Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mewujudkan demokrasi yang sejuk dan damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Hal ini disampaikan nya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Menjelang Pemungutan Suara yang digelar di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    “(Sesuai dengan arahan) Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang betul-betul menyampaikan dalam beberapa forum mengenai konsepsi beliau tentang demokrasi yang minus kekerasan, menghindari adu domba, menghindari hasut-menghasut, demokrasi yang sejuk dan damai,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

    “Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil,” tambahnya.

    Dalam laporannya, dia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pilkada serentak sudah dipenuhi oleh daerah.

    Realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mencapai 100 persen, meskipun sempat terjadi kendala di beberapa daerah. Selain itu distribusi logistik pilkada juga nyaris rampung.

    Kemendagri juga telah mengadakan serangkaian rapat intensif bersama Komisi II Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mengevaluasi dan menyerap berbagai dinamika yang terjadi di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Dalam rapat tersebut, para kepala daerah diingatkan mengenai pentingnya menjalankan fungsi koordinasi, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda.

    Selain itu, dalam rapat tersebut disampaikan juga mengenai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu poin utama. “Di situ kami ingatkan (juga) tentang prinsip-prinsip netralitas ASN,” ujar Bima.

    Dalam penutupan rapat, Bima kembali mengingatkan pentingnya menyebarkan narasi demokrasi yang sejuk dan damai. Ia menekankan bahwa untuk memperkuat narasi pilkada yang sejuk dan damai, diperlukan langkah-langkah bersama.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa pilkada serentak harus menjadi momen untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

    Hal ini penting untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk 8 Astacita Presiden Prabowo Subianto, 17 program prioritas, dan 8 program cepat.

    “Artinya saat tahapan pemilu berjalan, 8 program cepat dari pemerintah juga harus sukses. Padahal, kepala daerahnya baru dilantik pada Februari nanti. Nah kita-kita inilah yang menentukan itu. Sukses pilkada tapi sukses (juga) program cepat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” jelas Lodewijk.

    Ia juga menyampaikan apresiasi nya terhadap kesiapan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan. Lodewijk menjelaskan bahwa berdasarkan paparan penyelenggara pemilu, seluruh aspek pelaksanaan pilkada telah siap.

    Ini termasuk kesiapan aparat keamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan pentingnya kerja maksimal untuk memastikan semua tahapan berjalan dengan baik.

    Sebagai Informasi, rapat ini dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidun) Kejaksaan Agung, Wakil Kepala Badan Inteligen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Deputi BIN, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta
    Wakil Kepala Badan Inteligen Strategis (Wakabais) TNI.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komnas HAM soroti ujaran rendahkan perempuan selama Pilkada 2024

    Komnas HAM soroti ujaran rendahkan perempuan selama Pilkada 2024

    Kami ingin mendorong semua pihak, secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM

    Jakarta (ANTARA) – Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah menyoroti ujaran bernada merendahkan perempuan yang terjadi selama Pilkada 2024, baik saat debat antar-pasangan calon maupun kampanye, karena dinilai tidak selaras dengan prinsip pilkada ramah HAM.

    “Beberapa pasangan selama debat, termasuk juga dalam masa kampanye, itu sering kali menyampaikan pernyataan yang seksis, bias gender, merendahkan perempuan, termasuk terutama adalah seringkali mengeksploitasi posisi single parent, perempuan single parent atau janda,” kata Anis saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

    Menurut Anis, diksi-diksi tersebut secara tidak langsung kerap digunakan sebagai bahan candaan. Padahal, narasi seksis itu berpotensi merendahkan martabat perempuan sehingga masuk dalam kategori misoginis.

    Pernyataan yang bernada seksis itu pada dasarnya tidak melanggar Undang-Undang Pilkada. Namun, bagi Anis, hal tersebut semestinya termasuk ke dalam ranah etik karena sudah merendahkan martabat perempuan.

    “Mestinya ini juga bisa menjadi bagian dari hal yang penting untuk menjadi catatan oleh lembaga pengawas pemilu, termasuk saya kira mestinya juga menjadi catatan kritis bagi para pemilih di Indonesia,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa pilkada yang ramah HAM merupakan proses pemilihan kepala daerah baru yang dijalankan dengan inklusif, memperhatikan kelompok marginal dan rentan, bebas dari intimidasi, serta berjalan secara jujur dan adil.

    “Kami ingin mendorong semua pihak, secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM,” ujar Anis.

    Proses Pilkada 2024 telah memasuki hari-hari terakhir masa kampanye. Rangkaian kampanye akan berakhir pada Sabtu (23/11) sejak dimulai pada Rabu (25/9) lalu.

    Sebelum masa kampanye dimulai, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi telah mengajak semua pihak, baik pasangan calon dan tim kampanye, KPU, Bawaslu, Pemerintah, Polri, Media, maupun masyarakat untuk mewujudkan tahapan kampanye yang damai, informatif, dan ramah HAM pada Pilkada 2024.

    “Jika bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 ini secara jujur, adil, demokratis, damai, dan ramah HAM, kita masih bisa berharap agar demokrasi dan HAM tetap menjadi pilar bagi pemerintahan ke depan,” kata dia, Rabu (25/9).

    Komnas HAM juga mengimbau pasangan calon, tim kampanye, partai politik pendukung, dan kelompok sukarelawan untuk mengedepankan metode kampanye dialogis, serta menghindari penggunaan cara-cara kekerasan, hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

    Setelah masa kampanye berakhir, segala kegiatan yang berkaitan dengan promosi pasangan calon kepala daerah akan dihentikan karena telah memasuki masa tenang. Adapun pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada Rabu (27/11) pekan depan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Pamungkas Pilkada Kaltim, Ini Gagasan Pason Atasi Persoalan Sampah Regional 22 November 2024

    Debat Pamungkas Pilkada Kaltim, Ini Gagasan Pason Atasi Persoalan Sampah Regional 22 November 2024

    Debat Pamungkas Pilkada Kaltim, Ini Gagasan Pason Atasi Persoalan Sampah
    Editor

    KOMPAS.com
    – Dalam debat pamungkas Pilkada Kalimantan Timur, masing-masing paslon mengungkapkan strategi mengatasi
    sampah
    .
    Calon gubernur nomor urut 2, Rudy Mas’ud mengungkapkan pentingnya regulasi yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
    Ia menekankan perlunya program edukasi berbasis sekolah, komunitas, dan media sosial untuk mendorong perilaku membuang sampah dengan benar.
    Rudy juga mengingatkan pentingnya membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat, serta melibatkan rumah tangga dalam
    pengolahan sampah
    secara mandiri.
    Kolaborasi dengan pihak swasta diperlukan untuk menyiapkan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
    Selain itu, pengelolaan sampah menjadi energi dan pupuk sudah terbukti efektif di beberapa daerah seperti Surabaya dan Bali.
    “Kolaborasi diperlukan untuk menyiapkan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan,” kata Rudy, seperti dipantau dalam tayangan langsung di saluran YouTube KPU Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (22/11/2024).
    Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur, khususnya dari sektor pertambangan, minyak, dan perkebunan, untuk membangun fasilitas pengolahan sampah terpadu.
    Rudy menambahkan, teknologi perlu dimanfaatkan untuk mengawasi tempat pembuangan akhir dan pelaporan sampel limbah, salah satunya melalui aplikasi “Sakti”.
    “Untuk mengawasi tempat pembuangan sampah akhir, termasuk membuka pelaporan sampel limbah melalui aplikasi sakti,” kata dia.
    Menanggapi pernyataan Rudy, calon wakil gubernur nomor urut 1, Hadi Mulyadi mengingatkan bahwa aplikasi “Sakti” bukanlah satu-satunya solusi untuk masalah sampah.
    “Aplikasi sakti itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan sampah persoalan sampah ini adalah persoalan budaya,” ujar dia.
    Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan masalah budaya yang perlu dimulai dari rumah tangga dan sekolah.
    “Dan saya juga beberapa kali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan bahwa sampah kita bisa dikendalikan dengan baik, termasuk dalamnya adalah menjadikan sampah sebagai industri sebagai pupuk dan sebagai energi sudah berjalan,” ujar dia.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pastikan Pilkada Dipantau, DEEP Datangi KPU Manokwari Regional 22 November 2024

    Pastikan Pilkada Dipantau, DEEP Datangi KPU Manokwari Regional 22 November 2024

    Pastikan Pilkada Dipantau, DEEP Datangi KPU Manokwari
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Lembaga Kajian Kebijakan dan Pemantau Pemilu 2024 memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Manokwari akan dipantau secara ketat.
    Hal ini bertujuan agar proses demokrasi pada 27 November 2024 dapat berlangsung sesuai harapan masyarakat.
    Pernyataan tersebut disampaikan
    Aplena Rumaikew
    , Koordinator Lembaga Kajian Kebijakan dan Pemantau Pemilu Kabupaten Manokwari, usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPU Manokwari pada Jumat (22/11/2024).
    Aplena menjelaskan bahwa kehadirannya bersama Sekretaris
    DEEP
    Kabupaten Manokwari dan Koordinator Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Provinsi Papua Barat, merupakan bentuk silaturahmi.
    Selain itu, untuk memastikan bahwa lembaganya siap menjalankan tugas pemantauan Pilkada yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.
    “Kami bertemu dan menyerahkan mandat kepada Ketua KPU Manokwari sekaligus memastikan kehadiran DEEP dalam rangka bersama menjaga pelaksanaan Pilkada besok,” kata Aplena.
    Saat ini, Pilkada telah memasuki tahapan akhir kampanye, dan pencoblosan akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
    KPU saat ini sedang memastikan pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara (TPS).
    Di Kabupaten Manokwari, terdapat 9 distrik dan 173 kelurahan serta kampung, dengan total 422 TPS.
    Jumlah pemilih di Kabupaten Manokwari mencapai 133.412, yang terdiri dari 66.713 pemilih perempuan dan 66.699 pemilih laki-laki.
    Fratiano Rahawarin, Koordinator DEEP Papua Barat, menambahkan bahwa Pilkada di tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.
    Dengan demikian, Pilkada bisa sukses dan menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas serta berkualitas.
    “Pilkada ini harus dikawal agar menghasilkan pimpinan daerah yang berkualitas dan berintegritas untuk membangun daerah dalam lima tahun mendatang,” kata Fratiano.
    Ia juga menekankan bahwa ukuran kesuksesan pembangunan akan terlihat pada kualitas pemilihan yang akan datang.
    Oleh karena itu, semua pihak, termasuk DEEP, diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan mendukung penyelenggaraan Pilkada agar sukses dan melahirkan pemimpin yang baik di tingkat Provinsi Papua Barat maupun di daerah, termasuk para bupati.
    “Kami mendukung dan sekaligus mengawasi pelaksanaan dan penyelenggara baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di Papua Barat,” tambahnya.
    Berdasarkan catatan DEEP Papua Barat, di wilayah tersebut terdapat 1.341 tempat pemungutan suara yang tersebar di 86 distrik dan 824 kampung serta kelurahan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kedewasaan berpolitik di Solo menyongsong Pilkada serentak 2024

    Kedewasaan berpolitik di Solo menyongsong Pilkada serentak 2024

    Solo (ANTARA) – Gegap gempita menjelang hari pencoblosan Pilkada 27 November 2024 makin terasa di kota Solo, Jawa Tengah.

    Selain menyelenggarakan pemilihan dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Solo juga menjadi wilayah strategis bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mendulang suara.

    Hampir setiap pekan, berbagai acara kampanye paslon berlangsung di hadapan masyarakat Solo, memperlihatkan intensitas kontestasi politik di kota itu.

    Kepulangan Joko Widodo (Jokowi) ke Solo setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden turut memengaruhi dinamika politik dalam Pilkada kali ini.

    Puluhan calon kepala daerah terlihat datang ke kediamannya untuk alasan meminta restu, menunjukkan pengaruh Jokowi masih besar di wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

    KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan menjadi tumpuan harapan agar pemilu berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

    Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta, Setyo Puji Santoso, menekankan bahwa Pilkada bukan sekadar pesta demokrasi.

    Ia mengingatkan masyarakat bahwa Pilkada adalah momen penting untuk memilih pemimpin terbaik melalui proses yang transparan dan bertanggung jawab.

    “Kesadaran berpolitik harus lebih ditekankan,” ujarnya. Kesadaran ini mencakup partisipasi dalam memilih pasangan calon sekaligus mengawal proses Pilkada agar sesuai aturan.

    Pemuda memegang peran kunci dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat. Mereka didorong untuk mengedukasi masyarakat agar lebih melek politik dan memahami dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

    Setyo Puji Santoso juga menuturkan sosialisasi menyasar ke berbagai usia pemilih, termasuk juga anak muda yang dianggap mampu ikut menularkan soal pentingnya partisipasi masyarakat pada pilkada.

    Masyarakat juga diharapkan tahu cara melaporkan pelanggaran jika terjadi hal yang tidak sesuai regulasi, tutur Setyo Puji Santoso. Termasuk ketika terjadi hal yang melanggar aturan, masyarakat diharapkan paham apa yang harus dilakukan dan kemana harus melaporkan.

    Setyo Puji Santoso mengurai beberapa tindakan yang dianggap melanggar aturan dalam pilkada di antaranya politik uang, politik menggunakan isu SARA, dan kampanye di tempat ibadah.

    Jika ada pelanggaran tersebut, ia meminta masyarakat yang mengetahuinya agar segera melaporkan ke Bawaslu. “Akan langsung kami proses,” katanya.

    Langkah pertama, akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu untuk menentukan syarat formil dan materiil. Kajian awal ini juga untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran apa yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kontestasi politik.

    Sesudah itu, Bawaslu melakukan rapat pleno untuk selanjutnya meregistrasi pelanggaran yang terjadi. Jika ditemukan ada pelanggaran pidana, misalnya politik uang, artinya diserahkan ke Forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu.

    Sedangkan jika konteksnya netralitas ASN maka setelah dilakukan pleno, Bawaslu akan meneruskan ke instansi terkait, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    Mewujudkan Pilkada damai

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berkomitmen menjaga kondusivitas selama Pilkada berlangsung. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.

    Sebagai barometer politik nasional, Solo diharapkan menjadi contoh bagaimana proses demokrasi berjalan dengan lancar, damai dan sesuai aturan yang berlaku, jauh dari pelanggaran dan gangguan ketertiban.

    Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot adalah menyelenggarakan sosialisasi Pilkada damai yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk di tingkat RT dan RW.

    Deklarasi Pilkada Damai juga diadakan bersamaan dengan acara hari bebas kendaraan, melibatkan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paslon Karna-Khoirani "Walk Out", Debat Pilkada Situbondo Dibatalkan Surabaya 22 November 2024

    Paslon Karna-Khoirani "Walk Out", Debat Pilkada Situbondo Dibatalkan Surabaya 22 November 2024

    Paslon Karna-Khoirani “Walk Out”, Debat Pilkada Situbondo Dibatalkan
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Debat Pilkada Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (22/11/2024) di Gedung Graha Pena, Kota Surabaya, dibatalkan.
    Pembatalan ini terjadi setelah salah satu pasangan calon (paslon) melakukan
    walk out
    dari lokasi debat, menyusul sengketa mengenai jumlah suporter.
    Kontestasi ini diikuti dua pasangan calon. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 yakni
    Yusuf Rio
    Wahyu Prayoga dan Ulfiah.
    Sedangkan, yang melakukan
    walk out
    yakni pasangan calon nomor urut 2 Karna Suswandi dan Khoirani.
    Yusuf Rio Wahyu Proyogo menyatakan, pihaknya masih berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo dapat menggelar debat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
    “Kami masih berharap, dan berpikir positif kepada KPU bahwa ini bukan pelanggaran karena kami tidak kenal dengan orang-orang yang datang itu.”
    “Dalam tata tertib di poin ke-empat, siapa pun yang membawa massa harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak pengamanan dan ada rekomendasi ke KPU, dan itu tidak terjadi,” ungkap Rio saat dikonfirmasi oleh
    Kompas.com.
    Rio menambahkan, dia hanya membawa dua anggota keluarganya, sementara calon wakilnya, Ulfiah, didampingi suaminya serta tim sukses dan beberapa ketua partai.
    “Yang dituduhkan kepada kami bahwa kami membawa tim pendukung hanya berjumlah enam orang berbaju
    oranye
    , agak aneh dan janggal.”
    “Jika mereka dari tim kami, seharusnya mereka satu rombongan dengan saya, ada koordinasi kendaraannya dengan saya, dan untuk makannya bagaimana di jalan, ini sangat tidak
    fair
    ,” sebut dia.
    Menurut Rio, sejak awal tim sukses dari pasangan calon nomor 2 tidak menginginkan adanya debat ketiga. Hal ini sempat diungkapkan dalam rapat koordinasi sebelum pelaksanaan.
    “Dari awal mereka tidak mau debat, mereka menyampaikan tidak mau berdebat saat rapat dengan KPU bersama LO.”
    “Namun, kami berharap karena ini adalah instrumen untuk menyampaikan visi misi dan terjadwal di KPU, maka debat ketiga seharusnya dilaksanakan.”
    “Debat seharusnya dilaksanakan pada tanggal 14 November, namun mundur ke 22 November,” tambah dia.
    Sementara itu, Sekretaris Tim Sukses Paslon Nomor 2, Janur Sastra menyatakan, pihaknya telah menerima laporan bahwa paslon Rio-Ulfi membawa pendukung ke Graha Pena Surabaya.
    “Kami sudah mendapatkan laporan dari tim divisi hukum. Ada salah satu kesepakatan yang dilanggar, yaitu larangan membawa suporter.”
    “Jika ada suporter, maka
    debat dibatalkan
    . Jumlahnya banyak, dan kami telah mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video,” kilah dia saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui telepon.
    Pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Situbondo saat dikonfirmasi masih belum memberikan keterangan yang jelas terkait pembatalan debat ketiga tersebut.
    Mereka meminta publik untuk tetap tenang dan kondusif. “Maaf, kami masih belum bisa memberikan keterangan,” kata Ketua
    KPU Situbondo
    , Hadi Prayitno, saat dihubungi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Sultra gelar festival budaya untuk kampanye tolak politik uang

    KPU Sultra gelar festival budaya untuk kampanye tolak politik uang

    Kendari (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar festival budaya demokrasi untuk mengampanyekan penolakan terhadap politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Komisioner KPU Provinsi Sultra Amiruddin saat ditemui di Kendari, Jumat malam, mengatakan bahwa festival budaya tersebut dilakukan untuk mengampanyekan penolakan terhadap politik uang dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal di Pilkada 2024.

    “Festival ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan, mulai dari seni, tari tradisional, nyanyian, serta mural dan traksi teatrikal,” kata Amiruddin.

    Dia menyebutkan bahwa dalam festival tersebut juga dilibatkan para pelaku usaha mikro kecil, dan menengah atau UMKM dan komunitas seni lokal untuk ikut memeriahkan kegiatan itu.

    Komunitas seni yang tengah menggambar ilustrasi pencoblosan di festival budaya demokrasi KPU Sultra. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

    Amiruddin juga menjelaskan bahwa budaya Sulawesi Tenggara yang kaya dengan kearifan lokal harus menjadi benteng dari praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Mimika sebut 4 helikopter distribusikan logistik daerah pegunungan

    KPU Mimika sebut 4 helikopter distribusikan logistik daerah pegunungan

    Timika (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menyebutkan pendistribusian logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk wilayah pegunungan di daerah itu menggunakan jalur udara dengan kekuatan empat helikopter.

    Ketua KPU Kabupaten Mimika Dete Abugau di Timika, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya menggandeng pihak ketiga yakni PT Bumi Cenderawasih Logistik guna mendistribusikan logistik pilkada pada 18 distrik di daerah ini.

    “Pada 23 November 2024 pukul 04.00 WIT, logistik pilkada untuk 15 tempat pemungutan suara(TPS) pada Distrik Jila dan Hoya akan diangkut dari gudang logistik di Gor Futsal SP 2 menuju Bandara Baru Timika, dan pukul 06.00 diberangkatkan,” katanya.

    Menurut Dete, pada 24 November 2024 pukul 04.00 WIT logistik pilkada untuk 9 TPS di Distrik Jila dan Alama didistribusikan dari gudang logistik menuju Bandara Baru Timika dan diberangkatkan ke Distik Jila dan Alama.

    “Kemudian pada 25 November 2024 logistik untuk 11 TPS mulai bergeser dari Gudang Logistik pada pukul 04.00 WIT menuju Bandara baru Timika, dan selanjutnya diberangkatkan menggunakan helikopter ke Distrik Alama dan Tembagapura,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pada 26 November 2024 distribusi logistrk untuk delapan TPS pada Distrik Alama dan Tembagapura, yang dimulai sejak pukul 04.00 WIT dari gudang logistik menuju Bandara Baru Timika dan selanjutnya menuju distrik.

    “Itu tadi untuk pendistribusian logistik pilkada yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dan tentunya dalam pengawalan ketat oleh aparat keamanan, baik Polri dan TNI,” katanya lagi.

    Dia menambahkan semuanya sudah siap dan akan mulai didistribusikan pada 23-26 November 2024, baik untuk wilayah pegunungan dan juga pesisir serta perkotaan.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI imbau semua pihak jaga ketenangan masa tenang pilkada

    KPU RI imbau semua pihak jaga ketenangan masa tenang pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau semua pihak untuk menjaga ketenangan masa tenang Pilkada 2024, yakni pada 24-26 November 2024.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat, juga mengimbau peserta Pilkada 2024 terkait pencopotan alat peraga kampanye (APK).

    “Nanti KPU akan koordinasi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan tim kampanye, berkaitan dengan hal itu,” kata Afifuddin.

    Sementara itu, terkait hari terakhir masa kampanye pada 23 November 2024, dia mengharapkan semua pihak untuk tetap mematuhi aturan.

    Pada kesempatan berbeda, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang pilkada.

    Menurut Bagja, patroli tersebut bertujuan untuk menjaga alur masa tenang agar masyarakat tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

    Ia menyebutkan patroli pengawasan masa tenang pilkada melibatkan panitia pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam) hingga aparat keamanan. Bawaslu juga mengajak tokoh masyarakat untuk berkeliling melakukan patroli.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    – Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    – Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    – Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cek kesiapan pilkada di Bogor, Wamendagri kunjungi gudang logistik KPU

    Cek kesiapan pilkada di Bogor, Wamendagri kunjungi gudang logistik KPU

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat (22/11). Kunjungan tersebut dilakukannya untuk mengecek kesiapan pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.(Fadzar Ilham Pangestu/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)