Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • 572 TPS di Jakarta Rawan Banjir Saat Pilkada Jakarta, KPU DKI Sudah Libatkan BPBD

    572 TPS di Jakarta Rawan Banjir Saat Pilkada Jakarta, KPU DKI Sudah Libatkan BPBD

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – KPU DKI Jakarta mencatat, ada 772 tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir saat pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 pada, Rabu (27/11/2024).

    Sebab, pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 bertepatan dengan musim hujan.

    Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Divisi Data dan Informasi, Fahmi Zikrillah mengatakan, pendataan tersebut dihimpun dari KPU tingkat kota di wilayah Jakarta.

    “Ya, kami sudah mendata ya dari seluruh KPU kabupaten kota se-DKI Jakarta ada sebanyak 572 TPS yang berpotensi rawan banjir,” kata Fahmi di kantor KPU DKI Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Namun, Fahmi menyebut pihaknya belum merinci secara detail titik-titik TPS yang biasa terdampak banjir.

    Kendati begitu, KPU DKI Jakarta memastikan, telah bekerja sama dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS yang berisiko banjir, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta.

    Upaya tersebut dilakukan sebab berkaca ketika Pemilu 2024, sebagian TPS di Jakarta terendam banjir akibat hujan deras.

    “Koordinasi langsung dengan para KPPS-nya tadi sebanyak 572 TPS tersebut, juga sudah kami sampaikan kepada BPBD untuk dilakukan mitigasi mitigasi itu,” ujar Fahmi.

    Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menyatakan, pihaknya menyiapkan lokasi lebih aman agar tidak terdampak banjir saat hari pencoblosan lusa.

    “TPS (tempat pemungutan suara) relokasi kalau nanti banjir dan tentu kita akan siapkan, termasuk penggunaan misalnya sekolah,” ucap Dody.

    Menurutnya, lokasi tersebut menjadi opsi yang tepat dalam menyukseskan tahapan Pilkada Jakarta 2024. “Sekolah bisa jadi alternatif penggunaan TPS kalau terjadi banjir,” kata Dody.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Hari ke-2 Masa Tenang Kampanye Pilkada 2024, Pemprov DKI Turunkan 75 Ribu Alat Peraga Kampanye

    Hari ke-2 Masa Tenang Kampanye Pilkada 2024, Pemprov DKI Turunkan 75 Ribu Alat Peraga Kampanye

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Puluhan ribu alat peraga kampanye (APK) milik tiga paslon yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024 diturunkan selama masa tenang.

    Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai menggelar rapat koordinasi kesiapan Pilkada 2024 bersama KPU dan Bawaslu di Balai Kota Jakarta.

    “Sampai pukul 11.00 WIB, kurang lebih sekitar 75 ribu item (APK diturunkan),” ucapnya, Senin (25/11/2024).

    Orang nomor satu di DKI Jakarta menyebut, puluhan ribu APK itu diturunkan dari berbagai lokasi di ibu kota.

    Dibandingkan saat Pemilihan Presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) di bulan Februari 2024 lalu, Teguh menyebut, jumlah APK pilkada yang bertebaran di Jakarta saat ini jauh lebih sedikit.

    “Jumlahnya memang dibandingkan pileg dan pilpres sekarang jauh berkurang ya. Karena memang sekarang ini hanya untuk pilkada,” tuturnya.

    Meski demikian, Teguh tak menampik belum semua APK berhasil diturunkan pihaknya.

    “Sampai siang ini memang masih ada beberapa (APK yang terpasang), khususnya di gang-gang kecil,” ujarnya.

    Teguh pun memastikan, proses penurunan APK bakal terus dilakukan pihaknya selama masa tenang kampanye Pilkada 2024 ini.

    Ribuan petugas Satpol PP pun dikerahkan untuk membantu proses penertiban APK.

    “Kami sudah diperintahkan untuk segera dibersihkan, tentu saja (penertiban) bersama Bawaslu, KPU, dan tik pemenangan, termasuk kita libatkan juga RT/RW,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, masa kampanye Pilkada 2024 berakhir pada Sabtu (23/11/2024) kemarin.

    Selanjutnya sejak Minggu (24/11/2024) kemarin sampai hari pencoblosan merupakan masa tenang kampanye Pilkada 2024.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Prabowo Bakal Nyoblos Pilkada Serentak 2024 di Hambalang

    Prabowo Bakal Nyoblos Pilkada Serentak 2024 di Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal melaksanakan hak pilih alias mencoblos Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan mencoblos di dekat kediamannya, yakni di Hambalang, Bogor.

    “Rencananya di Bojong Koneng, sesuai alamat KTP beliau,” ujarnya kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

    Sekadar informasi, pemungutan suara Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024) mendatang.

    Pemilih baik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb, maupun DPK dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

    Untuk waktu pemungutan suara sendiri telah diatur berdasarkan Peraturan KPU. Adapun lokasi TPS adalah sesuai yang telah ditetapkan sesuai alamat domisili bagi pemilih DPT dan DPK, atau alamat pindah memilih bagi pemilih DPTb.

    Bagi pemilih kategori DPT (Daftar Pemilih Tetap), waktu pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. 

  • Calon Bupati Bojonegoro Teguh Haryono Tak Masuk DPT Pilkada

    Calon Bupati Bojonegoro Teguh Haryono Tak Masuk DPT Pilkada

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Calon Bupati Bojonegoro Teguh Haryono tidak masuk di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro 2024. Calon Bupati nomor urut 01 itu masih terdata di Kota Tangerang Selatan.

    Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Lilik Mustafidah mengatakan, Teguh Haryono saat ini masih tercatat sebagai Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di TPS 41 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

    “Kalau cek sesuai di DPT online seperti itu (tidak terdata di Kabupaten Bojonegoro). Untuk pindah pilih sendiri waktunya 30 hari sebelum pencoblosan (24 November 2024),” ujar Lilik, Senin (25/11/2024).

    Menurut Lilik, seorang yang memiliki data kependudukan di luar Bojonegoro dan bisa mendapat hak suara di Pilkada Bojonegoro 2024 harus melakukan pindah domisili. Sedangkan, batas waktu pindah domisili itu terakhir 28 Oktober 2024. Atau sejak H-30 hari sebelum pencoblosan.

    Selain itu, KPU Bojonegoro juga tidak mendeteksi Teguh Haryono mengurus pindah pilih dari kota domisili ke ke Bojonegoro. “Sampai sekarang tidak ada pindah pilih atau yang lain yang terdata di DPT Bojonegoro. Terakhir pengurusan pindah pilih ini sejak H-7 pencoblosan atau 20 November 2024,” jelasnya.

    Sementara, Teguh Haryono saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban hingga berita ini ditayangkan. Sedangkan calon wakil bupati nomor urut 01, Farida Hidayati sendiri terdata di TPS 14 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro.

    Untuk calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) nomor urut 02, Setyo Wahono terdata sebagai pemilih di TPS 003 Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Nurul Azizah terdata sebagai pemilih di TPS 003 Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. [lus/beq]

  • Komdigi Tingkatkan Konektivitas di Daerah Blank Spot Jelang Pilkada Serentak 2024

    Komdigi Tingkatkan Konektivitas di Daerah Blank Spot Jelang Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah titik blank spot jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Komdigi, Prabunindya Revta Revolusi mengatakan konektivitas menjadi salah satu hal penting bagi petugas KPU yang menginput data secara real time.

    Komdigi telah mengantongi data tempat yang masih blank spot dan meningkatkan konektivitas internet di daerah tersebut guna mendukung Pilkada 2024. 

    Komdigi bakal bekerja sama dengan operator seluler dan segenap pemangku kepentingan untuk menghadirkan internet di titik-titik krusial.

    “Kita akan bekerja di beberapa hari terakhir ini memastikan di setiap titik-titik yang mungkin dikatakan blank spot itu bisa dipenuhi konektivitasnya,” kata Prabu saat ditemui di Taman Mini, Senin (25/11/2024).

    Sehingga, Prabu berharap data data dari petugas KPU bisa langsung di update secara real time pada hari tersebut setelah adanya konektivitas yang lebih baik.

    Lebih lanjut, Prabu menuturkan bahwa Komdigi bersama sama dengan KPU, BSSN, dan BIN terus berkomitmen untuk mengamankan gelaran Pilkada Serentak 2024.

    “Yang tujuannya lebih kepada pengamanan ruang digital, ruang cyber,” ujarnya.

    Seperti yang diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

    Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan pilihannya. Saat datang, pemilih wajib menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendapat surat suara.

    Kemudian menunjukkan juga nomor WhatsApp aktif untuk dilakukan verifikasi apakah seseorang tersebut sudah atau belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Sementara itu,Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksaaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.

    Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai “alat bantu” penyelenggaraann Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia. 

    Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

    “Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

  • Ketua MK resmi lantik 735 anggota gugus tugas sengketa Pilkada 2024

    Ketua MK resmi lantik 735 anggota gugus tugas sengketa Pilkada 2024

    Pelantikan Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 di halaman Gedung II Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (25/11/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Ketua MK resmi lantik 735 anggota gugus tugas sengketa Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo resmi melantik sebanyak 735 anggota Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 (sengketa pilkada) di halaman Gedung II MK, Jakarta, Senin.

    “Saya berharap bahwa apa yang diucapkan di momen pengucapan sumpah tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam Bapak/Ibu sekalian memegang komitmen integritas dan termasuk dedikasi, loyalitas kepada lembaga, dan kepada bangsa dan negara ini,” kata Suhartoyo usai melantik gugus tugas tersebut.

    Di hadapan Ketua MK, para personil gugus tugas bersumpah akan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

    Mereka juga bersumpah untuk tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung, sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, yang diduga atau patut diduga berkaitan langsung atau tidak langsung dengan jabatannya.

    Tidak hanya itu, personel tersebut juga bersumpah akan memegang rahasia, menjaga integritas, disiplin, berdedikasi, profesional, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela.

    “Saya akan bekerja dengan tertib, cermat, bersih, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan bernegara,” demikian akhir bunyi sumpah yang diucapkan personel gugus tugas sengketa Pilkada 2024.

    Pelantikan gugus tugas ini menjadi bentuk upaya MK dalam menunjukkan komitmen dan kesiapannya untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa pilkada serentak secara nasional. Gugus tugas tersebut nantinya akan bekerja mulai tanggal 27 November 2024 hingga 14 Maret 2025.

    Suhartoyo menjelaskan, MK telah melakukan sejumlah persiapan menghadapi sengketa pilkada tahun ini, mulai dari lokakarya (workshop) hingga klinik pendampingan (coaching clinic) dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum, serta akan melakukan sejumlah simulasi untuk memantapkan kemampuan personil gugus tugas tersebut..

    “Mudah-mudahan di penanganan pilkada ini kita sekalian juga bisa secara sinergi melaksanakan tugas dengan baik,” katanya.

    MK akan menerima pendaftaran sengketa pilkada maksimal tiga hari kerja setelah KPU mengumumkan penetapan hasil suara. Artinya, pendaftaran sengketa pilkada tahun ini dibuka oleh MK pada rentang 27 November–18 Desember 2024.

    Dalam menyelesaikan perkara yang masuk, MK diberi tenggat waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

    Terkait sengketa pilkada tahun ini, MK juga telah menerbitkan dua peraturan, yakni Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Sumber : Antara

  • KPU Gandeng BSSN – Komdigi Bikin Gugus, Jaga Ruang Siber saat Pilkada Serentak 2024

    KPU Gandeng BSSN – Komdigi Bikin Gugus, Jaga Ruang Siber saat Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksanaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.

    Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai “alat bantu” penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia. 

    Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

    “Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

    Tidak hanya menyiapkan sistem aplikasi, Betty menyebut KPU juga menyiapkan antisipasi adanya gangguan siber saat Pilkada berlangsung.

    Salah satunya dengan membentuk gugus tugas siber yang didalamnya bersinergi dengan beberapa instansi terkait. Antara lain didalamnya  terdapat BSSN, Mabes Cyber, Komdigi.

    “Kita berusaha sebaik mungkin, dengan kerja sama dengan semua pihak terkait,” ujarnya.

    Seperti yang diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

    Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan pilihannya. Saat datang, pemilih wajib menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendapat surat suara.

    Kemudian menunjukkan juga nomor WhatsApp aktif untuk dilakukan verifikasi apakah seseorang tersebut sudah atau belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

  • Meski Tidak Masif, DLH Cimahi Masih Temukan APK yang Dipaku di Pohon Saat Penertiban

    Meski Tidak Masif, DLH Cimahi Masih Temukan APK yang Dipaku di Pohon Saat Penertiban

    JABAR EKSPRES – Masuki masa tenang Pilkada 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi bersama Satpol PP, KPU, dan Bawaslu melaksanakan penertiban alat peraga kampanye (APK) Sabtu dan Minggu 23-24 November 2024, terutama yang dipaku di pohon.

    “Masih ada temuan beberapa APK yang dipaku, namun sudah mulai ada yang diikat menggunakan tali,” ujar Kabid Tata Lingkungan DLH Cimahi, Agus Irwan Kustiawan, saat dihubungi via telepon, Senin (25/11/2024).

    Agus menegaskan, meskipun pemasangan APK dengan paku masih terjadi, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan dengan Pemilu Legislatif sebelumnya.

    BACA JUGA: Banjir di Dayeuhkolot, Bupati Bandung Desak Pembangunan Polder Dipercepat

    “Kesadaran masyarakat sudah meningkat, sekarang lebih banyak yang mengikat dengan tali,” katanya.

    Agus juga menjelaskan, DLH diminta berpartisipasi dengan menurunkan tim khusus yang menggunakan kendaraan crane untuk mencopot APK di lokasi tinggi, seperti di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Tagog.

    “Di JPO itu tidak mungkin pakai tangga, jadi harus dengan crane,” jelasnya.

    BACA JUGA: Denny Cagur Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

    Meski demikian, Agus mengatakan pihaknya belum menghitung kerusakan pohon akibat pemasangan APK yang dipaku karena keterbatasan personel, terutama saat bersamaan dengan penanganan bencana hujan angin.

    “Kami lebih fokus dulu ke penanganan bencana kemarin, tetapi setelah selesai, kami akan kembali melakukan aksi pencabutan paku di pohon seperti kegiatan sebelumnya,” ungkapnya.

    DLH Cimahi rutin melakukan pemeliharaan pohon, termasuk pemangkasan dahan yang rawan patah berdasarkan laporan masyarakat. Bila pohon terindikasi mati, DLH akan melakukan penebangan sebagai opsi terakhir.

    BACA JUGA: Innalillahi, Ini Sosok Yana D Putra Calon Wakil Bupati Ciamis yang Meninggal Dunia di Usia Muda Akibat Serangan Jantung

    “Jika masih bisa diselamatkan, kami akan menyelamatkan pohon itu,” jelas Agus.

    Agus juga mengungkapkan, pengelolaan sampah APK yang ditertibkan menjadi tanggung jawab Satpol PP. Sampah tersebut dikumpulkan di kantor Satpol PP di Pemkot Cimahi sebelum dibuang.

    “Kemarin rencananya sampah APK akan dikumpulkan dekat kantor Satpol PP,” tandasnya. (Mong)

  • Banjir di Dayeuhkolot, Bupati Bandung Desak Pembangunan Polder Dipercepat

    Banjir di Dayeuhkolot, Bupati Bandung Desak Pembangunan Polder Dipercepat

    JABAR EKSPRES – Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan hujan deras yang melanda sejak Kamis (21/11) membuat delapan Kecamatan di Kabupaten Bandung terendam.

    Delapan kecamatan yang terkena dampak banjir, diantaranya Kecamatan Solokanjeruk, Banjaran hingga Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang yang rutin terendam banjir akibat meluapnya Sungai Citarum.

    Khusus untuk daerah Dayeuhkolot, Dadang menyebutkan, jika pihaknya akan membangun kembali 8 polder air yang saat ini baru tiga polder.

    BACA JUGA: Masa Tenang Pilkada, Pj Wali Kota Bogor Titipkan Pesan Ini

    “Berdasarkan kajian ini harus ada delapan polder dan baru selesai tiga polder. Maka saya akan rapat koordinasi dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum, karena kalau terus-terusan seperti ini (banjir) juga tidak bagus juga,” katanya, Senin (25/11).

    Oleh karenanya Dadang menambahkan 5 polder tersebut harus segera dibuatkan agar bisa menanggulangi banjir yang kerap terjadi di wilayah Dayeuhkolot ini.

    “Saya akan mendesak untuk lima polder ini dibuatkan segera. Nah bagaimana kalau nanti ada sharing atau seperti apa, nanti kita bicarakan,” tuturnya.

    BACA JUGA: Yana D Putra Meninggal Dunia, KPU Jabar Lakukan Proses Pergantian untuk Calon Wakil Bupati Ciamis

    Dadang pun menyebutkan bahwa untuk membantu warga yang terdampak banjir, Pemkab Bandung sudah menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji dan sebagainya untuk warga yang terdampak banjir.

    “Pemkab Bandung sudah memberikan bantuan makanan kepada warga yang saat ini kena dampak banjir. Dan tentu pada hari ini juga kita akan melakukan rapat koordinasi dengan BBWS Citarum membahas secara keseluruhan. Bukan hanya daerah Dayeuhkolot saja, tetapi beberapa lokasi yang terkena bencana banjir juga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Banjir yang melanda Kampung Bojong Asih, Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sejak Kamis (21/11/2024) terus memburuk.

    BACA JUGA: Terkena Serangan Jantung, Sekda Ciamis Ceritakan Almarhum Yana D Putra Sebelum Dilarikan ke RS Borromeus Bandung

    Hingga Sabtu (23/11/2024), ketinggian air mencapai 150-200 cm, merendam seluruh wilayah dari RW 1 hingga RW 14, dan memaksa warga berjuang dengan segala cara untuk bertahan.

    Beberapa warga bahkan terpaksa menggunakan perahu untuk bisa beraktivitas dan mengakses titik pengungsian.

  • Panglima TNI Sebut Ada 7 Kasus Menonjol pada September-November 2024

    Panglima TNI Sebut Ada 7 Kasus Menonjol pada September-November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap 7 kasus rawan menjelang hari pencoblosan di Pilkada 2024. Tujuh kasus ini terjadi pada rentang September hingga November.

    Pada September 2024, Agus menyebut ada tiga kejadian yang menonjol di antaranya adalah pelemparan granat oleh OTK ke rumah calon Gubernur Aceh, penembakan yang dilakukan oleh OTK terhadap rumah dan mobil calon Bupati Tolitoli, dan pergantian calon Wakil Gubernur Papua Selatan.

    “Dan pada bulan Oktober terdapat dua kejadian menonjol, pemecatan calon Bupati Malang, kejadian kecelakaan kebakaran kapal motor yang mengakibatkan meninggalnya calon Gubernur Maluku Utara,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    Kemudian, pada November, Agus mengemukakan ada dua kejadian menonjol yaitu KPU membatalkan paslon nomor urut 1 pilkada Papua Barat Daya dan pembacokan oleh pendukung salah satu paslon pada Pilkada Kabupaten Sampang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

    Sebelumnya, Agus menyebut TNI telah memetakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kerawanan dari tinggi hingga rendah jelang Pilkada 2024. Pemetaan ini didasarkan dari catatan Staf Intelijen (Sintel) TNI.

    “Pada tingkat kerawanan tinggi terdapat 4 provinsi, tingkat kerawanan sedang ada 23 provinsi, dan tingkat kerawanan rendah di 10 provinsi,” ungkapnya di hadapan Komisi I DPR RI.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan kerawanan ini terbagi dalam tiga konteks utama yaitu politik, sosial budaya, dan keamanan dalam negeri. Pada konteks politik, sebutnya, persaingan antar pasangan calon berpotensi memicu konflik, terutama jika terdapat saling serang antar pendukung.

    Kemudian, lanjutnya, aktivitas masa yang mendukung paslon tertentu dapat menjadi sumber ketegangan, terutama bila terjadi klaim kemenangan atau protes terhadap hasil pemilu. Ketidakpuasan para pendukung terhadap hasil Pilkada seringkali menjadi sumber protes besar-besaran.

    “Pada konteks sosial budaya, faktor pemicu konfliknya adalah terbatasnya sarana angkutan dan medan yang sulit dalam mendistribusikan logistik Pilkada. Kendala ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat yang merasa hak suara mereka terancam,” jelas Agus.

    Terakhir, dalam konteks kamdagri, Agus mengatakan ancaman dari kelompok tertentu yang berupaya mengganggu jalannya Pilkada, seperti aksi intimidasi atau sabotase sistem perwakilan dalam Pemilu, seperti sistem noken di Papua, dapat menjadi sumber ketidakpuasan masa, terutama jika mereka tidak setuju dengan pilihan yang ditentukan oleh kepala suku. 

    “Faktor pemicu konfliknya adalah aksi kelompok tertentu yang bertujuan mengganggu pelaksanaan Pilkada, ketidaksetujuan masa terhadap pilihan paslon yang ditentukan oleh kepala suku memicu konflik horizontal di tingkat lokal,” pungkasnya.