Kementrian Lembaga: KPU

  • Masa Tenang Pilkada Jakarta, Alat Peraga Kampanye di Ruas Jalan Jakarta Utara Ditertibkan

    Masa Tenang Pilkada Jakarta, Alat Peraga Kampanye di Ruas Jalan Jakarta Utara Ditertibkan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN – Memasuki masa tenang kampanye Pilkada Jakarta 2024, petugas menertibkan alat peraga kampanye (APK) dari sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara.

    Penertiban ini dilakukan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Jakarta Utara, TNI-Polri, hingga organisasi masyarakat yang juga dipantau oleh petugas KPU dan Bawaslu Jakarta Utara.

    Penertiban dilakukan di enam kecamatan di Jakarta Utara, mulai Sabtu (23/11/2024) hingga Minggu (24/11/2024) dinihari.

    Di Kecamatan Pademangan, penertiban APK dilakukan di sejumlah ruas jalan raya, termasuk jalan protokol.

    Beberapa titik yang disasar petugas antara lain ruas Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Mulia, hingga Jalan R. E. Martadinata.

    Di tiga lokasi itu, terdapat banyak APK pasangan calon Pilkada Jakarta yang meliputi spanduk, poster, hingga umbul-umbul.

    Camat Pademangan Didit Mulyadi mengatakan, penertiban APK ini menindaklanjuti arahan dari KPU dan Bawaslu terkait masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

    “Memasuki masa tenang, kami menertibkan alat peraga kampanye dari sejumlah titik di Kecamatan Pademangan, karena masa tenang ini mulai tanggal 24 sampai 26 November 2024, sebelum nantinya hari pencoblosan pada 27 November 2024,” ucap Didit.

    Didit menjelaskan, penertiban APK ini tak hanya menyasar ruas jalan raya.

    Ia juga sudah memerintahkan para lurah di Kecamatan Pademangan untuk menertibkan alias mencopot APK dari jalan-jalan permukiman hingga gang-gang rumah warga.

    “Para lurah juga sudah diarahkan untuk melakukan penertiban, berkoordinasi juga dengan para pengurus RW di Pademangan,” kata Didit.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Masa Tenang, Emil Ikut Turun Copoti Baliho di Jalanan

    Masa Tenang, Emil Ikut Turun Copoti Baliho di Jalanan

    Surabaya (beritajatim.com) – Cawagub Jatim Nomor Urut 2, Emil Elestianto Dardak turun langsung ikut merapikan baliho kampanye di masa tenang, Minggu (24/11/2024) dinihari.

    Emil mengunjungi sejumlah titik di mana terdapat baliho Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak terpasang di pinggir jalan. Di antaranya di Jalan Jemursari dan Jalan Margorejo.

    Emil mencopot langsung salah satu baliho yang terpasang di pinggir jalan. Dengan alat seadanya, Emil melepas baliho dari bagan kayu.

    Emil sengaja ikut turun mencopot baliho di jalanan untuk turut membantu tim Bawaslu, KPU beserta pihak terkait merapikan alat peraga kampanye. Emil mengatakan, TPP Khofifah-Emil juga sudah menurunkan tim guna merapikan baliho.

    “Ini amanah dari kita bersama, amanah tim untuk kita jalankan bersama. Kita ingin memberikan bentuk dukungan kepada segenap petugas untuk menegakkan masa tenang,” kata Emil.

    “Masa tenang ini artinya benar-benar bersih dari segala atribut yang melekat di jalanan dan untuk itu kami memberikan dukungan dengan turut menurunkan sesuai dengan kemampuan kita,” tambahnya.

    Emil mengatakan Tim dan Relawan Khofifah-Emil juga ikut turun guna merapikan baliho di masa tenang.

    “Untuk memberi dukungan itu, kami membantu menurunkan baliho sesuai dengan kemampuan kita. Tim Khofifah-Emil secara serentak juga melakukan langkah-langkah untuk membantu petugas merapikan alat peraga kampanye. Tentu hanya milik Khofifah-Emil ya, dan yang dipasang oleh relawan kita bantu turunkan. Tentu petugas yang terjun jumlahnya banyak dan mereka bekerja keras luar biasa malam ini,” jelasnya.

    “Untuk menurunkan atribut ini butuh tenaga. Kita harus berterima kasih kepada semua petugas yang bekerja keras dan malam ini mereka akan lembur untuk merapikan baliho agar masa tenang berjalan dengan baik,” lanjutnya.

    Mantan Bupati Trenggalek ini berharap masa tenang bisa digunakan warga untuk berpikir jernih dalam menentukan pilihan kepala daerah.

    “Mudah-mudahan tiga hari masa tenang ini benar-benar menjadi masa yang memungkinkan masyarakat untuk berpikir dengan tenang dan mengambil keputusan yang terbaik di 27 November nanti,” ungkapnya.

    “Jangan sungkan untuk melaporkan ketika dalam masa tenang terdapat pelanggaran aturan masa tenang. Tidak boleh ada lagi kampanye, gunakan masa tenang ini untuk berpikir dengan jernih dan tenang. Mudah-mudahan nanti tanggal 27 jangan golput dan gunakan pilihan sesuai pertimbangan terbaik bagi masing-masing pemilih,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Masa Tenang, KPU Kota Blitar Nonaktifkan Posko Pemenangan Paslon

    Masa Tenang, KPU Kota Blitar Nonaktifkan Posko Pemenangan Paslon

    Blitar (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Blitar melarang adanya aktivitas di Posko Pemenangan pasangan calon (paslon) selama masa tenang Pilkada 2024. Selama masa tenang yakni 24-26 November 2024, Posko Pemenangan pasangan calon (paslon) diminta dinonaktifkan.

    Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya menyebut bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi dengan Bawaslu, admin kampanye dan petugas penghubung (LO) paslon, TNI/Polri, Satpol PP dan Kominfo. Bahwa dalam rapat tersebut disepakati selama masa tenang ini Posko Pemenangan Paslon harus dinonaktifkan.

    “Secara prinsip kami sudah mengimbau dan menetapkan, sesuai PKPU No 13 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No 1373 berkaitan dengan kampanye selama masa tenang,” ungkap Rangga Bisma, Minggu(24/11/2024).

    Selama masa tenang ini pun, KPU Kota Blitar juga melarang kedua Paslon melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun seperti rapat terbatas, pertemuan terbatas, rapat umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), pembagian bahan kampanye, iklan kampanye dan kampanye melalui media sosial.

    “Kami juga rapatkan mengenai beberapa hal, seperti posko pemenangan juga harus non aktif. Karena itu juga merupakan bagian dari kampanye, termasuk melarang pemasangan Alat Peraga Kampanye di kantor parpol,” jelasnya.

    Satu satunya kegiatan terkait paslon atau parpol yang diperbolehkan digelar di masa tenang ini adalah bimbingan teknis untuk saksi. Itu pun kegiatannya harus dilakukan secara tertutup di kantor partai politik.

    “Itupun hanya diperbolehkan secara tertutup, di kantor parpol pengusul tingkat kota. Hanya kegiatan ini yang boleh,” terangnya.

    Kemudian yang tidak diperbolehkan juga, memasang APK di rumah warga. Intinya seluruh aktivitas yang mengarah kepada kampanye, tidak diperbolehkan tandasnya.

    Ditambahkan Rangga terkait pendistribusian logistik Pilkada serentak 2024 di Kota Blitar, pada, Sabtu 23 November 2024, telah dilakukan dengan pemberangkatan dari Gudang KPU, Jalan Bali, Kota Blitar pukul 08.00 WIB.

    “Untuk distribusi logistik berupa bilik suara sebanyak 852 buah, serta logistik luar kotak suara sebanyak 213 bungkus plastik untuk 21 PPS telah selesai dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB,” pungkasnya. [owi/suf]

  • 1
                    
                        Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben
                        Nasional

    1 Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben Nasional

    Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menyebut bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati Soekarnoputri
    adalah politikus yang sangat objektif dan demokratis.
    Hal itu dikatakan JK berkaca pada pengalamannya saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 dan 2014.
    JK mengatakan, pada
    Pilpres 2004
    ,
    Megawati
    sebagai Presiden mempersilakannya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) mengundurkan diri dan ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden (capres).
    Padahal, Megawati saat itu juga maju sebagai calon presiden (capres) inkumben berpasangan dengan Hasyim Muzadi.
    “Beliau bilang, silahkan. Tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
    “Jadi, walaupun saya lawan tetap punya hubungan. Itu saya hargai betul sebagai sangat demokratis beliau. Kita bukan memuji tetapi kenyataannya. Kita hargai itu,” ujarnya melanjutkan.
    Tak berhenti sampai di situ, JK menyebut bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden untuk mengerahkan aparat guna memenangkan Pilpres 2004.
    “Tidak memakai aparat, sama sekali tidak pakai aparat. Walaupun beliau bisa memakai aparat karena dia inkumben tetapi dia tidak pakai aparat. Jadi, kita hormati beliau walaupun kalah tapi kalah dengan kesatria,” katanya.

    Kemudian, pada Pilpres 2024, JK menyebut bahwa Megawati selaku Ketua Umum PDI-P yang menentukan dirinya sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
    Menurut JK, dia tidak pernah meminta agar bisa maju sebagai cawapres. Tetapi, Megawati saat itu memintanya bertanggung jawab karena yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta adalah dirinya.
    “Saya tidak pernah ketemu Ibu Mega. Hanya terakhir dia undang bahwa karena Pak Jokowi kan saya yang bawa dari solo ke Jakarta, dari menjadi wali kota menjadi Gubernur DKI, saya yang ngatur kan, Pak Jokowi terima beres saja kita yang selesaikan,” ujarnya.
    “Setelah mau pencalonan, Ibu Mega tiba-tiba minta saya untuk jadi cawapres karena (dibilang) ‘Pak JK yang tanggung jawab ini, Pak JK yang paling senior punya pengalaman. Pak Jokowi kan belum ada pengalaman jadi harus bapak dampingi karena bapak yang bawa’. Jadi, ya karena itu saya terima tanpa negosiasi tanpa apa langsung saja,” katanya lagi.
    Atas dasar itulah, JK menyebut bahwa Megawati adalah politikus yang sangat demokratis sekaligus objektif.
    “Jadi, saya akui Ibu Mega itu politisi yang paling objektif dan demokratis,” ujarnya.
    Meskipun, saat itu, JK sempat berpandangan bahwa Jokowi belum cocok untuk diusung maju sebagai calon presiden (capres) karena baru dua tahun memimpin Kota Jakarta.
    Sebagaimana diketahui, Pilpres 2004 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pertama yang diselenggarakan secara langsung atau rakyat yang memilih.
    Saat itu, ada lima pasangan calon (paslon), yakni Wiranto-Salahuddin Wahid; Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudo Husodo;
    SBY-JK
    ; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Pilpres langsung pertama itu berlangsung dua putaran. Hasilnya, pasangan SBY-JK mampu mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi.
    Dari hasil penghitungan suara, Megawati-Hasyim Muzani mendapatkan 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Lalu, SBY-JK memeroleh 69.266.350 suara atau 60,62 persen.
    Sementara itu, pada
    Pilpres 2014
    , pasangan
    Jokowi-JK
    berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
    Berdasarkan penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi-JK mendapatkan 70.997.85 suara atau 53,15 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Lucu di Pertunjukan Seni, Ajak Warga Coblos di Pilkada Probolinggo
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        24 November 2024

    Momen Lucu di Pertunjukan Seni, Ajak Warga Coblos di Pilkada Probolinggo Surabaya 24 November 2024

    Momen Lucu di Pertunjukan Seni, Ajak Warga Coblos di Pilkada Probolinggo
    Tim Redaksi
    PROBOLINGGO, KOMPAS.com
    – Acara pertunjukan
    kesenian
    yang digelar di alun-alun Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (24/11/2024) menyuguhkan momen lucu.
    Namun demikian, pertunjukan lucu itu mampu menyisipkan pesan untuk mengajak warga menggunakan hak pilihnya pada Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
    Dalam acara tersebut,
    Toyib
    (43), seorang warga setempat, memberikan jawaban konyol saat menjawab kuis yang dipandu oleh MC.
    Ketika ditanya tentang kepanjangan TPS, Toyib menjawab, “tempat pengemutan suara.” Jawaban tersebut mengundang tawa dari ratusan penonton yang hadir.
    MC kemudian mengoreksi jawaban Toyib dengan menyebutkan, kepanjangan TPS sebenarnya adalah tempat pemungutan suara.
    Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Aliwafa, juga tak bisa menahan tawa mendengar jawaban tersebut.
    Menurut dia, yang terpenting adalah partisipasi warga dalam menggunakan hak pilih mereka pada Rabu, 27 November 2024.
    Aliwafa menargetkan agar tingkat
    partisipasi masyarakat
    dalam Pilkada ini dapat melebihi angka 87 persen yang tercapai pada pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo.
    “Kami menargetkan minimal tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 ini di atas 73 persen yang dicapai pada Pilkada 2018 lalu,” ungkap dia.
    Dia juga mengimbau agar warga Kabupaten Probolinggo tidak melewatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka, mengingat Pilkada tahun ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 60 miliar.
    “Pilkada tahun ini merupakan sebuah pesta demokrasi. Kami sangat berharap warga menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin Kabupaten Probolinggo dan Jawa Timur untuk lima tahun ke depan,” tutup Aliwafa.
    Diketahui, Pilbup Probolinggo diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 01 Zulmi Nur Hasani-Abd Rasit dan pasangan nomor urut 02 M. Haris-Fahmi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantor Camat Woja Ludes Terbakar, Logistik Pilkada Dipastikan Aman, Penyebab Belum Diketahui
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 November 2024

    Kantor Camat Woja Ludes Terbakar, Logistik Pilkada Dipastikan Aman, Penyebab Belum Diketahui Regional 24 November 2024

    Kantor Camat Woja Ludes Terbakar, Logistik Pilkada Dipastikan Aman, Penyebab Belum Diketahui
    Tim Redaksi
    DOMPU, KOMPAS.com
    – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Dompu,
    Nusa Tenggara Barat
    (NTB), akan menyelidiki penyebab kebakaran hebat yang menghanguskan bangunan kantor Camat Woja pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 09.30 Wita.
    Kapolres Dompu, AKBP Zulkarnain, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
    “Nanti kita akan selidiki untuk penyebab kebakaran ini,” ujarnya saat meninjau lokasi kebakaran.
    Dalam upaya pemadaman,
    Polres Dompu
    menurunkan dua unit mobil
    water cannon
    dari Satuan Brimob dan Polres Dompu.
    Setelah proses pemadaman selesai, Tim Inafis akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di seluruh ruang bangunan yang terbakar.
    “Kalau perlu kita datangkan dari laboratorium forensik Bali, karena untuk penyebabnya kita belum tahu,” tambah Zulkarnain.


    Kebakaran ini menyebabkan bangunan dan dokumen penting milik kantor camat ludes dilahap api.
    Namun, logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak terdampak, karena proses pendistribusian logistik dari KPU ke kantor Camat Woja belum dilakukan.
    “Dokumen Pilkada tidak ada yang terbakar karena belum didistribusikan,” jelas Zulkarnain.
    Camat Woja, Edison HD, juga mengonfirmasi kejadian tersebut.
    “Kejadiannya tadi pagi, terkait dengan apa penyebabnya nanti kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” katanya melalui sambungan telepon, Minggu
    Sementara itu, dari pantauan
    Kompas.com
    di lokasi kejadian menunjukkan bahwa empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.
    Kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan, sehingga menyebabkan atap dan isi ruang ludes terbakar.
    Upaya pemadaman baru berhasil dilakukan sekitar pukul 10.20 Wita, dan petugas masih melanjutkan proses pendinginan.
    Kapolres Zulkarnain meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban wilayah menjelang pemilihan serentak pada Rabu (27/11/2024) mendatang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Tenang Pilkada, Tak Ada APK Terpasang di Sejumlah Kawasan Jaksel

    Masa Tenang Pilkada, Tak Ada APK Terpasang di Sejumlah Kawasan Jaksel

    Jakarta

    Pilkada Jakarta memasuki tahap masa tenang mulai hari ini. Sejumlah alat peraga kampanye (APK) di Kawasan Jakarta Selatan (Jaksel) sudah dicopot.

    Pantauan detikcom, Minggu (24/11/2024) pukul 10.00 WIB di Jalan Tb Simatupang, tampak tak ada APK terpasang lagi. Kemudian juga di Jalan Mampang Prapatan, Kemang, Antasari bersih dari APK.

    Tampak kondisi lalu lintas pagi ini lancar. Tak nampak satu pun APK yang terpasang.

    Diketahui, sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang ada di JPO hingga pembatas jalan dicopot sejak kemarin. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi memastikan Jakarta bersih dari APK saat masa tenang.

    Teguh bersama jajaran Forkopimda, Bawaslu dan KPU serta perwakilan tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur meninjau proses penurunan APK di sekitar Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Minggu (24/11).

    “Kita langsung bergerak melakukan penertiban dan melaksanakan pembersihan APK yang terpasang di bagian pagar pembatas jalan, serta yang terpasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Hal ini diwujudkan demi menjaga ketertiban pada masa tenang Pilkada 2024,” kata teguh dalam keterangan tertulis, Minggu (24/11).

    Teguh mengimbau masyarakat untuk aktif menggunakan hak suaranya. Teguh mengatakan semuanya demi kemajuan Jakarta.

    “Saya meminta kepada masyarakat Jakarta untuk tidak pasif dan ikut terlibat dalam menggunakan hak suaranya demi kemajuan Kota Jakarta. Mari kita sukseskan Pilkada di Jakarta bersama-sama, jaga sinergi ini untuk Jakarta yang lebih baik,” pungkas Pj Gubernur Teguh.

    Pelaksanaan masa tenang kampanye Pilkada 2024 telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

    Menurut aturannya, masa tenang kampanye berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk Pilkada 2024, maka periode masa tenang kampanye berlangsung dari Minggu, 24 November 2024 dan berakhir pada Selasa, 26 November 2024.

    (dek/dek)

  • Polres Banjar Bersama Instansi Terkait Tertibkan APK pada Masa Tenang Pilkada Serentak 2024

    Polres Banjar Bersama Instansi Terkait Tertibkan APK pada Masa Tenang Pilkada Serentak 2024

    JABAR EKSPRES – Menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Polres Banjar bersama TNI dan instansi terkait melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tenang mulai tanggal 24 November 2024.

    Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar untuk menciptakan suasana yang kondusif, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Kapolres Banjar, AKBP Danny Yulianto, S.I.K., M.H., melalui Kasubsi PIDM Si Humas Polres Banjar, Bripka Didik Rahmat, S.E., menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa masa tenang bebas dari segala bentuk kampanye, baik fisik maupun digital.

    BACA JUGA: Bawaslu Kota Cimahi Tegaskan Aturan Kampanye di Media Massa untuk Pilkada 2024

    “Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan tidak ada APK yang tersisa, baik di jalan, tempat umum, maupun area lainnya. Ini demi menjaga netralitas dan memberi kesempatan masyarakat berpikir jernih sebelum menentukan pilihan,” ungkapnya, Minggu 24 November 2024.

    Kegiatan penertiban ini melibatkan berbagai instansi, termasuk KPU, Bawaslu, Polres Banjar, Kodim 0613/Ciamis, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar.

    Petugas melakukan penyisiran di sejumlah titik strategis, seperti ruas jalan utama, fasilitas umum, dan area perkampungan. Penertiban berlangsung lancar dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi.

    BACA JUGA: Bawaslu Cimahi Tegaskan Larangan Kampanye di Masa Tenang Pilkada 2024

    Masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dengan melaporkan jika menemukan adanya APK yang belum ditertibkan.

    “Kami berharap partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana damai dan tertib menjelang hari pemilihan,” tambah Bripka Didik.

    Kegiatan penertiban APK pada masa tenang Pilkada Serentak 2024 ini merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa pemilih dapat menentukan pilihan mereka dengan bijak.

    BACA JUGA: PKR Soroti Kerawanan Money Politic Memasuki Masa Tenang!

    Melalui kerjasama yang solid antara Polres Banjar, TNI, dan instansi terkait, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

  • Bawaslu Kota Cimahi Tegaskan Aturan Kampanye di Media Massa untuk Pilkada 2024

    Bawaslu Kota Cimahi Tegaskan Aturan Kampanye di Media Massa untuk Pilkada 2024

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi 2024 agar mematuhi aturan terkait penggunaan media massa cetak dan elektronik.

    Kampanye melalui iklan di media tersebut hanya diperbolehkan berlangsung pada 10-23 November 2024.

    Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, menegaskan bahwa seluruh aktivitas kampanye di media massa dilarang dilakukan selama masa tenang.

    BACA JUGA: Bawaslu Cimahi Tegaskan Larangan Kampanye di Masa Tenang Pilkada 2024

    “Materi iklan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, mencakup informasi tentang pasangan calon, nomor urut, visi, misi, program, dan tanda gambar partai politik,” jelas Fathir dalam keterangan tertulisnya.

    Fathir juga menyebutkan bahwa iklan kampanye wajib mematuhi etika periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurutnya, penayangan iklan hanya boleh dilakukan selama 14 hari sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan media terkait.

    BACA JUGA: GRATIS! Input KTP Sekarang dan Dapatkan Saldo DANA Rp400 Ribu Resmi dari Pemerintah Jika Terima Notifikasi Ini

    Untuk media cetak, penayangan iklan dibatasi maksimal satu halaman per hari untuk setiap media. Sementara itu, untuk televisi dan radio, terdapat aturan lebih spesifik.

    “Televisi maksimal 10 spot per hari dengan durasi 30 detik per spot, sedangkan untuk radio maksimal 10 spot per hari dengan durasi 60 detik per spot,” beber Fathir.

    Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan kampanye demi mencegah pelanggaran dan sengketa pemilu.

    BACA JUGA: PKR Soroti Kerawanan Money Politic Memasuki Masa Tenang!

    Selain itu, partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye diwajibkan menyampaikan materi iklan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari sebelum masa penayangan dan menerima tanda terima dari KPU sebagai bukti.

    “Dengan mematuhi imbauan ini, diharapkan proses kampanye dapat berjalan kondusif, adil, dan sesuai aturan demi kesuksesan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi tahun 2024,” pungkasnya. (Mong)

  • Masa Tenang Kampanye, KPU Sumbar Larang Pengumuman Hasil Survei Tentang Paslon Kepala Daerah

    Masa Tenang Kampanye, KPU Sumbar Larang Pengumuman Hasil Survei Tentang Paslon Kepala Daerah

    Bisnis.com, PADANG – Terhitung tanggal 24-26 November 2024 mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa masa tenang dan semua aktivitas kampanye pasangan calon (paslon) kepala daerah diingatkan untuk dihentikan. 

    Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumatra Barat Ory Sativa Syakban mengatakan adanya masa tenang ini turut memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pilihan sebelum menentukan pilihannya pada 27 November 2024 mendatang.

    “Jadi namanya masa tenang, ya harus tenang, tidak ada kegiatan kampanye apapun. Termasuk teruntuk lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat mengenai pilkada masa tenang,” katanya, Minggu (24/11/2024).

    Dia menyebutkan bila ada pengumuman hasil lembaga survei terkait Pilkada Serentak 2024 itu, sama halnya melakukan kampanye. Untuk itu selama masa tenang tidak diperbolehkan pengumuman hasil survei.

    “Biarkan masyarakat menentukan pilihannya di masa tenang ini,” tegasnya.

    Ory menyampaikan bicara soal lembaga survei, tidak semua lembaga survei yang dianggap layak melakukan survei terkait Pilkada ini. 

    Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya berbadan hukum, bersifat independen mempunyai sumber dana yang jelas dan sudah mendaftar paling lambat 30 hari kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar, sebelum melakukan aktifitas survei atau jajak pendapat.

    “Jadi harus terdaftar dulu lembaga surveinya ke KPU. Kenapa demikian, supaya informasi hasil survei yang disampaikan ke masyarakat bisa dipercaya,” sebut dia.

    Ory mengatakan hingga saat ini, lembaga survei yang sudah mendaftar dan mendapatkan sertifikat terdaftar di KPU Sumbar adalah Liberte Institute dan Voxpol Research and Consulting.

    Untuk itu kepada masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan teliti ketika mendapatkan informasi soal hasil survei terkait Pilkada yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Hal yang perlu diperhatikan yakni soal terdaftar atau tidaknya lembaga survei nya di KPU.