Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • KPU Depok gelar simulasi pemungutan suara dengan 447 pemilih

    KPU Depok gelar simulasi pemungutan suara dengan 447 pemilih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU Depok gelar simulasi pemungutan suara dengan 447 pemilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) serta wali kota dan wakil wali kota Depok dengan 447 pemilih di RT02 RW 01 Kelurahan Cilodong.

    Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin di Depok, Selasa mengatakan warga yang mengikuti simulasi ini berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di lokasi kegiatan tersebut.

    “Warga yang mengikuti simulasi ini ada 477 orang warga. Sesuai dengan DPT di lokasi ini,” kata Willi.

    Willi menjelaskan alasan dilaksanakan simulasi di wilayah tersebut karena berdekatan dengan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) khusus.

    “Kebetulan di sini ada TPS khusus. Di mana petugas yang nanti bertugas di TPS khusus bisa melihat simulasi ini,” kata Willi.

    Willi yang memantau langsung kegiatan tersebut warga yang datang ke ke TPS simulasi ini sangat antusias. Di mana mereka datang sejak pukul 07.00 WIB sampai selesai.

    “Warga antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka datang dan memilih gambar di surat suara,” kata Willi.

    Komisioner KPU Kota Depok Divisi Teknis Penyelenggaran Dicky berharap simulasi ini bisa merepresentasikan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024.

    “Simulasi ini kita bisa tahu jika ada kendala yang kita hadapi. Itu kita bisa mitigasi dari awal,” kata Dicky.

    Dicky mengatakan jumlah KPPS di TPS ini berjumlah tujuh orang beserta dua penjaga keamanan.

    Dari pantauan selama simulasi digelar kata Dicky pada KPPS sudah siap menjalankan tugasnya.

    “Terpenting pelaksanaan nanti di hari H. Para KPPS harus mempersiapkan kesehatan, harus menjaga kesehatan supaya hari H tidak ada kendala kesehatan,” kata Dicky.

    Lalu daftar pemilih tetap di wilayah TPS lanjut Dikcy KPPS harus mengajak datang ke tempat pemungutan suara.

    “Daftar pemilih tetap ini kan mereka ( KPPS ) harus mengajak ke TPS,” kata Dicky

    Selain itu juga simulasi ada penjelasan terkait pemilih tambahan. Di mana warga yang masuk daftar pemilih tambahan bisa mencoblos pada pukul 12.00 hingga pukul 13.00.

    “Untuk daftar pemilih tambahan yang ini kan di jam 12 sampai jam 1. Dengan apabila ada keliru coblos dan sebagainya ini suara-suara cadangan ini yang dipergunakan. Tapi kalau misalkan ini di TPS itu kurang dan kelebihan surat suara wajib melaporkan kepada PPS (tingkat kelurahan),” kata Dicky.

    Sumber : Antara

  • TNI AD kerahkan 130 ribu personel jaga jalannya Pilkada 2024

    TNI AD kerahkan 130 ribu personel jaga jalannya Pilkada 2024

    “Pam pilkada dengan jumlah tidak kurang dari 130 ribu personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pasukan tersebut stand by dan siap dikerahkan setiap saat untuk antisipasi setiap perkembangan situasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI Angkatan Darat (AD) menyiagakan 130 ribu personel untuk menjaga berjalannya proses Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.

    “Pam pilkada dengan jumlah tidak kurang dari 130 ribu personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pasukan tersebut stand by dan siap dikerahkan setiap saat untuk antisipasi setiap perkembangan situasi,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana saat dikonfirmasi, Selasa.

    Ribuan personel itu kerahkan untuk menjaga jalannya pilkada dari mulai proses pengambilan nomor urut pasangan calon, kampanye hingga hari pencoblosan.

    Wahyu menjelaskan, keterlibatan TNI AD dalam Pilkada 2024 pada dasarnya untuk membantu Polri melaksanakan pengamanan.

    Pengiriman bantuan untuk Polri itu, lanjut Wahyu, memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan undang-undang No 34 tahun 2004 tentang TNI.

    “Dalam UU tentang Polri diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan TNI dalam melaksanakan tugas keamanan,” kata Wahyu.

    Selain membantu di bidang pengamanan, TNI AD juga berperan dalam mendistribusikan logistik pilkada ke seluruh daerah, terutama wilayah pelosok yang sulit dijangkau.

    Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan TNI AD tersebut, Wahyu berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam rapat koordinasi nasional di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 7 November 2024, menyebut TNI mengerahkan total 157.654 prajurit untuk membantu penyelenggaraan Pilkada 2024 sekaligus membantu pengamanan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung serentak di 545 daerah pada 27 November 2024. Daerah-daerah itu mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kolaborasi dengan Swasta, Strategi Haru Dhani Bangun Pemerataan Sekolah di Bandung

    Kolaborasi dengan Swasta, Strategi Haru Dhani Bangun Pemerataan Sekolah di Bandung

    JABAR EKSPRES – Pasangan Calon (Paslon) Haru Suandharu – Dhani Wirianata mendorong kolaborasi dengan pihak swasta demi mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Bandung. Gagasan itu disampaikan saat debat publik terakhir yang digelar KPU Kota Bandung, Selasa (19/11).

    Dalam kesempatan itu, Haru mendapat pertanyaan terkait strategi membangun pemerataan pendidikan. Contoh kasusnya terkait SMP Negeri yang belum memerata di sejumlah kecamatan di Kota Bandung.

    Haru menjelaskan, kurangnya jumlah sekolah negeri itu dapat ditutupi dengan kolaborasi antara pemerintah kota dengan pihak swasta.

    BACA JUGA: Pernah Raih Grand Prize Mobil, Percayakan BRI sebagai Tempat Menyimpan Uang yang Aman

    “Orang tua tidak perlu pusing. Karena semua guru juga berkualitas,” cetusnya.

    Haru menegaskan, yang paling penting adalah siswa yang tidak mampu baik di negeri ataupun swasta yang perlu diperhatikan. Artinya pemerintah daerah harus hadir.

    “Pemerintah perlu memberikan beasiswa untuk yang kurang mampu. Termasuk beasiswa untuk yang berprestasi,” cetusnya.

    BACA JUGA: Kemudahan BRImo, Bisa Buka Rekening Valas hingga 12 Mata Uang, Transaksi Internasional Lebih Gampang

    Menurut Haru, hadirnya beasiswa prestasi akan memacu motivasi anak anak untuk belajar sehingga mengejar prestasi.

    Sehingga caranya untuk menyetarakan pendidikan itu adalah tidak selalu harus dengan buka sekokah negeri baru. Walau bertahap sekolah itu tetap akan dibangunangun. “Pemkot juga perlu kerja sama dengan sekolah swasta,” paparnya.

    Haru mencontohkan, skolah rintisan yang belum punya kelas dan gedung sekolah misalnya. Itu bisa dikerja samakan dengan sekolah swasta. “Sehingga siswa bisa dapatkan kesetaraan pembelajaran,” pungkasnya.(son)

  • Bawaslu simulasikan pengawasan pemungutan suara Pilkada 2024

    Bawaslu simulasikan pengawasan pemungutan suara Pilkada 2024

    Agenda hari ini simulasi pemungutan suara di TPS. Kemudian, ada atau tidak kendala-nya jika dipraktikkan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar simulasi pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jakarta, Selasa, untuk mengetahui sekaligus mengatasi kendala yang dihadapi saat hari pemungutan suara pada 27 November mendatang.

    “Agenda hari ini simulasi pemungutan suara di TPS. Kemudian, ada atau tidak kendala-nya jika dipraktikkan,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat ditemui di sela-sela kegiatan tersebut.

    Menurut Bagja, pihaknya sejauh ini telah menemukan beberapa potensi kendala, termasuk di antaranya perihal salah pengertian antara daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan di dalam formulir C1.

    Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan kendala yang terjadi saat hari pencoblosan lainnya, seperti keterlambatan pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan perlakuan terhadap pengawas TPS.

    “Sudah disampaikan, pengawas TPS itu dekat dengan meja pendaftaran sehingga bisa mengawasi semua pemilih yang akan melakukan pendaftaran di TPS, yang akan pendaftaran untuk memilih pada hari itu,” imbuhnya.

    Bagja lebih lanjut menjelaskan, setidaknya terdapat 30 poin kerawanan yang mungkin terjadi di TPS. Beberapa di antaranya soal TPS yang tidak ramah disabilitas, kesalahan dalam proses penghitungan suara, dan pemilih yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk.

    “Ada yang tidak mempunyai KTP, pakai namanya biodata. Biodata itu sekarang ‘kan tidak tersosialisasikan dengan baik. Oleh sebab itu, tolong teman-teman KPU, menyosialisasikan biodata itu bentuknya seperti apa. Kalau tidak ada KTP elektronik atau yang belum memiliki KTP elektronik, tapi sudah perekaman itu ada biodata, itu diperbolehkan,” ujar Bagja.

    Di samping itu, Ketua Bawaslu juga memerinci daerah-daerah yang rawan pada Pilkada 2024, seperti Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Ia mengakui, beberapa di daerah di Papua dan Jawa Timur menjadi perhatian Bawaslu.

    “Apalagi di daerah yang calon pasangannya hanya dua. Itu tingkat kompetisi-nya sangat tinggi. Itu yang kami harapkan, apalagi Kepolisian, juga untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tim kampanye, untuk saling menjaga agar keadaan kali ini berlangsung damai,” sambung Bagja.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    1. Pada tanggal 27 Februari–16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

    2. Pada tanggal 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih

    3. Pada tanggal 5 Mei–19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan

    4. Pada tanggal 31 Mei–23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

    5. Pada tanggal 24–26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon

    6. Pada tanggal 27–29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon

    7. Pada tanggal 27 Agustus–21 September 2024: Penelitian persyaratan calon

    8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon

    9. Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    11. Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU DKI ingatkan besok adalah hari terakhir urus pindah mencoblos

    KPU DKI ingatkan besok adalah hari terakhir urus pindah mencoblos

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta mengingatkan warga Jakarta bahwa tanggal 20 November adalah hari terakhir mengurus pindah memilih khusus empat kategori pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Fahmi Zikrillah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan empat kategori yang dimaksud, yaitu pemilih yang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara.

    Kategori lainnya, yakni menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi dan menjadi tahanan di rutan atau lapas atau terpidana yang sedang dipenjara serta tertimpa bencana alam.

    Dia mengatakan, pengurusan pindah memilih dapat dilakukan di kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU kabupaten/kota daerah asal maupun tujuan.

    “Pengurusan pindah memilih harus membawa KTP Elektronik dan dokumen pendukung alasan pindah memilih” kata Fahmi.

    Adapun dokumen yang perlu disiapkan antara lain dokumen yang perlu disiapkan sebagai syarat pengurusan pindah memilih antara lain KTP Elektronik, Kartu Keluarga (KK), Biodata Penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Dokumen lainnya, yakni dokumen pendukung sebagai bukti sesuai alasan pindah memilih seperti surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah bagi pemilih yang menjalani tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara.

    Lalu, surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping bagi pemilih yang menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi.

    Kemudian, surat keterangan dari pimpinan rumah tahanan (rutan) atau lembaga permasyarakatan (lapas) bagi pemilih yang menjadi tahanan rutan/lapas dan surat pindah domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat bagi pemilih yang tertimpa bencana alam.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari menyampaikan syarat utama untuk mengurus pindah memilih atau mencoblos adalah pemilih harus sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun mereka berhalangan untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) domisili asal karena alasan tertentu.

    Lalu, bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, maka tetap dapat mengikuti pemungutan suara di TPS sesuai domisili di KTP Elektronik dan hadir di TPS pada satu jam terakhir sebelum penutupan, yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB. Pemilih tersebut dapat dilayani selama surat suara di TPS masih tersedia.

    Astri juga mengingatkan warga dapat memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Survei PKHP UIN Jakarta: Elektabilitas RK-Suswono tertinggi

    Survei PKHP UIN Jakarta: Elektabilitas RK-Suswono tertinggi

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei yang dilakukan Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan (PKHP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono tertinggi, yakni mencapai 53 persen.

    Sementara pasangan calon lainnya, yakni Pramono Anung-Rano Karno mencapai 36 persen dan Dharma Pangrekun-Kun Wardana mencapai 5 persen. Sedangkan yang belum menentukan pilihan sebesar 6 persen.

    Direktur Eksekutif PKHP UIN Jakarta, Rizki Bahtiar Rifaldi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan hasil survei ini menunjukkan dominasi elektabilitas yang signifikan dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan 53 persen dukungan.

    “Angka ini menunjukkan bahwa Ridwan Kamil mendapatkan kepercayaan besar dari pemilih DKI Jakarta, terutama berkat citranya sebagai pemimpin yang inovatif dan memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola pemerintahan (Banding dan Jabar),” kata Rizki.

    Sementara, pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang elektabilitas mencapai 36 persen menunjukkan bahwa pasangan ini memiliki basis dukungan yang cukup solid, terutama di kalangan pemilih yang mengutamakan pengalaman pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Baca juga: Jamin harga kebutuhan pokok terjangkau, RIDO siapkan program SEMUR

    Adapun pasangan Dharma Pangrekun-Kun Wardana, meskipun baru mendapatkan 5 persen dukungan, tetap menjadi bagian dari dinamika kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Angka ini menunjukkan bahwa mereka masih menghadapi tantangan besar dalam membangun popularitas dan menarik dukungan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

    Survei itu juga mencatat sebanyak 6 persen responden belum menentukan pilihannya, sehingga adanya potensi pergeseran preferensi pemilih menjelang hari-H pencoblosan.

    Dalam survei yang dilakukan pada 4-10 November 2024 dengan melibatkan 1.200 responden itu memberikan gambaran awal mengenai arah pemilihan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Selain itu, penting bagi pasangan calon untuk menggali potensi pemilih yang belum menentukan pilihannya dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.

    Terkait dengan metodologi survei, Rizki menegaskan bahwa survei ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan sampel yang representatif dari populasi pemilih DKI Jakarta.

    “Survei ini bertujuan untuk memberikan data yang objektif dan akurat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka,” kata dia.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Kota Bekasi optimistis Sirekap berjalan maksimal di Pilkada

    KPU Kota Bekasi optimistis Sirekap berjalan maksimal di Pilkada

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi optimistis Sirekap berjalan maksimal di Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 16:23 WIB

    Elshinta.com – Mendekati Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi optimis sistem aplikasi Sirekap dalam berjalan maksimal.

    Komisioner KPU Kota Bekasi, Ais Hatala, mengatakan kesiapannya menghadapi uji coba aplikasi Sirekap secara nasional dilakukan pada 21 November mendatang.

    Ia menjelaskan, saat ini KPU Kota Bekasi tengah mengaktifkan seluruh akun KPPS Sirekap, yang berjumlah 3673 x 2 akun. 

    “Akun Sirekap di tiap TPS ada 2. Berarti 3673 x 2 yang kita aktifasi. Kemungkinan hari ini atau besok lah tuntas,” ujar Ais seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (19/11).

    Uji coba ini, lanjut Ais, merupakan instruksi dari pimpinan RI untuk menguji beban aplikasi Sirekap secara serentak di seluruh Indonesia.

    “Instruksinya adalah menguji beban aplikasi Sirekap pada tanggal 21 November. Itu se-Indonesia,” paparnya.

    Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk keberhasilan uji coba ini.

    “Butuh support. Supportnya bukan hanya dari kita penyelenggara, tapi para warga masyarakat, para sesepuh, stakeholder, kenapa? Di TPS itu bukan hanya pungut dan hitung, tapi PHP ya, pungut hitung poto,” ujarnya.

    Ais menjelaskan fitur-fitur Sirekap yang lebih canggih dibandingkan aplikasi Sirekap pada Pileg lalu.

    “Perbedaan ada, cuman secara fitur dia bisa diedit. Kalau kemarin terlanjur diunggah tidak bisa dirubah, kalau ini bisa. Terus kemudian dia ada warning dan pembacaannya itu dilindungi guard, maksudnya kayak bodyguard. Aplikasi ini lebih kuat,” terangnya.

    Terkait optimisme keberhasilan Sirekap di Pilkada, Ais menyatakan, optimis bahwa Sirekap dapat digunakan dengan maksimal.

    “Indonesia butuh ke depan melangkah ke proses digitalisasi tanpa menghilangkan cara-cara pencoblosan yang konvensional. Tapi yang begini-begini ini memang harus kita optimis. Kenapa? Biar generasi berikutnya makin mudah,” pungkasnya.

    KPU berharap Sirekap dapat menunjukkan yang terbaik melalui aplikasi tersebut.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemendagri kaji saran Komisi II DPR soal perpanjangan masa kerja Pjs

    Kemendagri kaji saran Komisi II DPR soal perpanjangan masa kerja Pjs

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mengkaji saran Komisi II DPR RI mengenai perpanjangan masa jabatan penjabat sementara (Pjs) sekaligus masa cuti kepala dan wakil kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada 2024.

    “Kami akan koordinasikan bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum) bila ada hal-hal yang bisa kami lakukan. Ide-nya untuk memperpanjang cuti baik sekali, tetapi kami harus pastikan landasan aturannya,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Wamendagri menjelaskan bahwa koordinasi diperlukan karena yang mengatur masa cuti dan kembali aktifnya kepala dan wakil kepala daerah adalah KPU.

    “Di PKPU (Peraturan KPU) Nomor 13 Tahun 2024 itu diatur bahwa petahana akan kembali melaksanakan tugas itu pada minggu tenang, yaitu 24 November,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) telah mengatur secara umum bahwa petahana diwajibkan cuti kampanye di luar tanggungan negara, dan tidak menggunakan fasilitas negara.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Nazaputra Kiemas menyarankan perpanjangan masa jabatan Pjs.

    “Pjs ini harus kita pikirkan ke depan, Pak Wamen. Ketika Pjs selama masa kampanye bisa menjaga netralitas, bagaimana ketika nanti bupati-wakil bupati definitif-nya kembali menjabat? Ini ada kemungkinan ribut karena dua-duanya mencalonkan,” kata Giri.

    Ia melanjutkan, “Kalau perlu Pjs-nya tidak (selesai menjabat, red.) tiga hari sebelum pilkada. Kalau perlu setelah pilkada baru mereka (kepala dan wakil kepala daerah definitif) kembali menjadi pejabat definitif. Mungkin ini yang harus dipikirkan”.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Kapuas Hulu berhentikan petugas KPPS dan PPS tidak netral

    KPU Kapuas Hulu berhentikan petugas KPPS dan PPS tidak netral

    Pontianak (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu Mohammad Yusuf mengatakan pihaknya telah memberhentikan dua orang panitia pemungutan suara (PPS) dan dua orang kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) karena diketahui tidak netral dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

    “Begitu kami tahu yang bersangkutan tidak independen langsung kami mengambil tindakan dengan memberhentikan dan menggantikannya dengan orang lain yang dapat menjaga integritas sebagai penyelenggara pilkada,” kata Mohammad Yusuf, di Putussibau Kapuas Hulu, Selasa.

    Yusuf menjelaskan dua orang petugas KPPS dan PPS yang diberhentikan tersebut berada di wilayah Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Boyan Tanjung.

    Dia menegaskan petugas penyelenggara pemilu atau pilkada wajib menjaga netralitas apalagi KPPS dan PPS merupakan ujung tombak di tingkat desa dan dusun yang melaksanakan tugas di tempat pemungutan suara (TPS).

    Di Kapuas Hulu sendiri terdapat 846 orang petugas PPS dan sebanyak 4.795 orang petugas KPPS, yang tersebar di 278 desa dan empat kelurahan di 23 kecamatan wilayah tersebut.

    Menurutnya, integritas penyelenggara pemilu merupakan syarat mutlak yang wajib dilaksanakan.

    “Kita tidak ada tawar menawar, yang berkaitan dengan netralitas, begitu tidak netral maka langsung kami berhentikan,” ucap Yusuf.

    Dia menyampaikan KPU Kapuas Hulu sudah berkali-kali mengingatkan dan memberikan penekanan kepada seluruh jajarannya, agar dalam melaksanakan tugas penyelenggara harus benar-benar menjunjung tinggi integritas.

    Yusuf tidak ingin hanya karena ulah oknum jajaran, Pilkada Kapuas Hulu tercoreng, sehingga sedapat mungkin meminimalkan pelanggaran petugas di seluruh jajaran KPU Kapuas Hulu.

    “Saya berkali-kali mengimbau terkait netralitas, baik waktu kegiatan, bahkan di grup whatsapp juga saya mengingatkan,” tutur Yusuf.

    Dia juga menyinggung terkait seringnya petugas KPPS ataupun PPS merasa terintimidasi oleh pihak tertentu dan untuk mengantisipasi hal tersebut pihaknya sudah memberikan bimbingan teknis dan pembekalan KPPS dan PPS terutama yang berkaitan dengan pungut hitung suara pada 27 November 2024.

    Pewarta: Rendra Oxtora dan Teofilusianto Timotius
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKPP berhentikan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe

    DKPP berhentikan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe

    Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini

    Kendari (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memberikan sanksi berupa pemberhentian jabatan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdulan dan Anggotanya Restu.

    Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat dihubungi di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa pemberian sanksi tersebut berdasarkan penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, para teradu, dan pihak terkait.

    “DKPP menyimpulkan bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu, serta teradu I (Restu) dan teradu II (Abdulan) terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Heddy Lugito.

    Dia menyebutkan bahwa dalam putusan tersebut, pihaknya mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, antara lain menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Abdulan selaku Ketua Bawaslu Konawe.

    Selain itu, peringatan keras terakhir dan pemberhentian sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa kepada Restu selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe.

    “Terhitung sejak putusan ini dibacakan (pemberian sanksi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe),” ujarnya.

    Heddy Lugito juga mengungkapkan bahwa dalam putusan sidang tersebut, diperintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan itu kepada Abdulan dan Restu dengan jangka waktu paling lama 7 hari sejak putusan.

    “Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” ucap Heddy Lugito.

    Diketahui, selain Ketua dan Anggota Bawaslu, dalam putusan itu juga memberhentikan dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe dari jabatannya, yakni Ijang Asbar selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Ramadhan Riski Pratama selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

    Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, DKPP berpendapat para teradu terbukti melaksanakan pertemuan dan memberikan pengarahan kepada Ketua dan Anggota PPK Routa pada Pemilu Tahun 2024 di salah satu hotel pada tanggal 29 Februari 2024 untuk melakukan pergeseran atau perubahan suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe dari PAN Nomor Urut 5 atas nama Refaldi Ferdinand agar dapat terpilih sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024