Kementrian Lembaga: KPU

  • Petugas TPS Bakal Datangi KPK saat Hari Pencoblosan Pilkada 2024

    Petugas TPS Bakal Datangi KPK saat Hari Pencoblosan Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk para tahanan saat Pilkada Serentak 2024 digelar besok, Rabu (27/11/2024).

    Hal tersebut berbeda dengan saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres pada 14 Februari 2024 lalu. 

    Pada saat itu, para tahanan KPK bisa mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden pilihan mereka di TPS yang disediakan di area rutan. 

    Kendati demikian, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memastikan para tahanan yang berdomisili di daerah tersebut masih akan bisa mencoblos.

    “Akan ada petugas dari TPS terdekat yang akan datang ke rutan untuk memberikan kesempatan para tersangka mencoblos” jelas Tessa kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

    Adapun Tessa mengaku belum mengetahui bagaimana mekanisme bagi para tahanan yang berdomisili di luar daerah untuk menggunakan hak pilihnya besok. Dia menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih mengetahui bagaimana nasib hak pilih para tahanan yang berdomisili di luar daerah itu. 

    “Pada prinsipnya KPK memfasilitasi bila para tersangka ini memang punya suara di daerah khususnya di Jabodetabek ya, untuk dari TPS terdekat nanti infonya akan ada petugas yang datang seperti itu,” terang Tessa.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, para tahanan KPK bisa melakukan pencoblosan pada Pilpres 2024. TPS Rutan KPK bernomor 901 pada Februari 2024 lalu. 

    Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming meraup suara terbanyak yakni 38 suara.

  • KPU: Distribusi logistik pilkada ke TPS relokasi pengungsi tepat waktu

    KPU: Distribusi logistik pilkada ke TPS relokasi pengungsi tepat waktu

    TPS relokasi, diharapkan dapat memudahkan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki agar dapat menggunakan hak pilih dalam pilkada pada 27 November 2024.

    Flores Timur (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan distribusi logistik pilkada ke tempat pemungutan suara (TPS) relokasi bagi pengungsi dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki berjalan tepat waktu atau selesai pada H-1 pelaksanaan pilkada.

    “Distribusi logistik ke semua TPS kami pastikan hari ini selesai, karena secara aturan satu hari sebelumnya itu semua logistik harus ada di TPS,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Flores Timur Herman Yopi Latol disela distribusi logistik pilkada di Posko Pengungsian Lewolaga, Selasa.

    Ia menambahkan sebanyak 22 TPS relokasi itu tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Wulanggitang, Titihena dan Ile Bura.

    Sebanyak 22 TPS relokasi tersebar di berbagai posko terpusat seperti Posko Konga sebanyak empat TPS, Posko Lewolaga empat, dua TPS di Posko Bokang, tiga TPS di Posko Kobasoma, empat TPS di Posko Lewoingu (Eputobi), dua TPS di Posko Ile Gerong, dan satu TPS di Desa Watotika Ile.

    “Kami tidak menggunakan TPS khusus, tetapi kami lakukan pergeseran TPS dari desa induk ke kamp pengungsian atau TPS relokasi,” ujarnya.

    Total jumlah pemilih untuk 22 TPS relokasi yang telah didata oleh KPU Flores Timur berasal dari dua kecamatan yakni Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura dengan jumlah 4.145 orang pemilih.

    Para pemilih itu tersebar di berbagai posko pengungsian dengan rincian sebanyak 1.005 orang pemilih di Posko Konga, 1.112 pemilih di Posko Lewolaga, Posko Bokang 396 pemilih, Posko Kobasoma 521 pemilih, Posko Lewoingu (Eputobi) 786 pemilih, Posko Ile Gerong 224 pemilih, dan Posko Desa Watotika Ile 101 pemilih.

    “Jumlah pengungsi TPS yang ada di kamp pengungsian sebanyak 20 TPS lalu ditambah dua TPS lagi dari Desa Pululera yang digeser ke TPS Nileknoheng jadi total ada 22 TPS,” katanya.

    Adanya TPS relokasi, diharapkan dapat memudahkan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki agar dapat menggunakan hak pilih dalam pilkada pada 27 November 2024.

    “Harapan warga dua kecamatan ini besok tanggal 27 November 2024 datang untuk mententukan hak pilih di TPS masing-masing,” katanya.

    Kepala Bagian (Kabag) Operasi (Ops) Polres Flores Timur AKP Ridwan mengatakan sejauh ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pilkada di daerah itu aman dan kondusif serta pihak kepolisian telah siap melakukan pengamanan pilkada.

    “Untuk pengamanan TPS ada sekitar 302 personel sudah beredar di 19 kecamatan sejak kemarin,” katanya.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Operator Seluler Jamin Koneksi Internet Selama Pilkada Serentak 2024

    Operator Seluler Jamin Koneksi Internet Selama Pilkada Serentak 2024

    Jakarta

    Operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, Smartfren, dan XL Axiata menyatakan kesiapan jaringannya selama digelarnya Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

    Pemilihan kepala daerah ini dilakukan bersama-sama di 545 daerah dalam waktu yang sama dalam satu hari. Pelaksanaan Pilkada ini terjadi di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Telkomsel

    Untuk mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 2024, Telkomsel telah mempersiapkan infrastruktur yang memadai demi menjaga kenyamanan akses komunikasi dan pengalaman digital pelanggan di seluruh Indonesia melalui 657 titik keramaian atau Point of Interest (POI) yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi Kantor KPU, Bawaslu dan kantor polisi dan militer.

    Selama 25-29 November 2024, Telkomsel mengoperasikan posko siaga Pilkada berupa 15 posko monitoring online yang terdiri dari 13 posko Telkomsel di kantor pusat dan regional, 1 posko bersama Telkom Group, dan 1 posko mitra dengan pemantauan real-time melalui dashboard untuk memastikan layanan tetap optimal selama pilkada, serta mengimplementasikan Hyper AI Telkomsel dengan mengaktifkan Autonomous Network yang dijalankan di masing-masing platform dengan mekanisme yang berlaku di tiap domain jaringan Telkomsel.

    “Pilkada Serentak 2024 ini adalah momen penting bagi demokrasi Indonesia. Untuk itu, Telkomsel senantiasa hadir untuk mendukung dengan menyediakan infrastruktur digital yang unggul dan andal, demi mewujudkan Indonesia yang lebih terkoneksi, inklusif, dan maju secara digital. Dengan hadirnya konektivitas andal milik Telkomsel, kami berharap Pilkada 2024 berjalan sukses dan lancar,” tutur Vice President Global Network Operations Telkomsel, Juanita Erawati.

    Telkomsel juga menghadirkan jaringan 4G melalui 220 ribu BTS yang menjangkau 97% populasi Indonesia, serta terus mengakselerasi jangkauan sinyal 5G hingga lebih dari 1.000 titik yang tersebar di 56 kota dan kabupaten.

    Indosat Ooredoo Hutchison

    Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi digitalnya selama periode Pilkada 2024.

    Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas data di periode Pilkada, Indosat telah mengoptimalkan infrastruktur yang tersebar di 273 titik esensial, termasuk di 150 kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), 69 Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan 54 di kantor Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwasllu).

    “Dukungan terhadap agenda demokrasi ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen Indosat dalam menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” kata SVP Head of Corporate Communications IOH Steve Saerang.

    Smartfren

    Agus Rohmat, VP Network Operations Smartfren mengatakan bahwa Smartfren telah melakukan sejumlah persiapan berupa optimasi dan peningkatan kualitas jaringan untuk mengantisipasi peningkatan traffic internet saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

    “Beberapa yang kami telah lakukan antara lain pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang akan membantu menganalisa traffic akses internet serta menerapkan skema optimal secara kualitas dan konsumsi daya,” ucapnya.

    Ketika terjadi kepadatan di suatu titik, maka teknologi jaringan Smartfren dapat secara otomatis mengelola kapasitas yang dibutuhkan pelanggan. Kami juga memiliki tim network operation centre (NOC) yang siaga memantau 24 jam sehingga jika gangguan dapat diatasi kurang dari satu jam._

    “Harapan kami persiapan yang telah dilakukan ini dapat mendukung lancarnya pelaksanaan Pilkada 2024, dan masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dengan nyaman,” kata Agus.

    XL Axiata

    Perkiraan selama Pilkada 2024 serentak tersebut akan terjadi peningkatan trafik sekitar 8%-15% dibandingkan kondisi normal hari biasa. Petugas dan tim jaringan XL Axiata akan siap siaga (standby) di lapangan maupun dari pusat pemantauan Customer Experience & Service Operation Center (CE&SOC) milik XL Axiata di Jakarta.

    Jaringan berkualitas disiapkan XL Axiata merupakan bagian dari upaya peningkatan jaringan dan pengalaman pelanggan yang terus-menerus dilaksanakan oleh XL Axiata di sepanjang tahun. Jaringan XL Axiata telah menjangkau total sekitar 5.262 kecamatan dan sekitar 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

    “Sebagai bagian dari komitmen kami mendukung proses demokrasi di Indonesia, XL Axiata telah sepenuhnya mempersiapkan jaringan yang andal untuk menjamin kelancaran komunikasi selama Pilkada 2024. Dengan infrastruktur yang kuat dan tim berpengalaman, kami optimistis dapat memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkap Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa.

    Berbagai persiapan yang telah dilakukan mencakup terutama penguatan jaringan, di mana XL Axiata telah melakukan peningkatan kapasitas jaringan di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi pemungutan suara.

    Penambahan BTS (Base Transceiver Station) dan peningkatan bandwidth dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan trafik komunikasi selama hari pemungutan suara. Selanjutnya, juga dilakukan monitoring secara intensif oleh tim teknis atas kinerja jaringan selama pelaksanaan Pilkada 2024.

    “Jika terjadi potensi gangguan akan akan segera ditangani,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Bawaslu tindak tegas paslon yang lakukan kampanye di masa tenang

    Bawaslu tindak tegas paslon yang lakukan kampanye di masa tenang

    “Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran terhadap paslon atau tim sukses yang melakukan aktivitas kampanye di masa tenang, termasuk jika kampanyenya menyebarkan berita bohong,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya akan menindak tegas terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah dan tim suksesnya yang melakukan kampanye hingga menyebarkan berita bohong (hoaks) pada masa tenang Pilkada Serentak 2024.

    “Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran terhadap paslon atau tim sukses yang melakukan aktivitas kampanye di masa tenang, termasuk jika kampanyenya menyebarkan berita bohong,” kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan larangan tersebut tertuang dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota yang berbunyi, “Dalam kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”.

    Lebih lanjut, sanksinya termuat dalam ketentuan pasal 187 ayat (2) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama delapan belas bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 atau paling banyak Rp6.000.000.000.

    Adapun Saksi kampanye di masa tenang termuat dalam pasal 187 ayat (1) yang berbunyi,” setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima belas hari atau paling lama tiga bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 atau paling banyak Rp1.000.000,00.

    Sebagai informasi, pelaksanaan masa tenang kampanye Pilkada 2024 diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

    Masa tenang kampanye berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, yakni pada hari Minggu, 24 November 2024 sampai Selasa, 26 November 2024.

    Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada Rabu, 27 November 2024 diikuti 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Makassar waspadai politik uang pakai aplikasi digital

    Bawaslu Makassar waspadai politik uang pakai aplikasi digital

    “Kalau praktik-praktik seperti ini memang diwaspadai dan tentunya kita awasi. Namun demikian harus melalui pengkajian dan pembuktian,”

    Makassar (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mewaspadai praktik politik uang menggunakan aplikasi penyimpanan atau dompet uang digital yang dikirimkan pihak tim sukses tertentu untuk mempengaruhi pemilih memilih calon wali kota dan wakil wali kota di TPS pada Pilkada Makassar, 27 November 2024.

    “Kalau praktik-praktik seperti ini memang diwaspadai dan tentunya kita awasi. Namun demikian harus melalui pengkajian dan pembuktian,” ujar Anggota Bawaslu Makassar Ahmad Ahsanul Fadhil disela pemusnahan surat suara Gudang Logistik KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

    Pria disapa akrab Ahsan ini bilang, transaksional politik uang dengan memanfaatkan teknologi melalui dompet digital pada masa tenang hingga hari pencoblosan esok, Rabu, 27 November 2024 berpotensi dimainkan.

    Aplikasi dompet digital saat ini banyak berkembang yakni elektronik money, seperti OVO, Dana, GOPay dan lainnya hingga transfer bank dinilai berpotensi menjadi tempat transaksi praktik politik uang dalam serangan fajar jelang pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

    “Untuk pengkajiannya kami tetap lakukan, karena kalau melalui dompet digital itu kan sudah ada surat edaran dari Bawaslu juga. Sama halnya dengan biaya transportasi dan transfer dan sebagainya,” katanya.

    Menurut dia, perubahan zaman menuntut model transaksi termasuk pembayaran dan penerimaan uang secara digital dan secara perlahan meninggalkan transaksi menggunakan uang tunai, seiring masifnya platfrom digital di ponsel pintar masyarakat.

    Meski demikian, pihaknya berupaya semaksimal mungkin mengawasi dugaan-dugaan praktik politik uang yang dilancarkan pihak tertentu mempengaruhi pemilih. Selain pelanggaran dan kecurangan Pemilu, pelaku dan penerimanya terancam hukum pidana bila terbukti.

    Sejauh ini, Bawaslu Makassar telah melakukan patroli di lapangan, hanya saja kata dia, belum menemui persoalan berkaitan dengan politik uang dan lebih kepada keluhan penempatan pemilih yang akan memilih di TPS jauh dari rumahnya.

    “Kalau yang money politik (politik uang) sampai saat ini belum ada temuan. Kalau informasi ada, tapi tidak ada temuan, kalau pun ada kami akan tindaklanjuti,” tuturnya menegaskan.

    Sebelumnya, KPU Makassar menetapkan empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar masing masing, nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia). Paslon nomor urut 2 Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati). Paslon nomor 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi A Uskara (INImi) dan Paslon nomor urut 4 Amri Arsyid-Rahman Bando (Aman)

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Di hari pemungutan suara, Ambulans hanya ada di beberapa TPS

    Di hari pemungutan suara, Ambulans hanya ada di beberapa TPS

    Jakarta (ANTARA) – Mobil ambulans untuk mengantisipasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sakit saat hari pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024 tidak disiagakan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) melainkan hanya ada di beberapa TPS.

    “Ambulans tidak disiagakan di setiap TPS tapi sudah diatur di satu titik yang merupakan posko statis. Itu dia ‘coverage’ beberapa TPS,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Selasa.

    Namun dia tak menyebutkan jumlah ambulans yang disiagakan bagi petugas. Yang pasti, Dinas Kesehatan DKI siap memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas kesehatan bagi KPPS pada Pilkada 2024.

    “Kalau dukungan kesehatan kami siap. Kami siapkan di TPS posko statis dan dinamis. Posko statis itu posko bersama, pasti di situ ada pos kesehatan,” kata dia.

    Selain posko statis, Dinas Kesehatan (Dinkes) di DKI Jakarta juga menyiapkan posko kesehatan bergerak yang berkeliling ke posko-posko kesehatan statis.

    Baca juga: KPU DKI sarankan pemilih pindahan datang ke TPS jam 11 WIB

    Pada kesempatan berbeda, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan telah meminta Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan petugas. Ini dilakukan untuk mencegah mereka jatuh sakit saat Pilkada 2024.

    “Kami sudah ada pemeriksaan kesehatan. Kami juga minta Dinas kesehatan untuk pengecekan kesehatan petugas di TPS,” ujar dia.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berupaya menjaga kesehatan KPPS selama bertugas. Salah satunya dengan mensyaratkan surat keterangan sehat bagi calon KPPS yang akan mendaftar dan menerima KPPS yang memiliki keterangan sehat.

    KPU DKI mencatat jumlah petugas KPPS yang bertugas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 sebanyak 103.845 orang. Mereka ini tersebar di 14.835 TPS se-Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakarta Utara optimistis partisipasi pemilih capai 77 persen

    KPU Jakarta Utara optimistis partisipasi pemilih capai 77 persen

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara optimistis partisipasi pemilihan di wilayah tersebut mencapai target sebesar 77 persen di Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu, 27 November 2024.

    “Kami harus optimistis dengan target ini. Apalagi kondisi saat ini suasana Pilkada lebih landai dibanding pemilu lalu,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, pemilih di Jakarta Utara sudah memahami visi dan misi serta program kerja yang disampaikan pasangan calon kepada masyarakat melalui kampanye hingga debat pasangan.

    “Hal ini membuat pemilih sudah menentukan pilihan dan menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemilihan Suara pada Rabu (27/11),” kata dia.

    Selain itu, pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara berjenjang baik kepada masyarakat maupun calon pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah.

    “Sosialisasi ini diharapkan mampu membuat masyarakat datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih,” kata dia.

    Dia juga menargetkan pemilih pemula dengan datang ke sekolah-sekolah untuk merangkul pemilih pemula agar menggunakan hak pilih perdana mereka pada 27 November 2024.

    “Kami juga sosialisasi ke sejumlah organisasi masyarakat di Jakarta Utara agar informasi ini sampai dan tingkat partisipasi meningkat,” kata dia.

    Selanjutnya pihaknya juga telah memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar mudah diakses masyarakat dan satu TPS itu maksimal jumlah pemilih yang terdaftar 600 pemilih.

    “Kami terus menggerakkan petugas untuk mengedukasi pemilih agar mau datang ke TPS menyalurkan hak pilih di Pilkada Jakarta,” kata dia.

    KPU Jakarta Utara telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta Utara sebanyak 1.345.815 pemilih. Jumlah pemilih itu terdiri dari 666.181 pemilih pria dan 679.634 pemilih perempuan.

    Jumlah pemilih itu akan mencoblos di 2.386 TPS yang tersebar di enam kecamatan dan 31 kelurahan di Kota Jakarta Utara.

    KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar pada 27 November 2024.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU DKI sarankan pemilih pindahan datang ke TPS jam 11 WIB

    KPU DKI sarankan pemilih pindahan datang ke TPS jam 11 WIB

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta menyarankan para pemilih yang telah mengurus pindah lokasi memilih di Pilkada DKI Jakarta agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pukul 11.00 hingga 13.00 WIB.

    “Disarankan bagi pemilih pindahan hadir dari jam 11.00 hingga 13.00 WIB . Kecuali jika ada keadaan mendesak dapat memilih lebih awal dari jadwal yang disarankan,” ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah di Jakarta, Selasa.

    Saran ini diberikan demi menghindari antrean panjang saat akan memberikan hak suara di TPS.

    Fahmi mengingatkan pemilih yang telah mengurus pindah lokasi memilih agar dapat membawa Formulir A pindah memilih dan KTP Elektronik saat datang ke TPS.

    Adapun pemilih yang dapat melakukan pindah lokasi memilih ke DKI Jakarta hanya yang memiliki KTP DKI Jakarta saja. Sementara bagi warga yang ber-KTP non DKI Jakarta tidak dapat melakukan pindah lokasi memilih di DKI Jakarta.

    KPU DKI Jakarta mencatat terdapat sebanyak 9.219 orang warga DKI yang mengurus pindah lokasi memilih pada Pilkada 2024.

    “Terdapat 9.219 pemilih yang mengurus pindah memilih ke dalam DKI Jakarta. Sementara 11.095 pemilih mengurus pindah keluar Jakarta,” ujar Fahmi.

    Pemilih pindahan merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.

    Terdapat sembilan keadaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2024 pasal 50 bahwa seseorang dapat melakukan pindah memilih, yaitu menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara.

    Lalu, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi.

    Alasan lainnya, yakni menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

    Kemudian, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam, dan bekerja di luar domisilinya.

    Pada Pilkada Jakarta 2024, alasan terbanyak warga melakukan pindah lokasi memilih adalah karena menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, yakni sebanyak 4.339 pemilih. Alasan terbanyak berikutnya pindah domisili sebanyak 3.188.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu koordinasi dengan KPU tertibkan APK di masa tenang

    Bawaslu koordinasi dengan KPU tertibkan APK di masa tenang

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), petugas penghubung pasangan calon (paslon) kepala daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang masih bertebaran di masa tenang Pilkada Serentak 2024.

    Anggota Bawaslu RI RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa APK yang masih terpasang pada H-1 pemungutan suara menjadi pelanggaran terbanyak di masa tenang selama tiga hari.

    “Dugaan pelanggaran terbanyak di masa tenang itu adalah kegiatan kampanye melalui APK yang masih terpasang, baik pada 24, 25, maupun 26 November sekarang,” kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    “Terhadap hal tersebut, pengawas pemilihan melakukan koordinasi dengan KPU, petugas penghubung paslon dan Satpol PP untuk dilakukan penertiban,” sambungnya.

    Dia mengatakan apabila di daerah tersebut tidak ada Satpol PP, maka Bawaslu akan melakukan penertiban terhadap APK melanggar tersebut.

    Kendati demikian, Lolly masih belum bisa menyebutkan jumlah dugaan pelanggaran selama masa tenang. Menurut dia, jumlahnya masih terus bertambah.

    “Untuk jumlahnya masih bergerak. Jika datanya sudah final, segera dipublikasikan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pelaksanaan masa tenang kampanye Pilkada 2024 diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

    Masa tenang kampanye berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, yakni pada hari Minggu, 24 November 2024 sampai Selasa, 26 November 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jaktim harapkan pelaksanaan Pilkada di Lapas Cipinang aman dan lancar

    Jaktim harapkan pelaksanaan Pilkada di Lapas Cipinang aman dan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengharapkan pelaksanaan pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang aman dan lancar.

    “Di Lapas Cipinang ada 4 TPS, diharapkan bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jurdil (jujur dan adil), sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” kata Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

    Hal itu disampaikan saat menyaksikan penyerahan logistik Pilkada 2024 di Lapas Kelas I Cipinang, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa.

    Peninjauan itu dilaksanakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur serta Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Bayu Megantara.

    Kegiatan itu juga untuk memastikan kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus.

    Pencoblosan atau pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB. ‘Insya Allah besok kita sudah tinggal pelaksanaannya saja. Pemilihan dimulai pukul 07.00 WIB,” kata dia.

    Namun, pihaknya akan mengutamakan pemilih yang terdata dalam DPT karena mereka sudah terdaftar. “Setelah pemilih dari DPT selesai, maka pemilih dari DPTb baru bisa melakukan pencoblosan,” katanya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024