Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • KPU: TPS dapat dipindahkan bila hujan 

    KPU: TPS dapat dipindahkan bila hujan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU: TPS dapat dipindahkan bila hujan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 November 2024 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa pemindahan tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 2024 ke tempat lain apabila terdampak hujan.

    “Jika memang dalam pemungutan suara itu terjadi hujan, TPS dipindahkan ke tempat yang memungkinkan untuk dilangsungkan pemungutan suara,” kata Idham Holik di Jakarta, Kamis (21/11).

    Idham menyebutkan pemindahan TPS itu dapat ke rumah warga atau tempat yang berpotensi tidak terkena hujan.

    “Misalnya, ke rumah warga, ke gedung sekolah, ataupun tempat-tempat lainnya yang memungkinkan tidak terkena hujan,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa KPU sudah menyampaikan standar operasional prosedur mengelola logistik pemungutan suara kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Selain itu, Idham memastikan surat suara yang ada di TPS untuk digunakan dalam Pilkada Serentak 2024 dalam kondisi yang aman dan utuh.

    “Insyaallah surat suara yang ada di TPS nanti dalam kondisi aman, kondisi utuh,” katanya menegaskan.

    Anggota KPU ini berharap tidak ada bencana alam yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

    “Mudah-mudahan tidak ada bencana yang sekiranya bisa mengancam atau mengganggu proses pemungutan suara,” pungkasnya.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.

    Sebelumnya, akhir September 2024, KPU RI mengumumkan ada 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Teken Keppres, Pilkada 27 November Jadi Libur Nasional

    Prabowo Teken Keppres, Pilkada 27 November Jadi Libur Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden terkait Pilkada serentak, 27 November mendatang menjadi hari libur nasional. 

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 2024 tentang hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 2024 sebagai hari libur nasional. 

    “Keputusan ini ditandatangani oleh Bapak Presiden tanggal 21 November 2024. Dasarnya adalah untuk memberikan hak pilih masyarakat dengan adanya peliburan tersebut,” kata Tito di Kantor Kemenko PMK, Jumat (22/11/2024). 

    Tito juga menjelaskan dasar keputusan tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.  

    Apabila pilkada jatuh pada hari libur seperti Sabtu atau Minggu, maka tidak diperlukan penetapan hari libur tambahan. 

    Namun, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU telah menetapkan bahwa pilkada serentak di seluruh Indonesia, meliputi 545 daerah, akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024, yang bukan hari libur, maka hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional.  

    “Dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia, maka secara resmi Rabu, 27 November 2024, menjadi hari libur nasional untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada),” kata Pratikno. 

    Di sisi lain, Kemenaker melalui Surat Edaran (SE) Menaker RI Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan pada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. 

    Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya. 

    Selain itu, pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Patroli Pengawasan – Espos.id

    Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Patroli Pengawasan – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (20/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Esposin, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan patroli pengawasan ini bertujuan menjaga alur masa tenang agar masyarakat tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

    Promosi
    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    “Kami melakukan patroli masa tenang untuk menjaga alur masa tenang ini supaya baik dilakukan oleh masyarakat, dan tidak dilakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan,” kata Bagja saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (22/11/2024). 

    Sebagai informasi, Bawaslu akan melakukan patroli masa tenang pada H-3 pemungutan suara pilkada, yakni pada 23-26 November 2024.

    Dia menyebutkan patroli pengawasan masa tenang pilkada melibatkan panitia pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam) hingga aparat keamanan. Bawaslu juga mengajak tokoh masyarakat untuk berkeliling melakukan patroli.

    Bagja mengatakan patroli pengawasan ini dilakukan secara bergiliran untuk menghindari kelelahan. Hal ini pun sudah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Pria asal Medan ini berharap aparat keamanan di seluruh daerah mampu melakukan penyelidikan dengan baik.

    Selain itu, Bagja mengungkapkan Bawaslu telah melakukan pemetaan terhadap daerah rawan serangan fajar di Indonesia.

    “Ada pemetaan, teman-teman provinsi dan kabupaten kota turun,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Apabila pada saat patroli pengawasan terdapat temuan serangan fajar, Bawaslu akan melaporkannya ke pihak kepolisian.

    “Tidak lanjutnya kepada kepolisian, karena ini tentunya pidana pemilih,” pungkas Bagja.

    Sanksi bagi yang melakukan politik uang (money politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang.

    Berikut bunyinya:

    – Ketentuan larangan politik uang pada pemilihan
    Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016
    (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

    (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

    (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
    b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
    c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

    – Ketentuan sanksi politik uang pada pemilihan
    Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016
    (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

    (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Bawaslu Bengkulu gunakan lima strategi cegah dan awasi TPS rawan

    Bawaslu Bengkulu gunakan lima strategi cegah dan awasi TPS rawan

    Bengkulu (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Provinsi Bengkulu menggunakan lima strategi dalam mencegah dan mengawasi tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Serentak 2024 yang dianggap rawan.

    “Terhadap data TPS rawan, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya, pertama Bawaslu melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, kemudian melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah di Bengkulu, Jumat.

    Strategi ketiga, lanjut dia yakni melalukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Strategi selanjutnya kolaborasi dengan pemantau pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif.

    “Kelima, menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online,” kata dia.

    Bawaslu menurut Faham Syah juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    Bawaslu juga telah memetakan TPS rawan yang menjadi acuan bagi Bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis.
    ​​​​​

    “Hasilnya, terdapat tiga indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, empat indikator yang banyak terjadi, dan 19 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi,” kata dia.

    Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap delapan variabel dan 26 indikator, diambil dari 1.513 kelurahan desa di 129 Kecamatan se-Provinsi Bengkulu yang melaporkan kerawanan TPS di wilayah masing-masing.

    Variabel dan indikator potensi TPS rawan tersebut diantaranya, kata dia tentang penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, penyelenggara pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, dan/atau riwayat PSU/PSSU).

    Lebih lanjut, variabel lainnya soal keamanan, tentang riwayat kekerasan, intimidasi dan atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara, politik uang, politisasi SARA, netralitas, logistik, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan bencana, dekat lembaga pendidikan, pabrik, posko tim kampanye dan terkait jaringan listrik juga internet.

    “Tiga indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi, yakni 1.539 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT. Sebanyak 987 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat dan 686 TPS yang terdapat pemilih pindahan,” kata dia.

    Kemudian, empat indikator potensi TPS rawan yang banyak terjadi, yaitu, pertama 292 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS. Kedua, 266 TPS yang terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisill TPS tempatnya bertugas.

    Ketiga, 235 TPS yang terdapat potensi pemilih memenuhi syarata namun tidak terdaftar di DPT (potensi DPK) dan keempat, 111 TPS sulit dijangkau terkendala geografis dan cuaca.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Seratus lebih personel Polres Pelabuhan siap amankan TPS

    Seratus lebih personel Polres Pelabuhan siap amankan TPS

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Indrawienny Panjiyoga memeriksa kesiapan personel yang akan bertugas melakukan pengamanan Pilkada Jakarta 2024 di Jakarta, Jumat (22/11/2024). ANTARA/HO-Polres Pelabuhan

    Seratus lebih personel Polres Pelabuhan siap amankan TPS
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 22 November 2024 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 178 personel Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara siap melakukan pengamanan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di daerah itu saat Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu 27 November 2024.

    “Hari ini kami menggelar Apel Pengamanan Pilkada Serentak 2024 untuk melihat kesiapan personel yang bertugas nantinya,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Indrawienny Panjiyoga, di Jakarta, Jumat.

    Ia meminta anggota yang terlibat pengamanan sudah paham akan tugas dan cara bertindak di TPS yang menjadi tanggung jawabnya.

    “Kuasai situasi di lokasi, kenali potensi kerawanan yang terjadi, bina koordinasi komunikasi dengan petugas KPPS, PPS dan Linmas, jangan melakukan tindakan di luar tugas kepolisian,” katanya. 

    Selain itu, dirinya juga meminta personel menunjukkan sikap profesional dan humanis serta melaporkan perkembangan situasi kepada pimpinan.

    Ia jua meminta personelnya untuk tanggap, menjaga dan menyelamatkan logistik Pilkada DKI 2024 bila terjadi banjir atau banjir rob karena sudah memasuki musim hujan.

    “Khususnya untuk TPS di sekitar Pelabuhan Muara Angke,” katanya.

     Ia meminta personel yang diperbantukan dari Polda Metro Jaya dapat menjaga nama baik Polres Pelabuhan Tanjung Priok agar tidak melakukan tindakan yang merusak citra Polri, tetapi raihlah simpati masyarakat, termasuk jaga kesehatan dan persiapkan perlengkapan pribadi.

    “Libatkan Allah SWT yang maha kuasa dalam pelaksanaan tugas agar diberi kelancaran, kesuksesan, aman hingga selesai penugasan sehingga menjadi ladang amal ibadah buat kita,” katanya.

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok, menggelar apel pengecekan kesiapan personel Pam TPS dan pengecekan logistik perlengkapan perorangan lapangan (kaporlap) kepada personel yang terlibat dalam pengamanan tempat pemungutan suara (TPS).

    Selain itu pihaknya mendistribusikan kelengkapan perorangan lapangan berupa tas ransel, jas hujan, tongkat, borgol dan buku saku sebagai pedoman personel saat melakukan Pam TPS kepada 178 personel.

    Personel ini terdiri dari 25 Personel Pam TPS , 28 Personel Pengawal Logistik Pilkada, 25 Personel Pam Obyek Vital Nasional, serta 100 Personel bawah kendali operasi (BKO) Polda Metro Jaya.

    “Saat pengamanan TPS personel dilarang membawa senjata api,” katanya.

    Sebelumnya KPU Jakarta Utara telah menetapkan DPT di Jakarta Utara sebanyak 1.345.815 pemilih. Jumlah pemilih itu terdiri dari 666.181 pemilih pria dan 679.634 pemilih perempuan.

    Jumlah pemilih sebanyak itu akan mencoblos di 2.386 TPS yang tersebar di enam kecamatan, 31 kelurahan di Kota Jakarta Utara.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Jakarta, yakni pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3.

    Sumber : Antara

  • KPU Bali upayakan capai target 75 persen partisipasi pemilih pilkada

    KPU Bali upayakan capai target 75 persen partisipasi pemilih pilkada

    Arsip foto – Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat acara Debat Terbuka Pilkada Bali di Badung, Rabu (20/11/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari (Ni Putu Putri Muliantari)

    KPU Bali upayakan capai target 75 persen partisipasi pemilih pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 22 November 2024 – 07:49 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali terus mengupayakan agar tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 ini mencapai 75 persen di Pulau Dewata.

    Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Badung, Kamis, mengatakan saat ini jika melihat sejumlah hasil simulasi pemungutan suara, target itu masih belum tercapai.

    “Rasanya belum 75 persen, kita dorong lagi karena waktu simulasi masih berada di kisaran 70-an persen, dari simulasi kemarin hampir (seluruh kabupaten/kota) 75 persen hadir, kecuali Denpasar yang jeblok hampir di bawah 50 persen,” kata dia.

    Lidartawan memperkirakan sebab belum tercapainya target partisipasi saat simulasi pemungutan suara itu karena banyak pemilih  yang tak hadir di TPS akibat punya kesibukan masing-masing, serta kurangnya sosialisasi kegiatan tersebut.

    Untuk itu di sisa waktu hari jelang Pilkada Serentak 27 November 2024, KPU Bali memaksimalkan peran badan adhoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang akan dikumpulkan pada 22 dan 23 November untuk bimbingan sekaligus diminta sosialisasi berbasis banjar atau melalui sosial media.

    “Mudah-mudahan akan meningkat saat nanti kita melakukan pemilu, targetnya 75 persen dan tidak ada lagi sengketa ke MK,” ujar Lidartawan.

    Selain itu penyebaran formulir C6 pemberitahuan pemilih juga ditargetkan sampai ke pemilih setidaknya lima hari jelang pemungutan suara.

    Melalui undangan memilih itu, KPU Bali meyakini tingkat partisipasi akan meningkat, sehingga ditekankan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) agar tidak memanfaatkan formulir tersebut untuk kecurangan.

    “Harus dikawal oleh pengawas TPS supaya mereka (KPPS) menyebarkan, jangan lagi ada indikasi KPPS menyalahgunakan C6 diberikan kepada yang tidak berhak, kalau itu ketahuan sudah diberhentikan tidak hormat, tidak boleh jadi penyelenggara lagi,” ujarnya.

    Adapun jumlah daftar pemilih tetap pada Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Bali adalah 3.283.893 pemilih yang tersebar di sembilan kabupaten/kota dengan terbesar di Kabupaten Buleleng dan terkecil jumlahnya di Kabupaten Klungkung.

    Sumber : Antara

  • Jakpus siapkan sekolah dan area publik untuk mitigasi TPS akibat hujan

    Jakpus siapkan sekolah dan area publik untuk mitigasi TPS akibat hujan

    Kalaupun seandainya ada (TPS yang terdampak), ya kita coba nanti alternatif terbaiknya untuk melakukan mitigasi pada titik-titik yang memang tidak terlalu jauh dan lebih aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) menyiapkan halaman sekolah dan area publik sebagai mitigasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) apabila mengalami kerusakan atau terendam akibat curah hujan tinggi.

    Dhany menyebut bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyesuaikan kembali penempatan TPS pada titik-titik yang memang memiliki risiko yang sangat kecil saat hujan turun.

    Menurut Dhany pilkada saat ini tidak seperti Februari lalu yang jumlah TPS lebih banyak. Jumlah TPS yang ada sekarang hanya setengahnya dibandingkan pilpres lalu sehingga memudahkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mencari lokasi yang aman.

    Salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terendam banjir di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memakai tenda Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kuat untuk mengantisipasi musim hujan disertai angin.

    “Ini juga kan hal yang harus kita antisipasi karena di bulan November ini musim hujan. Kita meminta kepada petugas KPPS memastikan tenda TPS yang dipakai harus bagus. Biar tidak menjadi masalah kalau terjadi hujan,” kata Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Jakarta Pusat, Fitriani saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/11).

    Adapun pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bima Arya tekankan penting mitigasi bencana untuk sukseskan pilkada

    Bima Arya tekankan penting mitigasi bencana untuk sukseskan pilkada

    Jadi pergeseran TPS (Tempat Pemungutan Suara) seperti apa skenario nya apabila ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang terjadi karena bencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menyusun mitigasi bencana untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

    Dalam keterangannya di Jakarta, dia mengatakan mitigasi bencana diperuntukkan bagi daerah yang memang masuk dalam kategori rawan bencana. Upaya ini diperlukan agar ketika terjadi bencana, pihak terkait termasuk penyelenggara pemilu memiliki skenario penanganan sehingga pilkada tetap berjalan lancar.

    “Jadi pergeseran TPS (Tempat Pemungutan Suara) seperti apa skenario nya apabila ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang terjadi karena bencana,” kata Bima saat mengecek Gudang Logistik Pilkada Serentak 2024 KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Bima menilai Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang memiliki kerawanan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Namun, dirinya mengapresiasi Pemerintah Kota Bogor dan penyelenggara pemilu setempat karena telah menyusun mitigasi bencana dengan baik.

    “Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik, ada mitigasi nya. Bagaimana koordinasi nya (TPS) dipindahkan ke titik mana, menggunakan apa, siapa yang bertugas. Jadi sudah sangat baik sekali. Sudah terlatih lah Kota Bogor kalau mitigasi bencana,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki sejumlah indikator untuk mengukur tingkat kerawanan masing-masing daerah. Hal ini baik dari aspek kerawanan sosial, politik, maupun bencana alam.

    “Jadi ada 27 indikator yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur tingkat kerawanan pilkada pada hari ini,” jelas Bima.

    Selain itu, ia juga menjelaskan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal itu seperti memastikan logistik pilkada terdistribusi dengan baik.

    Kemudian, perlunya memaksimalkan upaya jemput bola penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula, lansia, disabilitas, dan kelompok marginal.

    Tak hanya itu, Bima juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dengan demikian, para ASN bisa tetap fokus melayani masyarakat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri cek kesiapan Pilkada 2024 di Kota Bogor

    Wamendagri cek kesiapan Pilkada 2024 di Kota Bogor

    Kota Bogor (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat sekaligus memeriksa kesiapan Pilkada 2024 di wilayah tersebut.

    “Beberapa hari menjelang pencoblosan, ada beberapa hal yang kita pastikan semuanya dikoordinasi dengan baik oleh pemerintah daerah,” kata Bima Arya di Kota Bogor, Jumat.

    Ia menyebutkan, ada empat hal yang menjadi atensinya dalam kunjungan ini. Pertama ialah kesiapan, kelengkapan, dan koordinasi untuk distribusi logistik pilkada.

    Kedua, kata Bima, ialah antisipasi mitigasi bencana. Dari informasi yang diterimanya dari jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, terdapat pergeseran tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah rawan bencana.

    “Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik ada mitigasinya, bagaimana koordinasinya dipindahkan ke titik mana, menggunakan apa, siapa yang bertugas, jadi sudah sangat baik sekali. Sudah terlatih lah Kota Bogor kalau mitigasi bencana,” ujarnya.

    Ketiga, Bima Arya menyoroti upaya maksimal Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan jemput bola kepada para pemilih pemula. Termasuk lansia, disabilitas, dan warga terlantar.

    Keempat, ia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas dan kondusivitas hingga hari pencoblosan. Ia meminta Pemkot Bogor memastikan tidak ada ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon manapun.

    “Dan tadi dijelaskan ya Pak Pj Wali Kota dengan semua KPU, Bawaslu, Forkopimda di Kota Bogor semua dikoordinasikan dengan sangat baik. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi kota-kota lainnya,” kata Bima Arya.

    Ia mengatakan, selain berkunjung ke Kota Bogor, ia sudah mengunjungi Surabaya, Lombok, Solo, Gorontalo untuk mengecek kesiapan pilkada. Selanjutnya, ia akan mengecek kesiapan di Lampung dan Flores Timur.

    “Kita cek kesiapan-kesiapan di teman-teman di daerah yang kurang bisa dilengkapi, yang sudah baik menginspirasi yang lain,” ujarnya.

    Sementara itu Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Wamendagri. Dirinya juga percaya diri ini bisa dijaga konsisten sampai selesainya pencoblosan.

    Hery juga menegaskan telah melakukan koordinasi terkait antisipasi cuaca ekstrim di hari pencoblosan. Hal ini untuk mencegah logistik atau pencoblosan terganggu akibat cuaca ekstrim.

    “Kita khawatirkan cuaca yang nggak bisa diprediksi tapi itu juga sudah kita antisipasi,” ucapnya.

    Pewarta: Shabrina Zakaria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sandiaga Uno instruksikan relawannya menangkan RIDO 

    Sandiaga Uno instruksikan relawannya menangkan RIDO 

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menginstruksikan relawan Rumah SandiUno Indonesia (RSI) untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

    “Perintah Pak Sandi adalah kami mendukung dan memenangkan pasangan RIDO. Karena itu, dalam waktu yang singkat ini, dengan pengalaman kami di Pilgub 2016-2017, akan terulang kembali,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) RSI, Denny H. Suryo Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    RSI adalah salah satu relawan yang turut mengantarkan pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017-2022.

    “Kalau kami sudah hadir, Pak Sandi Uno juga pasti hadir. Karena beliau adalah ketua dewan pembina kami. Secara konkret itu nanti Pak Sandi sendiri yang akan terjun. Tentu kami dari simpul beliau akan turun langsung dan besok juga akan mulai bergerak,” ujarnya.

    Sementara itu, cagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengatakan bahwa saat ini pasangan RIDO memiliki dua tokoh yang berpengalaman sebagai wakil gubernur di era Anies, yakni Sandiaga Uno dan Ahmad Riza Patria atau Ariza.

    Keduanya, merupakan sosok yang sudah terbukti mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin di Jakarta.

    Ariza menyertai pasangan Ridwan Kamil-Suswono sejak awal. Dia kini menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan RIDO .

    Sementara Sandi Uno dan relawan RSI secara tegas menyatakan bergerak dan bekerja keras memenangkan RIDO pada hari pemilihan 27 November 2024.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024