Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Bawaslu Maluku minta paslon pilkada segera laporkan LPPDK

    Bawaslu Maluku minta paslon pilkada segera laporkan LPPDK

    Ambon (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku meminta pasangan calon kepala daerah segera menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) paling lambat 24 November 2024.

    “Tahapan masa kampanye hampir selesai. Kami harap LPPDK itu segera disiapkan untuk kemudian disetor ke kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU kabupaten/kota masing-masing,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair di Ambon, Kamis.

    Ia mengatakan, tahapan masa kampanye Pilkada serentak 2024 akan berakhir pada Sabtu, 23 November 2024. Selanjutnya Pilkada memasuki tahapan masa tenang selama tiga hari sebelum pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

    Ia menegaskan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ini dilakukan segera untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilihan pada tahapan masa tenang.

    Menurutnya, sesuai ketentuan, waktu pelaporan LPPDK disampaikan paling lambat pada 24 November 2024, pukul 23.59 waktu setempat.

    “Karena ini menjadi bagian dari pengawasan Bawaslu, makanya kita harus menyampaikan hal itu untuk ketahuan peserta pilkada,” ujarnya.

    LPPDK akan dilaporkan melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Penyampaian LPPDK merupakan kewajiban dari setiap pasangan calon (paslon). Tujuan disetor agar dapat diketahui keluar masuknya dana kampanye selama tahapan kampanye berlangsung.

    LPPDK adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye.

    “Bawaslu akan mengawasi secara ketat pelaporan LPPDK. Kami bekerja sama dengan KPU untuk memastikan laporan yang diserahkan sesuai dengan data dan aturan yang berlaku,” katanya.

    Bawaslu juga mengimbau tim kampanye setiap paslon untuk lebih teliti dalam menyusun laporan, termasuk melampirkan bukti penerimaan dan pengeluaran dana. Selain itu, publik diminta ikut berperan dengan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dana kampanye.

    “Jangan menunggu hingga hari terakhir. Segera laporkan LPPDK agar tidak ada kendala teknis yang bisa berdampak pada kelengkapan administrasi paslon,” ucap Subair.

    Dengan semakin dekatnya batas akhir pelaporan, Bawaslu berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan transparan, adil, dan bebas dari pelanggaran, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat Maluku.

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • DJPbNTB pangkas anggaran perjalanan dinas, terbesar dari Bawaslu & KPU

    DJPbNTB pangkas anggaran perjalanan dinas, terbesar dari Bawaslu & KPU

    ANTARA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat pangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas dari 394 Satuan Kerja di 42 Kementerian dan Lembaga di daerah. Terhitung 15 November hingga 31 Desember 2024, nilai yang dihemat dari pagu anggaran tersebut mencapai Rp 48,33 miliar, dan terbesar didapati dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB.
    (Kusnandar/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • KPU Batam siapkan 5 kapal kayu untuk distribusi logistik ke hinterland

    KPU Batam siapkan 5 kapal kayu untuk distribusi logistik ke hinterland

    Batam (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Kepulauan Riau menyiapkan lima kapal kayu untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke pulau penyangga (hinterland) di kota itu.

    Ketua KPU Kota Batam Mawardi di Batam, Kamis mengatakan penyaluran ke pulau penyangga di mulai pada (24/11) yaitu ke Kecamatan Bulang, Galang dan Belakang Padang.

    “Untuk kecamatan seperti Bulang (25 TPS), Galang (44 TPS), dan Belakang Padang (43 TPS), kami memperkirakan penggunaan empat hingga lima kapal dengan kapasitas masing-masing kapal yang bisa mengangkut hingga 50 orang per kapal,” kata Mawardi.

    Ia menyampaikan untuk pendistribusian hari pertama ini ditujukan ke wilayah yang memiliki jumlah TPS terbanyak.

    Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan efektif dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

    “Yang harus didahulukan ketika proses distribusi dari kabupaten sampai ke TPS adalah TPS terbanyak. Dua TPS terbanyak untuk Kota Batam, yaitu Kecamatan Batam Kota ada 281 TPS dan Kecamatan Sagulung ada 301 TPS,” ujar dia.

    “Untuk surat suara total mencapai 922.994 lembar, disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah direncanakan,” ujar Mawardi.

    Ia menyampaikan proses distribusi logistik Pilkada ditargetkan selesai hingga tingkat kecamatan pada 25 November 2024.

    Selanjutnya, pada 26 November 2024, seluruh logistik sudah didistribusikan ke masing-masing TPS.

    “Tanggal 26 November itu semua logistik di kecamatan harus bergeser ke TPS, dan logistik Pilkada harus sudah ada di TPS,” kata dia.

    Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jurus RIDO tangani stres warga Jakarta

    Jurus RIDO tangani stres warga Jakarta

    Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil saat jumpa pers usai Debat ketiga Pilkada 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Jurus RIDO tangani stres warga Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 17:19 WIB

    Elshinta.com – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengeluarkan berbagai cara atau jurus untuk mengurangi beban pikiran warga Jakarta yang diakibatkan oleh stres.

    “Yang pertama, kita akan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan kita. Puskesmas dan rumah sakit ada yang menyediakan konseling. Kedua, kita jemput bola, kita hadirkan pelayanan tersebut ke rumah warga,” kata Ridwan Kamil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Mobil curhat (curahan hati), lanjut dia, bisa hadir di pusat aktivitas warga di tingkat akar rumput, seperti balai RW, kantor lurah, atau kecamatan.

    “Ketiga, secara digital, kita hadir melalui aplikasi, bisa diakses kapanpun. Esensinya, negara hadir memudahkan akses ke masyarakat,” kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

    Inisiatif mobil curhat telah berjalan sejak 20 Oktober 2024 dan hadir di 13 titik di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Hingga awal November 2024, tercatat lebih dari 3.000 warga Jakarta yang telah mengakses layanan mobil curhat.

    Berdasarkan data pelaksanaan program, masalah yang jadi curahan hati warga sangat beragam. Topik curhat terbanyak adalah masalah ekonomi, disusul masalah keluarga seperti hubungan suami-istri. Program serupa sudah dijalankan Ridwan Kamil saat dia menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, sehingga sudah teruji efektivitasnya.

    “Saat diskusi dengan para psikolog, di Jakarta itu saat ada yang mendengarkan keluh-kesah, itu sudah menurunkan tingkat stres. Warga bisa curhat dan berinteraksi dengan tenaga profesional. Sehingga beban pikirannya tidak tersedimentasi menjadi masalah kesehatan mental yang lebih berat,” ujarnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta, yang digelar 27 November 2024.

    Sumber : Antara

  • Tidak Ada Perwakilan Perempuan di Pimpinan KPK Periode 2024-2029

    Tidak Ada Perwakilan Perempuan di Pimpinan KPK Periode 2024-2029

    Jakarta: Dua kandidat perempuan yang masuk dalam 10 besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 gagal terpilih dalam proses voting yang digelar Komisi III DPR RI pada Kamis, 21 November 2024. Poengky Indarti dan Ida Budhiati, dua dari sepuluh nama yang diajukan, tidak berhasil mendapatkan suara yang cukup untuk masuk dalam lima besar pimpinan terpilih.

    Poengky Indarti hanya memperoleh dua suara, sementara Ida Budhiati mendapatkan delapan suara. Keduanya berada di posisi terbawah dalam perolehan suara, jauh dari lima nama teratas yang memiliki suara signifikan, dengan jumlah tertinggi mencapai 48 suara.

    Baca juga: Jenderal Polri Bintang 3 Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 dengan 46 Suara

    Hasil Lengkap Voting 10 Capim KPK

    Johanis Tanak – 48 suara
    Fitroh Rohcahyanto – 48 suara
    Setyo Budiyanto – 46 suara
    Agus Joko Pramono – 39 suara
    Ibnu Basuki Widodo – 33 suara
    Michael Rolandi Cesnanta Brata – 9 suara
    Ida Budhiati – 8 suara
    Ahmad Alamsyah Saragih – 4 suara
    Poengky Indarti – 2 suara
    Djoko Poerwanto – 2 suara

    Minimnya Representasi Perempuan
    Kegagalan dua kandidat perempuan ini kembali menunjukkan minimnya representasi perempuan dalam posisi strategis di lembaga penegakan hukum. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak mampu bersaing dengan kandidat laki-laki dalam proses seleksi ini.

    Poengky Indarti dikenal sebagai mantan anggota Kompolnas yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan reformasi di sektor keamanan. Ida Budhiati memiliki rekam jejak yang kuat di bidang hukum tata negara sebagai mantan anggota KPU dan akademisi. Namun, rendahnya dukungan suara untuk keduanya menunjukkan tantangan besar yang masih dihadapi perempuan dalam menembus dominasi laki-laki di sektor ini.
    Lima Pimpinan Terpilih

    Johanis Tanak (48 suara)
    Fitroh Rohcahyanto (48 suara)
    Setyo Budiyanto (46 suara)
    Agus Joko Pramono (39 suara)
    Ibnu Basuki Widodo (33 suara)

    Jakarta: Dua kandidat perempuan yang masuk dalam 10 besar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 gagal terpilih dalam proses voting yang digelar Komisi III DPR RI pada Kamis, 21 November 2024. Poengky Indarti dan Ida Budhiati, dua dari sepuluh nama yang diajukan, tidak berhasil mendapatkan suara yang cukup untuk masuk dalam lima besar pimpinan terpilih.
     
    Poengky Indarti hanya memperoleh dua suara, sementara Ida Budhiati mendapatkan delapan suara. Keduanya berada di posisi terbawah dalam perolehan suara, jauh dari lima nama teratas yang memiliki suara signifikan, dengan jumlah tertinggi mencapai 48 suara.
     
    Baca juga: Jenderal Polri Bintang 3 Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 dengan 46 Suara

    Hasil Lengkap Voting 10 Capim KPK

    Johanis Tanak – 48 suara
    Fitroh Rohcahyanto – 48 suara
    Setyo Budiyanto – 46 suara
    Agus Joko Pramono – 39 suara
    Ibnu Basuki Widodo – 33 suara
    Michael Rolandi Cesnanta Brata – 9 suara
    Ida Budhiati – 8 suara
    Ahmad Alamsyah Saragih – 4 suara
    Poengky Indarti – 2 suara
    Djoko Poerwanto – 2 suara

    Minimnya Representasi Perempuan

    Kegagalan dua kandidat perempuan ini kembali menunjukkan minimnya representasi perempuan dalam posisi strategis di lembaga penegakan hukum. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak mampu bersaing dengan kandidat laki-laki dalam proses seleksi ini.
    Poengky Indarti dikenal sebagai mantan anggota Kompolnas yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan reformasi di sektor keamanan. Ida Budhiati memiliki rekam jejak yang kuat di bidang hukum tata negara sebagai mantan anggota KPU dan akademisi. Namun, rendahnya dukungan suara untuk keduanya menunjukkan tantangan besar yang masih dihadapi perempuan dalam menembus dominasi laki-laki di sektor ini.

    Lima Pimpinan Terpilih

    Johanis Tanak (48 suara)
    Fitroh Rohcahyanto (48 suara)
    Setyo Budiyanto (46 suara)
    Agus Joko Pramono (39 suara)
    Ibnu Basuki Widodo (33 suara)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • DPR RI kaji usulan Pemilu dan Pilkada terpisah

    DPR RI kaji usulan Pemilu dan Pilkada terpisah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengaku komisinya masih mengkaji usulan pemilu daerah dan pemilu nasional diselenggarakan terpisah atau dalam tahun yang berbeda.

    Dia merasa kasihan penyelenggara pemilu yang harus bekerja selama 28 bulan mempersiapkan Pemilu serentak hingga pemilu daerah(Pilkada) lantaran dilaksanakan pada tahun sama.

    “Apakah tadi konsepnya bisa saja menjadi per zonasi kita mulai, atau pilkada eksekutif dengan legislatif dibedakan, atau pilpres dengan pemilu dibedakan. Ini semua masih kajian,” kata Dede di Jakarta, Kamis.

    Dede juga turut menyoroti banyaknya penjabat (Pj) yang kelabakan lantaran harus turun dari pusat ke daerah. Sebab tak memahami persoalan daerah.

    Menurutnya, hal ini menjadi salah satu pertimbangan, sehingga DPR akan memisahkan pemilu daerah dengan nasional dilaksanakan pada waktu yang berbeda.

    “Jadi, satu banyak kepentingan, kedua juga tadi kita melihat bahwa banyak pejabat-pejabat di pusat yang akhirnya kelabakan juga. Di satu sisi tiba-tiba mereka harus mengurus permasalahan di daerah, tapi juga harus mengurus permasalahan di pusat. Nah mungkin perlu kita evaluasi terkait masalah soal, apa namanya, pilkada serentak gini,” ujarnya.

    Kendati demikian, sambung dia, komisinya tak mau buru-buru mengambil keputusan agar lekas membahas wacana memisahkan pemilu daerah dan nasional itu.

    Ia menilai pihak yang harus mengambil keputusan adalah para akademisi hingga pakar di bidangnya untuk memberikan kajian-kajian.

    “Nanti kalau kajian-kajian ini sudah masuk, baru kita mengambil kebijakan politik. Jadi, kita harus benar-benar melihat dari apa yang membuat pesta demokrasi milik rakyat ini benar-benar menjadi hak rakyat itu sendiri,” jelas Dede.

    Kendati demikian, dirinya tak menjelaskan secara detail apakah pemisahan pemilu nasional dan daerah dilakukan lewat revisi UU paket politik dengan metode omnibus law yang saat ini masih wacana di DPR RI.

    “Jadi, kami tetap berpikir harus diselesaikan di Komisi II. Karena di Komisi II, ini, kan, urusannya pemerintahan, politik begitu ya. Jadi, mungkin kita selesaikan dulu,” ucap Dede.

    “Baru nanti apakah jadi omnibus atau tidak itu kita perhatikan,” sambungnya.

    Sementara itu anggota KPU RI Idham Holik menghormati usulan Bawaslu tersebut. Dia menilai usulan itu lebih tepat disampaikan kepada pembuat UU.

    “Tentunya kami menghormati pendapat yang disampaikan oleh Bawaslu dan semoga pendapat tersebut dapat disampaikan kepada pembentuk undang-undang. Karena (tahun) 2025 akan ada Prolegnas pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu,” pungkas Idham.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • 4.558 warga urus pindah memilih di Jakarta Barat

    4.558 warga urus pindah memilih di Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 4.558 warga mengurus pindah memilih di wilayah Jakarta Barat hingga hari terakhir pengurusan pada Rabu (20/11).

    “Sampai tanggal 20 November, pemilih pindah masuk ke Jakarta Barat ada 1.973. Kemudian pemilih pindah keluar Jakarta Barat ada 2.585,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Kamis.

    Endang menyebutkan bahwa di TPS tujuan pindah memilih, warga bersangkutan wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pindah memilih atau formulir model A.

    Adapun kategori warga yang diperbolehkan mengurus pindah memilih hingga 20 November, yakni bertugas di tempat lain dengan bukti surat tugas ditandatangani oleh orang pimpinan instansi atau perusahaan dengan cap basah.

    Lalu menjalani rawat inap atau sakit dengan bukti surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau layanan kesehatan serta surat pernyataan pendamping.

    Selain itu tertimpa bencana dengan bukti surat dari Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB), kepala desa, lurah atau pemberitaan media massa.

    Terdapat 1.909.774 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kota.

    Dari jumlah pemilih tersebut, terdapat 946.565 pemilih pria dan 963.209 pemilih wanita. Jumlah pemilih itu merupakan hasil akhir pleno setelah adanya 5.535 pemilih baru, 11.686 pemilih yang tidak memenuhi syarat dan 15.756 yang melakukan perbaikan data pemilih.

    Adapun jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada DKI Jakarta di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) adalah sebanyak 3.452.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting

    Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ke depannya Indonesia harus menyongsong sistem politik digital, seperti e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik.

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Wamendagri menjelaskan bahwa keharusan tersebut berdasarkan pengalaman banyaknya petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi korban dari proses demokrasi di tanah air dikarenakan bertugas melakukan pemberkasan, dokumentasi, pencatatan, hingga penghitungan manual.

    “Enggak bisa seperti itu terus. Jadi, ke depan demokrasi kita juga akan berbasiskan data kependudukan yang valid,” ujarnya.

    Ia mencontohkan salah satu penerapannya adalah penggunaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu dan Pilkada 2024.

    Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) yang terekam dan diperbarui setiap hari.

    “Enggak mungkin pilkada, pilpres, pileg ini sukses tanpa data DP4 yang valid. Enggak mungkin itu. Jadi, untuk demokrasi kita memerlukan data,” jelasnya.

    Adapun untuk Pilkada 2024, DP4 per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Staf ahli Mendagri: Indeks demokrasi hadapi berbagai tantangan

    Staf ahli Mendagri: Indeks demokrasi hadapi berbagai tantangan

    “Adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,”

    Serang (ANTARA) – Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Rochayati Basra mengatakan tingkat indeks demokrasi Indonesia (IDI) menghadapi berbagai tantangan mulai dari korupsi, hingga politisasi agama.

    Hal itu yang dikemukakan oleh Rochayati Basra dalam keterangannya yang diterima di Serang, Kamis, pada Focus Group Discussion (FGD) Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B, Serang.

    Rochayati mengatakan capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan sebelumnya.

    Faktor penyebabnya, proses Pemilu dan pluralisme keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

    “Adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,” ujar dia.

    Dia mengatakan Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi Indonesia.

    Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat nasional, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat daerah.

    “Dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai negara demokrasi yang kuat dan berpengaruh di dunia,” ucap Rochayati.

    Dijelaskan, peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai koordinator penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah.

    Kemendagri bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata, bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada melalui kampanye masif dan penyuluhan politik.

    Dalam kesempatan yang sama, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dr Agus Sjafari menyampaikan, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

    Dikatakan, indeks demokrasi Indonesia merupakan kerja bersama instansi pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Indeks demokrasi Indonesia disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

    “Komponen perhitungan IDI, terdiri dari tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Kemudian juga ada sumber data seperti dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam,” ujar Agus.

    Sebagai wakil dari pemerintah daerah, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Komari mengatakan Pemprov Banten berusaha meningkatkan indeks demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada serentak di Banten untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gelar Doa Bersama, Polda Metro Jaya: Bagian Cooling System Demi Pilkada Damai – Page 3

    Gelar Doa Bersama, Polda Metro Jaya: Bagian Cooling System Demi Pilkada Damai – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mempelopori kegiatan Doa Bersama Pilkada Damai. Ketiga pasangan calon yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024 hadir pada acara digelar di Masjid Al Kautsar, Kompleks Mapolda Metro Jaya, Kamis (21/11/2024).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, kegiatan ini bagian dari program cooling system demi menyukseskan Pilkada serentak 2024, khususnya Pilgub Jakarta.

    Karenanya, kepolisian terus bersinergi dengan masyarakat agar seluruh tahapan berjalan dengan aman dan damai.

    “Itu membutuhkan kerja sama kita semua dan berdoa bersama, sehingga kegiatan ini diharapkan mampu menyejukkan. Forkompinda hadir, kemudian pasangan calon Gubernur Jakarta hadir, ketua KPU, ketua Bawaslu Jakarta hadir,” kata dia kepada wartawan, Kamis.

    “Semuanya memberikan imbauan-imbauan menyejukkan yang mengedukasi masyarakat untuk sama-sama kita jaga Jakarta ini, tempat tinggal, tempat mencari nafkah ini harus aman,” sambung dia.

    Ade Ary mengatakan, Kapolda Metro Jaya juga mewanti-wanti jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Para personel harus bisa mengamankan Jakarta dan beberapa daerah di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Sementara itu, Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata mengapresiasi Polda Metro Jaya yang menginisiasi kegiatan ini. “Ini bagian dari mengingatkan kita kepada masyarakat bahwa apa pun pilihannya DKI Jakarta harus damai,” ucap dia.

    Wahyu berharap, kondusivitas ini tetap terjaga hingga seluruh tahapan Pilkada selesai. “Pilkada serentak hanya tinggal hitungan hari. Mudah-mudahan kondisi kondusif ini tetap terjaga,” tandas dia.