Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Simak, Profil Cagub dan Cawagub Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara

    Simak, Profil Cagub dan Cawagub Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara

    Liputan6.com, Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah resmi menentukan nomor urut kandidat paslon Pilgub Sultra 2024 dengan cara pengundian pada Senin (23/9/2024) lalu.

    Sebagai informasi, dalam Pilgub Sultra 2024 terdapat empat pasangan calon yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Diketahui pasangan calon nomor urut pertama adalah pasangan Ruksamin dan Lm. Sjafei Kahar.

    Kemudian paslon nomor urut kedua adalah Andi Sumangerukka bersama Hugua dan paslon nomor urut ketiga adalah Lukman Abunawas bersama La Ode Ida. Sementara itu, paslon nomor urut keempat adalah Tina Nur Alam dan LM. Ihsan Taufik Ridwan.

    Melansir dari situs resmi KPU keempat paslon tersebut juga diusung oleh sejumlah partai politik. Misalnya paslon nomor urut pertama Ruksamin-Sjafei Kahar diusung oleh dua partai yaitu Partai Gelora Indonesia dan PBB.

    Pasangan calon nomor urut kedua Andi Sumangerukka-Hugua diusung oleh empat partai politik yaitu PAN, Hanura, PPP, dan Gerindra. Adapun paslon nomor urut ketiga didukung lima partai yaitu PDI Perjuangan, Perindo, Demokrat, PKB, dan Partai Buruh.

    Sementara pasangan calon nomor urut keempat yaitu Tina Nur Alam dan Lm. Ihsan Taufik Ridwan diusung oleh lima partai politik di antaranya adalah Partai Ummat, PSI, NasDem, PKS, dan Golkar.

  • Petugas KPU Jalan Kaki 12 Jam Lewat Hutan Kirim Logistik ke Pinogu Gorontalo

    Petugas KPU Jalan Kaki 12 Jam Lewat Hutan Kirim Logistik ke Pinogu Gorontalo

    Jakarta –

    Petugas KPU di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menempuh perjalanan 12 jam untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Kecamatan Pinogu. Kotak suara dibawa dengan berjalan kaki menembus hutan selama 12 jam.

    Kecamatan Pinogu merupakan wilayah pedalaman. Wilayah tersebut tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat.

    “Sekitar 12 jam jalan kaki menuju lokasi kecamatan Pinogu kalau normal dan cuaca tidak hujan tapi kalau hujan tergantung fisik masing-masing,” kata Ketua KPU Bone Bolango Sutenty Lamuhu dilansir detikSulsel Selasa (26/11/2024).

    Logistik disalurkan pada Minggu (24/11) sekitar pukul 07.30 Wita. Ada 10 kotak suara dibawa petugas dengan menempuh medan yang berat.

    “Jadi ada 10 dos kotak suara sudah disalurkan untuk Kecamatan Pinogu. Untuk ke lokasi itu harus jalan kaki melewati gunung medannya cukup parah,” terangnya.

    KPU melibatkan 7 orang jasa pikul atau disebut kijang untuk membantu distribusi logistik. Setiap orang memikul 1 kotak suara.

    (dek/dek)

  • Mabes Polri Kirim Brimob untuk Pengamanan Pilkada Dompu, Kenapa?

    Mabes Polri Kirim Brimob untuk Pengamanan Pilkada Dompu, Kenapa?

    Liputan6.com, Jakarta – Pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, dinilai rawan terjadinya konflik sosial.

    Konflik tersebut dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses pencoblosan, penghitungan suara sampai penetapan pemenang pilkada.

    Untuk menghindari konflik yang lebih meluas, Polri memutuskan melapis pengamanan dengan menambah jumlah personel.

    Kapolres Dompu, Ajun Komisaris Besar, Zulkarnain, Kamis (21/11/2024) mengatakan, pihaknya mendapat tambahan personel dari Korps Brimob Kelapa Dua, yang dikirim langsung oleh Mabes Polri. Ratusan personel bantuan dimaksud untuk menjaga keamanan selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sebab, Kabupaten Dompu termasuk salah satu daerah di NTB yang masuk kategori rawan terjadinya konflik sosial.

    Selain mendapat tambahan personel dari Mabes Polri untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Dompu berjalan lancar dan situasi kondusif, dia mengungkapkan Polres juga mendapatkan bantuan 200 personel dari Polda NTB.

    Penambahan jumlah pengamanan itu merupakan salah satu bentuk De-Eskalasi konflik, karena dari total jumlah 429 TPS, sebanyak 37 TPS masuk kategori rawan berdasarkan hasil pemetaan Polres bersama KPU.

    Situasi rawan tersebut bisa sewaktu-waktu berubah ujar Kapolres, karena bergantung pada perkembangan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Bisa hijau atau bisa merah, tergantung situasi Kamtibmas. “Kita tidak bisa mematok,” .

    Sehingga, dari keseluruhan jumlah personel yang ada, pengamanan satu TPS di daerah rawan akan ditempatkan satu personel polisi, dua anggota Satuan Pol PP dan empat orang Linmas.

    Lain halnya untuk TPS sangat rawan, maka pengamanan oleh polisi menjadi dua orang. “Mari kita ciptakan kondusifitas daerah, karena demokrasi adalah pesta bukan pertikaian,” ajak perwira menengah itu.

     

    Lilin Duka dan Doa Lintas Agama Purwokerto untuk Korban Bom Surabaya dan Teror Mako Brimob

  • Masuk masa tenang, tim gabungan tertibkan APK 

    Masuk masa tenang, tim gabungan tertibkan APK 

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Masuk masa tenang, tim gabungan tertibkan APK 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Memasuki masa tenang terhitung mulai Minggu (24/11/2024), tim gabungan dari Pemerintah Kota Tegal, (Sapol PP, Dinas Perhubungan, DLH, DPUPR dan Bakesbang) TNI Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal, melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). 

    Pj. Wali Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono memimpin Apel Penertiban pembersihan APK untuk pemilu Serentak tahun 2024, di Halaman Pendopo Ki Gede Sebayu, Minggu (24/11/2024).

    Hadir dalam Apel tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Sartono Eko Saputro bersama Perwaklan  Forkopimda, Asissten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muh. Afin, KPU, dan Bawaslu.

    Pemerintah Kota Tegal, bersama KPU dan Bawaslu Kota Tegal, dengan apel tersebut secara simbolis melepaskan dan menurunkan seluruh APK di wilayah Kota Tegal.

    Pj. Wali Kota menyampaikan bahwa tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu di wilayah Kota Tegal berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
     
    Pj. Wali Kota menyampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai hari ini memasuki masa tenang, yang artinya seluruh bentuk kampanye, termasuk pemasangan APK, harus dihentikan.

    “Tujuan dari masa tenang adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merenung, tidak ada lagi pengaruh dari kampanye, dan supaya proses pemilihan berjalan dengan adil, damai, dan tanpa tekanan,” ungkap Pj. Wali Kota seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Senin (25/11). 

    Di masa tenang ini, Pj. Wali Kota Tegal mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar pelaksanaan Pilkada di Kota Tegal dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan

    “Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh elemen masyarakat, agar kita menjaga suasana kondusif, saling menghormati, dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat merusak persatuan dan kesatuan,” kata Agus Dwi Sulistyantono. 

    Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran proses pemilu. 

    Agus Dwi Sulistyantono menyampiakan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi atas kerja keras tim gabungan dari Satpol PP, Bawaslu, Aparat keamanan TNI Polri, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah bersinergi dalam kegiatan ini.

    Menurutnya, tugas ini memang tidak ringan, tetapi Ia percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, tim gabungan dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan baik.

    Pj. Wali Kota Tegal dalam kesempatan tersebut juga mengimbau kepada camat dan lurah untuk mengajak masyarakat di wilayahnya untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan serentak kepala daerah 2024 pada 27 November 2024 mendatang. 

    “Selanjutnya saya minta kepada para camat dan lurah agar gencar untuk mengajak masyarakat di wilayahnya, melalui berbagai media komunikasi, agar pada pesta demokrasi Pilkada 2024, tanggal 27 November 2024 nanti, menyalurkan hak suaranya dengan mendatangi TPS-TPS di lingkungannya masing-masing, sehingga target tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 ini sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Sebab, Pilkada ini benar-benar penting untuk memilih pemimpin yang sungguh-sungguh amanah dan mencintai rakyatnya,” tutur Pj. Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono 

    Pj. Wali Kota berharap semoga pelaksanaan Pilkada Kota Tegal tahun 2024 berjalan lancar, damai, dan sukses tanpa ekses, sehingga akan terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang sesuai dengan pilihan Rakyat Kota Tegal, juga pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan membangun Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Bangsa Indonesia yang lebih baik.

    Komisioner KPU Kota Tegal, Charis Budiman pada kesempatan tersebut menyampaikan Tim Gabungan dibagi ke dalam empat tim, namun untuk tim empat hanya untuk kendaraan material hasil penertiban.

    “Total  Personil yang diturunkan sebanyak 140 personil. Penertiban dan pembersihan akan dilakukan selama tiga hari, khusus untuk hari ini kita lakukan secara besar, dan hari kedua dan hari ketiga komposisi tim akan berkurang dan di laksanakan perkecamatan,” ujar Charis Budiman. 

    Charis juga berharap kepada tim Pasangan Calon bisa menurunkan APK secara mandiri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Langkat distribusikan logistik Pilkada ke 23 kecamatan

    KPU Langkat distribusikan logistik Pilkada ke 23 kecamatan

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    KPU Langkat distribusikan logistik Pilkada ke 23 kecamatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 19:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mulai mendistribusikan logistik Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati-Wakil Bupati Langkat 2024 ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari Gedung Serba Guna Stabat, Kabupaten Langkat, Senin (25/11).

    Truk pengangkut logistik Pilkada dari Gedung Serba Guna Stabat dilepas oleh Ketua KPU Kabupaten Langkat, Dian Taufik Ramadhan dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Supriadi dan Kaplores Langkat AKBP David Triyo Prasojo dan unsur Forkopimda Kabupaten Langkat.

    Ketua KPU Kabupaten Langkat Dian Taufik Ramadhan mengatakan, pendistribusian logistik ke kecamatan dilakukan satu hari ini. Dengan prioritas kecamatan yang jaraknya paling jauh dari ibu kota kabupaten Langkat, serta kecamatan yang yang memiliki wilayah yang luas serta kecamatan yang memiliki wilayah kepulauan.

    “Kita melakukan pendistribusian  logistik Pilkada hari ini kotak suara, bilik suara, surat suara dan  logistik lainnya, ada 24 truk ke 14 kecamatan selanjutnya 9 truk hingga terkirim ke 23 kecamatan se Kabupaten Langkat, kami pastikan selesai seluruhnya hari ini,” ujar Dian seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (25/11). 

    Dian juga berharap seluruh kegiatan pendistribusian logistik Pemilu hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS) berjalan lancar dan kondusif.

    Sementara itu Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menegaskan untuk pendistribusian logistik Pilkada ini, pihaknya melakukan pengawalan sampai ke tingkat kecamatan.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Supriadi mengatakan, kegiatan pendistribusian logistik Pilkada ini tetap dalam pengawasan melekat dari jajaran Panwaslih kecamatan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU DKI catat jumlah pemilih di TPS khusus capai 13.382

    KPU DKI catat jumlah pemilih di TPS khusus capai 13.382

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mencatat jumlah pemilih di 31 tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus yang tersebar di 14 lokasi pada Pilkada Jakarta 2024 mencapai 13.382 orang.
    Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah melalui pesan teksnya di Jakarta, Senin, memperinci sebanyak 10.303 orang berada di 23 TPS lembaga permasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan), sementara sisanya, berada di delapan TPS.

    Adapun kedelapan TPS ini tersebar di empat rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yakni Rusunawa Cakung Barat (2 TPS), Rusunawa Pulo Jahe (1 TPS).

    Lalu, Rusunawa Cibesut CBU (1 TPS), Rusunawa Nagrak Jakarta Utara (2 TPS), RSUD Koja (1 TPS), dan Tahanan Titipan Polda Metro Jaya (1 TPS).

    “Sehingga total jumlah pemilih yang terdaftar pada TPS Lokasi Khusus sebanyak 13.382 pemilih. Data tersebut didapatkan setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dan komunikasi intensif dengan para penanggungjawab lokasi khusus,” kata Fahmi.

    Dia mengatakan TPS lokasi khusus merupakan kebijakan yang diambil untuk mengakomodir pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.

    Hal tersebut diatur di dalam ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2024 pasal 57 ayat 1 sampai 6.

    Adapun TPS Lokasi khusus, meliputi rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, relokasi bencana, daerah konflik, atau lokasi lainnya dengan kriteria salah satunya terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP elektroniknya.

    Kriteria lainnya yakni pemilih terkonsentrasi di suatu tempat, dan jumlah pemilih paling sedikit satu TPS.

    “Dan yang terpenting lokasi khusus tersebut harus memiliki penanggungjawab lokasi,” ujar Fahmi.

    Dia lalu mengingatkan warga Jakarta yang terdaftar di dalam TPS lokasi khusus agar dapat membawa formulir A. Pindah Memilih pada saat datang ke TPS.

    KPU DKI menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Dari jumlah ini, DPT terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan total 2.374.828, diikuti Jakarta Barat sebanyak 1.909.774, lalu Jakarta Selatan (1.748.961), Jakarta Utara (1.345.815), Jakarta Pusat (813.721), dan Kepulauan Seribu sebanyak 20.908 orang.

    Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 TPS yang telah ditetapkan KPU DKI.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berapa Jumlah Surat Suara Pilkada 2024 yang Diterima Pemilih di TPS? Regional 25 November 2024

    Berapa Jumlah Surat Suara Pilkada 2024 yang Diterima Pemilih di TPS? Regional 25 November 2024

    Berapa Jumlah Surat Suara Pilkada 2024 yang Diterima Pemilih di TPS?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Rabu, 27 November 2024, ada baiknya pemilih memperhatikan kembali informasi terkait
    surat suara
    .
    Sebelumnya, KPU telah mengumumkan bahwa Pilkada 2024 akan diadakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia.
    Pada Pilkada 2024 masyarakat akan memiliki kesempatan untuk memberikan hak suara mereka dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
    Sehingga terdapat tiga jenis surat suara yang disiapkan KPU pada Pilkada 2024 yang disesuaikan dengan jenis atau kategori pemilihannya.
    Salah satu ciri yang membedakan setiap surat suara adalah warna yang disesuaikan dengan kategori pemilihan pada Pilkada 2024.
    Seperti warna merah marun untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, warna biru muda untuk pemilihan bupati  dan wakil bupati, serta warna hijau tosca untuk pemilihan walikota dan wakil walikota.
    Dengan demikian, setiap pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan mendapatkan surat suara sesuai kategori pemilihan menggunakan hak pilihnya.
    Lantas berapa surat suara yang akan didapatkan oleh setiap pemilih di TPS?
    Masyarakat yang memiliki hak pilih akan menerima surat suara sesuai kategori pemilihan pada Pilkada 2024 di wilayah masing-masing.
    Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024.
    Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pada Pilkada 2024 setiap pemilih akan menerima 2 (dua) jenis surat suara, yang terdiri dari satu (1) surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta satu (1) surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau surat suara pemilihan walikota dan wakil walikota.
    Perbedaan jumlah surat suara yang diterima pemilih pada Pilkada 2024 terjadi di dua daerah, yaitu di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Dijelaskan dalam aturan yang sama bahwa pemilih di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, hanya diberikan 1 (satu) jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur.
    Begitu juga bagi pemilih di kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga hanya diberikan 1 (satu) jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan walikota-wakil walikota atau surat suara pemilihan bupati-wakil bupati.
    Hal ini disebabkan oleh sistem pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
    Dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf c, Gubernur DIY dijabat oleh seseorang yang bertakhta sebagai Sultan HamengkuBuwono, sedangkan Wakil Gubernur dijabat oleh seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.
    Sumber:

    jdih.kpu.go.id
     

    antaranews.com
       
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu Sumbawa Sebut 91 TPS Pilkada Tak Ada Akses Internet Regional 25 November 2024

    Bawaslu Sumbawa Sebut 91 TPS Pilkada Tak Ada Akses Internet Regional 25 November 2024

    Bawaslu Sumbawa Sebut 91 TPS Pilkada Tak Ada Akses Internet
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (
    Bawaslu
    ) Kabupaten Sumbawa memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pilkada mendatang. Salah satunya, ada 91 TPS yang tidak memiliki akses internet.
    Selain itu, Bawaslu juga memetakan 425 TPS yang terdapat pemilih disabilitas terdaftar pada DPT.
    Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sumbawa, Sanapiah, saat dikonfirmasi pada Senin (25/11/2024), mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berbagai hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara.
    “Benar, dari hasil pemetaan tersebut, ditemukan empat indikator utama TPS rawan yang paling sering muncul, 19 indikator lainnya yang juga memerlukan perhatian, serta satu indikator yang jarang terjadi namun tetap perlu diwaspadai,” kata Sanapiah.
    Dia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Sumbawa terkait akses internet di 91 TPS. 
    “Dari hasil koordinasi kami, TPS itu tidak bisa dipindahkan ke wilayah yang ada internet, sehingga solusinya bagi petugas di lapangan bisa menggunakan aplikasi si rekap dan si waslih dalam mode offline. Ketika nanti sudah berada di titik yang ada sinyal, bisa diupdate,” sebutnya.
    Selain itu, Sanapiah menyebutkan ada 31 TPS yang terdapat kendala aliran listrik.
    “Di wilayah kecamatan Orong Telu, misalnya, sebagian ada jadwal mati listrik. Jadi, tidak sepenuhnya hidup 1×24 jam jaringan listrik. Kami sudah koordinasi dengan KPU dan PLN agar minimal diatensi agar bisa terpenuhi listrik, karena KPPS cetak salinan C hasil lewat printer. Tetapi solusi lain dengan menyediakan genset,” katanya.
    Sementara itu, kerawanan lainnya adalah 425 TPS yang terdapat pemilih disabilitas terdaftar pada DPT.
    “Untuk pemilih disabilitas, kami sudah pastikan agar TPS bisa inklusif, artinya aksesibel yang ramah disabilitas,” ujarnya.
    Selanjutnya, Bawaslu juga memastikan di TPS ada alat bantu bagi disabilitas.
    “Kami harap
    akses disabilitas
    bisa ramah. Juga, tempat duduk prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan kaum rentan lainnya juga harus ada perlakuan khusus,” tegas Sanapiah.
    Pemetaan kerawanan ini dilakukan berdasarkan 8 variabel dan 26 indikator yang tercantum dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
    Ia memaparkan, proses pengambilan data TPS rawan berlangsung selama lima hari, mulai dari tanggal 10 hingga 15 November 2024.
    “Data tersebut dikumpulkan dari sedikitnya 929 TPS yang tersebar di 165 kelurahan/desa di 24 kecamatan seluruh Kabupaten Sumbawa,” sebutnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antisipasi Cuaca Ekstrem, KPU Kota Blitar Pindahkan Lokasi 5 TPS Surabaya 25 November 2024

    Antisipasi Cuaca Ekstrem, KPU Kota Blitar Pindahkan Lokasi 5 TPS Surabaya 25 November 2024

    Antisipasi Cuaca Ekstrem, KPU Kota Blitar Pindahkan Lokasi 5 TPS
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar memutuskan untuk memindahkan lokasi 5 tempat pemungutan suara sebagai antisipasi terhadap terjadinya
    cuaca ekstrem
    di musim hujan pada hari pemungutan suara.
    Ketua
    KPU Kota Blitar
    Rangga Bisma Aditya mengatakan 5 TPS yang semula didirikan di luar gedung kini dipindahkan ke dalam ruangan.
    “Pagi ini ada 2 TPS yang diusulkan untuk dipindah ke dalam gedung. Baru saja, sore ini, kami dapat kabar ada 3 TPS lagi diusulkan dipindah. Jadi total ada 5 TPS yang harus kita pindah dari luar gedung ke dalam gedung,” ujar Rangga kepada awak media, Senin (25/11/2024) sore.
    TPS di luar gedung didirikan dengan tenda yang biasa digunakan masyarakat untuk menggelar hajatan.
    Menurutnya, cuaca ekstrem yang dikhawatirkan terjadi pada hari pemungutan suara bisa berupa hujan lebat dalam durasi yang panjang, atau disertai petir dan angin kencang.
    “Kita tahu hujannya bisa lebat sekali hari-hari ini. Ini yang sudah sulit diprediksi ya,” ujarnya.
    Lima TPS yang dipindahkan lokasinya ke dalam gedung yakni 2 TPS di Kecamatan Sananwetan. Di antaranya, TPS 6 dan TPS 9 di Kelurahan Bendogerit.
    Selanjutnya, 3 TPS di Kecamatan Sukorejo, yakni TPS 3 di Kelurahan Pakunden, TPS 5 di Kelurahan Sukorejo, dan TPS 11 di Kelurahan Tanjungsari.
    Meski begitu, Rangga mengatakan masih terdapat TPS yang tetap berada di luar ruangan. Namun, TPS tersebut dinilai tidak terlalu rawan terhadap gangguan cuaca ekstrem.
    Dalam penyelenggaraan
    Pilkada Serentak 2024
    di Kota Blitar, pihaknya telah menetapkan sebanyak 213 TPS termasuk dua TPS lokasi khusus yang masing-masing terletak di Lapas Kelas IIB Blitar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar.
    Dia mengatakan
    lokasi TPS
    telah ditetapkan seluruhnya pada 1 November 2024 lalu. Namun, kini terjadi pemindahan lokasi 5 TPS sebagai antisipasi terjadinya cuaca ekstrem pada hari pemungutan suara.
    Rangga menambahkan bahwa KPU Kota Blitar telah siap 100 persen untuk menyelenggarakan pilkada serentak.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Soroti Pengunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024

    Pengamat Soroti Pengunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut penggunaan kembali Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) perlu menjadi perhatian khusus.

    Alfons mengharapkan pemakaian sistem aplikasi Sirekap di Pilkada serentak sudah disempurnakan, agar tidak menimbulkan kekisruhan seperti Pemilu lalu.

    “Sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan persepsi yang negatif dari masyarakat itu saja hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh KPU,” kata Alfons kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

    Meski begitu, pada Pilkada serentak 2024, Alfons melihat kekacauan akibat manipulasi data pada Pilkada 2024 masih relatif rendah.

    Sebab, data yang ada berbentuk secara fisik dan untuk mengubah itu harus melakukan akses fisik beda jika dilakukan full digital.

    “Jadi sebenarnya prioritas pertama pencoblosan itu masih manual kok jadi ya. Saya tidak melihat ada hal yang sangat krusial yang perlu dilindungi,” ucapnya.

    Di sisi lain, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persada menilai sistem pertahanan siber yang dimiliki oleh KPU seharusnya sudah cukup kuat jelang Pilkada serentak 2024.

    Namun, Pratama melihat KPU perlu melakukan perbaikan dari sisi Infrastruktur IT yang dipergunakan oleh Sirekap, salah satunya adalah penggunaan server yang berlokasi di Indonesia.

    “Dalam hal ini KPU bisa bekerja sama dengan berbagai ISP dan perusahaan penyedia layanan data center untuk menyediakan infrastruktur seperti Server, Koneksi Internet, serta berbagai perangkat pengamanan siber,” ucap Pratama.

    Pratama menyebut data center tersebut harus berlokasi di Indonesia, baik di lokasi milik KPU atau di lokasi milik ISP atau perusahaan penyedia layanan data center lokal Indonesia.

    Karena dampak penggunaan data center milik asing baik berada didalam negeri maupun di luar negeri sama berbahayanya untuk data sepenting Pilkada untuk disimpan pada infrastruktur milik orang lain.

    “Karena berarti pihak lain akan memiliki akses kedalam server untuk merubah, merusak, merekayasa atau bahkan menghancurkan data yang ada didalam sistem,“ ucapnya.

    Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksanaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.

    Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai “alat bantu” penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia. 

    Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

    “Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).