Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengatakan bahwa penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Igor Dirgantara menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi adanya perbedaan sikap antara peserta Pilkada Jakarta, yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno yang meyakini menang satu putaran, dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang mengatakan ada putaran kedua.

    “Klaim seperti itu wajar. Akan tetapi, Pramono-Rano harus realistis menunggu hasil resmi dari hitung nyata KPU Provinsi DKI Jakarta sambil mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dengan RK-Suswono di putaran kedua,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengingatkan kepada pemilih di Jakarta untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

    “Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU,” ujarnya.

    Igor menepis pernyataan Pilkada Jakarta dua putaran akan meningkatkan polarisasi.

    Jika Pilkada DKJ terjadi dua putaran, menurut dia, potensi polarisasi tidak akan setinggi saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Akan tetapi, lebih kepada pertarungan elite politik nasional antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono melawan Megawati Soekarnoputri, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Pada saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang.

    Rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai 28 November hingga 3 Desember 2024. Selanjutnya tingkat kabupaten/kota mulai 29 November hingga 6 Desember 2024. Berikutnya tingkat provinsi mulai 30 November hingga 9 Desember 2024.

    Setelah itu, adalah tahapan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, diumumkan pada tanggal 29 November—12 Desember 2024, sedangkan pilkada tingkat provinsi pada tanggal 30 November—15 Desember 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Riza Patria Tuding Pramono-Rano Curang, Jadi Penyebab Ridwan Kamil Kalah Pilgub Jakarta

    Riza Patria Tuding Pramono-Rano Curang, Jadi Penyebab Ridwan Kamil Kalah Pilgub Jakarta

    FAJAR.CO. ID,JAKARTA — Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria menuding Pramono Anung-Rano Karno curang. Sehingga jagoan mereka kalah di Pilgub Jakarta.

    Itu Riza sampaikan menanggapi hasil hitung cepat Pilgub Jakarta. Ia menyebut ada surat suara tidak sah yang dicoblos.

     “Termasuk tadi di Pinang Ranti, termasuk ini kalau teman-teman lihat di video, bayangkan ya ini video sangat jelas, suara tidak sah, tapi dicoblos nomor urut 3. Berarti ada kecurangan,” ujar Riza kepada wartawan, dikutip JawaPos, Jumat (28/11/2024).

    Politisi Gerindra itu meminta KPU dan Bawaslu DKI Jakarta beserta aparat penegak hukum mengusut dugaan kecurangan ini.
     
    “Kami ingin KPU, Bawaslu, aparat mengusut kenapa ada surat-suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan,” ucapnya. 

    Tak hanya itu, Riza menyebut bahwa kecurangan yang dilakukan juga berupa pembagian sembako dan money politic di sejumlah daerah di Jakarta jelang pencoblosan. 
     
    “Kami minta aparat mengusut tuntas, tidak boleh dibiarkan, berarti ada oknum yang bermain,” tandasnya. 
    (Arya/Fajar)

  • KPU Karawang: Seorang anggota KPPS meninggal dapat santunan Rp42 juta

    KPU Karawang: Seorang anggota KPPS meninggal dapat santunan Rp42 juta

    Karawang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat memastikan seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia mendapatkan santunan Rp42 juta.

    “Suhendi, anggota KPPS yang bertugas di TPS 09 Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya meninggal dunia saat bertugas. Kami mengucapkan belasungkawa,” kata Ketua KPU Karawang Mari Fitriana, di Karawang, Jumat.

    Ia juga menyampaikan agar pihak keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

    Suhendi meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai anggota KPPS di TPS 09 Desa Cibuaya. Almarhum meninggal dunia diduga akibat serangan jantung.

    Disebutkan bahwa, almarhum yang berprofesi sebagai guru memang sempat mengeluh tidak enak badan saat proses rekapitulasi suara pada Rabu (27/11) sore.

    “Jadi saat bertugas di hari pemungutan dan penghitungan suara, Rabu (27/11), almarhum sempat mengeluh mengalami keringat dingin, tidak enak badan. Keluhannya itu disampaikan ke rekan-rekannya sesama KPPS,” kata dia.

    Kemudian almarhum dibawa ke Puskesmas Cibuaya untuk diperiksa. Ketika itu almarhum sempat terlihat baik, tapi beberapa lama kemudian mengalami keringat dingin dan jantungnya berdebar-debar kuat.

    “Saat itu juga langsung dicek, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hastien Rengasdengklok. Namun sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Almarhum meninggal ketika dalam perjalanan ke rumah sakit,” katanya.

    Mari menyampaikan, sebelum hari pemungutan suara, almarhum sama sekali memang tidak menyampaikan keluhan apapun terkait kesehatannya.

    Begitu juga dari hasil tes kesehatan saat proses rekrutmen KPPS sebelumnya, almarhum dinyatakan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun.

    “Tidak ada keluhan sebelumnya, cuma mungkin namanya proses persiapan ya terlalu lelah, kurang istirahat. Jadi yah itu di luar kendali kita sebagai manusia,” katanya.

    Mari memastikan bahwa petugas KPPS yang meninggal itu akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama yang sudah dituangkan antara KPU Karawang dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi II DPR cermati kaitan pilkada serentak dan tingkat partisipasi

    Komisi II DPR cermati kaitan pilkada serentak dan tingkat partisipasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.

    “Terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih di hampir seluruh pemilihan gubernur, bupati, wali kota, Komisi II DPR RI sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan itu justru menimbulkan anomali dengan partisipasi masyarakat,” kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut pihaknya juga mencermati faktor rentang waktu penyelenggaraan pilkada dengan pilpres dan pileg yang dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan di tahun 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih.

    “Atau misalnya dekatnya jadwal antara pileg, pilpres, dan pilkada itu juga membuat dorongan untuk partisipasi pemilih menjadi rendah,” ucapnya.

    Selain itu, dia mengatakan pihaknya mencermati pula ihwal problematika calon anggota legislatif terpilih yang diharuskan mengundurkan diri apabila maju Pilkada 2024.

    “Salah satu faktor misalnya adalah bahwa kandidasi ini diikuti oleh calon-calon yang sangat limitatif lantaran para politisi yang telah terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) itu diharuskan mundur, bahkan sebelum dilantik,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Hal-hal seperti ini saya kira juga membuat kontestasi ini menjadi terbatas dalam konteks para kandidat, dan bisa jadi kalau kita lakukan riset mendalam ini berpengaruh terhadap dukungan publik dalam konteks pilkada.”

    Sebelumnya, KPU DKI Jakarta mengevaluasi capaian tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 pada Rabu (27/11) yang diduga lebih rendah dari Pemilu Februari 2024.

    “Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS (tempat pemungutan suara) agak renggang. Tapi, kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada, memang biasanya cenderung lebih rendah dari pilpres,” kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).

    KPU mengaku telah melakukan berbagai cara yakni melakukan sosialisasi ke komunitas, Organisasi Masyarakat (Ormas), sekolah, kampus untuk pemilih pemula dan muda di 100 lokasi wilayah Jakarta.

    Sosialisasi juga dilakukan ke tingkat kelurahan, forum-forum warga yang dilakukan oleh kelurahan dengan ragam bentuk sosialisasi seperti kegiatan olahraga, membuka stan pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Aep Syaepuloh sebut kemenangannya adalah kemenangan warga Karawang

    Aep Syaepuloh sebut kemenangannya adalah kemenangan warga Karawang

    Cabup Karawang Aep Syaepuloh saat mencoblos di hari pemungutan suara pilkada. (ANTARA/Ali Khumaini)

    Aep Syaepuloh sebut kemenangannya adalah kemenangan warga Karawang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 29 November 2024 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Calon Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa kemenangan pasangan Aep-Maslani pada pilkada serentak di Karawang tahun ini menjadi kemenangan masyarakat. 

    “Terima kasih kepada masyarakat Karawang, terutama partai koalisi, relawan dan pendukung. Alhamdulillah, sesuai hitung cepat pasangan Aep-Maslani meraih kemenangan,” kata Aep, di Karawang, Kamis.

    Berdasarkan data hitung cepat lembaga survei Indikator, hingga Rabu (27/11) pukul 18.11 WIB. Jumlah suara Aep-Maslani mencapai 54,67 persen. Sedangkan pasangan calon Acep Jamhuri-Gina Swara mencapai 45,33 persen. Itu merupakan potret dari jumlah data yang masuk sebanyak 97,50 persen dengan ‘margin of error’ 1,94 persen.

    Sedangkan dari data hitung cepat PKS Karawang, pasangan Aep-Maslani unggul dengan perolehan suara sebesar 55,21 persen. Aep menyampaikan bahwa kemenangan tersebut bukan hanya kemenangan Aep-Maslani. Namun juga kemenangan masyarakat Karawang yang telah memberikan amanah.

    “Tentunya ini bukan kemenangan Aep-Maslani tapi ini kemenamgan masyarakat Karawang. Ini amanah yang berikan terhadap saya dengan haji Maslani,” katanya.

    Aep meminta agar semua koalisi, relawan, simpatisan dan masyarakat pendukung tetap mengawal hasil real count atau rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Karawang. Ketua Tim Pemenangan Aep-Maslani, Dian Fahrud Jaman menyampaikan bahwa kemenangan ini merupakan awal sampai nanti adanya pengumuman resmi dari KPU Karawang.

    “Kemenangan ini jadi awal supaya kami mengawal dari TPS ke kecamatan, agar menjaga proses rekapitulasi dari TPS hingga kecamatan, sampai ke kabupaten,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • KPU Kabupaten Bekasi minta masyarakat tunggu hasil resmi rekapitulasi

    KPU Kabupaten Bekasi minta masyarakat tunggu hasil resmi rekapitulasi

    Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi nomor urut 3 saat mengumumkan kemenangan di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang pada Rabu (27/11/2024) petang. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    KPU Kabupaten Bekasi minta masyarakat tunggu hasil resmi rekapitulasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 29 November 2024 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta masyarakat menunggu hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024, menjawab respons saling klaim kemenangan tim pasangan calon.

    “Alangkah baiknya menunggu hasil resmi rekapitulasi yang kami lakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, desa dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten,” kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido di Cikarang, Kamis.

    Ia mengatakan penghitungan suara Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi saat ini telah memasuki proses persiapan rekapitulasi yang dijadikan sebagai bahan pleno tingkat kecamatan.

    “Per hari ini, C1 hasil yang di-upload melalui server aplikasi Sirekap Kabupaten Bekasi telah mencapai 90,5 persen,” katanya.

    Ali menyatakan rekan-rekan panitia pemilihan kecamatan sedang menyiapkan bahan-bahan pleno tingkat kecamatan dengan membentuk rekapitulasi per desa dan kelurahan yang akan diplenokan.

    “Dan sesuai tahapan besok di tanggal 29 November 2024 mulai dilakukan pleno tingkat kecamatan sampai 3 Desember 2024,” ucapnya.

    Tahapan setelah itu adalah pleno tingkat kabupaten yang akan dimulai pada 29 November hingga 6 Desember 2024. Pelaksanaan pleno tingkat kabupaten dilakukan beririsan dengan pleno tingkat kecamatan.

    “Sehingga jika pada 30 November pleno tingkat kecamatan selesai maka sudah bisa dimulai pleno tingkat kabupaten. Jika rekan-rekan kecamatan selesai kami bisa sudah laksanakan pleno tingkat kabupaten,” katanya.

    Dirinya meminta masyarakat untuk tetap menjadikan hasil penetapan resmi yang dikeluarkan KPU sebagai hasil akhir, sebagai bentuk legitimasi penyelenggara menyelesaikan pekerjaan.

    “Tentu masyarakat harus tetap menjadikan hasil penetapan yang dikeluarkan kami sebagai hasil akhir, sampai menetapkan siapa calon terpilih baik gubernur maupun bupati,” ucap dia.

    Diketahui dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi saling mengklaim kemenangan pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bekasi berdasarkan hasil hitung cepat masing-masing tim pemenangan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi nomor urut 2 BN Holik-Faizal Hafan Farid mengklaim unggul dengan persentase 45,70 persen atau 874.149 suara berdasarkan hasil penghitungan formulir C hasil tim pemenangan yang diperoleh dari para saksi.

    Mereka mengumumkan menang setelah unggul atas pasangan calon nomor urut 1 Dani Ramdan-Romli HM yang memperoleh suara 12,18 persen atau 232.979 suara serta pasangan nomor urut 3 Ade Kuswara-Asep Surya Atmaja dengan 805.671 suara atau 42,12 persen.

    Sedangkan pasangan calon nomor urut 3 mengklaim meraih kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Mereka mengklaim memperoleh suara 46 persen, unggul dari pasangan nomor urut 1 dengan 12 persen serta nomor urut 2 yakni 39 persen.

    Dani Ramdan menyampaikan rasa terima kasih atas semangat serta perjuangan relawan serta segenap unsur masyarakat yang telah mengorbankan tenaga, waktu serta mungkin materi selama proses Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi.

    “Insya Allah saya tetap berkhusnuzon kepada Allah SWT.Kalau menang artinya saya diberi kepercayaan dari-Nya. Kalau kalah artinya saya diselamatkan oleh-Nya,” kata Dani.

    Ia mohon maaf belum bisa membawa kemenangan dan kebanggaan untuk semua relawan yang telah berjuang.

    “Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dari-Nya,” kata Dani.

    Sumber : Antara

  • Kala PKS Tumbang di Wilayah Jakarta, Jawa Barat, Hingga Kota Depok

    Kala PKS Tumbang di Wilayah Jakarta, Jawa Barat, Hingga Kota Depok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pilkada serentak telah rampung dilaksanakan pada Rabu, 27 November kemarin. Kontestasi politik ini memberikan banyak kejutan dengan terjadinya pergeseran kekuatan dukungan di beberapa wilayah.

    Hal tersebut terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diketahui memiliki basis pendukung kuat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Kota Depok. 

    Namun, di ketiga wilayah tersebut, partai yang lambangnya berwarna oranye itu harus berbesar hati melihat lawannya yang unggul.

    DKI Jakarta

    Berdasarkan data penghitungan suara sementara, DKI Jakarta yang sebelumnya dikuasai oleh PKS kini bergeser ke kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Data real count KPU menunjukkan, perolehan suara di Pilkada DKI Jakarta hingga Kamis (28/11/2024) dikuasai pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP dengan perolehan suara 50,07%. 

    Sementara pasangan yang diusung oleh 15 parpol, termasuk Golkar, PKS, Gerindra yaitu Ridwan Kamil-Suswono menempati perolehan suara terbanyak kedua yakni 39,4%, disusul oleh pasangan independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 10,53%.

    Jawa Barat

    Menilik data real count KPU pada Jumat (29/11/2024), pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang diusung oleh KIM berhasil memperoleh 62,29% suara, sehingga unggul telak dari tiga paslon lainnya.

    Adapun, pasangan yang diusung oleh PKS yaitu Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 18,64%, disusul pasangan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina sebesar 9,73%.

    Terakhir, data real count tersebut menunjukkan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja berada di posisi akhir dengan perolehan suara sebesar 9,34%.

    Kota Depok

    Kekuasaan wilayah di Kota Depok diketahui telah dirajai oleh PKS selama hampir 20 tahun lamanya. Namun, di Pilkada 2024 ini nampaknya akan runtuh. Hal ini menyusul dari data real count KPU pada Pilkada Kota Depok 2024.

    Berdasarkan data real count KPU pada Jumat (29/12/2024), pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi yang diusung oleh PKS harus berbesar hati lantaran perolehan suara yang didapat adalah 46,75%.

    Sementara, lawan Imam-Ririn yaitu Supian Supri-Chandra Rahmansyah unggul dengan perolehan suara sebesar 53,25% 

  • RIDO: Jangan Ada Paslon Klaim Memenangkan Pilkada Jakarta

    RIDO: Jangan Ada Paslon Klaim Memenangkan Pilkada Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil (RK) – Suswono (RIDO) menegaskan agar jangan sampai salah satu paslon dari Pilkada Jakarta mengklaim menjadi pemenang di Pilkada Jakarta. 

    Sekretaris Tim Kemenangan Pasangan RID, Basri Baco berharap agar semua pihak  menaati aturan sesuai dengan keputusan KPUD Jakarta. 

    “Jadi yang berhak menyampaikan secara resmi bukan paslon, tetapi KPU. Jadi, mari kita bersabar menunggu proses perhitungannya, yang sudah mulai dilakukan di kecamatan dan rencananya akan berlangsung selama 6 hari. Selama itu insyaallah sudah akan ketahuan,” ungkap Baco di Kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, yang dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (29/11/2024).

    Baco tak menampik bahwa setiap tim paslon memiliki tim untuk mengetahui hasil suara lebih dulu yang juga tak lepas dari margin of error. 

    Baco kemudian berharap agar jangan ada pihak atau tim paslon yang mengklaim kemenangan dalam satu putaran. Hal ini dapat menggiring opini masyarakat. 

    “Kami perlu merumuskan apa yang disebut dengan quick count atau real count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data salah dokumen,” ungkap Baco

    Dia juga menuturkan bahwa menurut undang-undang, yang dapat menjadi acuan resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di KPU mulai dari TPS, kelurahan kecamatan, kota hingga provinsi. 

    “Menurut undang-undang, yang menjadi acuan resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di KPU mulai dari TPS, kelurahan kecamatan, kota hingga provinsi,” tuturnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan kemenangannya dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Pramono dalam konferensi pers yang digelar di Kediamannya di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).  Pramono awalnya menjelaskan bahwa hasil real count yang dilakukan oleh tim pemenangan Pramono-Rano telah mencapai 100%. 

    “Alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK saat ini, pagi ini, Kamis 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%,” tutur Pramono.

  • Partisipasi Pemilih di Pilkada Bojonegoro Belum Diketahui, KPU Masih Rekap Suara di Kecamatan

    Partisipasi Pemilih di Pilkada Bojonegoro Belum Diketahui, KPU Masih Rekap Suara di Kecamatan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 belum diketahui pasti. Tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro kini masih proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan.

    “Setelah rekapitulasi, bisa diketahui semuanya,” ujar Ketua KPU Bojonegoro Robby Adi Perwira, Jumat (29/11/2024).

    Robby menambahkan, proses rekapitulasi di tingkat PPK atau Kecamatan ini, ditargetkan rampung dalam tiga hari. Mulai tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024. “Kami targetkan selesai satu sampai tiga hari, menyesuaikan dengan jumlah TPS,” katanya.

    Sebelum melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, KPU Bojonegoro mengaku sudah mengirim surat ke masing-masing tim pemenangan paslon, terkait dengan keberadaan saksi saat penghitungan. “Kami sudah mengirimkan undangan pengawas dari masing-masing tim pemenangan,” tambahnya.

    Hal itu untuk mengantisipasi serta mengawasi proses rekapitulasi di lapangan. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh masyarakat, untuk ikut mengawal proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat KPPS, PPK, hingga tingkat KPU Kabupaten.

    “Kita mengajak semua pihak, termasuk media untuk mengawal proses rekapitulasi, sampai dikeluarkannya hasil resmi. Kami juga berharap semua pihak bisa menghormati hasil pilkada ini dan menjaga suasana tetap kondusif,” pungas Robby.

    Untuk diketahui, hasil penghitungan Live Count Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro 2024 yang digelar pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Wahono-Nurul Azizah sudah menunjukkan hasil penghitungan cepat.

    Hasilnya, Setyo Wahono-Nurul Azizah meraih kemenangan telak atas calon PDIP Teguh Haryono-Farida Hidayati. Data itu dari para saksi paslon nomor urut 2 yang tergabung dalam saksibojonegoromaju yang tersebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Bojonegoro.

    Dalam live count dengan jumlah suara masuk 100 persen menunjukkan perolehan suara Paslon nomor urut 02 sebanyak 89,32 persen dengan perolehan 699.641 suara. Partisipasi pemilih mencapai 78,45 persen atau 805.153 suara.

    Sementara suara Paslon nomor urut 01 Teguh Haryono-Farida Hidayati hanya mendapat sebesar 83.685 suara atau secara prosentase 10,68 persen. Dalam hitungan itu, suara sah sebanyak 783.326 suara dan tidak sah ada 2,79 persen sebanyak 21.827 suara. [lus/beq]

  • KPU Ponorogo Mulai Rekapitulasi, Targetkan Tingkat Kecamatan Rampung Hari Ini

    KPU Ponorogo Mulai Rekapitulasi, Targetkan Tingkat Kecamatan Rampung Hari Ini

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo melanjutkan tahapan Pilkada 2024 ke proses rekapitulasi suara secara berjenjang setelah pelaksanaan pungut hitung suara pada 27 November lalu. Proses ini mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati dan wakil bupati Ponorogo.

    Komisioner KPU Ponorogo, Arwan Hamidi, mengungkapkan bahwa tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan telah dimulai pada 28 November 2024 di Kecamatan Sooko. Sebanyak 20 kecamatan lainnya dijadwalkan menyusul pada Jumat, 29 November 2024.

    “Rekapitulasi suara tingkat kecamatan dilakukan mulai kemarin di Sooko. Hari ini giliran 20 kecamatan lainnya yang akan melakukan proses serupa,” ujar Arwan, Jumat siang.

    Arwan optimistis seluruh rekapitulasi tingkat kecamatan dapat rampung hari ini jika tidak ada kendala teknis, seperti gangguan pada Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik). Berdasarkan kelancaran proses di Kecamatan Sooko, ia memperkirakan rekapitulasi, termasuk administrasinya, selesai sore hari.

    Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, KPU Ponorogo akan melanjutkan ke rekapitulasi tingkat kabupaten yang dijadwalkan berlangsung pada 3-4 Desember 2024.

    “Semoga semua berjalan sesuai jadwal,” kata Arwan.

    Arwan menjelaskan, sejak 2019, sistem rekapitulasi suara dilakukan langsung di tingkat kecamatan tanpa melewati tingkat desa. Hasil penghitungan dari setiap TPS dimasukkan ke kotak suara, disegel, dan dibawa ke gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    “Semua data dari TPS dibaca satu per satu di tingkat kecamatan, bergiliran dari desa ke desa dalam kecamatan tersebut,” tuturnya.

    Dengan sistem yang terstruktur dan target waktu yang jelas, KPU Ponorogo berharap proses rekapitulasi Pilkada 2024 berjalan lancar, transparan, dan tepat waktu. [end/beq]