Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Intip, Jadwal Masa Tenang Pilkada 2024 dan Aturannya

    Intip, Jadwal Masa Tenang Pilkada 2024 dan Aturannya

    Liputan6.com, Bandung – Masyarakat Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan pemilihan umum untuk Pilkada 2024. Pelaksanaan Pilkada tersebut digelar secara serentak di seluruh wilayah pada Rabu, 27 November 2024.

    Diketahui dalam Pilkada serentak 2024 masyarakat akan memilih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, hingga Wali Kota dan Wakil Walikota. Sebelum pelaksanaan Pilkada juga biasanya terdapat masa tenang yang digelar dalam beberapa hari.

    Melansir dari jadwalnya, pelaksanaan masa tenang Pilkada Serentak 2024 dilakukan tiga hari sebelum pemilihan. Sehingga pelaksanaan tersebut dimulai dari Minggu, 24 November 2024 hingga Selasa, 26 November 2024.

    Sebagai informasi, pelaksanaan masa tenang merupakan salah satu tahapan wajib dalam pemilihan umum di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat (4).

    Ketika memasuki masa tenang peserta, tim sukses, hingga pelaksana Pemilu dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kampanye. Masa tenang tesebut juga penting agar pemilih dapat menentukan pilihannya secara objektif tanpa tekanan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga sempat mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk menjaga ketenangan dalam masa tenang Pilkada 2024. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berharap seluruh pihak dapat mematuhi aturan tersebut.

    Selain itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebutkan pihaknya juga akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang Pilkada. Tujuannya untuk menjaga alur masa tenang tersebut.

     

    Aksi BERANI Ratusan Warga PADAMKAN KEBAKARAN HUTAN Pinus di Banyumas

  • Masa Tenang Pilkada Jakarta, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada Jakarta, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada Jakarta, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hari Bebas Kendaraan Bermotor (
    HBKB
    ) atau
    car free day
    (
    CFD
    ) di Jakarta ditiadakan pada Minggu (24/11/2024) ini karena bertepatan dengan
    masa tenang
    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    “Dalam rangka masa tenang Kampanye Pilkada 2024, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu, 24 November 2024 ditiadakan,” demikian keterangan tertulis yang disampaikan melalui akun resmi Instagram Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Minggu (24/11/2024).
    Keputusan ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2024-2029.
     
    Selain itu, pelaksanaan HBKB juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016.
    Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan atau acara berskala nasional maupun internasional yang membutuhkan pengaturan lalu lintas dan pengamanan khusus.
    Biasanya, CFD di Jakarta digelar setiap Minggu di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin dari pukul 06.00 hingga 10.00 WIB.
    Masa tenang Pilkada
    2024 berlangsung selama tiga hari, mulai Minggu (24/11/2024) hingga Rabu (27/11/2024).
    Selama masa tenang, pasangan calon atau tim pemenangan dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apa pun.
    Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Rabu (27/11/2024), diikuti oleh proses rekapitulasi suara mulai hari yang sama hingga 16 Desember 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Tunggu Pembahasan RUU Pemilu Terkait Usul KPU Jadi Ad Hoc – Page 3

    DPR Tunggu Pembahasan RUU Pemilu Terkait Usul KPU Jadi Ad Hoc – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut bakal menunggu terlebih dahulu momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu terkait adanya usulan agar KPU diubah menjadi lembaga ad hoc.

    Dia pun menghargai adanya usulan tersebut dan berbagai aspirasi lainnya yang berkembang. Menurut dia, Komisi II DPR RI berencana untuk membuat Omnibus Law tentang Politik yang di dalamnya juga memuat RUU Pemilu.

    “Di dalamnya terdapat beberapa Undang-Undang (UU) yang sekarang dijadikan satu UU Politik, yaitu UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pilkada, UU terkait dengan Hukum Acara sengketa Pemilu dan beberapa ketentuan-ketentuan lain terkait dengan Pemilu,” kata Rifqi di Jakarta, Sabtu (23/11/2024) seperti dilansir Antara.

    Namun, dia mengatakan Komisi II DPR belum menjadwalkan pembahasan terhadap kedudukan KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat TPS, KPPS, dan pengawas.

    Pasalnya, menurut dia, sejauh ini Komisi II DPR RI masih akan fokus terhadap RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengatakan bahwa RUU itu masuk ke dalam daftar Program Leguslasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan Komisi II DPR RI.

    Walaupun begitu, RUU tentang Pilkada dan RUU tentang Pemilu juga masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

  • GMNI Dorong Pilkada Kabupaten Malang Berkualitas

    GMNI Dorong Pilkada Kabupaten Malang Berkualitas

    Malang (beritajatim.com) – Menggandeng KPU, GMNI Kabupaten Malang menggelar acara sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilkada Serentak 2024 di Graha Raudlatul Jannah, Malang, Sabtu (23/11/2024).

    Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bangkit Marhaendra, hadir sebagai pemateri utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memilih secara cerdas dan bijak. “Pilkada bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjadi langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Bangkit.

    Sementara itu, Mohamad Rohim, Komisaris DPK GMNI Fakultas Syariah Universitas Al-Qolam Malang, mengatakan bahwa, kegiatan tersebut juga diisi dengan adiskusi aktif mengenai isu-isu seputar pemilu.

    Mulai dari mekanisme pelaksanaan Pilkada hingga upaya mencegah praktik politik uang. Peserta juga mendapatkan penjelasan langsung mengenai tata cara pencoblosan dan pentingnya menjaga keabsahan suara. “GMNI Kabupaten Malang terus mendorong generasi muda untuk lebih peduli terhadap demokrasi,” tuturnya.

    Mohamad Rohim juga menekankan pentingnya sinergi antara pemilih dan penyelenggara pemilu. Ia juga mengajak peserta untuk aktif melawan hoaks dan informasi palsu yang sering muncul menjelang pemilu. “Kritikalitas dalam menyaring informasi adalah salah satu cara menjaga demokrasi tetap sehat,” tegasnya.

    Terpisah, Moch. Imam Royani selaku Komisaris DPK GMNI Fakultas Tarbiyah Universitas Al Qolam Malang menyampaikan, bahwa pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran generasi muda tentang peran mereka dalam menentukan masa depan bangsa. “Mahasiswa harus menjadi motor penggerak perubahan, terutama dalam menciptakan pemilu yang berkualitas,” ucapnya.

    Dengan semangat kebersamaan, GMNI Kabupaten Malang bersama KPU Kabupaten Malang terus berkomitmen mengedukasi masyarakat dan mendorong pemilih untuk berpartisipasi aktif demi terciptanya demokrasi yang lebih baik. (yog/kun)

  • Pilkada Purwakarta, Paslon `Yakin`klaim terus dapat dukungan

    Pilkada Purwakarta, Paslon `Yakin`klaim terus dapat dukungan

    Sumber foto: Tita Sopandi/elshinta.com.

    Pilkada Purwakarta, Paslon `Yakin`klaim terus dapat dukungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 23 November 2024 – 23:10 WIB

    Elshinta.com – Hari terakhir kampanye, yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purwakarta, pasangan calon nomor urut dua Yadi Rusmayadi dan Pipin Sopian, banjir dukungan. Paslon dengan sebutan Yakin ini optimis memenangkan kontestasi politik Pilkada Purwakarta, 2024.

    Calon Bupati Purwakarta nomor urut dua, Yadi Rusmayadi, mengatakan, pihaknya  berterima kasih kepada masyarakat Purwakarta, di mana selama hampir 2 bulan berkampanye banyak mendukung pasangan Yakin. Bahkan, dukungan terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.

    “Merupakan kebanggaan bagi kami selama kampanye sampai hari terakhir kampanye ini, dukungan terus mengalir,” kata Yadi, saat menggelar jumpa pers, Sabtu (23/11) malam. 

    Dukungan tersebut, menurut Yadi datang dari berbagai elemen. Seperti, guru ngaji, guru madrasah, musisi, seniman, sopir angkot, buruh, para ulama dan lainnya. 

    “Dukungan ini, menjadi motivasi bagi paslon Yakin untuk terus berjuang di Pilkada Purwakarta 2024. Bahkan, pasangan Yakin optimis akan memenangkan pemilihan kepala daerah ini,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandi. 

    Dengan mengalirnya dukungan ini, berdasarkan hasil survei internal, menunjukkan tren yang sangat positif. Ini yang menjadi landasan rasa optimisme tersebut.

    “Kami tidak mau takabur, Insha Allah jika Allah mentakdirkan kami sebagai putra daerah yakin akan memimpin Purwakarta selanjutnya,” ujar Yadi. 

    Selama masa kampanye, Yadi mengaku sudah banyak berinteraksi dengan seluruh lapisan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, sudah berkampanye di 500 titik.

    Sedangkan, wakilnya Pipin Sopian tak jauh beda. Sudah menyambangi masyarakat sekitar 400 titik.

    Hasil dari door to door ke masyarakat ini, paslon Yakin menggaris bawahi permasalahan di lapisan bawah masyarakat. 

    Yakni, mengenai mahalnya harga sembako, sulitnya mendapatkan pekerjaan, masih mahalnya biaya pendidikan, mengenai iuran BPJS kesehatan yang belum terbayarkan, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.

    “Dari hasil berinteraksi dengan masyarakat ini, maka 5 keluhan tadi akan menjadi landasan program prioritas kami ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang baru,” ujar Pipin Sopian.

    Bahkan, lanjut Pipin, pihaknya serius akan memprioritaskan masalah tenaga kerja,di mana warga asli Purwakarta sangat kesulitan mendapat pekerjaan. Padahal, Purwakarta adalah merupakan kota industri di Jawa Barat.

    Kalaupun bisa bekerja, biasanya masuk melalui praktik percaloan. Sehingga, warga yang ingin bekerja harus mengeluarkan uang.

    “Ini akan kita prioritaskan, kita akan merevisi regulasi yang ada mengenai ketenagakerjaan,” ujar Pipin.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purwakarta, Luthfi Bamala, mengajak masyarakat Purwakarta untuk tidak golput. Sehingga, pada 27 November 2024 mendatang, warga yang punya hak pilih untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya.

    Lutfi mengajak warga untuk datang ke TPS dan tentunya pilih pasangan putra daerah asli Purwakarta yakni Kang Yadi Rusmayadi dan Kang Pipin Sopian.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ulama, Kiai dan Habaib Datangi Polresta Malang Kota Minta APH Netral di Pilkada

    Ulama, Kiai dan Habaib Datangi Polresta Malang Kota Minta APH Netral di Pilkada

    Malang (beritajatim.com) – Sejumlah ulama, kiai, dan habaib meminta Aparat Penegak Hukum (APH) jaga netralitas selama Pilwali Kota Malang 2024. Rombongan para ulama ini mendatangi Polresta Malang Kota pada Kamis (23/11/2024) untuk berdialog soal isu netralitas.

    Isu netralitas makin kencang jelang pemungutan suara Pilkada Kota Malang. Sebelumnya, para mahasiswa mendatangi kantor Bawaslu Kota Malang dan KPU Kota Malang mengangkat isu serupa dengan meminta APH dan ASN netral selama hajatan Pilkada.

    “Kami sebagai ulama mengingatkan supaya penegak hukum ini melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Ini adalah tugas para ulama agar Pilkada berjalan dengan jujur dan adil sebab kondisi Kota Malang sekarang sudah sangat kondusif. Jangan sampai diciderai oleh penegak-penegak hukum yang mungkin tidak bersikap netral,” ujar perwakilan ulama, KH Nursalim Ali Mafha.

    Nursalim menyebut pentingnya menjaga netralitas demi kondusifitas Kota Malang selama kontestasi Pilwali Kota Malang maupun pasca pelaksanaan. Kepada para penyelenggara Pemilu dia juga mengingatkan agar tetap menjaga integritas.

    “Kami mengimbau dan mengingatkan jangan sampai petugas yang diberi amanah oleh negara tidak bersikap netral, untuk sama-sama menjaga kondusifitas yang ada di Kota Malang,” ujar Nursalim.

    Ada empat seruan ulama terhadap Polresta Malang Kota, yakni, pertama, dalam Pilkada Kota Malang tahun 2024 Polresta Malang Kota dan Kapolresta Malang Kota harus netral, nampak netral dan benar-benar netral.

    Kedua, Kapolresta Malang Kota agar menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk bersikap netral, nampak netral dan benar-benar netral.

    Ketiga, Polresta Malang Kota agar tidak melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilu di Kota Malang. Keempat, Polresta Malang Kota agar tidak melakukan upaya intervensi terhadap birokrasi untuk kepentingan Pilkada Kota Malang.

    “Kami mendorong APH supaya bertindak netral sekaligus berdoa supaya Pilkada berjalan jujur dan adil sehingga siapapun yang terpilih nanti adalah yang terbaik dan bisa memimpin Kota Malang ini. Kami tidak mewakili ulama dan kiai di Malang, tetapi kami bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kelangsungan demokrasi,” ujar Ustaz Yahya Hadi Susilo.

    Sementara Kasat Intel Polresta Malang Kota, Kompol Ferry Darmawan menegaskan bahwa mereka menjaga netralitas selama Pilwali Kota Malang. Dia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian para ulama, kiai, dan habaib terhadap situasi demokrasi di Kota Malang.

    “Kami menyambut baik kedatangan para ulama karena kami tidak akan mampu menciptakan situasi kondusif tanpa bantuan mereka. Sesuai tekad Polri, kami tetap mengedepankan netralitas,” ujar Ferry. (luc/kun)

  • Ini 5 Pesan Penting untuk 1.981 Pengawas di Kabupaten Mojokerto 

    Ini 5 Pesan Penting untuk 1.981 Pengawas di Kabupaten Mojokerto 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 1.981 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hingga Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) mengikuti ‘Apel Siaga Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto’. Apel digelar di Stadion Gajah Mada Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

    “Mari kita bersama-sama menegaskan komitmen kita untuk melaksanakan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab bersama, dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai di Kabupaten Mojokerto,” ungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, Sabtu (23/11/2024).

    Dody mengapresiasi para PTPS, PKD hingga Panwascam karena mereka merupakan ujung tombak atau pondasi kokoh bagi keberhasilan Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Tanpa dukungan para PTPS, PKD hingga Panwascam, Bawaslu yang ada di tingkat kabupaten tidak akan dapat berdiri kokoh.

    “Saya kembali mengingatkan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab yang sama beratnya dalam menjamin pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan sesuai asas, yakni luber jurdil. Kami berharap semua pengawas agar siap mengawasi tahapan kampanye, masa tenang, dan hari H Pilkada Serentak 2024,” katanya.

    Dody juga memberikan beberapa pesan penting kepada para pengawas. Pertama, mengoptimalkan pencegahan dengan mengidentifikasi masalah dan isu-isu krusial. Kedua, mempetakan potensi kerawanan pada tahapan masa tenang serta pemungutan dan penghitungan suara. Ketiga, menjalin koordinasi dengan seluruh stakeholder.

    “Keempat, melakukan pengawasan melekat dan catat hasil pengawasan dalam form A atau Siwaslih. Terakhir, memastikan seluruh jajaran pengawas melakukan langkah serupa. Jadikan apel pada sore hari ini sebagai semangat kebersamaan kita dalam bekerja. Jangan berhenti melakukan konsolidasi internal dan eksternal, terus asah pengetahuan, keterampilan, dan keberanian kita,” ujarnya.

    Dody mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah kunci penyelenggaraan Pilkada yang terpercaya. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Polres Mojokerto Raya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mojokerto, serta seluruh stakeholder terkait.

    “Terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Sinergi ini adalah modal utama untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, berkualitas, dan berintegritas,” pungkasnya dihadapan perwakilan Bawaslu Provinsi Jatim, Pjs Bupati Mojokerto, Sekdakab, Kapolres, perwakilan Dandim, dan jajaran kepala OPD. [tin/kun]

  • Dukung Paslon Pilkada Pamekasan, Tim KHARISMA Laporan Ketua PPS Bandaran

    Dukung Paslon Pilkada Pamekasan, Tim KHARISMA Laporan Ketua PPS Bandaran

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tim Pemenangan Pasangan KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) melaporkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, karena disinyalir tidak netral sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Laporan tertulis tersebut disampaikan Tim Pemenangan Pasangan KHARISMA ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Jl Brawijaya 34 Pamekasan, Sabtu (23/11/2024). Sekaligus tembusan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tlanakan.

    “Hari ini kami Tim Pemenangan KHARISMA, menyampaikan laporan tertulis terkait dugaan ketidaknetralan anggota PPS di kecamatan Tlanakan, tepatnya PPS Desa Bandaran, Tlanakan, Pamekasan,” kata salah satu KHARISMA Lawyer Team, Wahyudi.

    Laporan tersebut disampaikan seiring dengan adanya konten di salah satu jejaring media sosial (medsos), di mana Ketua PPS Desa Bandaran, Tlanakan, diduga menjadi bagian dari salah satu pasangan calon (paslon) untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    “Tidak hanya sekedar mengajak, yang bersangkutan juga ikut serta menjadi ‘tim sukses’ dengan menginstruksikan warga untuk berkumpul dengan membawa foto copy KK atau KTP (Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk),” ungkapnya.

    Bahkan kondisi tersebut juga dinilai melanggar ketentuan Pasal 43 Ayat 4 Huruf b Jo Ayat 2 Huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

    “Berdasar telaah, kami menilai hal ini sudah memenuhi kualifikasi untuk diberhentikan sebagai Ketua PPS Desa Bandaran, Tlanakan, khususnya untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Pamekasan,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta secara tegas agar KPU Pamekasan, melakukan tindakan tegas atas pelanggaran yang mencederai asas demokrasi. “Maka dari itu, kami atas nama Tim Pemenangan KHARISMA, meminta kepada KPU Pamekasan, agar sefera memberhentikan ketua PPS Desa Bandaran, Tlanakan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Logistik Pilkada 2024 Mulai Didistribusikan, KPU Bondowoso Prioritaskan Wilayah Terjauh

    Logistik Pilkada 2024 Mulai Didistribusikan, KPU Bondowoso Prioritaskan Wilayah Terjauh

    Bondowoso (beritajatim.com) – Logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso mulai didistribusikan pada Sabtu (23/11/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyalurkan logistik ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan prioritas wilayah terjauh.

    Pendistribusian logistik ke PPK akan berlangsung selama tiga hari. Dimulai Sabtu (23/11/2024) dan terakhir pada Senin (25/11/2024). Untuk hari pertama, KPU mengirim logistik ke Kecamatan Sempol/Ijen, Sumberwringin, Sukosari, Tlogosari, Pujer, Cermee, Botolinggo, Prajekan, Klabang dan Tapen.

    Besoknya pada Minggu (24/11/2024), giliran Kecamatan Maesan, Tamanan, Grujugan, Jambesari Darusholah, Wringin, Binakal, Pakem, Taman Krocok, Tegalampel dan Curahdami yang didroping. Kemudian terakhir pada Senin (25/11/2024), KPU akan mendistribusikan logistik ke Kecamatan Tenggarang, Wonosari dan Bondowoso.

    Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Sudaedi memastikan armada truk sudah layak jalan dan aman meski terjadi hujan di tengah perjalanan. “Karena truk ditutup double terpal. Kemudian kotak dan bilik suara juga dibungkus plastik. Surat suara ada di dalam kotak suara,” tutur Sudaedi.

    Distribusi logistik ini berjenjang dari KPU, PPK, PPS hingga ke KPPS atau di masing-masing TPS. “Berdasarkan aturan, distribusi ke TPS dilaksanakan H-1 pencoblosan,” ungkapnya. (awi/kun)

  • Pesan Said ke Kader dan Cakada PDIP: Galang Suara Sehebat-hebatnya

    Pesan Said ke Kader dan Cakada PDIP: Galang Suara Sehebat-hebatnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah meminta seluruh kader dan calon kepala daerah (cakada) untuk bekerja lebih keras. Dengan sisa yang tinggal empat hari lagi, dia mengajak seluruh kader dan cakada untuk menggalang suara rakyat.

    “Mengajak seluruh kader dan cakada dan cawakada yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk bekerja menggalang suara rakyat dengan sehebat hebatnya,” ujar Said dalam keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Sabtu (23/11/2024).

    Dia juga mengingatkan agar para kader maupun cakada tidak melakukan Tindakan kontraproduktif. Seperti menuding atau menuduh pihak-pihak tertentu atas beberapa koreksi jika ada kekurangan dalam pelaksanaan tahapan pilkada di Jatim.

    “Kembangkan sikap tabayun sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama di Jawa Timur,” kata dia.

    Selain itu, dia juga meminta para pasangan calon (paslon) kepala daerah (kada) diusung PDIP untuk memperkuat soliditas dengan membangun komunikasi dengan internal, seluruh 3 pilar partai, maupun dengan para pimpinan partai yang bekerja sama dengan PDIP.

    “Maupun keluar dengan jajaran Pimpinan KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI di daerah masing-masing dalam menghadapi berbagai dinamika politik,” kata dia.

    Lebih jauh, Said mengingatkan seluruh kader dan paslon kada PDIP untuk mengedepankan serta memberikan penghormatan pada peraturan perundang-undangan dalam menghadapi situasi politik ke depan.

    “Seperti keteladanan yang dicontohkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang senantiasa patuh dan menjunjung tinggi hukum,” kata Said. [beq]