Debat Pilkada Solo, Tim Teguh-Bambang Kecewa KPU Tak Respons Keberatan Panelis
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 01,
Teguh Prakosa
dan
Bambang Nugroho
, mengajukan protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo.
Protes ini terkait dugaan ketidaknetralan panelis dalam penyelenggaraan debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Wakil Ketua DPC PDIP Bidang Hukum, Advokasi, dan Perundang-undangan, Suharsono, mengungkapkan protes ini menjelang debat kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (18/11/2024) malam.
Ia menjelaskan bahwa
KPU Solo
tidak merespons surat dari Tim Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa-Bambang Nugroho, dengan nomor 79/UM/TP-PILKADA/XI/2024.
Surat tersebut mengangkat isu mengenai potensi ketidaknetralan anggota panelis, Prof. Dr. Winarti, yang memiliki suami, Dr. Budiman Widodo.
Saat ini, Budiman Widodo menjabat sebagai dosen aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Surakarta, di mana calon wakil wali kota nomor urut 2, Astrid Widayani, menjabat sebagai rektor.
“Kami minta, pertama, semua pertanyaan yang dibuat oleh panelis Prof. Winarti diganti. Kedua, jika tidak memungkinkan, Prof. Winarti sebaiknya dikeluarkan dari ruang debat. Namun, hingga sekarang, kami belum mendapatkan jawaban dari KPU,” kata Suharsono sebelum debat berlangsung.
Pantauan Kompas.com, terlihat Winarti tetap berada di ruang debat dan mengikuti proses tersebut.
Ketika ditanya apakah paslon Teguh-Bambang akan memboikot debat kedua KPU, Suharsono menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti debat.
“Tidak ada boikot, kami legawa. Kami lebih memilih untuk menyampaikan visi misi dan menanggapi pertanyaan melalui debat,” jelasnya.
Suharsono juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait potensi ketidaknetralan panelis debat.
“Kami memiliki catatan dan protes keras ini akan kami teruskan ke Bawaslu dan DKPPU,” ujarnya.
Meskipun demikian, proses hukum terkait laporan ini akan tetap dikawal oleh Tim Pemenangan Paslon 01.
“Sementara itu, proses hukum mengenai ketidakadilan dan ketidaknetralan akan kami kerjakan setelah debat nanti,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: KPU
-
/data/photo/2024/11/18/673b3d8ad72e2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Debat Pilkada Solo, Tim Teguh-Bambang Kecewa KPU Tak Respons Keberatan Panelis
Regional
18 November 2024")
Debat Pilkada Solo, Tim Teguh-Bambang Kecewa KPU Tak Respons Keberatan Panelis Regional 18 November 2024
-
/data/photo/2024/11/18/673b4097cf33b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bakal Bangun Transportasi untuk Warga Desa, Risma: Hanya Butuh Rp 9 Miliar Setahun
Surabaya
18 November 2024")
Bakal Bangun Transportasi untuk Warga Desa, Risma: Hanya Butuh Rp 9 Miliar Setahun Surabaya 18 November 2024
Bakal Bangun Transportasi untuk Warga Desa, Risma: Hanya Butuh Rp 9 Miliar Setahun
Editor
KOMPAS.com
– Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 3,
Tri Rismaharini
mengatakan, pihaknya akan membangun tanggul untuk mencegah banjir rob di wilayah Jatim.
Bagian atas tanggul itu, dia menambahkan, nantinya bisa difungsikan untuk akses jalan kendaraan.
Hal itu disampaikan Risma pada debat ketiga Pilgub Jatim yang digelar malam ini, di Convention Hall Grand City Surabaya, Kota Surabaya, Jatim, pada Senin (18/11/2024).
“Kami akan membuat transportasi dari Gresik sampai Tuban untuk memecah arus manusia dan arus barang,” kata Risma.
“Demikian pula untuk Malang Raya, kami akan buat (transportasi) dari Malang Raya sampai Batu sehingga tidak ada kemacetan di pusat Kota Malang,” imbuhnya.
Risma pun berjanji bila dia bersama Gus Hans terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, mereka akan membangun terowongan jalan dari Tulungagung ke Trenggalek sehingga nantinya dapat ditempuh selama kurang dari 40 menit.
“Kita harus perhatikan transportasi, terutama bagi warga di pedesaan, di pegunungan, untuk akses mereka ke sekolah, bekerja, kita akan bantu,” ujar Risma.
“Hanya butuh 9 miliar untuk satu tahun,” ungkapnya.
Risma pun berjanji akan menyiapkan transportasi berupa kapal multifungsi untuk beroperasi di kepulauan sekitar Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Gresik.
“Bermanfaat untuk barang, bermanfaat untuk orang, bermanfaat untuk mobilitas, serta bermanfaat untuk rumah sakit,” ucap Risma.
Debat ketiga
Pilgub Jatim 2024
digelar malam ini di Convention Hall Grand City Surabaya, Kota Surabaya, Jatim, pada Senin (18/11/2024) pukul 19.00 WIB.
Debat ini diikuti oleh tiga pasangan Cagub-Cawagub, yakni Paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, yang diusung PKB.
Paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, diusung koalisi 15 partai politik, yakni Partai Nasdem, PSI, Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, Perindo, PPP, PKS, PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Gelora, PKN, dan Partai Prima.
Kemudian Paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), yang diusung PDI-Perjuangan dan Partai Hanura.
Debat ketiga Pilgub Jatim ini mengusung tema ‘Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Interkoneksitas Kewilayahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Jawa Timur sebagai Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia’.
Tema besar tersebut dibagi menjadi delapan sub tema, yakni:
“Para panelis dipilih karena keilmuannya di bidang akademik yang terkait dengan tema. Mereka tidak pernah tercatat sebagai anggota parpol dan tidak tercatat di dalam SK tim Paslon, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, maupun bupati,” kata Komisioner KPU Jatim, Nur Salam, Senin (18/11/2024) siang.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pengamat Tanggapi Program 3 Paslon Saat Debat Pamungkas, Ada yang Cuma Gimik hingga Kontroversi
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM – Debat pada Minggu (17/11/2024) menjadi panggung terakhir bagi ketiga paslon yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024 untuk saling membeberkan program dan saling mematahkan argumen lawan politiknya.
Total ada tiga kali debat yang digelar KPU DKI Jakarta. Debat perdana pada 6 Oktober bertemakan Penguatan SDM dan Transformasi Menuju Kota Global.
Kemudian debat kedua pada 27 Oktober dengan tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga menilai, secara umum apa yang disampaikan ketiga paslon dalam debat pamungkasnya terbagi ke dalam tiga kategori.
“Yakni ada yang banyak gimik, kontroversial, dan cukup realistis,” kata Yoga saat dimintai tanggapannya, Senin (18/11/2024).
Untuk program yang dianggapnya banyak gimik, Yoga menyebut berasal dari paslon Ridwan Kamil-Suswono.
Diantaranya mengenai janji RK untuk membangun alat gym di pinggir jalan.
“Paslon 01 bagus tapi banyak gimiknya seperti alat gym dekat halte bukan di taman,” kata Yoga.
Sementara itu, untuk program-program yang ditawarkan dari calon nomor urut 2 yang juga calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, Yoga justru menyebutnya terlalu kontroversial,
“Sementara paslon 02 banyak kontroversial seperti peniadaan lampu merah, banjir adalah rejeki,” kata Yoga.
Sejauh ini, Yoga melihat justru paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang programnya dirasa realistis.
Diantaranya terkait janji Pramono yang ingin taman di Jakarta dibuka selama 24 jam dan dilengkapi CCTV.
“Taman memang harus hidup selama 24 jam sesuai dengan kebutuhan warga yang berbeda-beda. Yang harus dipastikan adalah keamanan dan kebersihannya,” kata Yoga.
Kendati begitu, Yoga menyerahkan sepenuhnya kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya pada 27 November 2024 mendatang.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Kampanye Akbar Paslon Gubernur Sulsel, Polrestabes Makassar Perketat Pengamanan
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jelang kampanye akbar kedua Paslon Gubernur Sulsel, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib mengatakan pihaknya juga akan melakukan pengamanan bekerja sama dengan Polda Sulsel.
Pengamanan tersebut dilakukan seperti pada saat kampanye akbar empat pasang calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Makassar 2024. Sedikitnya, 1.080 personel yang dikerahkan.
Dikatakan Ngajib, rencana kampanye akbar Paslon Gubernur Sulsel bakal digelar di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Kecamatan Biringkanya. Hal tersebut telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel.
“Rencananya itu di GOR, tapi masih kita komunikasikan pada pihak panitia,” ujar Ngajib kepada awak media, Senin (18/11/2024).
Ngajib menuturkan, pada pelaksanaan kampanye itu, pihaknya kembali mengerahkan 1.080 personel.
“Kita akan laksanakan sama dengan teknis yang sama, kemudian personil juga sama,” terangnya.
Kata Ngajib, dalam pengamanan kampanye akbar nanti, pihaknya telah melakukan evaluasi dengan berkoordinasi bersama penyelenggara dan pengawas Pilkada. Tidak terkecuali dengan legal officer (LO) masing-masing paslon.
“Saya sudah melakukan evaluasi kepda masing-masing LO paslon, supaya sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah ada dan juga melaksanakan aturan yang benar,” Ngajib menuturkan.
Tambahnya, Pihaknya telah melakukan pemetaan-pemetaan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama proses kampanye.
Terlebih, pada saat debat kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2024, di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Bonto Langkasa, Kecamatan Tamalate, Makassar, Minggu (10/11/2024) lalu, terjadi aksi saling lempar batu antar dua kelompok massa pendukung paslon.
-
Perkuat Akurasi & Validasi, Poltracking Pakai Verifikasi Data 5 Lapis
Jakarta: Guna memperkuat akurasi dan validasi hasil, lembaga survei Poltracking Indonesia memperkuat verifikasi menggunakan data lima lapis. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengatakan setiap langkah verifikasi dirancang untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan keandalan hasil survei.
Kelima proses verifikasi lima lapis tersebut meliputi geolocation, analisis foto, threshold durasi, konsistensi jawaban, dan konfirmasi telepon.
Dia menjelaskan setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi lima lapis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dirancang untuk meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.
1. Verifikasi geolocation
“Nama responden yang dicantumkan oleh surveyor di Gondangdia-Menteng bukan nama lengkap. Secara geolocation, surveyor benar melakukan survei di Gondangdia-Menteng dengan sembilan responden terverifikasi,” ujar Masduri dikutip dari Metrotvnews.com, Senin, 18 November 2024.Verifikasi geolocation memastikan survei dilakukan di lokasi yang benar dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude. Tahapan ini ingin membuktikan bahwa proses pengambilan data di lapangan berlangsung sesuai rencana dan di tempat yang seharusnya.
“Hal ini menghindarkan potensi manipulasi lokasi survei,” kata Masduri.
2. Verifikasi analisis foto
Selanjutnya, verifikasi analisis foto dilakukan untuk mencocokkan profil demografi responden dengan data lapangan. Metode ini membantu memastikan responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei. Dengan langkah ini, data yang dihasilkan Poltracking Indonesia selalu menunjukkan kredibilitas tinggi.
3. Verifikasi threshold durasi
Tahapan verifikasi ketiga adalah threshold durasi. Pada tahap ini durasi wawancara dipantau untuk memastikan wawancara berlangsung cukup lama guna mendapatkan data yang mendalam.Masduri menjeleaskan durasi yang terlalu singkat bisa menjadi indikasi bahwa survei dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batasan durasi minimal survei, Poltracking Indonesia menjamin survei dilakukan secara menyeluruh.
4. Verifikasi konsistensi jawaban
“Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban yang berlawanan atau membingungkan. Responden yang lolos verifikasi ini dinilai valid,” kata dia.
5. Verifikasi konfirmasi telepon
Tahap terakhir adalah konfirmasi telepon. Pada tahap ini Poltracking Indonesia menghubungi responden untuk memvalidasi keikutsertaan mereka dalam survei.Meski terdapat tantangan dalam memperoleh nomor telepon, Masduri memastikan aspek ini tidak mengurangi validitas data. Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman survei, sulit responden bisa memberikan nomor telepon.
“Sehingga, ada potensi surveyor mengisi nomor telepon sendiri. Tapi dalam verifikasi kami tidak hanya fokus pada telepon. Ada empat instrumen verifikasi lain,” ujar dia.
Demi akurasi data
Masduri menjelaskan keberhasilan proses verifikasi data lima lapis ini untuk memastikan Poltracking Indonesia terus menjadi pelopor dalam penyediaan data yang akurat dan tepercaya. Publik dan pengguna survei dapat merasa aman dengan data Poltracking Indonesia karena telah diverifikasi melalui proses yang sangat ketat.Poltracking menjadi lembaga survei dengan jejak dan reputasi paling akurat di berbagai pemilu. Selama 12 tahun berdiri, Poltracking Indonesia selalu menjadi referensi utama publik dalam melihat hasil Pemilu secara cepat.
Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyebutkan Poltracking Indonesia menjadi lembaga survei paling akurat di antara anggota asosiasi. Lembaga Survei Poltracking Indonesia akurat dan paling presisi mendekati hasil rekapitulasi hitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024. Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,12% dibanding lembaga survei lainnya.
“Datanya bisa dilihat perbedaan hasil quick count tidak sampai 1 persen, 0,1, sampai 0,5 persen dari data masuk yang sudah 100 persen. Nah, itu memang sangat akurat,” kata Ketua Bidang Internal Persepi Arya Fernandes.
Pada berbagai pemilu sebelumnya, Poltracking Indonesia berhasil menjadi lembaga survei paling presisi dan akurat memprediksi pemenang dan hasil real count Pilpres 2019. Paling presisi memprediksi pemenang dan hasil real count Pileg 2019, paling akurat memprediksi Anies-Sandi mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 melawan Ahok-Djarot, dan paling akurat memprediksi Jokowi calon Presiden 2014 paling potensial dari kepala daerah.
Jakarta: Guna memperkuat akurasi dan validasi hasil, lembaga survei Poltracking Indonesia memperkuat verifikasi menggunakan data lima lapis. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengatakan setiap langkah verifikasi dirancang untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan keandalan hasil survei.
Kelima proses verifikasi lima lapis tersebut meliputi geolocation, analisis foto, threshold durasi, konsistensi jawaban, dan konfirmasi telepon.
Dia menjelaskan setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi lima lapis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dirancang untuk meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.
1. Verifikasi geolocation
“Nama responden yang dicantumkan oleh surveyor di Gondangdia-Menteng bukan nama lengkap. Secara geolocation, surveyor benar melakukan survei di Gondangdia-Menteng dengan sembilan responden terverifikasi,” ujar Masduri dikutip dari Metrotvnews.com, Senin, 18 November 2024.
Verifikasi geolocation memastikan survei dilakukan di lokasi yang benar dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude. Tahapan ini ingin membuktikan bahwa proses pengambilan data di lapangan berlangsung sesuai rencana dan di tempat yang seharusnya.
“Hal ini menghindarkan potensi manipulasi lokasi survei,” kata Masduri.
2. Verifikasi analisis foto
Selanjutnya, verifikasi analisis foto dilakukan untuk mencocokkan profil demografi responden dengan data lapangan. Metode ini membantu memastikan responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei. Dengan langkah ini, data yang dihasilkan Poltracking Indonesia selalu menunjukkan kredibilitas tinggi.
3. Verifikasi threshold durasi
Tahapan verifikasi ketiga adalah threshold durasi. Pada tahap ini durasi wawancara dipantau untuk memastikan wawancara berlangsung cukup lama guna mendapatkan data yang mendalam.
Masduri menjeleaskan durasi yang terlalu singkat bisa menjadi indikasi bahwa survei dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batasan durasi minimal survei, Poltracking Indonesia menjamin survei dilakukan secara menyeluruh.
4. Verifikasi konsistensi jawaban
“Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban yang berlawanan atau membingungkan. Responden yang lolos verifikasi ini dinilai valid,” kata dia.
5. Verifikasi konfirmasi telepon
Tahap terakhir adalah konfirmasi telepon. Pada tahap ini Poltracking Indonesia menghubungi responden untuk memvalidasi keikutsertaan mereka dalam survei.
Meski terdapat tantangan dalam memperoleh nomor telepon, Masduri memastikan aspek ini tidak mengurangi validitas data. Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman survei, sulit responden bisa memberikan nomor telepon.
“Sehingga, ada potensi surveyor mengisi nomor telepon sendiri. Tapi dalam verifikasi kami tidak hanya fokus pada telepon. Ada empat instrumen verifikasi lain,” ujar dia.
Demi akurasi data
Masduri menjelaskan keberhasilan proses verifikasi data lima lapis ini untuk memastikan Poltracking Indonesia terus menjadi pelopor dalam penyediaan data yang akurat dan tepercaya. Publik dan pengguna survei dapat merasa aman dengan data Poltracking Indonesia karena telah diverifikasi melalui proses yang sangat ketat.
Poltracking menjadi lembaga survei dengan jejak dan reputasi paling akurat di berbagai pemilu. Selama 12 tahun berdiri, Poltracking Indonesia selalu menjadi referensi utama publik dalam melihat hasil Pemilu secara cepat.Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyebutkan Poltracking Indonesia menjadi lembaga survei paling akurat di antara anggota asosiasi. Lembaga Survei Poltracking Indonesia akurat dan paling presisi mendekati hasil rekapitulasi hitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024. Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,12% dibanding lembaga survei lainnya.
“Datanya bisa dilihat perbedaan hasil quick count tidak sampai 1 persen, 0,1, sampai 0,5 persen dari data masuk yang sudah 100 persen. Nah, itu memang sangat akurat,” kata Ketua Bidang Internal Persepi Arya Fernandes.
Pada berbagai pemilu sebelumnya, Poltracking Indonesia berhasil menjadi lembaga survei paling presisi dan akurat memprediksi pemenang dan hasil real count Pilpres 2019. Paling presisi memprediksi pemenang dan hasil real count Pileg 2019, paling akurat memprediksi Anies-Sandi mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 melawan Ahok-Djarot, dan paling akurat memprediksi Jokowi calon Presiden 2014 paling potensial dari kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(UWA)
-
KI Pusat beri 3 rekomendasi terkait penyelenggaraan tahapan pilkada
“Satu, kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), harus dimaksimalkan sosialisasi dan literasi, serta proaktif menyampaikan semua jenis informasi. Kemudian, perbaikan regulasi dan standardisasi supaya tidak terjadi misinterpretasi dengan pemilih,”
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro mengungkapkan bahwa lembaganya memberikan tiga rekomendasi terkait penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024 berdasarkan catatan pemantauan dan evaluasi.
“Satu, kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), harus dimaksimalkan sosialisasi dan literasi, serta proaktif menyampaikan semua jenis informasi. Kemudian, perbaikan regulasi dan standardisasi supaya tidak terjadi misinterpretasi dengan pemilih,” kata Donny dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Rekomendasi kedua, kata dia, agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan sosialisasi dan literasi mengenai cara partisipasi publik terlibat dalam pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu perlu proaktif dalam menyampaikan jenis informasi sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), dan saluran pengaduan untuk masyarakat yang mengetahui indikasi kecurangan dalam Pilkada 2024.
“Kemudian untuk Komisi Informasi, karena kami terdiri dari Komisi Informasi Daerah, dan Komisi Informasi Pusat, memaksimalkan sosialisasi dan literasi kepada penyelenggara pemilu, mekanisme mendapatkan informasi dan sengketa informasi di sisi publik, serta meningkatkan koordinasi dan keterlibatan dalam kebijakan program dan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik,” jelasnya.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa beberapa catatan hasil pemantauan dan evaluasi KI Pusat di lapangan adalah masih terdapat miskomunikasi oleh penyelenggara pemilu karena perbedaan pemahaman keterbukaan informasi publik.
“Kedua, tidak hanya perbedaan, tetapi belum meratanya pemahaman keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, dan penyelenggara pemilu lainnya,” ujarnya.
Berikutnya, KI Pusat menemukan masih terdapat banyak pemilih yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai jadwal dan mekanisme pemilihan.
“Keempat, kesalahan data pada saat pendataan pemilih karena data kurang sinkron, dan kurang komunikasi antar pemegang data,” katanya.
Kelima, lanjut dia, akses data terkendala teknis tingkat pendidikan dan aksesibilitas internet. Kemudian, mekanisme pengaduan sengketa informasi belum tersosialisasikan dengan baik.
“Ketujuh, sosialisasi pemilihan di luar negeri masih terkendala, terutama pada saat penyusunan DPT (daftar pemilih tetap). WNI, warga negara Indonesia tidak mendapatkan informasi yang cukup berupa tahapan, jadwal, dan mekanisme,” jelasnya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024 -
Lapas Batam tunjuk tujuh petugas sebagai KPPS Pilkada 2024
Batam (ANTARA) – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, Kepulauan Riau, menunjuk tujuh petugas lapas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada serentak 2024.
Kepala Lapas Batam Heri Kusrita di Batam, Senin, mengatakan ketujuh petugas lapas tersebut menjadi KPPS di TPS 901 yang ada di lapas.
“Petugas KPPS lapas sudah dilantik KPU Kota Batam pada tanggal 7 November, dan sudah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada 11 November,” katanya.
Tidak hanya itu, kata dia, 7 KPPS TPS 901 Lapas Batam juga sudah mengikuti bimtek penggunaan aplikasi Sirekap.
Heri menyebut, dari 960 jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Batam, sebanyak 368 WBP masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan sebanyak 106 WBP masuk daftar pemilih tambahan (DPTb).
Selain menunjuk 7 petugas sebagai KPPS, Lapas Batam juga sudah menyiapkan dua petugas sebagai anggota pengamanan TPS 901.
Rencananya, tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan di Aula Lapas Batam, terdapat satu TPS di lapas, yakni TPS 901 yang akan menampung suara dari 368 DPT dan 106 DPTb.
“Untuk lokasi TPS nanti di aula, sedangkan logistik belum ada distribusi,” katanya.
Heri menambahkan, ketujuh petugas lapas ini sebelumnya juga sudah bertugas sebagai KPPS Pemilu 2024.
Sementara itu, KPU Kota Batam telah melaksanakan bimtek penggunaan aplikasi Sirekap bagi petugas KPPS yang dibagi dalam dua sesi, sesi pertama pada Sabtu (16/11) untuk sembilan kecamatan dan Minggu (17/11) diikuti tiga kecamatan.
Dalam bimtek tersebut, diawali dengan pengenalan aplikasi Sirekap, dilanjutkan dengan simulasi penggunaan aplikasi tersebut oleh anggota KPPS.
Bimtek dan simulasi Sirekap ini guna memastikan aplikasi Sirekap dapat berjalan optimal pada Pilkada kali ini.
Aplikasi Sirekap sebelumnya telah digunakan pada Pemilu 2024. Penggunaan aplikasi ini bagian dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.
Ketua KPU Kota Batam Mawardi berharap melalui Sirekap ini, penyelenggara pemilu termasuk KPU sampai jajaran KPPS mampu bekerja secara profesional dan transparan.
Sirekap dirancang untuk mencatat dan merekap hasil pemungutan suara secara digital.
Fungsi utama Sirekap adalah untuk mempercepat proses rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga tingkat nasional, memungkinkan data pemungutan suara ditransfer secara real-time dan langsung ke pusat data KPU.
Sehingga Sirekap berfungsi sebagai sistem pencatatan yang akurat dan terstruktur dalam proses demokrasi.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024 -
PT Pos ditunjuk KPU Kabupaten Malang distribusikan logistik Pilbup
Sumber foto: El Aris/elshinta.com.
PT Pos ditunjuk KPU Kabupaten Malang distribusikan logistik Pilbup
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 18 November 2024 – 14:14 WIBElshinta.com – PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai pihak ke tiga dalam pengiriman logistik pemilihan bupati pada Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 mendatang. PT Pos Indonesia dilibatkan dalam pengiriman logistik untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati pada pemiilihan kepala daerah.
Penunjukkan pihak pos tersebut dikarenakan PT Pos Indonesia memiliki kendaraan yang mampu mengirimkan logistik ke 33 kecamatan di Kabupaten Malang.
“PT Pos Indonesia telah memiliki track record sejak Pileg dan Pilpres,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika.
Dijelaskan Mahardika, pihak KPU memiliki standar tersendiri dalam pengantaran logistik pemilu meski pengamanan telah diserahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian guna melakukan pengamanan.
“Selain kendaraan tertutup, karena memasuki musim hujan maka sangat perlu untuk menambah plastik,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, El Aris, Senin (18/11).
Apalagi dengan jarak dan waktu yang harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik dari gudang logistik KPU ke gudang pada 33 kecamatan jadi perhatian.
“Untuk pengamanan kita telah berkoordinasi dengan kepolisian dari Polres Malang guna melakukan pengawalan dari gudang logistik ke masing-masing kecamatan di Kabupaten Malang,“ tandasnya.
Sumber : Radio Elshinta
-
Lapas Cilacap Siapkan 2 TPS Khusus untuk Warga Binaan Saat Coblosan 27 November 2024
TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Lapas Kelas IIB Cilacap menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus untuk Pilkada 2024.
Dua TPS disiapkan pihak Lapas Cilacap untuk mendukung pemenuhan hak politik setiap warga negara, termasuk narapidana.
Persiapan ini dilakukan sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menegaskan setiap warga negara, tanpa kecuali berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Kepala Lapas Cilacap, Dedi Cahyadi menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.
“Kami ingin memastikan Warga Binaan dapat menggunakan hak pilihnya secara aman dan tertib,” ujar Dedi kepada Tribunjateng.com, Senin (18/11/2024).
Dedi menyebut, 479 warga binaan yang memenuhi syarat dan 54 petugas dipastikan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dalam hari pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024, mereka akan dibagi ke dua TPS Khusus di Lapas Cilacap.
Menurut Dedi, keberadaan TPS Khusus di Lapas menjadi penting agara para warga binaan tetap memiliki hak pilih yang merupakan hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh negara.
“Dengan adanya TPS khusus ini, kami berharap suara-suara demokrasi warga binaan tidak terlupakan walaupun sedang dalam kondisi tengah menjalani masa pidananya,” harap Dedi Cahyadi.
Diketahui sebelumnya bahwa petugas KPU Kabupaten Cilacap telah memberikan sosialisasi dan simulasi terkait tata cara pemungutan suara.
Sosialisasi dan simulasi digelar untuk memastikan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memahami proses dan alur pemungutan suara tersebut.
Lebih lanjut, untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Pilkada, petugas Lapas yang bertugas sebagai KPPS juga sudah diberikan bimbingan teknis oleh KPU.
“Untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan suara, Lapas Cilacap juga telah menetapkan prosedur khusus saat pelaksanaan pencoblosan nanti,” imbuh Dedi. (*)
-
1,9 juta surat suara di Jakbar telah didistribusikan ke kecamatan
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat telah memindahkan 1.959.007 surat suara dari gudang penyimpanan kota di Jalan Warung Gantung, pergudangan Rawa lele, Kalideres, ke lokasi penyimpanan di setiap kecamatan di wilayah tersebut.
“Sudah kita rampungkan, pemindahan semua surat suara tanggal 17 November (2024) kemarin,” kata Ketua KPU Jakarta Barat (Jakbar) Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Senin.
Kini, kata Endang, semua logistik Pilkada 2024 di gudang Rawa Lele telah digeser ke penyimpanan di delapan kecamatan wilayah setempat. “Sudah semua, terakhir kemarin kan surat suara,” kata Endang.
Pada 26 November 2024, logistik-logistik yang ada akan dipindahkan menuju 3.452 TPS yang ada di Jakarta Barat. “Nanti ke TPS ketika H-1 Pilkada, tanggal 26 November,” katanya.
Sebelumnya, KPU Jakarta Barat kembali memindahkan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari gudang penyimpanan di Rawa Lele menuju penyimpanan di tiga kecamatan wilayah setempat, Rabu (13/11).
“Hari ini tadi kita pindahkan logistik selain surat suara ke Cengkareng, Kalideres, terus Kebon Jeruk,” kata Ketua KPU Jakbar Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Rabu (13/11).
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024