Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Bawaslu Magetan Tertibkan 10 APK Masih Terpasang di Masa Tenang

    Bawaslu Magetan Tertibkan 10 APK Masih Terpasang di Masa Tenang

    Magetan (beritajatim.com) – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Magetan melaksanakan patroli dan pembersihan alat peraga kampanye (APK) di seluruh wilayah kabupaten, Senin (25/11/2024). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masa tenang yang berlangsung mulai 24 hingga 26 November 2024 berjalan sesuai aturan dan bebas dari aktivitas kampanye.

    Purwanto, Anggota Divisi Penanganan dan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Magetan, menyatakan bahwa pihaknya bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan telah melakukan penyisiran di berbagai titik strategis.

    “Kami sejak pagi, mulai pukul 07.30 dari kantor Bawaslu, bergerak untuk menertibkan APK di wilayah Kabupaten Magetan. Hingga siang hari ini, ada sekitar 10 titik lokasi yang berhasil kami tertibkan,” ujar Purwanto.

    Lokasi-lokasi tersebut meliputi billboard, papan reklame berbayar, serta berbagai alat peraga lain seperti spanduk dan baliho yang masih terpasang di area publik. Penertiban ini dilakukan berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI agar wilayah Magetan bebas dari APK selama masa tenang.

    “Sejak masa tenang dimulai tanggal 24 November hingga hari ini, kami bersama jajaran terus berkoordinasi untuk memastikan semua APK yang melanggar dapat segera dibersihkan. Kami juga bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk menertibkan alat peraga kampanye,” tambahnya.

    Purwanto menegaskan bahwa pembersihan ini mencakup semua jenis APK tanpa terkecuali, baik yang berbentuk billboard, spanduk, hingga baliho yang melintang di jalan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif menjelang hari pencoblosan pada 27 November 2024. [fiq/suf]

  • Antisipasi Cuaca Hujan, KPU Kota Blitar Geser Lokasi 5 TPS Pilkada Serentak 2024: Lokasi Indoor

    Antisipasi Cuaca Hujan, KPU Kota Blitar Geser Lokasi 5 TPS Pilkada Serentak 2024: Lokasi Indoor

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – KPU Kota Blitar menggeser titik lokasi lima tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2024 untuk mengantisipasi cuaca hujan.

    Lima TPS yang lokasinya digeser itu awalnya berada di luar ruangan menggunakan tenda atau outdoor.

    “Penggeseran titik lokasi lima TPS merupakan hasil mitigasi bersama stakeholder yang memperediksi tingginya curah hujan pada hari pelaksanaan pemungutan suara, Rabu (27/11/2024),” kata Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, Senin (25/11/2024).

    Rangga mengatakan lokasi lima TPS di luar ruangan yang rawan dengan cuaca hujan itu digeser ke lokasi indoor yang kondisi bangunannya terbuka.

    “Kami geser ke lokasi indoor, tapi yang bangunannya terbuka,” ujarnya.

    Dikatakannya, lima TPS yang lokasinya digeser, yaitu, dua TPS di Kecamatan Sananwetan dan tiga TPS di Kecamatan Sukorejo.

    Dua TPS di Kecamatan Sananwetan yang lokasinya digeser, yaitu, TPS 6 Bendogerit dan TPS 9 Bendogerit.

    Sedang tiga TPS di Kecamatan Sukorejo yang lokasinya digeser, yakni, TPS 3 Pakunden, TPS 5 Sukorejo, dan TPS 11 Tanjungsari.

    “Untuk Kecamatan Kepanjenkidul tidak ada penggeseran titik lokasi TPS. Jumlah total TPS di Pilkada Kota Blitar ada 213 TPS dan dua di antaranya TPS lokasi khusus,” katanya.

    Rangga menyebutkan, secara keseluruhan, persiapan tahapan Pilkada 2024 di Kota Blitar sudah 100 persen pada H-2 menjelang pemungutan suara atau Senin (25/11/2024) ini.

    Besok, Selasa (26/11/2024), KPU akan melakukan pendistribusian logistik ke kelurahan dan dilanjutkan pemusnahan surat suara rusak.

    “Kesiapan KPU Kota Blitar menjelang tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 sudah 100 persen,” ujarnya.

  • Ciri-ciri Surat Suara Sah dan Tidak Sah di Pilkada 2024, Pemilih Wajib Tahu Regional 25 November 2024

    Ciri-ciri Surat Suara Sah dan Tidak Sah di Pilkada 2024, Pemilih Wajib Tahu Regional 25 November 2024

    Ciri-ciri Surat Suara Sah dan Tidak Sah di Pilkada 2024, Pemilih Wajib Tahu
    Editor
    KOMPAS.com –
    Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024, ada baiknya pemilih memahami tentang
    surat suara
    .
    Selain jenis surat suara dan cara mencoblos surat suara, pemilih juga bisa mengenali bagaimana ciri-ciri surat suara sah dan tidak sah pada
    Pilkada 2024
    .
    Hal ini tentunya penting, karena setiap surat suara yang dianggap sah dalam Pilkada 2024 harus memenuhi beberapa kondisi tertentu.
    Terlebih Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan terkait bagaimana mengenali
    surat suara Pilkada 2024
    untuk memastikan keabsahan suara pemilih.
    Aturan mengenai surat suara yang dinyatakan sah merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
    Dalam Pasal 53  aturan tersebut dijelaskan bahwa surat suara sah memiliki ciri-ciri yaitu:
    Sementara aturan mengenai surat suara yang dinyatakan tidak sah tercantum dalam pasal 55, yaitu:
    Agar pemilih dapat memastikan bahwa hak pilihnya dihitung maka ada baiknya untuk memahami langkah dalam mencoblos di Pilkada 2024.
    Sumber:

    indonesiabaik.id
     

    kompas.tv
       

    tribunnews.com
      
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Jaksel ajak warga turut tertibkan APK di masa tenang

    Wali Kota Jaksel ajak warga turut tertibkan APK di masa tenang

    Jadi penurunan APK hari ini difokuskan pada seluruh jalur protokol, dengan melibatkan 320 personel

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin mengajak warga turut menertibkan alat peraga kampanye (APK) di masa tenang demi mengembalikan estetika kota di wilayahnya.

    Dia mengatakan penurunan APK yang dilakukan dalam rangkaian masuknya masa tenang Pilkada DKI selama tiga hari yakni 24-26 November 2024 mendatang sebelum waktu pencoblosan berlangsung.

    Penertiban APK dilakukan di semua jalur umum, fasilitas umum dan lingkungan warga. Maka itu, diimbau kepada warga untuk menurunkan APK yang menempel di area rumahnya.

    Adapun penurunan APK di Jakarta Selatan sudah dikoordinasikan dengan KPU, Bawaslu hingga tim pemenangan pasangan calon, sehingga diharapkan berjalan dengan baik, adil, tertib dan sesuai prinsip demokrasi.

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS. Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Berdasarkan rekapitulasi hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pilkada 2024, sudah ada 72.586 APK yang diturunkan petugas Satpol PP di seluruh wilayah sampai Senin ini.

    Berdasarkan jenis APK terdiri dari spanduk 26.874 lembar, baliho 5.685 lembar, umbul-umbul 1.329 lembar, bendera 4.702 lembar, pamflet/Stiker 15.381 lembar, poster 11.318 lembar dan lainnya 7.297 lembar.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • H-2 Pilkada Serentak, Polisi Gresik Gelar Patroli

    H-2 Pilkada Serentak, Polisi Gresik Gelar Patroli

    Gresik (beritajatim.com)- H-2 atau kurang dua hari coblosan Pilkada serentak, aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Gresik menggelar patroli bersama. Tujuannya, memastikan keamanan serta logistik pemilu 2024.

    Patroli bersama itu dimulai dari Mapolres Gresik menuju ke gudang logistik KPU. Selanjutnya, bergeser ke Kecamatan Dukun, Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, dan Manyar. Setiap gudang logistik di tempat tersebut diperiksa secara langsung untuk memastikan bahwa kotak suara dan perlengkapan pemilu lainnya dalam kondisi aman dan layak.

    “Patroli memastikan keamanan logistik pemilu hingga ke tahapan pergeseran dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke PPK di tingkat kecamatan sesuai aturan,” ujar Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan, Senin (25/11/2024).

    Perwira menengah Polri ini juga mengingatkan anggotanya yang bertugas dan jajaran PPK agar memahami peran serta tanggungjawab masing-masing dalam menjaga situasi kondusif selama tahapan Pemilu.

    “Patroli ini merupakan bentuk komitmen kami memastikan kelancaran dan keamanan proses pemilu 2024 di wilayah Gresik,” paparnya.

    Arief menambahkan, koordinasi yang baik antara semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, sangat diperlukan untuk menyukseskan agenda pesta demokrasi. “Patroli dan pengecekan ini merupakan bagian dari upaya preventif aparat penegak hukum menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” imbuhnya.

    Secara terpisah, Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Gresik, Habibur Rohman menyatakan pihaknya telah melakukan mitigasi titik rawan di sejumlah tempat pemungutan suara menjelang pencoblosan.

    “Mitigasi sudah kami lakukan agar saat pelaksanaan pencoblosan mendapat perhatian. Selain itu, TPS di daerah rawan banjir juga menjadi prioritas karena memasuki musim penghujan,” pungkasnya. [dny/suf]

  • KPU Pastikan Rohidin Mersyah Ikut Pilgub Bengkulu Dari Bui

    KPU Pastikan Rohidin Mersyah Ikut Pilgub Bengkulu Dari Bui

    GELORA.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, calon gubernur petahana Bengkulu, Rohidin Mersyah yang ditetapkan tersangka dan ditahan karena tersangkut kasus pemerasan dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih tetap menjadi peserta pemilihan gubernur (Pilgub) Bengkulu 2024.

    Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Iffa Rosita, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL menanggapi soal status pencalonan Rohidin MErsyah akibat penetapan tersangka dan penahahan dalma kasus pemerasan dan gratifikasi, pada Senin, 25 November 2024.

    “Sampai saat ini masih sebagai peserta,” ujar Iffa.

    Dia menjelaskan, berdasarkan UU 10/2016 tentang Pilkada tidak diatur sanksi pembatalan bagi peserta pemilihan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana.

    Justru yang ada di UU Pilkada, ditegaskan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI itu, adalah terkait dengan sanksi bagi peserta pemilihan yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

    “Sampai nanti ada putusan pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan terpidana sesuai UU 10/2016,” demikian Iffa menambahkan.

    Di Pilgub Bengkulu, terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi. Yaitu, Rohidin Mersyah selaku petahana berpasangan dengan Meriani sebagai pasangan calon nomor urut 2.

    Sedangkan pasangan calon lainnya yang ditetapkan KPU mendapat nomor urut 1, adalah Helmi Hasan dan Mian.

    Helmi-Mian didukung mayoritas partai politik, antara lain PDIP, PAN, Gelora, Demokrat, PKB dan Gerindra.

    Sedangkan, Rohidin-Meriani diusung 4 partai yaitu Hanura, PKS, Golkar, dan PPP.

    Rohidin ditetapkan sebagai tersangka karena memeras kepala-kepala dinas di Pemerintahan Provinsi Bengkulu, untuk supaya mendapat uang untuk kebutuhan kampanyenya.

  • Ratusan Personel Gabungan di Kota Malang Gelar Patroli Skala Besar

    Ratusan Personel Gabungan di Kota Malang Gelar Patroli Skala Besar

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Sebannyak 180 personel gabungan baik dari unsur TNI – Polisi, Satpol PP Kota Malang, hingga Bawaslu Kota Malang dikerahkan dalam patroli skala besar, Senin (25/11/2024).

    Patroli tersebut dilakukan untuk memastikan situasi wilayah Kota Malang tetap aman dan kondusif selama masa tenang menjelang pemungutan suara Pilwali Kota Malang 2024 pada tanggal 27 November.

    Kabag Ops Polresta Malang Kota, AKP Sutomo menjelaskan secara detail terkait kegiatan patroli skala besar tersebut.

    “Tepat pada tanggal 24 November dinihari hingga dua hari kedepan, telah memasuki masa tenang. Dan selama masa itu, seluruh wilayah Kota Malang harus steril dari Alat Peraga Kampanye (APK),” ujarnya kepada TribunJatim.com, Senin (25/11/2024).

    Dalam kegiatan patroli skala besar tersebut, menyasar ke lokasi-lokasi keramaian masyarakat serta obyek-obyek vital. Seperti di Stasiun Malang, Kantor KPU, Bawaslu, maupun titik-titik rawan kejahatan.

    “Untuk kegiatan patroli skala besar ini, kami laksanakan selama dua hari. Yaitu pada Minggu (24/11/2024) malam dan terakhir pada Senin
    (25/11/2024) siang ini,” jelasnya.

    Bersamaan dengan itu, juga dilaksanakan pembersihan serta penertiban APK yang belum dilepas oleh tim pemenangan paslon.

    “Dalam patroli skala besar ini, kami juga mengajak anggota Bawaslu Kota Malang. Dan apabila dijumpai ada APK yang masih terpasang, maka kami segera mencopotnya,” terangnya.

    Dirinya juga menambahkan, bahwa kegiatan patroli skala besar dilaksanakan dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

    “Harapan kami dengan adanya patroli skala besar ini, tercipta rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sekaligus juga meyakinkan kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan Pilwali di Kota Malang berjalan aman serta kondusif,” tandasnya.

  • Segini Jumlah Pemilih Tambahan di Bondowoso, KPU Beber Kriteria Pemilih Bisa Masuk DPTb di Pilkada

    Segini Jumlah Pemilih Tambahan di Bondowoso, KPU Beber Kriteria Pemilih Bisa Masuk DPTb di Pilkada

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Menjelang pencoblosan Pilkada 2024, KPU menyebut jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) Bondowoso mencapai 534 orang.

    Secara terperinci 289 jumlah DPTb dengan kategori pemilih pindah masuk. Yakni 205 pemilih laki-laki, dan 84 pemilih perempuan, yang tersebar di 124 TPS di 72 desa atau kelurahan.

    Kemudian, ada juga 245 pemilih tambahan pindah keluar yang tersebar di 184 TPS yang ada di 115 desa atau kelurahan.

    Pendaftaran DPTb telah ditutup 28 Oktober 2024 kemarin. Dan ada juga yang ditutup pada  20 November 2024.

    Imroatul Husna, Komisioner KPU Bondowoso, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (Datin), menjelaskan, ada beberapa kriteria seseorang boleh mendaftar DPTb yakni bertugas di tempat lain, pasien rawat inap dan pendamping, tertimpa bencana alam, disabilitas di panti sosial atau rehabilitasi.

    Kemudian, menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar, hingga pindah domisili.

    “Ada juga mereka yang menjadi tahanan ritan atau lapas,” jelasnya pada Tribun Jatim pada Senin (25/11/2024).

    Komisioner Divisi Tekhnis Penyelenggara KPU Bondowoso, Abu Sofyan, mengatakan, DPTb bisa mencoblos di TPS pada jam 12.00 hingga pukul 13.00 WIB.

    Namun, prinsipnya siapa pun pemilih yang kemudian bisa menunjukkan e-KTP dan masuk dalam kategori usia memilih.

    Baik, masuk dalam DPT atau pun tidak masuk dalam DPT. Dalam ketentuan undang-undang harus difasilitasi.

    Disinggung perkiraan santri yang baru pulang tapi tidak masuk dalam DPT atau DPTb, kata Sofyan, pihaknya sebagai penyelanggara di tekhnis.

    Sebagaimana dalam aturan undang-undang, bahwa setiap orang jika dia bisa menunjukkan e-KTP atau pun dokumen lainnya yang membuktikan sebagai warga negara akan difalitasi senyampang ada ketersediaan suara penggunaan hak pilih itu dilayani di jam 12.00 sampai jam 13.00 WIB.

    “Senyampang ada ketersedian surat suara,” pungkasnya.

  • Bawaslu DKI akan telusuri APK yang belum ditertibkan saat masa tenang

    Bawaslu DKI akan telusuri APK yang belum ditertibkan saat masa tenang

    Bawaslu Jakarta Utara akan melakukan penelusuran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta akan menelusuri alat peraga kampanye (APK) salah satu pasangan calon yang belum ditertibkan atau diturunkan saat masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

    APK yang belum diturunkan adalah milik paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang berada di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    “Kami tindaklanjuti, Bawaslu Jakarta Utara akan melakukan penelusuran,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Benny mengaku pihaknya telah melayangkan surat secara resmi kepada tiga paslon untuk menurunkan APK di masa tenang kampanye yang dimulai dari Minggu (24/11) sampai menjelang pemungutan suara pada Rabu (27/11). Ketiga paslon itu adalah RIDO dari nomor urut 01, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 02 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 03.

    Untuk mempercepat penurunan APK ini, Bawaslu DKI juga menggandeng Satpol PP DKI Jakarta selaku aparatur penegak perda.

    Berdasarkan rekapitulasi hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pilkada 2024, sudah ada 72.586 APK yang diturunkan petugas Satpol PP di seluruh wilayah sampai Senin ini.

    “Berdasarkan jenis APK, spanduk 26.874 lembar, baliho 5.685 lembar, umbul-umbul 1.329 lembar, bendera 4.702 lembar, pamflet/Stiker 15.381 lembar, poster 11.318 lembar dan lainnya 7.297 lembar,” papar Benny.

    Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha juga menegaskan bahwa APK harus sudah dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    “Pada pasal 39 ayat 4 dijelaskan bahwa pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan oleh pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan/atau tim kampanye,” kata Munandar.

    Selain itu, dia mengingatkan kepada media massa, media elektronik, media online dan media sosial untuk tidak menyiarkan iklan, rekam jejak paslon atau bentuk lain. Tentunya yang dapat mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa tenang

    “Larangan itu dijelaskan dalam pasal 47 ayat 4 PKPU Nomor 13 Tahun 2024,” kata dia.

    Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin, menyebutkan pihaknya akan terus melakukan penertiban hingga seluruh APK di Jakarta dapat diturunkan di masa tenang kampanye.

    “Masa tenang adalah masa tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang pemilihan umum. Sehingga, petugas akan dikerahkan untuk menurunkan APK dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol,” ujar Arifin.

    Arifin menegaskan penertiban ini dilakukan sebagai langkah menciptakan suasana yang tertib dan damai, serta memastikan warga Jakarta dapat menjalani proses pemilihan dengan nyaman.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU DKI sediakan perahu ke TPS untuk pemilih yang terkendala banjir

    KPU DKI sediakan perahu ke TPS untuk pemilih yang terkendala banjir

    Arsip foto- Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengantar warga menggunakan perahu karet menuju TPS di Jalan Rudal 5, RT/RW 06/01 Kelurahan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta.

    KPU DKI sediakan perahu ke TPS untuk pemilih yang terkendala banjir
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 16:11 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyediakan perahu karet bagi pemilih yang terkendala banjir menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan di Pilkada 2024.

    “Dengan BPBD DKI dalam hal proses, misalnya, ada yang membutuhkan evakuasi pemilih untuk mencapai TPS ada kendala banjir bisa menyediakan seperti perahu karet untuk para pemilih ke TPS,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari.

    KPU DKI bekerjasama dengan BPBD DKI, kata dia di Jakarta, Senin, untuk untuk memetakan daerah-daerah mana saja yang berpotensi terjadinya genangan atau banjir di hari pemungutan suara.

    Dia mengatakan pada November ini curah hujan cukup tinggi dan menyebabkan genangan bahkan banjir di beberapa titik wilayah DKI Jakarta. Terlebih, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada hari pemungutan suara akan terjadi hujan

    Kendati begitu, Astri berharap hujan yang mungkin terjadi pada hari pencoblosan tidak akan mengganggu Pilkada DKI Jakarta.

    “Untuk TPS-TPS yang lokasinya di lokasinya rawan banjir, kami sudah meminta pada PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk mencari lokasi yang aman sehingga pemungutan suara tidak terganggu dengan adanya banjir,” kata dia.

    Berdasarkan data dari seluruh KPU kabupaten/kota se-DKI Jakarta, ada sebanyak 572 TPS yang berpotensi rawan banjir. Walau demikian, belum tentu lokasi tersebut dilanda banjir di hari pencoblosan.

    KPU DKI pun sudah menyampaikan data tersebut pada BPBD DKI guna dilakukan mitigasi bencana khususnya banjir

    Dikatakan Astri, KPU DKI telah siap menyelenggarakan pemungutan suara. Sebanyak 14.794 kotak suara sudah didistribusikan ke 42 kecamatan di lima wilayah Kota Jakarta. Sementara untuk Kepulauan Seribu, yakni sebanyak 41 kotak didistribusikan sekitar pukul 13.00 WIB langsung ke kelurahan masing masing.

    Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta, Nelvia Gustina mengatakan, seluruh logistik pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur DKI Jakarta akan didistribusikan ke TPS maksimal H-1 atau 26 November 2024.

    Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sumber : Antara