Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • TNI siagakan pesawat, heli, dan KRI bantu distribusi logistik pilkada

    TNI siagakan pesawat, heli, dan KRI bantu distribusi logistik pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara menyiagakan sejumlah alutsista nya seperti pesawat angkut, helikopter, dan kapal perang (KRI) untuk membantu KPU di daerah mendistribusikan logistik Pilkada 2024.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan TNI pada prinsipnya telah menyiapkan alutsista-alutsista nya, tetapi untuk penggunaannya menunggu permintaan dari penyelenggara pemilihan.

    “Dari matra darat, semua alutsista di wilayah mulai dari kendaraan angkut, helikopter Puspenerbad (Pusat Penerbangan TNI AD) yang tergelar dapat digunakan sesuai permintaan dan prosedur untuk membantu pilkada serentak,” kata Kapuspen.

    Dia melanjutkan dari matra laut kapal-kapal yang disiapkan mencakup tiga kapal berjenis LPD (landing platform dock), kemudian ada 14 KRI patroli cepat (PC)/KAL/Patkamla di masing-masing pangkalan utama TNI AL (lantamal), kemudian ada satu pesawat Cassa, satu pesawat angkut CN-235 dan dua helikopter dari Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal).

    Dari daftar itu, dua kapal dari wilayah Komando Armada (Koarmada) II bakal membantu distribusi logistik Pilkada 2024 ke dua kepulauan terluar di Sulawesi Utara. Dua kapal itu, KRI Selar-879 membantu distribusi logistik ke Kepulauan Sangihe, sementara KRI Butana-878 membantu distribusi logistik ke Kepulauan Talaud.

    Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud merupakan dua wilayah terdepan dan terluar Indonesia yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Dua kepulauan itu berhadapan langsung dengan perairan perbatasan RI-Filipina.

    “Dari matra udara, semua alutsista juga tergelar, tetapi digunakan sesuai permintaan melalui prosedur yang berlaku. Alutsista-alutsista udara TNI AU saat ini disiagakan untuk membantu pilkada serentak,” sambung Mayjen Hariyanto.

    Kemudian, Hariyanto melanjutkan TNI juga mengerahkan 157.654 prajurit dari tiga matra, yang terdiri atas 127.624 prajurit dari TNI Angkatan Darat, 19.793 prajurit dari TNI Angkatan Laut, dan 10.237 prajurit dari TNI Angkatan Udara. Dia menjelaskan prajurit-prajurit TNI itu akan membantu penyelenggaraan pilkada, terutama dalam distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil, kemudian membantu Polri menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama tahapan pilkada berlangsung.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung serentak di 545 daerah pada 27 November 2024. Daerah-daerah itu mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakbar adakan simulasi pemungutan suara Pilkada

    KPU Jakbar adakan simulasi pemungutan suara Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara serta penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024 di Gelanggang Olahraga (GOR) Grogol Petamburan pada Rabu.

    Dari 400 peserta simulasi yang juga berstatus pemilih di Jakarta Barat, ada yang berperan menjadi penyandang disabilitas, ibu hamil, temuan surat surat suara rusak dan sejumlah skenario lainnya.

    “400 orang itu bergantian mencoblos. Mereka itu kita beri skenario, jadi mereka nanti ada yang berpura-pura jadi penyandang disabilitas, penangannya seperti apa kita tunjukkan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta.

    Dalam simulasi tersebut, pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga penggunaan aplikasi Sirekap dikondisikan waktunya sesuai dengan jadwal pada hari H Pilkada 27 November mendatang.

    “Pemungutan suara mulai dari TPS dibuka jam 07.00 WIB, sampai jam 13.00 WIB selesai pemungutan suara, lalu kita melakukan penghitungan suara. Setelah itu kita melakukan upload (unggah) hasilnya ke dalam Sirekap dan baru saja selesai tadi jam 15.00 WIB,” ujar Endang.

    Selain 400 pemilih, sejumlah pemangku kebijakan mulai dari Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar), Kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri dan ormas-ormas juga turut hadir dalam simulasi tersebut.

    Menurut Endang, pihaknya menyewa jasa profesional untuk mendokumentasikan simulasi tersebut untuk kebutuhan publikasi.

    “Tapi sebenarnya di media sosial juga banyak video-video soal simulasi pemilihan. Jadi warga bisa lihat langsung di situ,” katanya.

    Simulasi pemilihan berikutnya, kata Endang, akan dilaksanakan pada 24 November mendatang.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Jakarta Utara Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

    Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Jakarta Utara Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Bawaslu Kota Jakarta Utara petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. 

    Hasilnya, terdapat 9 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 4 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 31 kelurahan/desa di 6 Kecamatan se-Kota Adm. Jakarta Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

    Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut:

    Penggunaan Hak Pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, dan/atau riwayat PSU/PSSU). 
    Keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara).
    Politik Uang. 
    Politisasi SARA. 
    Netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa).
    Logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan).
    Lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus).
    Jaringan Listrik dan Internet.

    lihat foto
    TPS Rawan Paling Banyak

    Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

    248 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa, dll).
    114 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb).
    33 TPS didirikan di wilayah konflik.
    23 TPS terdapat jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.
    23 TPS didirikan dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.
    19 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat/TMS (Meninggal dunia, Alih Status TNI/Polri).
    17 TPS terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih berdomisili di luar TPS tempatnya bertugas.
    16 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.
    11 TPS terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK).

    lihat foto
    TPS Rawan Paling Banyak

    Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

    8 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik).
    7 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS.
    7 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.
    5 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon.

    Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

    3 TPS di Lokasi Khusus.
    2 TPS terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
    1 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu

    Pencegahan dan Pengawasan

    Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

    Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajaran melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

    Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
    Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
    Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
    Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif; dan
    Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun
    online;
    Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    Imbauan

    Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara mengimbau KPU Kota Jakarta Utara dan jajaran untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

    Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

    Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;

    Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

  • Bawaslu petakan 25 indikator TPS rawan di Kepulauan Seribu

    Bawaslu petakan 25 indikator TPS rawan di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Seribu telah memetakan 25 indikator Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan di wilayah kepulauan tersebut pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Kami memetakan 25 indikator potensi TPS rawan yang terdiri dari tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu, Rahadi Pramono di Jakarta, Rabu.

    Selain itu ada 13 indikator yang banyak terjadi dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi tapi tetap perlu diantisipasi.

    Menurut dia, pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap delapan variabel dan 25 indikator yang diambil dari enam kelurahan atau desa di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.

    “Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama enam hari pada 10-15 November 2024,” kata dia.

    Ia mengatakan, pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis.

    Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan strategi pencegahan terhadap data TPS rawan dengan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan dan melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait.

    Pihaknya juga menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara luring maupun daring.

    Selanjutnya melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu juga mengimbau KPU Kabupaten Kepulauan Seribu dan jajaran untuk menginstruksikan kepada PPS dan KPPS melakukan antisipasi kerawanan, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat.

    “Kemudian melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP serahkan ke Bawaslu putuskan video Presiden dukung nomor 2 Jateng

    PDIP serahkan ke Bawaslu putuskan video Presiden dukung nomor 2 Jateng

    Syarat itu diantaranya tidak menggunakan fasilitas jabatan, kecuali pengamanan, serta mengambil cuti di luar tanggungan negara

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Hukum Ronny Salampessy menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait putusan tentang video singkat yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Serentak 2024.

    Pada Rabu (20/11) sore, Bawaslu siap mengumumkan hasil penelusuran informasi awal video kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.
    “Kami sepenuhnya menyerahkan kepada Bawaslu yang nanti memutus terkait dengan video Presiden Prabowo kepada Sudara Luthfi,” kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

    Dia juga menjelalskan bahwa Presiden merupakan pejabat negara. Adapun aturan terkait pejabat negara terutama presiden untuk berkampanye diatur dalam undang-undang.

    “Jadi pengertian tentang pejabat negara itu adalah merupakan pimpinan dari lembaga eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan putusan Bawaslu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. “Bawasku mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi,” pungkas Hasto.

    Sebagai informasi, penelusuran Bawaslu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2024, yang memungkinkan pejabat negara, termasuk presiden, untuk ikut dalam kampanye dengan syarat tertentu.

    Syarat itu diantaranya tidak menggunakan fasilitas jabatan, kecuali pengamanan, serta mengambil cuti di luar tanggungan negara.

    Jika dalam penelusuran ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjuti-nya sesuai prosedur. Namun, jika tidak ada pelanggaran, hasil penelusuran akan dijadikan laporan pengawasan.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Batas pengurusan pindah memilih di Jakbar Rabu pukul 23.59 WIB

    Batas pengurusan pindah memilih di Jakbar Rabu pukul 23.59 WIB

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat menegaskan, bahwa pada Rabu ini pukul 23.59 WIB adalah batas terakhir pengurusan pindah memilih untuk Pilkada 2024 di wilayah setempat.

    “Hari ini terakhir, pukul 23.59 WIB, khususnya untuk empat kategori, yaitu bertugas di tempat lain, sedang jalani rawat inap, tertimpa bencana dan menjalani masa tahanan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Rabu.

    Pelayanan pengurusan pindah memilih, kata Endang, dibuka di kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan, kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan dan di kantor KPU Jakarta Barat.

    “Jadi, buka di semua layanan kita, mulai dari PPS sampai di kantor KPU kota di Kebon Jeruk,” kata Endang melanjutkan.

    Sementara itu, terdapat 2.127 warga yang mengurus pindah memilih ke luar wilayah Jakarta Barat dengan rincian 1.171 pria dan 956 wanita.

    Lebih lanjut, Endang juga merinci empat kategori yang dibolehkan mengurus pindah memilih, yang pertama adalah bertugas di tempat lain dengan bukti surat tugas ditandatangani oleh orang pimpinan instansi atau perusahaan dengan cap basah.

    Kedua, menjalani rawat inap atau sakit dengan bukti surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau layanan kesehatan serta surat pernyataan pendamping.

    Ketiga, tertimpa bencana dengan bukti surat dari Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB), kepala desa, lurah atau pemberitaan media massa.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cek Fakta! Muncul Pesan Berantai Peserta Kampanye Akbar Appi-Aliyah Dapat Biaya Transportasi dan Konsumsi Rp 250 Ribu

    Cek Fakta! Muncul Pesan Berantai Peserta Kampanye Akbar Appi-Aliyah Dapat Biaya Transportasi dan Konsumsi Rp 250 Ribu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Beredar pesan berantai yang mengklaim adanya bantuan biaya transportasi dan konsumsi sebesar Rp250 ribu bagi peserta kampanye akbar pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 01, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA).

    Pesan tersebut, yang disebarkan melalui nomor serial 444, mengatasnamakan kubu Appi-Aliyah.

    Informasi yang tersebar luas ke masyarakat dengan tegas dibantah Tim Pemenangan MULIA.

    Koordinator Media Tim Pemenangan MULIA, Taqwa Bahar, menyatakan bahwa pesan tersebut adalah hoaks alias tidak benar.

    Dia menduga, pesan itu dirancang untuk menyesatkan masyarakat dan merusak citra pasangan Appi-Aliyah.

    “Kami tegaskan bahwa tidak ada bantuan seperti itu. Pesan tersebut sepenuhnya tidak benar dan bukan berasal dari tim kami,” ujar Taqwa kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).

    Adapun isi pesan yang beredar berbunyi:

    “Sahabat MULIA yang hadir pada kampanye akbar, diinformasikan untuk biaya transportasi dan konsumsi senilai Rp250 ribu, silahkan berkomunikasi dengan Koordinator masing-masing,” demikian isi pesan tersebut.

    Taqwa menambahkan, pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait pesan ini.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang beredar agar tidak menjadi korban hoaks.

    “Kampanye kami selalu sesuai aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Informasi seperti ini adalah upaya untuk mengganggu kepercayaan publik terhadap pasangan MULIA,” tegasnya.

    Tim Pemenangan MULIA juga sementara melakukan investigasi lebih lanjut terkait nomor salah satu operator seluler.

  • Bawaslu: 95.171 TPS di Pilkada Serentak 2024 Rawan DPT Bermasalah Nasional 20 November 2024

    Bawaslu: 95.171 TPS di Pilkada Serentak 2024 Rawan DPT Bermasalah Nasional 20 November 2024

    Bawaslu: 95.171 TPS di Pilkada Serentak 2024 Rawan DPT Bermasalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilu (
    Bawaslu
    ) RI merilis potesi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tempat pemungutan suara.
    Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menjelaskan, setidaknya ada 95.171 TPS yang daftar pemilih tetap-nya (DPT) berpotensi tidak memenuhi syarat.
    “95.171 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat,” katanya dalam keterangan pers, Rabu (20/11/2024).
    Ada berbagai hal yang menyebabkan persoalan itu muncul. Misalnya, ada warga yang tercatat masuk ke dalam DPT tapi meninggal dunia, ada pula warga yang beralih status dari warga sipil menjadi anggota TNI/Polri.
    Selain itu, Bawaslu juga memetakan lima potensi kerawanan lain yang mungkin terjadi di TPS.
    Pertama, ada 116.211 TPS yang tercatat terdapat pemilih penyandang disabilitas. Kemudian, 58.443 TPS berpotensi mendapat pemilih pindahan.
    Lalu, ada 40.635 TPS yang di dalamnya terdapat penyelenggara pemilihan, namun tercatat sebagai pemilih di luar tempatnya bertugas.
    Selanjutnya, ada 22.738 TPS yang masih menghadapi kendala jaringan internet di lokasi. Padahal, jaringan internet diperlukan untuk mengunggah data hasil pemilihan ke server KPU.
    Terakhir, ada 16.120 TPS yang berpotensi terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT. Pemilih dalam kategori ini masuk sebagai pemilih tambahan.
    Untuk mengantisipasi kerawanan yang ada, Bawaslu mengeluarkan lima langkah pencegahan dengan cara melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan.
    Kemudian berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Ketiga, menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat.
    Keempat, berkolaborasi dengan pemantau, pegiat pemilu, organiasasi masyarakat dan pengawas partisipatif lainnya.
    “Kelima, menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offiline maupun online,” ujar Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erwin Sebut Kata "Paeh" Dalam Debat Pilkada Kota Bandung, Farhan Kecewa ke Pendukung Paslon Lain Bandung 20 November 2024

    Erwin Sebut Kata "Paeh" Dalam Debat Pilkada Kota Bandung, Farhan Kecewa ke Pendukung Paslon Lain Bandung 20 November 2024

    Erwin Sebut Kata “Paeh” Dalam Debat Pilkada Kota Bandung, Farhan Kecewa ke Pendukung Paslon Lain
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Calon Wali Kota Bandung nomor urut 3, Muhammad Farhan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalannya debat terakhir calon wali kota dan wakil wali kota Bandung 2024 yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, pada Selasa (19/11/2024).
    Kekecewaan Farhan berawal dari teriakan pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung lainnya yang meneriakkan kata ‘paeh’ saat calon wakil wali kota Bandung, Erwin, menyampaikan program Universal Health Coverage (UHC) Kota Bandung.
    Farhan menilai, insiden tersebut menunjukkan kurangnya ketegasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam menegakkan aturan debat.
    “Ya, saya rasa KPU dan Bawaslu akan cukup bijak menyikapi hal itu, karena sesuai dengan ketentuan yang dibacakan dari awal dan juga disampaikan secara tertulis, bahwa pada saat menyampaikan visi dan misi, pendukung paslon, mau paslon mana pun, tidak boleh berteriak atau menyampaikan sesuatu (ketika paslon lain menyampaikan gagasan),” ungkap Farhan pada Selasa malam.
    Farhan juga mengakui bahwa Erwin, sebagai pasangannya, terprovokasi dan mengikuti teriakan dari pendukung calon lain.
    Hal ini membuat Farhan merasa perlu untuk memberikan komentar saat waktu penjelasan Erwin masih tersisa banyak.
    “Sebenarnya tidak saya perbaiki, saya menjelaskan,” jelasnya.
    Farhan berharap
    KPU Kota Bandung
    dapat bersikap adil kepada setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada mendatang.
    “Sudah klir ya, kita lihat saja nantilah bagaimana penegakan peraturan tersebut,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamanan Debat Pamungkas Pilkada Tulungagung, Polres Siapkan 580 Personil, Ada Gelang Khusus

    Pengamanan Debat Pamungkas Pilkada Tulungagung, Polres Siapkan 580 Personil, Ada Gelang Khusus

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Polres Tulungagung menyiagakan 580 personel untuk pengamanan debat pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024.

    Debat akan dilaksanakan pada Jumat (22/11/2024) di Hotel Crown Victoria, mulai pukul 19.00 WIB.

    Pengerahan personel ini sudah diputuskan dalam rapat koordinasi dengan para pihak terkait, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI dan LO atau penghubung setiap Paslon, serta sejumlah instansi lain.

    “Berdasar evaluasi penyelenggaraan debat sebelumnya, pola pengamanan sama, tidak ada yang berubah,” jelas Kapolres Tulungagung, AKBP Taat Resdi.

    Kepolisian membuat 4 ring pengamanan yang berpusat di Hotel Crown Victoria, jalan Supriyadi Tulungagung.

    Ring 1 ada di lokasi debat di Hall Hotel, ring 2 ada di dalam area hotel, ring 3 ada di luar hotel dan ring 4 di semua akses menuju hotel.

    Personel sudah diplot untuk pengamanan masing-masing ring yang sudah dipetakan.

    Nantinya hanya orang dengan gelang khusus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa masuk ke area hotel.

    Setiap Paslon hanya boleh membawa 10 mobil untuk masuk ke dalam area hotel.

    KPU juga menyiapkan striker khusus untuk setiap mobil yang digunakan tim Paslon.

    “Tanpa stiker khusus dari KPU, mobil tidak boleh masuk area hotel,” tegas Kapolres.

    Selain itu setiap Paslon hanya bisa membawa 75 orang pendukung.

    Mereka yang nantinya mengenakan gelang khusus untuk masuk area hotel, dan masuk lokasi debat.

    Kapolres mengingatkan para Paslon, tidak usah mengerahkan massa karena tidak akan bisa masuk ke lokasi hotel.

    “Percuma membawa masa banyak, nanti tetap tidak bisa masuk. Paling hanya bergerombol di depan hotel,” katanya.

    Kapolres juga mengimbau masyarakat agar menyaksikan debat lewat streaming atau televisi.

    Tim pemenangan lebih disarankan untuk menyiapkan nonton bareng di posko pemenangan masing-masing.

    “Atau ikuti debat di tempatnya masing-masing. Tidak perlu hadir ke lokasi debat,”

    Pada pelaksanaan debat pertama, ribuan orang tertahan di depan area hotel.

    Mereka tidak bisa masuk ke area debat karena tidak punya surat undangan atau gelang khusus.

    Akibatnya massa dari pendukung Paslon yang berbeda ini berbaur dan menimbulkan kerawanan.

    Saat itu panitia dan polisi sengaja tidak memasang layar besar untuk menampilkan jalannya debat.

    Massa pun lebih fokus mengikuti debat lewat gawainya masing-masing.