Kementrian Lembaga: KPU

  • Profil 2 Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Ada Cawagub Termuda

    Profil 2 Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Ada Cawagub Termuda

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Provinsi Lampung telah menetapkan dua nama pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam pilkada 2024.

    Pasangan calon itu yakni Arinal Zunaidi dan Sutono (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP melawan Mirhani Djausal dan Jihan Nurlaela (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Buruh, Golkar dan Gerindra.

    1. Ir. ARINAL DJUNAIDI

    Dilansir dari Antara, Arinal Djunaidi adalah mantan Gubernur Lampung periode 2019-2024.

    Arinal lahir di Tanjungkarang, Lampung pada tanggal 17 Juni 1956. Ia berasal dari keluarga petani di Kabupaten Way Kanan. Ayahnya berasal dari Negara Batin dan ibunya berasal dari Negeri Besar.

    Arinal mengenyam pendidikan di SD Negeri 17 Kampung Sawah Bandar Lampung (1964–1970), SMP Negeri 2 Bandar Lampung (1970–1971), dan Sekolah Pertanian Menengah Atas Tanjung Karang (1971–1975, kini SMK PP Negeri Lampung).

    Arinal kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA) dan meraih gelar Sarjana Pertanian pada tahun 1981.

    Pada tahun 2023 lalu, ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang ilmu ekonomi dari Unila. Semasa berkuliah dan sesudah lulus, Arinal aktif mengikuti sejumlah organisasi.

    Dia tercatat menjadi pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung (1978–1981), Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung (1978–1980), Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Lampung (1981–1982), Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung (1982–1984), Komisaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Lampung (1983–1985), Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Lampung dua periode sejak 1985 hingga 1991, dan Sekretaris Umum Persatuan Insinyur Indonesia Lampung dua periode sejak 1995 hingga 2002.

    Arinal memulai kariernya di bidang birokrasi pada tahun 1986 sebagai Kepala Seksi Penyuluhan di Dinas Pertanian Kotamadya Bandar Lampung.

    Empat tahun berselang, ia mendapat promosi menjadi Kepala Seksi Penyuluhan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

    Pada tahun 1994, dia dipindahkan menjadi Kepala Seksi Pengembangan Agribisnis di dinas yang sama.

    Lalu, di tahun 1999, Arinal diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Metro.

    Tiga tahun kemudian, nama instansi tersebut berubah menjadi Dinas Pertanian. Pada tahun 2005, ia mendapatkan promosi menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

    Antara 2010 hingga 2014, ia berpindah-pindah jabatan setiap tahunnya di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, mulai dari Asisten Pembangunan (2010), Asisten Kesejahteraan (2011), Asisten Pemerintahan (2012), hingga kembali menjadi Asisten Kesejahteraan pada tahun 2013.

    Pada 17 Juli 2014, dia diangkat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung oleh Gubernur Muhammad Ridho Ficardo.

    Arinal kemudian pensiun sebagai pegawai negeri sipil dan sekretaris daerah pada 30 Juni 2016. Setelah pensiun, ia menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) pada 2017.

  • DKI bersinergi dengan TNI dan Polri untuk amankan Pilkada

    DKI bersinergi dengan TNI dan Polri untuk amankan Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengingatkan pentingnya penguatan sinergi bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengamankan Pilkada 2024.

    “Saya ingin menekankan hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk penguatan sinergi antara jajaran TNI/Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong pengawasan dan transparansi yang adil,” katanya.

    Hal itu disampaikan Teguh saat memimpin apel gabungan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin.

    Selain pengamanan fisik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Forkominda juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa berjalan tertib.

    Tak hanya itu, dalam apel yang dihadiri 6.259 personel gabungan tersebut, Teguh juga menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat berperan aktif. Partisipasi aktif masyarakat merupakan penentu keberhasilan pemilu.

    Tingkat partisipasi masyarakat turut menentukan suasana pilkada yang tertib dan kondusif. Pihaknya juga mengerahkan 3.838 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    Dia mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong partisipasi masyarakat, terutama kepada warga Jakarta agar menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana.

    “Karena hal tersebut dapat menciptakan suasana yang damai demi kelancaran pilkada serentak untuk menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi warga Jakarta,” kata Teguh.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menyatakan telah menginstruksikan kepada seluruh personel Polri untuk terus memonitor dan mengantisipasi kondisi di lapangan serta tidak meremehkan situasi apapun meski terkesan landai.

    “Di lapangan kita harus tetap (bertugas) dengan penuh rasa tanggung jawab. Jagalah sifat humanis dan profesional guna menciptakan keselamatan masyarakat maupun personel yang bertugas,” katanya.

    Dia juga mendorong masyarakat agar berpartisipasi penuh mendukung Pilkada 2024 agar mereka terhindar dari polarisasi. “Sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS dapat berjalan dengan aman dan terkendali,” katanya.

    Sedangkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay mengatakan tujuan apel ini untuk menegaskan kembali komitmen, tugas dan tanggung jawab serta kesiapsiagaan prajurit TNI/Polri bersama Pemprov DKI Jakarta dalam mengamankan wilayah Jakarta selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung.

    “Nanti kehadiran kita (TNI) sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik menjelang maupun saat pemilu,” katanya.

    Kodam Jaya akan menetralisir situasi permasalahan yang terjadi sekecil apapun di wilayah DKI Jakarta. “Jagalah sikap humanis pada saat bertugas dengan para tokoh masyarakat,” kata Rafael.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cara Cek TPS Pilkada 2024 Secara Online Pakai HP

    Cara Cek TPS Pilkada 2024 Secara Online Pakai HP

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

    Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan pilihannya.

    Saat datang, pemilih wajib menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendapat surat suara.

    Kemudian menunjukkan juga nomor WhatsApp aktif untuk dilakukan verifikasi apakah seseorang tersebut sudah atau belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Ternyata cara cek daftar TPS bisa dilakukan secara online melalui cekdptonline.kpu.go.id.

    Berikut ini cara cek TPS Pilkada 2024 agar tidak salah tempat untuk melakukan pencoblosan.

    Cara Cek Daftar TPS Pilkada 2024

    Buka situs https://cekdptonline.kpu.go.id
    Kemudian akan muncul keterangan “Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024 Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota”
    Masukkan 16 digit NIK
    Selanjutnya klik “Langkah 2/4” dan masukkan nomor ponsel atau nomor WhatsApp yang aktif
    Klik “Langkah 3/4” untuk tahapan selanjutnya
    Masukkan kode One Time Password (OTP) yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp
    Klik “Konfirmasi”
    Nantinya akan muncul data informasi DPT Pilkada 2024 yang meliputi nomor TPS dan alamat potensial TPS

    Sebelum mencobloan, masyarakat juga akan mendapat surat undangan yang memuat informasi mengenai TPS Pilkada 2024.

  • Profil Singkat Paslon Pilgub DKI Jakarta 2024

    Profil Singkat Paslon Pilgub DKI Jakarta 2024

    Melansir dari situs KPU  pasangan Ridwan Kamil dan Suswono diusung oleh 14 partai politik yaitu Partai NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Partai Garuda, PBB, PSI, hingga Partai Gelora Indonesia.

    Profil Ridwan Kamil

    Ridwan Kamil merupakan politikus yang cukup populer di Indonesia dan sebelumnya dikenal sebagai mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Pria kelahiran 4 Oktober 1971 di Bandung ini memiliki nama lengkap Mochamad Ridwan Kamil.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga dikenal sebagai seorang arsitek yang telah mendesain sejumlah bangunan selama bertahun-tahun. Melansir dari KPU Ridwan Kamil meraih gelar Sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 hingga 1995.

    Kemudian berhasil meraih gelar magister di University of California tahun 1999 hingga 2001. Pria berusia 53 tahun itu juga meraih gelar Doktor di the University of Glasgow pada tahun 2024.

    Profil Suswono

    Suswono dikenal sebagai mantan Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2014 dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI periode 2004-2009. Suswono lahir pada 20 April 1959 di Tegal.

    Saat ini dia juga dikenal sebagai dosen dan memiliki riwayat yang tidak kalah mentereng dari pasangannya. Suswono pernah menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri Slawi (1976-1979).

    Kemudian menempuh pendidikan Sarjana di Institut Pertanian Bogor (1979-1984) hingga meraih gelar Magister tahun 2001-2004 dan gelar Doktor tahun 2005-2010 di kampus yang sama.

  • Jelang Pencoblosan, Bawaslu Cimahi Perketat Pengawasan di Masa Tenang

    Jelang Pencoblosan, Bawaslu Cimahi Perketat Pengawasan di Masa Tenang

     JABAR EKSPRES – Memasuki masa tenang jelang Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, mengingatkan pentingnya persiapan teknis dan pengawasan untuk menjaga kelancaran proses pemilu, khususnya di tengah potensi musim hujan.

    “Memasuki musim hujan, para petugas TPS harus memastikan lokasi TPS-nya aman dari potensi banjir untuk mengantisipasi kerusakan logistik,” ujar Fathir saat dikonfirmasi, Senin (25/11/24).

    Selain itu, Fathir menyoroti masih banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang belum ditertibkan di beberapa titik. Ia menekankan bahwa penertiban tersebut adalah tanggung jawab KPU dan Satpol PP sesuai dengan Peraturan KPU.

    BACA JUGA: Modus Baru Judi Daring Sasar Komunitas Motor

    “Masa tenang dimulai hari ini hingga H-1, dan saya berharap pihak KPU serta Satpol PP dapat segera menertibkan APK yang masih terpasang karena itu adalah tugas pokok mereka menurut peraturan PKPU,” jelasnya.

    Bawaslu Cimahi memfokuskan kesiapan 823 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Para PTPS diinstruksikan untuk memastikan tidak ada APK atau praktik politik uang di sekitar 200 meter dari TPS.

    “Tugas tim PTPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga memastikan sekitar 200 meter dari TPS tidak ada lagi alat peraga kampanye (APK) dan praktik politik uang,” tegas Fathir.

    BACA JUGA: Berapa Gaji KPPS Pilkada 2024? Ini Daftar Lengkap Gaji PPK, PPS, dan Santunan Kecelakaan

    Ia juga menambahkan bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah melakukan pengawasan sejak jauh hari, mencakup kegiatan kampanye hingga distribusi logistik pemilu.

    “Dari sebelum masa tenang, teman-teman Panwascam sudah melakukan pengawasan, mulai dari kegiatan kampanye hingga pendistribusian logistik dari TPS ke kelurahan,” pungkasnya. (Mong)

  • KPU Jatim targetkan alat peraga kampanye dibersihkan dalam sehari

    KPU Jatim targetkan alat peraga kampanye dibersihkan dalam sehari

    Petugas gabungan membersihkan alat peraga kampanye yang dikoordinasi oleh KPU Jatim di Surabaya, Minggu dini hari (24/11/2024). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

    KPU Jatim targetkan alat peraga kampanye dibersihkan dalam sehari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 08:38 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menargetkan alat peraga kampanye agar dibersihkan dalam sehari di masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung 24 – 26 November 2024.

    Komisioner KPU Jatim Nur Salam menjelaskan masa tenang diberlakukan agar para pemilih dapat menentukan pilihannya secara bijak, selain juga untuk menjaga suasana aman, damai dan kondusif, jelang hari pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

    “Maka kami menargetkan seluruh alat peraga kampanye yang selama sebulan terakhir dipasang di ruang publik oleh masing-masing tim pemenangan calon maupun kelompok relawannya agar dibersihkan sendiri dalam sehari pada 24 November,” katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu dini hari.

    Namun, Nur Salam menandaskan, sebagai penyelenggara Pilkada, KPU Jatim berkewajiban untuk mengkoordinasi pembersihan.

    Maka sejak pukul 00:00 WIB yang menandakan telah masuk tanggal 24 November, KPU Jatim bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat langsung bergerak melakukan pembersihan alat peraga kampanye dari ruang publik.

    Tampak pembersihan alat peraga kampanye yang dikoordinasi KPU Jatim di wilayah Kota Surabaya juga diikuti oleh sejumlah perwakilan tim pemenangan masing-masing pasangan calon.

    Komisioner KPU Nur Salam memastikan pembersihan alat peraga kampanye bersama para pemangku kepentingan pada hari ini berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/ kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah provinsi Jatim.

    “Jadi sesuai dengan target, harapan kami masing-masing tim kampanye juga harus membersihkan di tanggal 24 November. Tapi ini semua kita kerjasama antara kami, KPU, Bawaslu, tim pemenangan masing-masing pasangan calon, termasuk dari dinas atau instansi terkait Pemerintah Daerah untuk bareng-bareng membersihkan. Ayo dibersihkan bersama-sama,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Saatnya Relawan dan Timses Bersih-Bersih Alat Peraga Kampanye Pilkada Garut 2024

    Saatnya Relawan dan Timses Bersih-Bersih Alat Peraga Kampanye Pilkada Garut 2024

    Liputan6.com, Garut – Terhitung Sabtu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Garut, Jawa Barat mengintruksikan seluruh relawan dan tim sukses (timses) pasangan calon (Paslon) Pilkada Garut 2024, melakukan pembersihan APK atau alat peraga kampanye (APK).

    “Kalau hari ini paslon membersihkan sendiri alat peraga kampanyenya tentu ini adalah suatu yang baik dan mudah-mudahan ini bisa diiringi oleh semua tim di Kabupaten Garut ini, APK yang tersebar bisa dibersihkan sebelum masa tenang,” ujar Ketua KPUD Garut, Dian Hasanudin, Sabtu (24/11/2024).

    Seperti diketahui, terhitung mulai 25 September hingga 23 November 2024 dua Paslon Pilkada Garut yakni Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina (Santri) dan Helmi Budiman-Yudi Nugraha Lasminingrat (Someah), melaksanakan kampanye terbuka di dua zona yang telah ditetapkan KPUD Garut.  

    Menurutnya, upaya pembersihan seluruh APK Pilkada Garut 2024 yang dilakukan relawan dan timses paslon, sejalan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye.

    “Peraturan itu mengatur bahwa seluruh APK harus dibersihkan minimal tiga hari sebelum pencoblosan,” ujar dia.

    Khusus Pilkada Garut 2024, sesuai dengan aturan yang telah dibuat, terhitung mulai tanggal 24 – 27 November 2024, seluruh APK paslon yang terpasang wajib dilucuti di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

    “Kami tidak mengarahkan, hanya memberitahu kaitan PKPU bahwa di dalam aturan siapa yang memasang alat peraga kampanye mereka lah yang harus membersihkan alat peraga kampanye tersebut,” ujar dia.

    Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Dian berharap semua pihak, termasuk relawan dan timses melaksanakan pembersihan APK sebelum pencoblosan 17 November berlangsung. “Sehingga semua beriringan, taat, dan patuh terhadap regulasi yang ada,” ujar dia.

     

    Menilik Ritual Salat Idul Fitri Penganut Islam Aboge di Banyumas

  • KPU DKI sudah distribusikan 14.794 kotak suara ke kecamatan 

    KPU DKI sudah distribusikan 14.794 kotak suara ke kecamatan 

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta hingga Senin sudah mendistribusikan sebanyak 14.794 kotak suara untuk Pilkada Jakarta 2024 ke-42 kecamatan yang ada di lima wilayah Kota Jakarta.

    Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Nelvia Gustina di Jakarta menjelaskan dari jumlah ini Jakarta Pusat menerima sebanyak 1.542 kotak suara dan Jakarta Utara 2.386 kotak suara.

    Lalu, Jakarta Barat sebanyak 3.452 kotak suara, Jakarta Selatan 3.270 kotak suara dan Jakarta Timur sebanyak 4.144 kotak suara.

    Adapun kotak suara untuk Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 41 kotak akan didistribusikan sekitar pukul 13.00 WIB langsung ke kelurahan masing masing.

    Seluruh kotak logistik untuk kebutuhan 41 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kepulauan Seribu pun sudah tersegel pada 24 November 2024.

    “(Distribusi logistik untuk Kepulauan Seribu) Dikirim dari gudang Kabupaten Kepulauan Seribu yang ada di Pulau Pramuka untuk 41 TPS sebanyak 41 kotak,” ujar Nelvia.

    Dia menyebutkan, distribusi logistik untuk Kabupaten Kepulauan Seribu menggunakan empat kapal yakni KM Pesona Alam I tujuan Pulau Harapan tujuan menuju Pulau Sabira. Lalu KM Makmur Jaya dengan tujuan Pulau Panggang-Pulau Kelapa-Pulau Kelapa dua.

    Dua kapal lainnya, yakni KM Pesona Alam II tujuan Pulau Pari-Pulau Lancang-Pulau Untung Jawa serta KM Cahaya Laut tujuan Pulau Payung-Pulau Tidung.

    “Seluruh logistik pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur DKI Jakarta akan didistribusikan ke TPS maksimal H-1 atau 26 November 2024,” katanya.

    Senin ini merupakan hari kedua masa tenang Pilkada 2024 termasuk di DKI Jakarta. Masa kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dimulai pada 25 September 2024 telah berakhir pada 23 November 2024.

    Selanjutnya, masyarakat akan menjalani pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada 27 November 2024.

    Adapun Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Strategi Pencegahan TPS Rawan di Kabupaten Mojokerto

    Ini Strategi Pencegahan TPS Rawan di Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dari 26 variabel dan indikator potensi yang digunakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto terdapat empat indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, tujuh indikator yang banyak terjadi dan 15 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Dengan hasil tersebut Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan strategi pencegahan. Tujuan dari mitigasi tersebut agar pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Mojokerto berjalan lancar tanpa gangguan yang menghambat.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan strategi pencegahan diantaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait.

    “Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online,” ungkapnya, Senin (25/11/2024).

    Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan rekomendasi.

    “Berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU Kabupaten Mojokerto untuk menginstruksikan kepada jajaran PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan antisipasi kerawanan, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder,” katanya.

    Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Melaksanakan distribusi logistik Pilkada Serentak 2024 tepat waktu.

    “Distribusi logistik diharapkan sampai ke TPS pada H-1 secara tepat, baik dari segi jumlah, sasaran, kualitas, waktu, melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat,” tegasnya. [tin/aje]

  • Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Penertiban alat peraga kampanye di simpang Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/11/2024) dini hari. ANTARA/Shabrina Zakaria

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, mulai membersihkan alat peraga kampanye pada Minggu dini hari bersamaan dengan memasuki masa tenang menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11).

    Ketua KPU Kota Bogor M. Habibi Zaenal Arifin di Kota Bogor, Minggu, menyatakan per hari ini pukul 00.00 WIB masa kampanye di Kota Bogor sudah selesai sehingga tidak boleh ada lagi kampanye dalam bentuk apa pun, baik pada pasangan calon gubernur/wakil gubernur maupun pasangan calon wali kota/wakil wali kota.

    “Seluruh titik di Kota Bogor, termasuk di wilayah hingga ke pelosok, kami bersihkan dari alat peraga kampanye, bukan lagi ditertibkan, bersama-sama KPU, bawaslu setempat, dan unsur pemerintah daerah,” katanya.

    Habibi mengimbau seluruh pasangan calon kepala daerah agar tidak lagi melaksanakan kampanye, baik dengan turun ke masyarakat, lewat alat peraga kampanye, maupun melalui media sosial.

    “Mohon menahan diri. Cukup kampanye di dua bulan kemarin. Mudah-mudahan masyarakat cukup efektif dalam menerima visi dan misi pasangan calon,” ujarnya.

    Penjabat (Pj.) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengerahkan dinas terkait untuk membantu KPU, bawaslu setempar, hingga tim pemenangan pasangan calon untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye.

    “Biasanya masih banyak sisa APK yang belum dibersihkan. Ketika itu nanti terkumpul, kami akan kelola sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan para LO paslon dan KPU bagaimana sebaiknya,” jelasnya.

    Hery menegaskan bahwa pembersihan alat peraga kampanye di berbagai titik seperti di angkutan kota, tiang listrik, pagar, hingga tembok yang ditempeli stiker.

    “Sebagai kota yang sebelumnya tertib dan bersih, mari kembalikan ke tertib dan bersih juga,” ucapnya.

    Ketua Bawaslu Kota Bogor Herdiyatna mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan hingga masa tenang, termasuk membantu membersihkan alat peraga kampanye bersama tim pemenangan pasangan calon Pilkada 2024.

    “Kalau ada yang membandel bicara potensi pelanggaran, tidak menutup kemungkinan kami tindak secara regulatif,” kata Herdiyatna.

    Sumber : Antara