Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • 7.928 Satlinmas Surabaya Dikerahkan Jaga TPS Selama Pilkada

    7.928 Satlinmas Surabaya Dikerahkan Jaga TPS Selama Pilkada

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat [Satlinmas], tenaga kesehatan hingga personel TNI/Polri disiagakan dalam pengamanan Pilkada Serentak di Surabaya pada  Rabu (27/11/2024) besok.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau (Bakesbangpol) Surabaya, Maria Theresia mengatakan, sebanyak 7.928 anggota Satlinmas akan berjaga di setiap TPS di Surabaya. Satu TPS dijaga dua anggota Satlinmas; dan diperbantukan tenaga kesehatan dari Puskesmas yang bergiliran mobile.

    “Berdasarkan data KPU, jumlah TPS di Surabaya ada 3.964. Dengan demikian, total petugas Satlinmas yang dikerahkan 7.928 orang,” terang Maria Theresia, pada Selasa (26/11/24) hari ini.

    Maria menjelaskan anggota Satlinmas ini berasal dari unsur masyarakat. Nantinya, mereka diusulkan melalui lurah kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan.

    Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga turut mengerahkan petugas Puskesmas yang berkeliling di setiap 3.964 TPS di Surabaya. Hal itu, untuk mengantisipasi adanya petugas sakit selama proses penghitungan suara.

    “Tenaga kesehatan disediakan saat hari H (pencoblosan), mereka bersifat mobile di setiap TPS dan standby di Puskesmas. Puskesmas akan buka sampai pemungutan suara selesai,” ucapnya.

    Sementara itu diketahui, personel aparat kepolisian Polrestabes Surabaya bersama jajaran turut menerjunkan sebanyak 904 personel. Hal tersebut untuk menjaga kondusifitas selama berlangsungnya Pilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Ratusan personel kepolisian tersebut ditugaskan untuk mengawal pengantaran surat suara ke 3.964 TPS di Surabaya, ketika hari pencoblosan, hingga H+1 digelarnya Pilkada.

  • Ketua KPU RI Tinjau Kesiapan TPS di Lumajang

    Ketua KPU RI Tinjau Kesiapan TPS di Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifudin, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk memastikan kesiapan menjelang Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung besok.

    Afifudin menyempatkan diri meninjau TPS 2 di Desa Tempeh Lor dan TPS 4 di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh. Dalam kunjungannya, ia memastikan bahwa persiapan Pilkada di wilayah Lumajang berjalan lancar tanpa kendala berarti.

    “Kami bersama pihak terkait telah memeriksa gudang logistik dan TPS untuk memastikan semua kebutuhan sudah terpenuhi untuk proses pemilihan besok,” ujar Afifudin, Rabu (27/11/2024).

    Ia didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kapolda Jawa Timur Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya Mayjen Rudi Saladin, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, serta Penjabat Bupati Lumajang Indah Wahyuni.

    Setelah memastikan kesiapan logistik dan TPS di wilayah Tempeh, Afifudin melanjutkan perjalanan menuju Surabaya menggunakan helikopter dari lapangan Desa Tempeh.

    “Insyaallah, semua telah siap. Logistik sudah didistribusikan ke seluruh desa dan TPS. Kami optimis proses Pilkada di Lumajang, Jawa Timur, hingga di seluruh Indonesia dapat berlangsung lancar,” tegasnya.

    Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Mohammad Zainur Rofik, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pengamanan di 1.650 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Lumajang. Sebanyak 420 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Brimob akan dikerahkan untuk menjaga kelancaran proses pemungutan suara.

    “Kami mengerahkan petugas dari berbagai elemen untuk memastikan keamanan Pilkada serentak 2024. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi akan terus kami jaga selama proses berlangsung,” jelas Rofik.

    Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting dalam demokrasi di Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan pengamanan yang ketat, diharapkan seluruh proses dapat berjalan kondusif. (ted)

  • BPBD-KPU Jakbar bakal jemput pemilih yang rumahnya terendam banjir

    BPBD-KPU Jakbar bakal jemput pemilih yang rumahnya terendam banjir

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat bakal menjemput pemilih yang rumahnya terendam banjir pada Pilkada 27 November 2024.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat, Endang Istianti menyebutkan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta untuk mengirimkan perahu karet di jalur-jalur menuju TPS yang diperkirakan terendam banjir sehingga warga bisa sampai ke TPS tanpa basah.

    “Kalau jalur (kebanjiran) itu di luar kendali kita. Termasuk juga rumah pemilih kalau kebanjiran itu di luar kendali kita,” kata Endang saat ditemui di Jakarta pada Selasa.

    Yang jelas, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyiapkan perahu karet kalau sekiranya ada pemilih yang perlu dijemput pakai perahu karet.

    Pada Pemilu 2024, BPBD bersama KPU Jakarta Barat (Jakbar) juga menjemput beberapa pemilih di permukiman yang kebanjiran untuk menuju TPS.

    “Misalnya pada pemilu lalu, kita menjemput juga beberapa pemilih di permukiman yang lokasi pemukimannya itu kebanjiran dan cukup dalam, mereka dijemput dengan perahu karet dan diantar hingga ke TPS,” katanya.

    Endang mengatakan bahwa perahu-perahu BPBD memang tidak disiagakan di perumahan atau jalur menuju TPS yang kebanjiran. Namun di posko BPBD yang ada sejumlah kelurahan.

    “Perahu karet fokusnya di kecamatan masing-masing. Nanti sekiranya butuh digerakkan, mereka akan gerak,” kata Endang.

    Pihaknya juga telah menyiapkan TPS cadangan untuk mengantisipasi banjir atau genangan saat Pilkada 27 November 2024.

    “Apabila curah hujan semakin meningkat, kita akan melakukan penggeseran lokasi TPS ke tempat kering. Dan teman-teman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah menyiapkan rencana memindah kemana,” kata Endang.

    Terdapat 1.909.774 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kota. Adapun jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Jakbar adalah sebanyak 3.452.

    Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta menyiagakan 17 perahu dengan rincian 10 perahu plastik atau Polyethylene (PE) dan tujuh perahu karet untuk mengantisipasi banjir pada jalur menujuTPS.

    BPBD DKI sudah koordinasi dengan Ketua KPU Jakbar bahwa sekarang TPS rawan banjir sudah berkurang.

    “Tapi jalur menuju TPS yang perlu diantisipasi (dari banjir),” katanya Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) BPBD DKI Jakarta, Koordinator Wilayah Jakarta Barat, Vitus Dwi Indarto saat dihubungi di Jakarta pada Kamis (21/11).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 628 Kotak suara Pilkada Kabupaten Bulungan didistribusikan

    628 Kotak suara Pilkada Kabupaten Bulungan didistribusikan

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan melakukan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Selasa (26/11). Sebanyak 628 kotak suara telah didistribusikan ke 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan Bawaslu Bulungan pun turut melakukan pengawasan melekat pada saat pendistribusian. 
    (Cica Andriyani/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

  • KPU sarankan DPTb ke TPS dua jam sebelum pemungutan suara selesai

    KPU sarankan DPTb ke TPS dua jam sebelum pemungutan suara selesai

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat menyarankan masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilkada Jakarta 2024 sudah berada di TPS dua jam sebelum pemungutan suara selesai.

    “Mereka yang DPTb atau tambahan ini disarankan datang di jam 11.00 WIB sampai 13.00 WIB atau dua jam sebelum TPS ditutup,” kata Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Fitriani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Fitri menyebutkan, jika ada masyarakat masuk dalam DPTb datang di bawah pukul 11.00 WIB, pemilih tetap bisa menggunakan hak suaranya di TPS pada 27 November 2024.

    “Namun kalau dia datang juga jam 09.00 atau 10.00 WIB, itu tetap harus dilayani. Karena bisa saja DPTb itu ada kepentingan lain, mau berobat atau sebagainya,” ujar Fitri.

    Selain itu, KPU Jakarta Pusat juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengawas TPS (PTPS), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan saksi untuk terus memantau pemungutan suara agar pemilih yang dalam keadaan mendesak menjadi pemilih prioritas.

    Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiansyah menyebutkan, pihaknya bersama petugas TPS juga terus memantau dan berkoordinasi dengan KPU di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) agar tidak ada pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari sekali.

    “Soal pemilih yg sudah terdaftar di DPT tempat asal, kemudian di waktu selesai DPT dia pindah ke Jakarta Pusat. Itu betul-betul harus kita pastikan dia tidak memilih dua kali,” katanya.

    Karena itu, masih memungkinkan pemilih itu memilih di tempat terdaftar di DPT. “Juga memungkinkan untuk memilih sesuai dengan KTP terbarunya,” katanya.

    Efni berharap pelaksanaan Pilkada di Jakarta 2024 di Jakarta Pusat (Jakpus) dapat berjalan aman, damai, dan lancar tanpa ada kesalahan yang fatal.

    Jumlah DPTb per 20 November 2024 berdasarkan data KPU Jakarta Pusat masuk sebanyak 1.422 pemilih dengan rincian laki-laki 1.023, perempuan 399 di 336 TPS.

    Sedangkan yang keluar sebanyak 1.574 pemilih dengan rincian laki-laki 1.038, perempuan 536, yang terdapat pada 627 TPS. “Dan yang membatalkan sebanyak 143 pemilih, laki-laki 113, perempuan 30 yang terdapat pada 60 TPS,” katanya.

    KPU Kota Jakarta Pusat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

    Pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 berlangsung pada 27 November 2024. KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha menilai, praktik serangan fajar menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada 2024. Karenanya, dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu.

    Menurut Mohammad Toha, pengawasan harus dilakukan secara ketat, sehingga ruang gerak pihak yang akan melakukan politik uang semakin sempit. “Jika ditemukan pihak yang melakukan politik uang, Bawaslu harus bertindak tegas terhadap para pelaku yang merupakan perusak demokrasi,” tegasnya.

    Dia juga menekankan, Bawaslu tidak perlu takut dalam melakukan penindakan, karena mereka dilindungi undang-undang (UU) dalam melaksanakan tugasnya. Bawaslu juga tidak boleh tebang pilih dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Semua pihak yang melakukan politik uang harus ditindak tegas. Bawaslu juga harus mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Masyarakat juga harus menolak pihak-pihak yang akan melakukan serangan fajar atau memberi uang untuk memilih pasangan calon tertentu.

    “Jangan tebang pilih. Misalnya, karena yang melakukan politik uang adalah calon atau tim pasangan yang kuat dan incumbent, kemudian Bawaslu tidak menindaknya. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Toha menjelaskan, larangan politik sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

    Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

    Dalam Pasal 187A disebutkan, bagi mereka yang melakukan serangan fajar atau politik uang bisa dipidani dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

    “Aturannya sudah sangat jelas, maka Bawaslu RI dan jajarannya harus meningkatkan pengawasan , khususnya terhadap praktik serangan fajar yang selama ini sangat masif dilakukan di setiap pemilihan umum,” katanya. [hen/but]

  • Syarat Lomba "Selfie" Berhadiah Logam Mulia di Pilkada Magelang 2024 Regional 26 November 2024

    Syarat Lomba "Selfie" Berhadiah Logam Mulia di Pilkada Magelang 2024 Regional 26 November 2024

    Syarat Lomba “Selfie” Berhadiah Logam Mulia di Pilkada Magelang 2024
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
    Magelang
    , Jawa Tengah, menggelar lomba swafoto (
    selfie
    ) di tempat pemungutan suara (TPS) pada pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Rabu (27/11/2024).
    Kegiatan tersebut dilakukan guna meningkatkan angka partisipasi pemilih, lebih-lebih ada hadiah logam mulia bagi 10 pemenang terpilih.
    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Magelang Yohanes Bagyo Harsono mengatakan, pihaknya sudah meminta kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk membuat stan foto di luar TPS.


    Lomba
    selfie
    , ucap Bagyo, dilakukan untuk upaya menarik minat warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Magelang dan Jateng.
    “Karena belum ada sejarah pilkada di Kabupaten Magelang angka partisipasi pemilih di atas 80 persen,” ungkapnya di sela kegiatan peninjauan TPS 013 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Selasa (26/11/2024).
    Swafoto dilakukan usai pemilih mencoblos dan membubuhkan tanda tinta di, misalnya, salah satu jari tangan.
    “Regulasi tetap kami tegakkan. Di dalam TPS pemilih tidak boleh menggunakan HP.
    Selfie
    di luar TPS,” tegas Bagyo.
    Dia menambahkan, semua unsur masyarakat diperhitungkan dalam lomba, kecuali komisioner KPU Kabupaten Magelang berikut stafnya.
    Ada 10 pemenang yang bakal dipilih dan mendapatkan hadiah masing-masing satu logam mulia yang nilainya sekitar Rp 1 juta.
    Pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram KPU Kabupaten Magelang pada 30 November 2024.
    Berikut syarat lomba yang harus dipenuhi:
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Kuasa Hukum CS Ta Laporkan KPU Maros

    Tim Kuasa Hukum CS Ta Laporkan KPU Maros

    FAJAR.CO.ID, MAROS — Tim kuasa hukum Paslon nomor urut 2, Chaidir Syam – Muetazim Mansyur resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros ke Bawaslu terkait putusan lembaga pemantau Pilkada.

    Menurut mereka, penetapan LSM Pekan 21 sebagai pemantau sudah mencederai integritas Pilkada. Pasalnya, LSM itu selama ini terindikasi berafiliasi dengan gerakan kotak kosong.

    “Kami sudah melaporkan KPU atas penetapan LSM Pekan 21 sebagai pemantau. Padahal selama ini kita bisa lihat dan baca di media kalau LSM itu terafiliasi dengan kotak kosong,” kata tim hukum Maros Sejuk, Yunus Tiro, Selasa (26/11/2024).

    Menurut Yunus, di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 124 serta PKPU nomor 8 tahun 2017 sudah sangat jelas mensyaratkan netralitas bagi lembaga pemantau.

    Namun, KPU Maros justru malah meloloskan lembaga itu tanpa mempertimbangkan kiprah pengurusnya yang terang-terangan mendukung gerakan kotak kosong di media sosial.

    “Bagaimana mungkin KPU tidak melihat semua itu. Padahal di media sosial dan di media online, kita bisa lihat bagaimana kiprah sekretaris Pekan 21 itu terang-terangan mendukung kotak kosong,” paparnya.

    Parahnya lagi, kata dia, lembaga pemantau yang seharusnya netral itu, justru menjadi gerbong bagi para pendukung kotak kosong melakukan konsolidasi.

    “Saat ini hampir semua pemantau Pilkada yang masuk melalui Pekan 21 itu adalah orang-orang yang selama ini pendukung kotak kosong. Lalu apakah itu disebut netral,” lanjutnya.

    Sementara itu Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maros, Gazali Hadis membenarkan adanya laporan tersebut.

  • Disdukcapil Cimahi Masih Temukan Warga Belum Terdaftar E-KTP

    Disdukcapil Cimahi Masih Temukan Warga Belum Terdaftar E-KTP

    JABAR EKSPRES – Menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi, Ipah Latipah, menyatakan masih ada masyarakat yang belum mendaftar untuk E-KTP.

    Hal tersebut diungkapkan Ipah setelah meninjau TPS 03 di Kelurahan Cibabat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cimahi pada Selasa (26/11/2024).

    “Sekarang masih ada, kita sudah dua kali mengundang, sudah kita datangi ke setiap kelurahan by name by address, masih ada yang tersisa sampai dengan hari ini,” ujar Ipah saat ditemui awak media.

    Meski demikian, Ipah menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, pihak KPU menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah dianggap aman.

    “Karena mungkin DPT sudah aman, ini PR kita sampai sebulan ke depan untuk memenuhi target,” lanjut Ipah.

    Ipah juga menjelaskan bahwa pada tanggal 23 dan 24 November, Disdukcapil tetap membuka pelayanan meski banyak masyarakat yang kurang menyadari informasi tersebut.

    “Kita sudah beri informasi di Instagram atau website kita, tetapi kita tetap buka layanan sampai tanggal 27 besok,” jelasnya.

    Pada hari pencoblosan, Disdukcapil akan fokus memberikan layanan perekaman dan pencetakan E-KTP bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan petugas yang siap melayani sepanjang hari.

    “Kami akan stand by, ada petugas yang bergantian pagi sampai malam. Tapi untuk perekaman, kami hanya sampai jam 12 siang,” ujarnya.

    Pelayanan akan difokuskan pada perekaman dan pencetakan E-KTP, khususnya bagi pemilih yang baru berusia 17 tahun pada hari pencoblosan, yang akan mendapatkan E-KTP untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

    “Jadi besok bisa diambil E-KTP-nya,” tambah Ipah.

    Sementara itu, ia memperkirakan bahwa jumlah kebutuhan E-KTP untuk Pilkada Cimahi mencapai sekitar 7.200, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu Pilpres sebelumnya yang mencapai sekitar 18.000.

    “Jumlah saat ini perkiraan, yang jelas sampai saat ini kami merekap untuk kebutuhan Pilkada saja kurang lebih 7.200 an,” tandas Ipah. (Mong)

  • Belum Terima Buku “Politik Itu Suci”, Ara Justru Ajak Hasto Cari Harun Masiku

    Belum Terima Buku “Politik Itu Suci”, Ara Justru Ajak Hasto Cari Harun Masiku

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Pemukiman yang juga politisi Gerindra, Maruarar Sirait mengaku belum menerima buku karangan almarhum ayah Maruarar, Sabam Sirait, berjudul “Politik Itu Suci”.

    Padahal, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai buku tersebut akan diberikan ke Ara agar bisa mengingatkan untuk tidak melontarkan pernyataan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    Terlebih saat berkomentar soal kandidat Pramono Anung-Rano Karno bakal ditinggal pemilih nonmuslim setelah didukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

    “Sekarang bukunya ‘Politik Itu Suci’ belum saya terima tolong ya kita terima dari Mas Hasto,” kata Ara dalam video yang diterima redaksi RMOL pada Selasa, 26 November 2024.

    Lanjut Ara, bila dirinya sudah menerima buku dari Hasto maka akan digunakan dengan baik.

    “Saya senang sekali kalau bisa dapat itu, pasti akan saya tambah semangat saya juga akan lihat akan gunakan misalnya untuk membantu dan menggerakan jaringan saya,” jelas Ara.

    Alih-alih berkomentar mengenai isu yang dihubungkan ke dirinya, Ara justru bersyukur bila menerima buku itu akan mengajak Hasto menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk menangkap tersangka kasus suap Komisioner KPU, Harun Masiku.

    “Misalnya ada 1 kasus besar yang saya lihat akan melibatkan orang-orang besar di republik ini menyangkut Harun Masiku, siapa sih kok bertahun-tahun enggak bisa ditangkap?” ungkapnya.

    Bahkan, Ara akan siapkan bonus Rp8 miliar bagi mereka yang bisa menangkap Harun Masiku.

    “Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar, uang pribadi saya supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini kebal hukum ya dan saya gunakan berkat dari tuhan untuk memberantas korupsi di Indonesia,” imbuhnya.

    “Yuk Mas Hasto kita cari Harun Masiku sama-sama supaya jelas terang bendrang kenapa  bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang dibelakangnya dia? Apa yang diurus sama dia?” tegas Ara.