarang pada Pilwakot Semarang 2024, hingga menghadiri kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

    Sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, kampanye berakhir pada 23 November 2024.   

    Anggota Bawaslu Kota Semarang, Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani mengatakan, pihaknya telah meneruskan sejumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada BKN pada masa kampanye ini. 

    Tercatat, ada dua dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diproses oleh Bawaslu Kota Semarang. 

    “Dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut berasal dari aduan masyarakat di media sosial,” terang Maria kepada Tribunjateng.com, Senin (18/11/2024). 

    Selanjutnya, Bawaslu Kota Semarang melakukan penelusuran dengan meminta keterangan pihak terkait yang kemudian dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. 

    Maria menjelaskan, ketentuan mengenai pelanggaran netralitas ASN telah diatur dalam Keputusan Bersama lima Lembaga Negara tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

    Serta dikuatkan oleh Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan. 
     
    “Kami telah mengirimkan laporan hasil pengawasan sekaligus surat penerusan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada Kepala BKN RI pada masa kampanye ini,” terang Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani. 

    Maria mengimbau, ASN di Kota Semarang agar berhati-hati dalam setiap bertindak selama penyelenggaraan Pilkada 2024.

    Sebab, banyak pihak yang menyoroti isu netralitas ASN dan banyak ketentuan yang mengaturnya. 

    Lebih lanjut, dia menambahkan, dalam Keputusan Bersama lima lembaga tersebut memuat tentang Tindakan kampanye di media sosial berupa pemberian tanda like, share, dan posting, hingga menghadiri kampanye masuk dalam ketagori pelanggaran displin berat. 

    “Oleh karena itu, sebaiknya ASN berhati hati selama penyelenggaraan Pilkada tahun ini,” imbuhnya. (*)

  • PKB serukan perdamaian di Kabupaten Sampang akibat konflik pilkada

    PKB serukan perdamaian di Kabupaten Sampang akibat konflik pilkada

    Tidak ada pesta demokrasi seharga nyawa manusia. Mari semua menjaga pilkada agar tetap damai, bermartabat, dan jauh dari kekerasan

    Jakarta (ANTARA) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerukan perdamaian kepada warga di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, akibat konflik Pilkada 2024.

    Wakil Ketua Harian DPP PKB Nadya Alfi Roihana menyerukan agar warga tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu, akibat tewasnya seorang saksi dari salah satu pasangan calon bupati di daerah tersebut.

    “Kami memahami bahwa kejadian ini menimbulkan duka yang mendalam, tetapi kami juga mengingatkan semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana. Jangan biarkan konflik ini meluas dan merusak persatuan masyarakat,” kata Nadya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Sementara itu, kasus pengeroyokan oleh sekelompok orang bersenjatakan celurit yang mengakibatkan tewasnya seorang saksi dari Pasangan Calon Bupati Sampang, Slamet Junaidi-Achmad Mahfudz (Jimat Sakteh), yang bernama Jimmy Sugito Putra, pada Minggu (17/11) malam, sangat dikecam oleh semua pihak khususnya PKB.

    Baca juga: PKB: Kekerasan pada Pilkada Sampang merusak kehidupan bermasyarakat

    Ia membeberkan PKB sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persatuan, serta berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi yang sehat dan berintegritas di Indonesia.

    Dalam situasi yang penuh tantangan seperti di Kabupaten Sampang saat ini, PKB mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu, menjaga keamanan, dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya.

    Ia menegaskan, tidak ada demokrasi yang seharga nyawa manusia, sehingga harus mengorbankan orang lain untuk menyukseskan agenda nasional itu.

    “Tidak ada pesta demokrasi seharga nyawa manusia. Mari semua menjaga pilkada agar tetap damai, bermartabat, dan jauh dari kekerasan,” ujar dia.

    Menurut dia, PKB mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama yang terjadi dalam konteks demokrasi.

    Baca juga: KPU Sampang lakukan sosialisasi khusus pada pemilih disabilitas

    Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Jimat Sakteh, Surya Noviantoro, Minggu malam (17/11), menduga kasus pengeroyokan oleh sekelompok orang terhadap korban karena motif politik.

    Hal itu karena, insiden berdarah itu terjadi setelah Calon Bupati Slamet Junaidi berkunjung ke salah satu tokoh agama di Ketapang dan sempat diadang massa bersenjata celurit, tetapi berhasil lolos melalui jalan lain.

    Selanjutnya, para penghadang masuk ke area lokasi yang dikunjungi Slamet Junaidi. Sejumlah orang itu sempat cekcok mulut, hingga akhirnya terjadi penganiayaan kepada sejumlah orang, salah satunya korban Jimmy Sugito yang meninggal dunia.

    Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Safril Selfianto dalam keterangannya mengatakan, kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Desa Ketapang Laok dan mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan sejumlah orang.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU: Pemerintah dukung pilkada ulang meski belum susun anggaran

    KPU: Pemerintah dukung pilkada ulang meski belum susun anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Idham Holik menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan pilkada ulang meski anggaran akibat kotak kosong menang belum diusulkan oleh 37 daerah.

    “Informasi dari teman-teman di 37 daerah, anggarannya belum diusulkan karena memang mereka anggarannya itu penyelenggaraan pilkada sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024,” kata Idham saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh jika ketentuan Pasal 54D Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dijalankan.

    “Sebagaimana komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri pernah menyampaikan bahwa berkenaan dengan tindak lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat support dan apabila memang ketentuan tersebut dilaksanakan, itu jadi prioritas utama,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyampaikan mekanisme pilkada ulang akan mengikuti regulasi yang sama seperti biasanya.

    “Nanti akan ada yang namanya dibuka pendaftaran calon yang baru, pemutakhiran daftar pemilih, pembentukan badan ad hoc, dan seterusnya, termasuk tahapan kampanye sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2024,” tambah Idham.

    Idham menambahkan sosialisasi juga tetap menjadi bagian penting dari setiap tahapan Pilkada ulang.

    “Sosialisasi sudah pasti ada karena itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU daerah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, MK mengabulkan gugatan terkait ketentuan waktu pelaksanaan pilkada ulang di daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong.

    MK memutuskan KPU harus menggelar Pilkada ulang paling lambat pada 27 November 2025. Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara nomor 126/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11).

    MK menyatakan Pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 harus dimaknai bahwa pemilihan ulang dilaksanakan paling lama satu tahun sejak pemungutan suara 27 November 2024.

    “Maka, kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah hasil pilkada serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi lima tahun sejak pelantikan,” ungkap Ketua MK, Suhartoyo.

    MK juga mempertimbangkan kekhawatiran terkait pengurangan masa jabatan kepala daerah terpilih dari pilkada ulang.

    Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan kepala daerah terpilih dari pilkada ulang harus menerima masa jabatan kurang dari lima tahun demi menjaga keserentakan pilkada nasional pada 2029.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • RK, Pramono, Dharma Saling Serang di Debat Pamungkas Pilkada Jakarta 2024

    RK, Pramono, Dharma Saling Serang di Debat Pamungkas Pilkada Jakarta 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah selesai menggelar debat terakhir pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu malam (17/11/2024).

    Gelaran debat pamungkas antara calon Gubernur Jakarta, yaitu Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun berlangsung panas. 

    Sebagaimana diketahui, terdapat tiga pasanga. calon dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024.

    Sesuai nomor urut, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari Ridwan Kamil (RK) – Suswono (RIDO), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Tema debat ketiga ini mengangkat tema mengenai lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Selain mereka memaparkan visi-misi, tampak beberapa momen para pasangan calon menyerang kandidat lainnya. 

    Salah satu contohnya saat Pramono menyerang soal pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara yang diungkapkan oleh RK. Mantan Sekretaris Kabinet tersebut mengungkit soal imajinasi lagi. 

    “Pasangan nomor urut satu menyampaikan bahwa akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu apakah perlu dipindahkan. Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan pasangan nomor [urut] satu?” Ujar Pramono, Minggu (17/11/2024).

    Menanggapi serangan tersebut, RK kemudian menuturkan bahwa proyek IKN sendiri datangnya dari imajinasi.

    “Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah, IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik ,pindah ke sana, menjadi IKN hari ini, kebetulan saya kurator di sana,” ujar RK, yang menjelaskan mengapa Jakarta Utara menjadi lokasi yang dipilih. 

    Kemudian, RK memberikan serangan pada Pramono soal mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur paling banyak lakukan penggusuran.

    Hal ini diungkapkan olehnya kala menjelaskan soal densifikasi, yakni sebuah upaya yang menurutnya dapat dilakukan agar penggusuran tak lagi terjadi.  

    RK kemudian menyinggung data dari CNN pada April 2016, yang mencatat bahwa Ahok melakukan 113 kasus penggusuran selama masa jabatannya. Ia juga memaparkan pendapat JJ Rizal.

    “Menurut JJ Rizal, Pak Ahok adalah gubernur paling brutal soal penggusuran. Partainya itu partai Mas Pram dan Bang Doel,” tutur RK. 

    Menanggapi hal tersebut, Pramono menuturkan bahwa ia tidak ingin menjawab. Namun, ia mengaku akan melakukan pendekatan yang berbeda. 

    “Bagi saya, saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen, di dalam membangun Jakarta, Saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan,” terangnya, yang kemudian berjanji bahwa ia tidak akan melakukan penggusuran melainkan pemberdayaan. 

    Banjir Rezeki dari Tuhan

    Kemudian, Dharma juga sempat menanggapi pertanyaan dari RK soal efektivitas Bendungan Sukamahi dan Ciawi dalam mengurangi banjir di Jakarta.

    Menanggapi hal ini, pasangan Dharma-Kun tersebut menjawab bahwa efektivitas kedua bendungan belum dirasakan sepenuhnya karena pengelolaan belum optimal. 

    “Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi baru kemarin diresmikan. Sehingga dampaknya belum bisa kita rasakan karena pengelolaannya belum prudent, belum sesuai dengan peruntukannya. Kalau manajemennya baik, seharusnya warga Jakarta bisa menerima air minum tanpa harus membeli galon lagi,” terangnya. 

    Adapun, Dharma juga mendorong masyarakat agar melihat banjir sebagai rezeki dari Tuhan. 

    “Banjir tidak perlu dianggap sebagai musibah, tetapi sebagai rezeki dari Tuhan. Dengan mengubah sudut pandang ini, kita bisa memanfaatkan banjir untuk kebaikan warga Jakarta,” ucapnya dalam forum itu.

    Di sisi lain, menurutnya, selama ini Jakarta juga tak pernah mengalami permasalahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), tetapi kendala utama adalah korupsi yang berada di dalam sistem tersebut.

    Dia menilai, jika korupsi dihilangkan, maka warga Jakarta tidak perlu membeli galon. Penyebabnya, PDAM sebenarnya mampu menyediakan air bersih dengan teknologi yang sudah ada.

    “Persoalannya adalah apakah ada goodwill dan kemauan politik untuk merealisasikannya,” pungkas Dharma.

  • Kritik Format Debat Pilkada yang Digelar KPU, Akbar Faizal Sentil Kandidat yang Ingin Menaikkan Inflasi

    Kritik Format Debat Pilkada yang Digelar KPU, Akbar Faizal Sentil Kandidat yang Ingin Menaikkan Inflasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Anggota DPR RI, Akbar Faizal mengkritik format debat Pilkada yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Sudah lama saya geli lihat format debat ala KPU seperti yang sekarang ini rutin di layar TV. Saya gak ngerti kenapa @KPU_ID tidak berimajinasi lebih jauh tentang debat yang berkualitas,” kata Akbar Faizal dalam akun X, Senin, (18/11/2024). 

    Dia menduga KPU sadar bahwa jika format debat dibuat lebih baik untuk melihat kualitas calon akan berisiko pada logika publik.

    “Atau mungkin KPU sadar bahwa tak guna —dan bisa berisiko terhadap logika publik— jika format debat dibuat lebih baik dari sekarang dengan melihat kualitas banyak calon bupati/gubernur yang berantakan?,” tuturnya.

    Lebih lanjut kata pria asal Sulsel ini menyentil kandidat yang menanyakan jumlah ambulance dan berencana menaikkan inflasi.

    “Bayangkan, ada calon yg bertanya kepada lawannya, ‘Tahukah Anda berapa jumlah ambulance disini?’. Belum lagi yang berencana menaikkan inflasi,” tandasnya. 

    Diketahui, masa kampanye tinggal beberapa hari lagi. Tahapan pilkada akan memasuki masa tenang mulai 24 November mendatang.

    Sedangkan pemungutan suara secara serentak akan digelar pada 27 November mendatang. (selfi/fajar) 

  • BPBD Cimahi Siapkan Mitigasi Potensi Bencana Jelang Pilkada 2024, Rekomendasikan Pemindahan TPS Rawan

    BPBD Cimahi Siapkan Mitigasi Potensi Bencana Jelang Pilkada 2024, Rekomendasikan Pemindahan TPS Rawan

    JABAR EKSPRES – Menjelang Pilkada 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana, khususnya di musim hujan ini.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar meskipun ada potensi bencana.

    “Kami telah menginventarisir TPS yang rawan bencana, seperti rawan genangan air dan banjir. Ada sekitar 18 TPS tersebar di seluruh Cimahi yang masuk kategori rawan,” ujar Kepala BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan saat ditemui Jabar Ekspres di Aula B Pemkot Cimahi, Senin (18/11/24).

    Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memindahkan TPS yang berpotensi tergenang air.

    BACA JUGA: Kabar Gembira! Kemensos Siap Salurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Usai Pilkada 2024

    Selain itu, BPBD bekerja sama dengan Bawaslu, PPK, dan PPS telah melakukan simulasi mitigasi bencana pada hari pemungutan suara.

    “Kami juga telah mempersiapkan skenario evakuasi dan mitigasi bencana, termasuk untuk pengamanan logistik dan pemilih,” tambahnya.

    Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan bahwa berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dipetakan pemerintah, dari 823 TPS di Kota Cimahi, sebanyak 106 TPS atau 12,88 persen masuk dalam kategori rawan bencana banjir.

    “Kerawanan paling besar ada di wilayah Cimahi Selatan, meskipun Cimahi Tengah dan Cimahi Utara juga memiliki potensi,” jelas Dicky.

    BACA JUGA: Persib Jamu Borneo FC di GBLA, Tribun Utara dan Selatan Ditutup!

    Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan status siaga darurat bencana. BPBD memastikan kesiapan logistik, alat, dan SDM untuk bekerja selama 24 jam guna mengantisipasi risiko bencana, baik saat pemungutan suara maupun setelah penghitungan.

    “Kesiapsiagaan ini termasuk simulasi evakuasi bagi warga yang datang ke TPS jika bencana terjadi,” paparnya.

    Dicky menambahkan, potensi bencana yang diantisipasi meliputi bencana alam, non-alam, dan sosial.

    Bencana alam seperti banjir mendominasi karena curah hujan tinggi, sedangkan bencana sosial berupa potensi konflik horizontal juga menjadi perhatian mengingat kepadatan penduduk Cimahi.

    “Kepadatan ini harus dijaga agar tidak memicu konflik. Mari kita rawat Kota Cimahi bersama-sama,” pesannya.

  • Jelang pemungutan suara, polisi perkuat pengamanan di Kantor KPU RI

    Jelang pemungutan suara, polisi perkuat pengamanan di Kantor KPU RI

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian memperkuat pengamanan di Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat serta gudang logistik dan Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    “Patroli tiga pilar (unsur Kepolisian, TNI dan pemerintah daerah) Polsek Metro Menteng kali ini, fokus utama diarahkan pada pengawasan dan pengamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia,” kata Pimpinan Patroli Polsek Metro Menteng Iptu Aang Suryana di Jakarta, Senin.

    Patroli ini sebagai komitmen Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024. Patroli ini diharapkan dapat memastikan suasana tetap kondusif di tengah dinamika politik yang semakin intens mendekati hari pemungutan suara.

    Selain melakukan pengamanan di Kantor KPU RI, patroli ini juga menjadi momen untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitar lokasi. Tim patroli memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga persatuan dan menghindari provokasi yang dapat memicu konflik.

    Selain itu, dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024, personel Polsek Metro Menteng, Aipda Victor Wahyudi dan Aipda H. M. Adhy melaksanakan tugas pengamanan logistik Pilkada di Kantor PPK Menteng.

    Kegiatan ini berlangsung di Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta Pusat, yang menjadi pusat distribusi logistik untuk wilayah tersebut.

    “Pengamanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengingat logistik Pilkada, seperti kotak suara, surat suara dan dokumen penting lainnya, merupakan elemen vital dalam proses demokrasi,” kata Kapolsek Metro Menteng Kompol Bayu Marfiando.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dari Desa ke Kota: Paslon Mawar Prioritaskan Perbaikan Jalan Hingga Pelosok

    Dari Desa ke Kota: Paslon Mawar Prioritaskan Perbaikan Jalan Hingga Pelosok

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut dua, Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar optimistis jadikan infrastruktur jalan di Kota Ukir 100 persen mulus dalam kurun waktu tiga tahun memimpin.

    Hal tersebut, disampaikan Paslon Mawar (Mas Wiwit -Gus Hajar) pada debat terakhir KPU Jepara di Eat and Meet Restaurant, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Minggu (17/11/2024) malam.

    “Dalam tiga tahun, yang artinya 2027 esok tidak ada jalan Kabupaten yang rusak, semua mulus,” papar Gus Hajar.

    Ambisius itu berdasarkan penghitungannya bersama tim. Selama menjelajah ke 195 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Jepara, sebanyak 107 Km jalan mengalami kerusakan.

    Penghitungan jalan rusak oleh Gus Hajar, selaras dengan data dari DPUPR Kabupaten Jepara. Dari 854 Km jalan kabupaten, mengalami kerusakan sepanjang 107 Km.

    Namun, tidak hanya jalan kabupaten saja yang diperbaiki melainkan juga jalan poros desa yang hari ini terdapat 129 Km dari 203 Km mengalami rusak sedang hingga rusak berat.

    “Semua diperbaiki, dari jalan kabupaten hingga jalan desa. Jepara Mulus,” ujar Gus Hajar penuh semangat.

    Perbaikan jalan tersebut, Gus Hajar telah mengkalkulasikan anggaran sebesar 400 M – 500 M untuk memperbaiki dengan durasi selama tiga tahun.

    “Apabila dihitung pertahun, angara 140 M – 170 M dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur (jalan) di Kabupaten Jepara, kami optimis itu bisa terealisasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Mas Wiwit juga berharap dengan dibangunnya infrastruktur yang lebih maju, akan membuat perekonomian daerah dapat berkembang lebih pesat, dan kesejahteraan masyarakat Jepara dapat tercapai secara merata.

    “Komitmen ini menjadi salah satu poin penting kami memuluskan Jepara, menggambarkan visi dan misi yang jelas untuk masa depan Kabupaten Jepara,” pungkas Mas Wiwit.

  • Top 3 News: Polisi Sebut Total 22 Orang Sudah Ditangkap di Kasus Judi Online Komdigi – Page 3

    Top 3 News: Polisi Sebut Total 22 Orang Sudah Ditangkap di Kasus Judi Online Komdigi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Itulah top 3 news hari ini.

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputa menyampaikan, pihaknya berhasil menangkap tiga orang yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni berinisial B, BK, dan HF.

    Wira mengatakan, dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa tiga unit telepon seluler, tiga kartu ATM, serta uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total sekitar Rp600 juta.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan kenegaraan ke Brazil pada Sabtu, 16 November 2024 sekitar pukul 23.25 waktu setempat, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dia tiba di Pangkalan Angkatan Udara Galeão, Rio de Janeiro, Brazil.

    Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Commander of the Airbase Colonel Aviador Fabio Ferreira Silva, Dubes Brazil untuk RI George Monteiro Prata, Dubes RI untuk Brasil Edi Yusup, dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kol. Inf. Rizal Ashwam Amanda.

    Pasukan jajar kehormatan turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraannya. Dari bandara, orang nomor satu di Indonesia dan rombongan itu langsung bertolak ke hotel tempatnya bermalam selama di Brazil.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memerintahkan kepada KPU di daerah agar aktif berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

    Hal tersebut guna membahas mitigasi bencana alam jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024 seperti disampaikan Komisioner KPU Idham Holik.

    Menurut Idham, usai terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, pihaknya telah mengundang divisi teknis KPU provinsi se-Indonesia untuk mengadakan rapat koordinasi. Rapat berlangsung di Serpong, Tangerang pada Sabtu, 16 November 2024.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 17 November 2024:

    Polisi meringkus pemilik situs judi online di sebuah hotel di daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tersangka mengaku pernah menyetor uang puluhan juta rupiah ke pegawai Kementerian Komdigi.

  • Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Pelibatan Anak dalam Sisa Waktu Kampanye Pilkada 2024 – Page 3

    Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Pelibatan Anak dalam Sisa Waktu Kampanye Pilkada 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan fokus pengawasannya pada kampanye yang melibatkan anak-anak serta kekerasan terhadap perempuan selama sisa waktu kampanye Pilkada 2024.

    “Jadi, dua hal ini yang menjadi fokus utama kami bekerja sama dengan Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan juga teman-teman KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar dalam kampanye sampai dengan nanti 23 November tidak terjadi hal-hal demikian,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (17/11/2024).

    Bagja menyebutkan bahwa Bawaslu telah memperingatkan pasangan calon kepala daerah beserta tim kampanyenya untuk bersikap lebih hati-hati.

    “Karena pemilih, setengah lebihnya adalah perempuan, maka bersama-sama untuk kemudian melibatkan perempuan dalam kampanye dan juga tidak melakukan hal apa pun yang berindikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

    Hingga saat ini, lanjut Bagja, Bawaslu telah menerima satu atau dua laporan terkait kekerasan terhadap perempuan. Namun, tindak pidananya masih dalam tahap konsultasi.

    “Kalau pidananya sampai sekarang belum ada. Kalau sudah ada pasti kami akan sampaikan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dan juga akan bekerja sama dengan teman-teman Bareskrim Polri untuk perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya. dilansir dari Antara.

    Salah satu laporan yang diterima Bawaslu adalah mengenai narasi yang mempertanyakan kemampuan perempuan dalam memimpin.