Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • KPU Kota Probolinggo dan PWI Gelar Sosialisasi Jelang Pilkada 2024

    KPU Kota Probolinggo dan PWI Gelar Sosialisasi Jelang Pilkada 2024

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dua hari menjelang pencoblosan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Probolinggo Raya menggelar sosialisasi bagi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan wartawan. Acara ini berlangsung di Bale Hinggil, Jalan dr. Soetomo, Kota Probolinggo, pada Senin (25/11/2024), dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2024.

    Kepala Dismominfo Kota Probolinggo, Aman Suryaman, menyatakan bahwa anggota KIM memiliki peran penting dalam menyukseskan Pilkada. Salah satu kontribusi mereka adalah menyebarkan konten edukatif terkait Pilkada melalui berbagai platform media, seperti situs web dan media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

    “Tugas KIM mirip dengan wartawan, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, KIM juga diharapkan dapat menangkal kabar bohong atau hoaks dengan cara cek dan ricek di komunitas mereka,” ujar Aman dalam paparannya.

    Ketua PWI Probolinggo Raya, Suyuti, menambahkan bahwa meski media sosial dan media mainstream memiliki perbedaan signifikan dalam verifikasi, keduanya tetap berperan penting. Ia menyoroti dampak media sosial yang besar, terutama dalam menyebarkan informasi selama masa kampanye hingga masa tenang.

    “Media sosial memiliki dampak luar biasa, meskipun dalam masa tenang sekalipun. Namun, saya yakin rekan-rekan media mainstream sudah paham akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengontrol sosial,” kata Suyuti.

    Komisioner KPU Kota Probolinggo, Zainal Abidin, berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ia mengingatkan pentingnya peran semua pihak untuk mendorong kesuksesan Pilkada 2024.

    “Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 bisa meningkat dibandingkan periode sebelumnya,” ujar Zainal, yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

    Berdasarkan data KPU Kota Probolinggo, daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 berjumlah 179.416 orang, terdiri atas 91.436 pemilih perempuan dan 87.980 pemilih laki-laki. Pemilih akan tersebar di 328 TPS di 29 kelurahan, dengan fasilitas khusus bagi pemilih disabilitas yang akan didampingi oleh petugas.

    Diketahui, tingkat partisipasi pemilih di Kota Probolinggo pada Pilkada 2018 menurun dibandingkan dengan Pilkada 2013. Pada 2013, partisipasi mencapai 83%, sedangkan pada 2018 turun menjadi 79%. Dengan upaya sosialisasi ini, KPU berharap tren partisipasi dapat meningkat kembali. (ada/but)

  • Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jatim melaunching Data Center Pilkada Serentak Tahun 2024. Data Center ini berada di lantai 23 Hotel Doubletree by Hilton Surabaya.

    Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menegaskan, peluncuran data center ini untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Jatim, terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang bisa lebih cepat, akurat dan transparan.

    “Data center ini ditempatkan di lantai 23 Hotel Doubletree Surabaya. Ini agar memudahkan koordinasi, karena banyak kegiatan yang dilakukan KPU Jatim berada di sekitaran Kota Surabaya. Data Center sengaja kita tempatkan di tempat yang tinggi, biar monitoring 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan dan 60.751 TPS itu bisa terupdate secara cepat dan cepat tertangani jika ada persoalan persoalan di lapangan,” ujarnya, Senin (25/11/2024).

    Selain jajaran komisioner dan sekretraiat KPU Jatim, turut pula hadir perwakilan KPU kabupaten/kota, anggota DPD RI dari Jatim Kondang Kusumaning Ayu serta puluhan jurnalis yang biasa meliput kegiatan KPU Jatim.

    Aang menjelaskan, bahwa fungsi data center ini bukan hanya seputar proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang terkait hasil Pilgub Jatim 2024. Namun, juga berbagai data yang masih ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jatim.

    “Makanya semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada bisa diupdate melalui data center yang kita luncurkan siang ini, dengan harapan semua media juga memberikan support kepada kinerja kawan-kawan di TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota di seluruh Jatim. Merekalah aktor utama di tanggal 27 November mendatang,” jelasnya.

    “Mudah-mudahan data center ini bermanfaat untuk kebutuhan akses informasi semua pihak baik itu terkait dengan problem ketidaktahuan pemilih bisa mengupdate melalui data center, program terkait proses penghitungan, rekapitulasi secara berjenjang an seterusnya bisa diakses melalui data center,” imbuhnya.

    Sementara itu, Insan Qoriawan dari Divisi Data KPU Jatim menjelaskan, bahwa Data Center KPU Jatim yang menyangkut pemantauan hasil penghitungan suara di 60.751 TPS di seluruh Jatim yang akan diunggah melalui program Sirekap milik KPU RI yang sudah dilakukan perbaikan, sehingga informasi tersebut bisa diketahui publik.

    “Tujuan dibuat data center melalui Sirekap itu untuk percepatan informasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Makanya kita siapkan 20 orang operator untuk memantau seluruh TPS yang sudah mengirim dan belum mengirim data hasil penghitungan suara di TPS maupun hasil rekap secara berjenjang,” ungkapnya.

    Ia mengakui Sirekap yang sudah diperbaharui ini validasinya lebih baik, karena sebelum data bisa diunggah, harus melalui 24 pintu validasi. Bahkan, foto yang bisa dikirim sudah ada tanda khusus bisa memenuhi standar agar bisa terbaca program Sirekap. Termasuk, PPS juga memiliki tugas melakukan validasi hasil penghitungan suara TPS, sebelum dikirim ke data center.

    “Data center ini juga bisa difungsikan menjadi Help Desk, karena pada proses pemungutan dan penghitungan suara kerap terjadi persoalan di lapangan. Sehingga, petugas TPS maupun KPPS butuh penjelasan dari panitia penyelenggara Pilkada yang lebih tinggi,” jelas Insan.

    Insan menambahkan, ada dua model yang bisa dilakukan petugas TPS untuk mengakses maupun mengupload hasil penghitungan suara dan rekap berjenjang ke Sirekap, yaitu secara offline maupun online. Mengingat, saat dilakukan uji coba dari 666 kecamatan terdapat 1 kecamatan, yakni di Pulau Masalembu Sumenep yang kesulitan karena tidak ada signal internet.

    “Untuk TPS yang kesulitan untuk menguploud nantinya bisa diwakilkan PPK setempat untuk memasukkan data hasil penghitungan suara di TPS ke Sirekap,” ujar Insan.

    Sesuai jadwal yang ada, hasil penghitungan suara di tingkat TPS akan tuntas dalam Sirekap mulai 27 November hingga Desember 2024. Begitu juga hasil rekap di tingkat PPK maupun KPU kabupaten/kota. Sedangkan, untuk rekap berjenjang di tingkat KPU Jatim dijadwalkan hingga 6 Desember 2024.

    “Itu rencana yang kita buat, namun untuk rekap di tingkat KPU Jatim belum diputuskan kapan pelaksanaannya karena akan dirapatkan terlebih dulu,” pungkas Insan. [tok/beq]

  • Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jatim melaunching Data Center Pilkada Serentak Tahun 2024. Data Center ini berada di lantai 23 Hotel Doubletree by Hilton Surabaya.

    Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menegaskan, peluncuran data center ini untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Jatim, terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang bisa lebih cepat, akurat dan transparan.

    “Data center ini ditempatkan di lantai 23 Hotel Doubletree Surabaya. Ini agar memudahkan koordinasi, karena banyak kegiatan yang dilakukan KPU Jatim berada di sekitaran Kota Surabaya. Data Center sengaja kita tempatkan di tempat yang tinggi, biar monitoring 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan dan 60.751 TPS itu bisa terupdate secara cepat dan cepat tertangani jika ada persoalan persoalan di lapangan,” ujarnya, Senin (25/11/2024).

    Selain jajaran komisioner dan sekretraiat KPU Jatim, turut pula hadir perwakilan KPU kabupaten/kota, anggota DPD RI dari Jatim Kondang Kusumaning Ayu serta puluhan jurnalis yang biasa meliput kegiatan KPU Jatim.

    Aang menjelaskan, bahwa fungsi data center ini bukan hanya seputar proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang terkait hasil Pilgub Jatim 2024. Namun, juga berbagai data yang masih ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jatim.

    “Makanya semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada bisa diupdate melalui data center yang kita luncurkan siang ini, dengan harapan semua media juga memberikan support kepada kinerja kawan-kawan di TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota di seluruh Jatim. Merekalah aktor utama di tanggal 27 November mendatang,” jelasnya.

    “Mudah-mudahan data center ini bermanfaat untuk kebutuhan akses informasi semua pihak baik itu terkait dengan problem ketidaktahuan pemilih bisa mengupdate melalui data center, program terkait proses penghitungan, rekapitulasi secara berjenjang an seterusnya bisa diakses melalui data center,” imbuhnya.

    Sementara itu, Insan Qoriawan dari Divisi Data KPU Jatim menjelaskan, bahwa Data Center KPU Jatim yang menyangkut pemantauan hasil penghitungan suara di 60.751 TPS di seluruh Jatim yang akan diunggah melalui program Sirekap milik KPU RI yang sudah dilakukan perbaikan, sehingga informasi tersebut bisa diketahui publik.

    “Tujuan dibuat data center melalui Sirekap itu untuk percepatan informasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Makanya kita siapkan 20 orang operator untuk memantau seluruh TPS yang sudah mengirim dan belum mengirim data hasil penghitungan suara di TPS maupun hasil rekap secara berjenjang,” ungkapnya.

    Ia mengakui Sirekap yang sudah diperbaharui ini validasinya lebih baik, karena sebelum data bisa diunggah, harus melalui 24 pintu validasi. Bahkan, foto yang bisa dikirim sudah ada tanda khusus bisa memenuhi standar agar bisa terbaca program Sirekap. Termasuk, PPS juga memiliki tugas melakukan validasi hasil penghitungan suara TPS, sebelum dikirim ke data center.

    “Data center ini juga bisa difungsikan menjadi Help Desk, karena pada proses pemungutan dan penghitungan suara kerap terjadi persoalan di lapangan. Sehingga, petugas TPS maupun KPPS butuh penjelasan dari panitia penyelenggara Pilkada yang lebih tinggi,” jelas Insan.

    Insan menambahkan, ada dua model yang bisa dilakukan petugas TPS untuk mengakses maupun mengupload hasil penghitungan suara dan rekap berjenjang ke Sirekap, yaitu secara offline maupun online. Mengingat, saat dilakukan uji coba dari 666 kecamatan terdapat 1 kecamatan, yakni di Pulau Masalembu Sumenep yang kesulitan karena tidak ada signal internet.

    “Untuk TPS yang kesulitan untuk menguploud nantinya bisa diwakilkan PPK setempat untuk memasukkan data hasil penghitungan suara di TPS ke Sirekap,” ujar Insan.

    Sesuai jadwal yang ada, hasil penghitungan suara di tingkat TPS akan tuntas dalam Sirekap mulai 27 November hingga Desember 2024. Begitu juga hasil rekap di tingkat PPK maupun KPU kabupaten/kota. Sedangkan, untuk rekap berjenjang di tingkat KPU Jatim dijadwalkan hingga 6 Desember 2024.

    “Itu rencana yang kita buat, namun untuk rekap di tingkat KPU Jatim belum diputuskan kapan pelaksanaannya karena akan dirapatkan terlebih dulu,” pungkas Insan. [tok/beq]

  • KPU Tegaskan Hasil "Quick Count" Pilkada Serentak Dirilis Paling Cepat Pukul 15.00 WIB Nasional 25 November 2024

    KPU Tegaskan Hasil "Quick Count" Pilkada Serentak Dirilis Paling Cepat Pukul 15.00 WIB Nasional 25 November 2024

    KPU Tegaskan Hasil “Quick Count” Pilkada Serentak Dirilis Paling Cepat Pukul 15.00 WIB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (
    KPU
    ) RI menegaskan, hasil hitung cepat atau
    quick count
    lembaga survei dirilis paling cepat pada pukul 15.00 WIB atau dua jam setelah pemungutan suara selesai.
    Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
    “Masih, belum diganti dan masih berlaku,” ujarnya saat dihibungi
    Kompas.com
    , Senin (25/11/2024).
    Pasal 19 Ayat 3 PKPU tersebut tertulis “Pengumuman hasil penghitungan cepat pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”
    Adapun ayat satu menjelaskan soal lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat mengumumkan hasil survei mereka mengenai pemilu.
    Ayat 2 menerangkan, pengumuman hasil survei dilarang dilakukan pada masa tenang.
    Pasal ini juga mengatur pengumuman yang dikeluarkan dari hasi survei berisi hasil penghitungan cepat sampai akhir.
    “Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat mengenai pemilu atau pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat harus menyatakan bahwa hasil kegiatan yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota,” demikian isi Ayat 5 PKPU 9/2022.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Logistik Pilkada Pamekasan Mulai Didistribusikan

    Logistik Pilkada Pamekasan Mulai Didistribusikan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komisii Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, mendistribusikan ribuan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan, yang dijadwalkan digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    Proses pendistribusian tersebut dilakukan tiga kali secara bertahap, mulai dari Gudang Logistik KPU Pamekasan, di Jl Bonorogo Pamekasan, menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, Minggu (24/11/2024) kemarin.

    “Untuk proses distribusi logistik Pilkada Pamekasan, kita sudah lakukan pendistribusian dari Gudang Logistik KPU Pamekasan, menuju kantor PPK di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, Minggu kemarin,” kata Ketua KPU Pamekasan, Mahdi, Senin (25/11/2024).

    Lebih lanjut disampaikan proses pendistribusian tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Jika kemarin dari Gudang Logistik KPU Pamekasan menuju 13 kecamatan berbeda, hari ini dari PPK menuju PPS (Panitia Pemungutan Suara),” ungkapnya.

    “Sehari berselang, yakni pada H-1 pelaksanaan pemilihan, Selasa (26/11/2024) besok. Pendistribusian akan dilakukan serentak oleh PPS menuju KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara),” jelasnya.

    Lebih lanjut disampaikan proses pendistribusian logistik tersebut diangkut menggunakan truk, serta dikawal langsung aparat kepolisian dari Polres Pamekasan, disaksikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sejumlah Forkopimda, serta personil PPK.

    “Total logistik yang kita distribusikan untuk pelaksanaan pilkada serentak 2024, meliputi sebanyak 2.540 unit kotak suara, sebanyak 5.080 unit bilik suara, serta sebanyak 1.366.544 lembar surat suara,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pilkada Pamekasan, terdata sebanyak 666.048 pemilih, meliputi dari sebanyak 321.417 pemilih laki-laki dan sebanyak 344.631 pemilih perempuan.

    Para pemilih nantinya akan menyalurkan hak suaranya di sebanyak 1.270 TPS di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, termasuk di antaranya TPS Khusus yang nantinya akan melayani pemilih di lokasi tertentu, yakni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Pesantren. [pin/but]

  • Sukseskan Pilkada 2024, BPBD DKI Siapkan Rekayasa Cuaca Saat Hari Pencoblosan

    Sukseskan Pilkada 2024, BPBD DKI Siapkan Rekayasa Cuaca Saat Hari Pencoblosan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa cuaca untuk menyukseskan Pilkada 2024 pada 27 November mendatang.

    Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang menyebut adanya potensi hujan di ibu kota hingga tiga hari ke depan.

    “Berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, sebenarnya potensi hujannya untuk tanggal 25 sampai 27 November itu sedang ya,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (25/11/2024).

    “Namun, demikian sedang kami cermati untuk pelaksanaan rekayasa cuaca dari BPBD,” tambahnya menjelaskan.

    Untuk melakukan rekayasa cuaca ini, Teguh menyebut, pihaknya bakal berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    “Pelaksanaannya kami bersama-sama dengan BMKG. Tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi ini kami matangkan pada siang-sore ini untuk pelaksanaannya,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyebut ada 571 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir.

    Ratusan TPS rawan ini tersebar di lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta.

    Adapun data TPS rawan banjir itu didapat dari hasil koordinasi dengan jajaran KPU di kabupaten atau kota, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    ”Tentu saja karena ini berpotensi belum tentu juga terjadi banjir. Kami dapatkan data dari teman-teman KPU kabupaten/kota dengan berkoordinasi langsung dengan para KPPS-nya,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah dikutip dari Kompas.com.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menko Polkam soal Usulan KPU Jadi Badan Ad Hoc: Penting Dikaji Mendalam

    Menko Polkam soal Usulan KPU Jadi Badan Ad Hoc: Penting Dikaji Mendalam

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menanggapi terkait usulan KPU menjadi badan ad hoc. Dia menilai perlu kajian yang mendalam terkait usulan tersebut.

    BG menyebut KPU menjadi badan ad hoc itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, kata dia, usulan ini perlu kajian yang mendalam sebelum mengubah status KPU.

    “Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada sudut pandang dan tujuan yang ingin kita capai. Oleh karenanya memang penting untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada perubahan KPU tersebut, terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas dan efektivitas KPU dalam melaksanakan pemilu ke depan yang bebas dan aktif,” kata BG dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

    Dia menyebut perlu keterlibatan banyak pihak untuk mengkaji usulan ini, termasuk melibatkan masukan dari masyarakat.

    “Diskusi secara terbuka maupun masukan-masukan dari berbagai pihak, elemen masyarakat, ini penting untuk kita dengar dalam rangka membantu di dalam menentukan arah mana yang terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” ucapnya.

    Seperti diketahui, muncul usulan KPU dan Bawaslu diubah menjadi badan ad hoc atau tidak lagi lembaga bersifat tetap seperti saat ini. Usulan itu belakangan menuai pro dan kontra di legislatif.

    “Jadi kita sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga ad hoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan,” kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI bersama tiga lembaga/organisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (31/10).

    (fas/fas)

  • Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh Megapolitan 25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh Megapolitan 25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta seluruh warga Depok menjaga perdamaian selama masa
    Pilkada 2024
    , bukan hanya pada hari pencoblosan, tetapi hingga hari pelantikan.
    Hal ini disampaikan Idris saat menghadiri deklarasi damai Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok di Hotel Bumi Wiyata, Senin (25/11/2024).
    “Karena belum ada sejarahnya selama pilkada, sebuah situasi (di Depok) yang menuju kericuhan dan kerusuhan,” ungkap Idris.
    Adapun acara deklarasi damai ini dihadiri oleh calon wakil wali kota Depok nomor urut 1 Ririn Farabi A Rafiq. Hadir pula pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Sementara calon wali kota nomor urut 1 pasangan Ririn Farabi, Imam Budi Hartono, tidak hadir di lokasi.
    Dalam acara ini, hadir pula Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana, lalu Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna, Ketua KPU Depok Willi Sumarlin, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok Fathul Arif.
    Acara ini diawali dengan pembacaan isi deklarasi bersama. Terdapat empat poin komitmen yang tertuang dalam deklarasi damai tersebut. 
    Idris memimpin pembacaan deklarasi tersebut, yang kemudian diikuti seluruh tamu lainnya.
    “Kami berkomitmen menyukseskan Pilkada tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” bunyi deklarasi poin kedua.
    “Kami berkomitmen, mewujudkan situasi yang kondusif, aman, damai, dan sejuk,” isi deklarasi poin ketiga.
    Usai deklarasi, seluruh tamu yang hadir diminta membubuhkan tanda tangan di papan putih sebagai simbolisasi sepakat mengawal jalannya pesta demokrasi ini.
    Sebagaimana diketahui, ada dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berlaga pada
    Pilkada Kota Depok
    2024.
    Paslon nomor urut 1 yaitu Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar).
    Pasangan calon nomor urut 2 yakni Supian Suri-Chandra Rahmansyah. Paslon ini diusung Koalisi Perubahan Depok Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, PDI-P, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, PAN, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PSI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Polkam Pastikan Kesiapan Pilkada 2024 di 545 Daerah

    Menko Polkam Pastikan Kesiapan Pilkada 2024 di 545 Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU), perwakilan Polri, TNI, serta kementerian terkait untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar di 545 daerah.

    Budi Gunawan menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap KPU, baik dalam distribusi logistik maupun antisipasi terhadap potensi kericuhan di wilayah yang dianggap rawan konflik. 

    “Distribusi logistik Pilkada 2024 sudah siap. Saat ini tahapannya tinggal didorong ke tingkat desa dan setelah TPS terbentuk, malamnya akan langsung didistribusikan ke TPS-TPS,” jelas Menko Polkam di Jakarta, Senin (25/11/2024) dilansir Antara.

    Terkait potensi kericuhan, Budi menyebutkan Polri dan TNI telah mengerahkan kekuatan besar untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan Pilkada 2024. Polri menyiapkan 180.000 personel, sementara TNI mengerahkan 169.000 personel, yang siap ditempatkan di lokasi rawan atau bertindak sebagai pasukan cadangan.

    “Ada beberapa daerah rawan yang tidak dapat kami ungkap ke publik. Namun, semua sudah dipetakan, dan langkah antisipasi seperti gladi posko dan sistem pengamanan kota telah dipersiapkan dengan matang,” katanya.

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan stabilitas selama pelaksanaan Pilkada 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (27/11/2024).

    Sementara itu, Ketua KPU Mochamad Afifuddin melaporkan hingga saat ini sebanyak 836.069 kotak suara atau 98,39% telah siap dan dikemas untuk didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dari jumlah tersebut, 47,92% kotak suara sudah diterima oleh PPK.

    “Hari ini distribusi dari PPK ke desa dimulai. Selanjutnya, distribusi ke TPS akan dilakukan esok hari bersamaan dengan proses persiapan TPS untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2024,” jelas Afifuddin.

  • 1.298 Personel Polri Siap Amankan TPS Pilkada 2024 di Sidoarjo 

    1.298 Personel Polri Siap Amankan TPS Pilkada 2024 di Sidoarjo 

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 1.298 personel Polri mulai digeser ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 18 kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Pergeseran pasukan diawali dengan Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS Pilkada Serentak 2024 di Mako Polresta Sidoarjo, Senin (25/11/2024).

    Apel pergeseran pasukan pengamanan TPS Pilkada Serentak 2024 tersebut dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing. Ia menyampaikan 1.298 personel yang dilibatkan adalah dari Polresta Sidoarjo dan Polsek jajaran.

    Para personel diharapkan langsung bekerjasama dengan personel pengamanan dari Kodim 0816 Sidoarjo, Satpol PP, Linmas, petugas dari KPU maupun Bawaslu serta stake holder terkait lainnya.

    Sehingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah Jatim dan Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lancar dan aman.

    Personel yang bertugas diharapkan dapat memahami tugas pengamanan Pilkada Serentak 2024. “Wujudkan profesional dan netralitas Polri bersama TNI menjadi prioritas bersama guna mewujudkan pesta demokrasi ini berjalan lancar, aman, dan damai,” ucap Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing.

    Pada kesempatan ini, Kapolresta Sidoarjo juga mengingatkan kepada seluruh anggota yang tersprin dalam pengamanan TPS agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Yakni dengan memastikan betul keamanan logistik Pemilu 2024 mulai dari PPK ke PPS hingga kembali lagi ke PPK.

    “Tingkatkan juga patroli kamtibmas di wilayah masing-masing sampai dengan patroli siber guna antisipasi segala macam potensi yang dapat mengganggu kondusifitas kamtibmas Pilkada ini. Amankan betul, laksanakan tugas secara profesional dan optimal,” tandasnya. [isa/beq]