Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Intip, Daftar Profil Paslon Pilgub Jambi 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Intip, Daftar Profil Paslon Pilgub Jambi 2024 dan Riwayat Pendidikannya

    Liputan6.com, Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah menetapkan sejumlah nama yang maju dalam Pilkada 2024. Diketahui dalam gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 terdapat dua pasangan calon (paslon) yang berpartisipasi.

    Pasangan calon Pilgub Jambi tersebut di antaranya adalah Romi-Sudirman dan Al Haris-Abdullah Sani. Adapun pihak KPU Jambi telah menetapkan nomor urut bagi kedua pasangan tersebut pada Senin (23/9/2024) lalu.

    Melalui pemilihan nomor urut tersebut, paslon Romi Hariyanto dan Sudirman mendapatkan nomor urut pertama. Sementara, pasangan calon Al Haris dan Abdullah Sani mendapatkan nomor urut kedua.

    “Dalam pemilihan nomor urut tadi kita semua sudah sama-sama melihatnya dan secara terbuka, dan masing-masing kandidat sudah mengambilnya dan sudah tercantum nomor urutnya,” kata Komisioner KPU Jambi, Fahrul Rozi.

    Selain penentuan nomor urut kedua pasangan calon yaitu Romi-Sudirman memiliki yel-yel jargon “Merakyat”. Sedangkan paslon Al Haris-Abdullah Sani memiliki jargon “Jambi Mantap jilid II”.

    Sementara itu melansir dari situs resmi KPU kedua paslon juga didukung oleh sejumlah partai politik. Pasangan Romi-Sudirman diusung oleh empat partai politik yaitu PSI, Partai Gelora Indonesia, PKN, hingga NasDem.

    Kemudian pasangan Al Haris-Abdullah Sani diusung oleh 13 partai politik yaitu PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, Perindo, Partai Buruh, PBB dan, Partai Umat.

  • Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/11/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 18:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf membeberkan sejumlah upaya untuk meminimalkan potensi konflik horisontal di tengah masyarakat berkenaan dengan Pilkada 2024.

    Dede saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan berangkat dari sejumlah faktor yang kiranya dapat memicu terjadinya konflik terkait pilkada.

    Pertama, kata dia, konsistensi pengamanan di daerah yang masuk dalam peta kerawanan pilkada, sehingga pihak kepolisian perlu mensinergikan peta kerawanan dengan data yang dimiliki KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah.

    “Pihak pengamanan masuk, baik Babinsa Kamtibmas untuk mencari data atau informasi tentang potensi di dalam, kalau ada potensi di dalam itu bisa disampaikan ke calon lain untuk jangan masuk ke daerah sekitar situ,” ujarnya.

    Kedua, menurut dia, pentingnya netralitas penyelenggara pemilu hingga aparatur sipil negara (ASN) terhadap kontestasi Pilkada 2024.

    “Pesan-pesan dari kami adalah pihak penyelenggara, baik dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu daerah, tidak boleh ikut cawe-cawe di situ atau berpihak karena kalau berpihak pasti ada yang merasa dirugikan maka akhirnya konflik terjadi,” tuturnya.

    Ketiga, partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada 2024 untuk segera melapor bila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran.

    Dia menyebut publik juga dapat memanfaatkan media sosial untuk melaporkan pelanggaran Pilkada 2024 agar memperoleh atensi yang cepat.

    “Sekarang publik ini punya alat yang namanya HP untuk memviralkan apapun. Nah, jadi publik juga bisa langsung kalau ada hal-hal yang kurang. Langsung saja divideokan, diviralkan, dan dilaporkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini misalnya Bawaslu, Gakkumdu, dan sebagainya. Karena biasanya kalau itu sudah diviralkan, itu akan cepat mendapatkan tanggapan,” katanya.

    Terakhir, dia menyebut pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mencanangkan kembali komitmen para kontestan untuk siap menang dan kalah dalam pilkada.

    “Jadi kontestan pemilu juga harus mampu menyampaikan kepada timnya bahwa ‘kita siap menang, kita juga harus siap kalah’,” ucap dia.

    Saat ini, tahapan Pilkada 2024 telah memasuki masa tenang kampanye yang berlangsung selama tiga hari, 24—26 November 2024.

    Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 November 2024, diikuti 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sumber : Antara

  • Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang

    Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang

    Petugas gabungan dari berbagai unsur termasuk tiga pilar di Jakarta Barat mengadakan apel persiapan penurunan APK di lobi kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (23/11/2024) malam atau sehari menjelang masa tenang Pilkada 2024. ANTARA/HO-Dinas Kominfotik Jakarta Barat.

    Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 25 November 2024 – 00:07 WIB

    Elshinta.com – Petugas gabungan dari berbagai unsur di Jakarta Barat menurunkan sebanyak 53 alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho di wilayah itu  pada hari pertama masa tenang Pilkada 2024 pada pekan ini.

    “Kami mulai sisir dan bersihkan lalu turunkan APK dari Jalan Letjen S Parman. Dari lokasi itu, kami menurunkan sebanyak 13 spanduk dan baliho dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1, lalu 39 spanduk dan baliho dari pasangan calon nomor urut 3 serta 1 spanduk partai,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Agus Irwanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia menyebutkan, kegiatan itu melibatkan sekitar 500 petugas gabungan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), lembaga musyawarah kelurahan (LMK) dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

    “Intinya mulai Minggu pukul 00.01 WIB di delapan kecamatan, termasuk Jalan Letjen S Parman, Kecamatan Grogol Petamburan, Jalan Kembangan Raya, Jalan Daan Mogot, Jalan Raya Panjang, serta jalan-jalan lingkungan dan gang,” katanya.

    Setelah menurunkan APK, imbuh Agus, petugas membuat berita acara dengan disaksikan KPU dan Bawaslu.

    Adapun APK yang diturunkan, selanjutnya disimpan sementara di gudang Satpol PP Jakarta Barat.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat Firmanuddin Ibrahim meminta kepada camat dan lurah di wilayah agar bersinergi dengan pihak terkait untuk menurunkan APK.

    “Saya minta menjaga suasana kondusif,” katanya. 

    KPU DKI menetapkan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS).

    Warga Jakarta dapat memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

    KPU DKI menetapkan total daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sementara itu, masa tenang Pilkada 2024 dimulai pada 24 November 2024 dan berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara.

    Sumber : Antara

  • KPU Bengkulu Jelaskan Status Pencalonan Cagub Petahana Usai Terjaring OTT KPK – Page 3

    KPU Bengkulu Jelaskan Status Pencalonan Cagub Petahana Usai Terjaring OTT KPK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu memberikan penjelasan terkait status pencalonan calon Gubernur Bengkulu dalam Pilkada 2024 yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu, 23 November 2024.

    “Jadi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, Pasal 16, terkait pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana H-29 hari pemungutan suara,” kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono, di Bengkulu, Minggu (24/11/2024).

    Rusman menjelaskan bahwa sesuai peraturan tersebut, jika pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai terpidana 29 hari sebelum pemungutan suara atau hingga hari pemungutan suara, KPU akan menyampaikan informasi resmi kepada KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, serta KPPS.

    “Jadi, itu kira-kira norma yang ada di PKPU. Selain itu, kami tidak bisa menafsirkannya,” ujarnya, dilansir dari Antara.

    Diketahui, Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 sekaligus gubernur petahana, Rohidin Mersyah, termasuk dalam OTT KPK pada Sabtu, 23 November 2024. Rohidin saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK bersama tujuh orang lainnya yang terjaring dalam operasi tersebut.

     

  • Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). (ANTARA/HO-KWP)

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menolak usulan untuk mengubah status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga ad hoc.

    “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada kita, bahwasanya Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Itu termaktub dalam Pasal 22E Ayat 5,” kata Zulfikar di Jakarta, Minggu.

    Pernyataan tersebut merespons usulan KPU dan Bawaslu agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

    Menurut dia, segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Zulfikar menyatakan bahwa evaluasi terhadap penyelenggara pemilu memang harus terus dilakukan, namun bukan berarti mengubah statusnya dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc.

    “Terutama (evaluasi) dalam rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan agar menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, capable, dan profesional, serta tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Sehingga bisa menghasilkan pemilu yang makin berkualitas dan legitimate,” ucap dia.

    Alih-alih mengubah status KPU dan Bawaslu dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc, Zulfikar mendorong evaluasi secara menyeluruh terhadap rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

    Usulan KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc muncul karena pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak di tahun 2024 ini.

    Dengan demikian, tidak ada lagi perhelatan pesta demokrasi dalam waktu dekat dan demi menghemat anggaran negara.

    Terkait hal tersebut, Zulfikar menambahkan bahwa penyelenggara pemilu justru akan semakin kokoh keberadaannya apabila ide pemisahan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal bisa diwujudkan dalam revisi UU Pemilu.

    “Tugas penyelenggara pemilu itu bukan hanya saat masuk tahapan pileg, pilpres, dan pilkada. Di tahun-tahun tidak menyelenggarakan pemilihan, KPU dan Bawaslu serta DKPP bisa fokus untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kepemiluan melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, kajian, edukasi, dan literasi,” kata Zulfikar.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri Bima Arya: Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki Mencoblos di TPS Perbatasan

    Wamendagri Bima Arya: Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki Mencoblos di TPS Perbatasan

    Flores Timur, Beritasatu.com – Para pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berada di Kabupaten Sikka dapat menggunakan hak pilih atau mencoblos pada Pilkada 2024 di wilayah perbatasan antarkabupaten.

    “Untuk pengungsi mandiri yang dari Flores Timur di Sikka itu jumlah sekitar 2.496 pemilih. Nah ini akan difasilitasi untuk bisa mencoblos di TPS-TPS yang akan didirikan di perbatasan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Flores Timur, NTT, Minggu (24/11/2024).

    Bima menjelaskan, masing-masing penjabat bupati (pj) bupati Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka akan mengoordinasikan hak politik para pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

    “Secara teknis nanti akan dikondisikan supaya kita pastikan semua warga pengungsi baik yang mandiri maupun yang difasilitasi oleh pemerintah akan menggunakan hak suaranya,” ujarnya.

    Bima menambahkan, pihak penyelenggara Pilkada 2024 telah mendirikan 37 TPS di lokasi bencana terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan 22 TPS di tempat pengungsian.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Flores Timur Cipto Keraf mengatakan, pihaknya telah menyiapkan biodata warga yang dapat menggunakan hak pilih dari dua kecamatan yang terdampak bencana alam bagi KPU Kabupaten Flores Timur.

    Hal tersebut dilakukan agar memudahkan pemilih dari Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura yang kehilangan KTP elektronik karena terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. 

    “Saya sedang cetak biodata sebagai back up jika pada hari H ada orang yang punya KTP elektronik hilang, maka petugas akan cek nama dan foto, kalau ada maka dia bisa gunakan hak pilih,” ujarnya.

    Cipto menambahkan biodata para pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki akan diberikan kepada KPU Flores Timur pada Selasa (26/11/2024) atau sehari sebelum pencoblosan Pilkada 2024. “Secara aturan tidak boleh disampaikan ke siapa-siapa, tetapi ini karena bencana,” katanya.

  • Masuki Masa Tenang, Atang Copot Sendiri APK yang Terpasang Saat Kampanye Pilkada Kota Bogor Megapolitan 24 November 2024

    Masuki Masa Tenang, Atang Copot Sendiri APK yang Terpasang Saat Kampanye Pilkada Kota Bogor Megapolitan 24 November 2024

    Masuki Masa Tenang, Atang Copot Sendiri APK yang Terpasang Saat Kampanye Pilkada Kota Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Calon wali kota Bogor nomor urut 02 Atang Trisnanto menurunkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) bergambar dirinya di beberapa titik di wilayah Kota Bogor.
    Aksi tersebut ia lakukan pada hari pertama masa tenang Pilkada Kota Bogor yang berlaku mulai Minggu (24/11/2024).
    Penurunan APK tersebut dimulai dari depan kantor DPD PKS, di Kelurahan Kebon Pedes.
    Dengan bantuan gunting, Atang yang turun bersama tim suksesnya langsung memotong spanduk, baliho, serta bahan kampanye lainnya, lalu diangkut menggunakan mobil bak terbuka.
    “Alhamdulillah, hari ini kami bersama Satgas PKS, tim pemenangan Atang-Annida, dan Jabar Asih menertibkan APK yang kami pasang selama masa kampanye,” kata Atang usai kegiatan tersebut.
    Atang menambahkan, nantinya alat peraga kampanye serta bambu yang digunakan untuk memasang akan didaur ulang menjadi bahan berguna lainnya.
    Mantan Ketua DPRD Kota Bogor ini berharap upaya itu bisa membawa manfaat serta menjaga lingkungan.
    “Bambu dari APK akan dimanfaatkan kembali, sementara banner, baliho, dan spanduk akan didaur ulang menjadi barang berguna,” sebutnya.
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah daerah melakukan pembersihan menyeluruh terhadap APK di seluruh wilayah Kota Bogor, termasuk pelosok-pelosok.
    Ketua KPU Kota Bogor Habibi Zaenal Arifin mengingatkan bahwa selama masa tenang semua pasangan calon (paslon) dilarang melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun, termasuk melalui media sosial.
    “Kami imbau kepada seluruh paslon untuk menghormati masa tenang ini. Harapannya supaya pelaksanaan Pilkada Kota Bogor bisa berjalan aman dan nyaman,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Tenang Kampanye Pilkada 2024 Berlaku Mulai Hari Ini (24/11), Cek Aturan dan Sanksi

    Masa Tenang Kampanye Pilkada 2024 Berlaku Mulai Hari Ini (24/11), Cek Aturan dan Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Masa tenang kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 sudah berlaku mulai hari ini Minggu, (24/11/2024).

    Berdasarkan PKPU No.13/2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, masa tenang kampanye berakhir sampai Selasa (26/11/20254).

    Masih dalam beleid itu, masa tenang merupakan periode waktu yang dimana seluruh pihak mulai dari peserta, partai politik, hingga tim kampanye tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun.

    Oleh karena itu, aturan KPU ini meminta kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dengan paslon untuk menonaktifkan akun sosial media.

    “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang,” bunyi Pasal 45 pada PKPU No.13/2024.

    Selain itu, aturan ini juga mengikat kepada seluruh media cetak, sosial hingga media daring untuk tidak menyiarkan iklan dalam bentuk apapun yang dapat menguntungkan atau merugikan paslon.

    “Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang,” dalam Pasal 47 ayat (4).

    Adapun, bagi pihak-pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan KPU maka bakal mendapatkan sanksi kurungan penjara paling lama satu tahun dan denda Rp12 juta. 

    “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana  kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak  Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” bunyi Pasal 492 UU No.7/2017 tentang Pemilu.

  • Hendy-Firjaun: Bersatu Kita Bangkit, Bersatu Kita Maju

    Hendy-Firjaun: Bersatu Kita Bangkit, Bersatu Kita Maju

    Jember (beritajatim.com) – Pasangan calon nomor urut 1, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman meminta maaf dan berterima kasih kepada semua pihak, dalam pidato penutup debat antarpasangan calon kepala daerah putaran ketiga, di Hotel Cempaka Hill, Kabupaten Jember, Sabtu (23/11/2024) malam,

    “Jika umaro’ dan ulama sudah bersatu, untuk membangun Jember yang lebih baik, kenapa harus mencari pasangan pemimpin baru?” kata Hendy.

    Hendy dan Firjaun berterima kasih kepada masyarakat Jember yang telah berdoa, mendukung, dan memberikan kritik dan saran. “Harapan dan doa dari masyarakat akan selalu kami jadikan nafas perjuangan untuk mewujudkan Jember yang adil dan sejahtera,” katanya..

    Hendy juga mengpresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilu, TNI-Polri, dan DPRD Jember yang sudah bekerja keras mewujudkan Pilkada yang jurdil dan damai.

    “Jih Hendy-Gus Firjaun hanya manusia biasa, kami mohon maaf kepada semua pihak. Bila selama masa kampanye ini ada salah dan khilaf, itu semata-mata karena kekurangan kami,” kata Hendy.

    Hendy juga berterima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang telah mempercayakan amanat perjuangan demokrasi kepadanya dan Firjaun. Dia juga berterima kasih kepada seluruh tim sukses, relawan dan para pendukung.

    “Mator sakalangkong sadejehna masyarakat Jember. Insyaallah istiqmah amanah,” kata Hendy dalam bahasa Madura.

    Firjaun kemudian mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani. “Mari kita bersatu membangun Jember. Bersatu kita bangkit, bersatu kita maju. Hari Ini Prestasi. Besok Bukti, bukan janji. Salam satu suara, suara hati,” katanya.

    Dalam pilkada Jember kali ini, ada dua kontestan. Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman, diusung PDI Perjuangan. Muhammad Fawait dan Djoko Susanto diusung dan didukung tujuh partai parlemen dan delapan partai non parlemen. [wir]

  • Masa Tenang, Pram-Doel Sibuk Pastikan Warga Jakarta Dapat Hak Memilih Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang, Pram-Doel Sibuk Pastikan Warga Jakarta Dapat Hak Memilih Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang, Pram-Doel Sibuk Pastikan Warga Jakarta Dapat Hak Memilih
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara paslon cagub dan cawagub DKI Jakarta
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    , Aris Setiawan mengungkapkan, aktivitas Pram dan Doel di masa tenang yaitu memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak memilih dengan bebas di hari pencoblosan pada Rabu (27/11/2024) mendatang.
    “Dan terkait dengan apa yang dilakukan Mas Pram, Bang Doel, dan tim di masa tenang, yang pertama dan paling utama adalah menjaga dan menjamin masyarakat Jakarta agar hak-haknya dalam memilih itu dapat memilih dengan baik dan bebas terjaga,” kata Aris dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2024).
    Poin ini yang terus diawasi Aris dan timnya, beriringan dengan harapan mereka agar KPU dan Bawaslu juga sama-sama berkomitmen memastikan tidak ada intervensi hingga hari H pencoblosan Pilkada 2024.
    Selain itu, Aris juga menyoroti aplikasi Sirekap atau penghitungan suara yang sempat menjadi hambatan pada pemilu sebelumnya.
    “Khususnya yang menjadi perhatian banyak pihak, nanti saat penghitungan aplikasi Sirekap, KPU itu, kami percaya akan melakukan tugasnya dengan baik,” ujar Aris.
    “Kami harap, kesalahan itu tidak terulang karena satu saja suara masyarakat Indonesia, itu satu suara yang menjamin konstitusi,” sambungnya.
    Masih terkait agenda di masa tenang, Ketua Tim Pemenangan Pram-Doel, Lies Hartono (Cak Lontong) menjelaskan, pihaknya menyediakan hotline pengaduan dugaan pelanggaran untuk warga.
    Masyarakat turut diajak menjadi pengawas Pilkada dan dibebaskan melaporkan dalam bentuk apa pun yang bisa menjadi bukti laporan dugaan tersebut
    “Layanan pengaduan dugaan pelanggaran Pilkada, jadi apa pun bisa jadi bukti ya. Tinggal menghubungi ke 082188890003 hotline tim pemenangan,” ujar Cak Lontong.
    Langkah ini menjadi upaya dalam mencegah money politik yang disebut rentan terjadi di masa tenang selama tiga hari ke depan ini.
    “Hal ini untuk menghindari money politik karena indikasinya atau kebiasaannya akan terjadi di masa-masa tenang ini,” terang Cak Lontong.
    “Karena hari-hari tenang ini yang kelihatannya tenang namun bisa sangat menghanyutkan, makanya kita harus tetap waspada, tetap kompak,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.