Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Terima Hasil Quick Count, Ridwan Kamil Ajak Semua Pihak Tunggu Keputusan Final dari KPU

    Terima Hasil Quick Count, Ridwan Kamil Ajak Semua Pihak Tunggu Keputusan Final dari KPU

    GELORA.CO – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang turut menyukseskan perhelatan Pilkada pada Rabu, 27 November 2024.

    “Saya pribadi menghaturkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah berkenan menitipkan dan mempercayakan pembangunan masa depan Jakarta kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO),” kata Ridwan Kamil pada Jumat, 29 November 2024.

     

    Tak hanya terima kasih ke penyelenggara pemilu, RK juga mengucapkan terima kasih kepada para relawan, partai pengusung/pendukung, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah bahu membahu dan bekerja sama berjuang dalam memenangkan pasangan RIDO.

    Ia pun meminta kepada seluruh unsur pendukung RIDO untuk tetap semangat dalam meneruskan perjuangan yang telah dimulai dalam membangun masa depan Jakarta. 

    “Mari kita menunggu keputusan resmi dari KPU dengan seksama. Jika hasilnya sudah final dan mengikat, pasangan RIDO akan menerima dengan baik. Sambil menunggu keputusan final KPU, semua unsur pendukung RIDO harus tetap dan terus semangat,” papar dia.

    Di sisi lain, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata sebelumnya mengatakan pengumuman hasil Pilkada DKI Jakarta akan dilangsungkan paling lambat pada 16 Desember 2024. 

    Mulai 28 November 2024 hingga 3 Desember 2024, KPU baru melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. 

    Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota akan dilakukan pada 5-7 Desember 2024. Setelah itu, rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat provinsi akan dilakukan pada 9-11 Desember 2024.

    Pengumuman rekapitulasi penetapan hasil di provinsi dijadwalkan pada 10-16 Desember.

  • Hitungan Internal Robinsar-Fajar Raih 50% Lebih di Pilkada Cilegon

    Hitungan Internal Robinsar-Fajar Raih 50% Lebih di Pilkada Cilegon

    Jakarta –

    Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo mengklaim hasil hitung internalnya meraup suara lebih dari 50 persen. Hitungan itu disebut tak jauh dari hasil hitung cepat Indikator Politik.

    Robinsar-Fajar unggul di hitung cepat Indikator Politik mengalahkan calon petahana Helldy Agustian yang berpasangan dengan Alawi Mahmud serta rival lainnya eks Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’roj yang berpasangan dengan Nurrotul Uyun.

    Hasil hitung cepat Indikator menunjukkan Robinsar-Fajar meraih suara sebesar 51,36 persen. Kemudian disusul Helldy-Alawi 27,40 persen dan Isro-Uyun 21,23 persen.

    “Alhamdulillah Robinsar-Fajar meraih kemenangan fenomenal di Pilkada Kota Cilegon ini. Hasil quick count maupun hasil input data C1 dari TPS, pasangan muda ini meraih suara 50 persen lebih,” kata Ketua Tim Pemenangan Robinsar-Fajar, Rapih Herdiansyah kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Rapih mengatakan, data internal yang dikumpulkan hasil form C1 dari tiap TPS, Robinsar-Fajar menang di tujuh kecamatan dari total delapan kecamatan di Kota Cilegon. Perolehan suara Robinsar-Fajar mencapai 123.287 suara, unggul jauh dari dua paslon lainnya, yakni Helldy-Alawi 68.211 suara, dan Isro-Uyun 51.904 suara.

    “Kami masih menunggu penetapan resmi dari KPU, per hari ini (Jumat, 28 November-red) sudah pleno di tingkat kecamatan. Kami kawal suara, kawal kemenangan Robinsar-Fajar yang fenomena. Kemenangan ini fenomenal karena lawan petahana wali kota dan juga mantan Ketua DPRD,” katanya.

    “Model kampanyenya pun merangkul semua kalangan dan relatif agak lain. Melakukan kunjungan tatap muka dengan masyarakat mencapai 500 titik, menggelar berbagai event diskusi dengan milenial dan Gen-Z, serta pelaku seni kreatif. Alhamdulillah hasil ikhtiar total dapat meraih suara maksimal yang paling tinggi,” terangnya.

    Robinsar-Fajar diusung oleh Partai Golkar, PPP, Demokrat, PDIP, Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, dan Perindo.

    (whn/whn)

  • KPU: 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia saat Pilkada Serentak 2024

    KPU: 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia saat Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sebanyak 6 petugas TPS atau KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Pilkada 2024. Kemudian, sebanyak 115 orang mengalami kecelakaan kerja atau sakit.

    Adapun, data tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berdasarkan data pada Jumat (29/11/2024) per pukul 00.00 WIB.

    “Tercatat petugas TPS yaitu KPPS yang meninggal sebanyak 6 orang dan yang mengalami kecelakaan kerja/sakit sebanyak 115 orang,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

    Lebih lanjut, Afifuddin menyebut santunan atas meninggalnya petugas akan dilakukan dengan mengacu pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022.

    Tak hanya mengacu pada surat Menkeu, besaran santunan pun merujuk pada Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Bagi Badan Ad Hoc.

    “Yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Untuk bantuan biaya pemakaman Rp10 juta,” ujarnya.

    Kemudian, tambah dia, untuk cacat permanen sebesar Rp30,8 juta, untuk luka berat sebesar Rp16,5 juta, dan terakhir untuk luka sedang sebesar Rp8,25 juta.

  • KPU Ungkap Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Ada di Bawah 70 Persen

    KPU Ungkap Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Ada di Bawah 70 Persen

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan secara nasional rata-rata partisipasi pemilih dalam gelaran Pilkada 2024 menurun, bahkan sampai di bawah 70 persen.

    Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU RI August Mellaz saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

    “Dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen, secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks Pilkada dibandingkan Pilpres, Pileg atau Pemilu nasional itu biasanya di bawah,” jelasnya.

    Dengan demikian, tambah August, pihaknya akan segera melakukan evaluasi guna melihat letak kekurangannya di mana. Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan evaluasi itu akan berlangsung.

    Pasalnya, saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan suara secara manual dan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

    “Proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan. Nah, saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi, jadi fokusnya masih di sana,” tutur dia.

    Oleh sebab itu, August kembali menegaskan sampai sejauh ini KPU masih belum bisa memutuskan berapa besaran tingat partisipasi pemilih, meskipun sebagian data-data sudah terkumpul di KPU.

    “Karena ini kan juga bagian dari proses yang nanti akan dihasilkan pada saat penetapan hasil melalui rapat pleno terbuka,” ujarnya.

    Lebih jauh, August memastikan bahwa baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024, dengan skema yang sama seperti Pemilu nasional lalu.

  • Klaim Unggul Tipis, Kubu Heri-Sholihin Minta Pendukung Fokus Amankan Suara Megapolitan 29 November 2024

    Klaim Unggul Tipis, Kubu Heri-Sholihin Minta Pendukung Fokus Amankan Suara Megapolitan 29 November 2024

    Klaim Unggul Tipis, Kubu Heri-Sholihin Minta Pendukung Fokus Amankan Suara
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 1,
    Heri Koswara
    -Sholihin, mengimbau para pendukungnya untuk fokus mengamankan suara hingga proses rekapitulasi selesai.
    “Fokus mengamankan perolehan suara dari tingkat bawah sampai dengan rapat pleno di KPU Kota Bekasi,” ujar Direktur Saksi dan Pengamanan Suara Heri-Sholihin, Daradjat Kardono, Jumat (29/11/2024).
    Sebelumnya, tim Heri-Sholihin mengeklaim kemenangan dengan perolehan 48,68 persen suara berdasarkan hasil
    real count
    internal mereka.
    Berdasarkan data yang sama, pasangan nomor urut 3 Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe memperoleh 46,74 persen, sementara pasangan Uu Saiful Mikdar-Nurul Sumarheni meraih 4,58 persen.
    Setelah pengumuman hasil
    real count
    pada Rabu (27/11/2024), tim Heri-Sholihin memutuskan untuk tidak lagi merilis angka terbaru dari hasil formulir C1.
    “Untuk menjaga kondusivitas dan menghormati proses rekapitulasi resmi KPUD, kami tidak merilis angka-angka perolehan. Biarkan proses rekapitulasi resmi berjalan dengan damai tanpa intervensi,” kata Daradjat.
    Tim Heri-Sholihin menyatakan kesiapan mereka untuk mengikuti tahapan rekapitulasi resmi di tingkat kecamatan.
    Mereka juga mengajak seluruh relawan dan pendukung untuk turut mengawal jalannya proses tersebut.
    “Kami mengimbau seluruh warga Kota Bekasi untuk ikut mengawal proses rekapitulasi dan ikut menjaga kondusivitas dengan bersama menahan diri,” tambah Daradjat.
    Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan akan menjadi tahap krusial sebelum hasil pemilu diumumkan secara resmi oleh KPUD Kota Bekasi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partisipasi Pemilih Rendah, KPU Bakal Evaluasi Pilkada Serentak 2024 Nasional 29 November 2024

    Partisipasi Pemilih Rendah, KPU Bakal Evaluasi Pilkada Serentak 2024 Nasional 29 November 2024

    Partisipasi Pemilih Rendah, KPU Bakal Evaluasi Pilkada Serentak 2024
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi Pemilihan Umum
    (
    KPU
    ) RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
    Penyebabnya adalah
    partisipasi pemilih
    dilaporkan lebih rendah dibandingkan Pemilu 2024, dengan angka rata-rata nasional berada di bawah 70 persen.
    Anggota KPU RI, August Mellaz, menyatakan proses evaluasi menjadi langkah yang pasti dilakukan lembaga tersebut. Saat ini, fokus utama KPU masih berada pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU di tingkat daerah.
    “Proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan,” ujar August dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .
    Akan tetapi, menurut August, saat ini KPU masih fokus terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Proses tersebut memerlukan waktu sebelum KPU dapat memulai tahapan evaluasi secara menyeluruh.

    “Saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi. Jadi, fokusnya masih di sana,” ujar August.
    August menjelaskan, meskipun angka partisipasi di bawah 70 persen, dia menganggap hal itu masih tergolong normal untuk konteks pilkada.
    Tren partisipasi pemilih dalam Pilkada biasanya memang lebih rendah dibandingkan pemilu nasional seperti pemilihan presiden (Pilpres) atau pemilihan legislatif (Pileg).
    “Kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah,” papar August.
    KPU juga berencana mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Aspek teknis seperti lokasi tempat pemungutan suara (TPS) menjadi salah satu elemen yang akan dievaluasi.
    August memastikan penyesuaian jumlah pemilih di tiap TPS tidak memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi.
    “Apakah misalnya alasan lokasi TPS dan sebagainya, sebenarnya ya itu mungkin akan jadi bagian-bagian dari evaluasi. Tapi secara prinsip gini, kalau di Pemilu nasional lalu 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilunya 300 orang. Di Pilkada memang 600 orang jika ada pemadatan, setengah dari jumlah yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu berdampak ke soal TPS,” papar August.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo di Depan KPUD Maluku Utara Ricuh, Massa dan Polisi Bentrok

    Demo di Depan KPUD Maluku Utara Ricuh, Massa dan Polisi Bentrok

    GELORA.CO  – Demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Utara, Jalan Angrek, Kelurahan Kota Baru, Ternate, ricuh, Jumat (29/11/2024). Massa aksi yang terhimpun dalam Aliansi Demokrasi Maluku Utara bentrok dengan aparat.

    Pantauan di lokasi, massa aksi dan polisi saling dorong dan baku hantam. Seorang massa aksi menjadi bulan-bulanan aparat saat bentrokan tersebut.

    Awalnya, demonstrasi berlangsung damai dan lancar. Demonstrasi tersebut kemudian berlanjut pada pembakaran ban bekas di tengah jalan dan membunyikan tiang listrik.

    “Kita terpaksa membubarkan karena tadi sempat ada provokasi dari mereka ada sedikit gesekan. Sekarang situasi sudah aman terkendali,” ujar Kapolres Ternate, AKBP Nicko Irawan, di lokasi.

    Bentrokan antara demonstrasi dan aparat ini bermula saat massa berupaya mendekati KPU dengan mendorong truk yang membawa sound system masuk ke halaman kantor. 

    Upaya massa aksi tersebut menabrak aparat dari Polres Ternate yang memberi batas keamanan di depan kantor KPU, sehingga berujung bentrok.

    Aparat menilai massa aksi memprovokasi sehingga diambil tindakan untuk membubarkan aksi massa itu. 

    Dalam aksinya, massa mendesak KPU Maluku Utara agar mengusut dugaan pilkada curang di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Mereka mendesak agar KPU menindaklanjuti semua keberatan saksi dan kejadian khusus pada semua pleno berjenjang. 

    Selain itu, mereka juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara agar mendiskualifikasi paslon yang terlibat politik uang serta meminta Gakumdu menindak tegas pelanggaran pemilu sesuai norma hukum

  • Dinilai Tak Mampu Bekerja, Warga Medan Geruduk KPU Medan Minta Pilkada Diulang

    Dinilai Tak Mampu Bekerja, Warga Medan Geruduk KPU Medan Minta Pilkada Diulang

    GELORA.CO -Kantor KPU Kota Medan di Jalan Kejaksaan didatangi puluhan warga yang berang karena menilai penyelenggara Pilkada Medan 2024 itu tidak mampu bekerja, Jumat, 29 November 2024. Ditambah dengan faktor banjir, mereka menilai ketidakberesan KPU Medan dalam mensosialisasikan pasangan calon menjadi pemicu rendahnya tingkat partisipasi.

    Hasanul Arifin selaku perwakilan massa yang hadir dalam aksi menyinggung profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU.

    “Dimana anggaran sosialisasi KPU di setiap TPS itu Rp15,4 juta, kenapa di bawah 30 persen pemilih. Siapa lembaga-lembaga yang kalian kasih uang sehingga tidak bisa mengakomodir mensosialisasikan agar pemilihan di kota Medan ini meningkat,” teriaknya dalam orasi di depan Kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan No 37 Medan tersebut.

    Kerjalah yang profesional, kita mendukung KPU, kita mendukung masyarakat yang melihat di lapangan banyaknya tindakan-tindakan yang tidak taat dan tidak patuh akan menegakkan hukum, adanya pemilih yang mencoblos membawa kertas lebih dari satu suara. Di mana penegakan hukum abang-abang kepolisian? Videonya viral, kita mendukung pelaksanaan berjalan dengan damai jujur dan adil,” ujarnya.

    Dirinya juga meminta agar musibah tidak menjadi alasan sebagai kendala sehingga pemilik menurun di kota Medan.

    “Kita datang meminta ketegasan Komisi Pemilihan Umum agar pemilu di kota Medan diulang,” ujarnya.

    Kepada pengunjuk rasa Mutia menyampaikan beberapa hal yang mereka lakukan terkait

    Hal tersebut disampaikannya merespon tuntutan massa aksi yang tergabung dalam ‘Aksi Pilkada Jujur Kota Medan’  menuntut dilakukannya pengulangan Pilkada Medan 2024, pada Jum’at, 29 November 2024.

    “Dalam pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan nanti yang dilaksanakan pada 1 Desember 2024 kami akan dengan sungguh-sungguh melaksanakannya dan kembali sama seperti pola pada saat dalam keadaan normal tidak dalam keadaan bencana alam,” terangnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut.

    Mutia juga menyampaikan rasa prihatin terhadap saudara-saudara yang dalam rangka Pilkada kali ini tetapi mendapatkan musibah dilanda banjir.

    “Prinsipnya kajian juga akan kami terima dengan baik dari Bawaslu kota Medan karena kami bekerja sama-sama sebagai penyelenggara. Kami penyelenggara dan pengawasnya adalah Bawaslu kota Medan demikian Bapak Ibu abang-abang dan kakak-kakak saya,” imbuhnya

  • KPU Lamongan Mulai Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 di Tingkat Kecamatan

    KPU Lamongan Mulai Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 di Tingkat Kecamatan

    Lamongan (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan memulai tahap rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat kecamatan.

    Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali mengatakan, proses rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dimulai Jumat (29/11/20024). “Rekapitulasi di tingkat kecamatan ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 30 Desember 2024,” kata Mahrus, Jumat (29/11/2024).

    Menurut Mahrus, setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, selanjutnya akan dilakukan pergeseran logistik dari tingkat kecamatan ke KPU Lamongan tanggal 2 Desember.

    “Untuk rekapitulasi tingkat kabupaten paling lambat 12 Desember. Tapi perkiraan pasca tiga hari selesainya rekapitulasi tingkat kecamatan akan dilaksanakan tingkat KPU dengan target 3 hari selesai,” ucap Mahrus.

    Sementara untuk proses pengunggahan formulir model C Hasil ke Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap), kini sudah mencapai 100 persen.

    Mahrus mengatakan dengan tuntasnya proses pengunggahan formulir C Hasil, maka masyarakat bisa melihat seluruh hasil penghitungan suara Pilkada yang ada di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Publik bisa mengakses melalui pilkada2024.kpu.go.id,” kata Mahrus.

    Mahrus mengungkapkan, pengunggahan formulir model C Hasil yang berisi penghitungan suara di TPS tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik secara cepat dan menjaga integritas hasil masing-masing TPS.

    Sementara rekapitulasi manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

    “Kami memastikan, kerja-kerja KPPS juga jajaran kami di PPK, TPS, dan KPU bekerja secara transparan, terbuka dan profesional. Melalui Sirekap kami harapkan menjaga transparansi dan keterbukaan kami, kerja-kerja kami dapat dipantau oleh masyarakat secara umum, sehingga tidak ada yang namanya kecurangan maupun manipulasi yang terjadi pada proses rekapitulasi suara,” ujarnya. [fak/suf]

  • Dugaan Kecurangan, Bawaslu Bangkalan Rekom Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS

    Dugaan Kecurangan, Bawaslu Bangkalan Rekom Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS

    Bangkalan (beritajatim.com) – Dugaan kecurangan pelaksanaan pemungutan suara terjadi di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bangkalan. Bahkan kecurangan itu diduga dilakukan oleh salah satu tokoh desa dalam bentuk intimidasi.

    Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengatakan, laporan kecurangan itu ia peroleh dari petugas pengawas di bawah. Setidaknya terdapat tiga TPS yang diduga melakukan kecurangan hingga direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    “Tiga TPS tersebut yakni TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis, TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis dan TPS 006 Kelurahan Kemayoran, Bangkalan,” terangnya, Kamis (28/11/2024).

    Ia juga mengatakan, bentuk kecurangan di TPS beragam. Diantaranya, di TPS 003 Desa Tlagah Kecamatan Galis, saat proses pemungutan suara dimulai, surat suara sudah dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

    Sedangkan di TPS 6 Kelurahan Kemayoran, petugas TPS diduga melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara beberapa kali ke kotak suara.

    Di lokasi lain yakni di TPS 007 Desa Banjar Kecamatan Galis, salah satu tokoh diduga melakukan intimidasi dan mengarahkan warga agar memilih calon tertentu. “Semua kejadian itu sudah ditegur dan dicegah oleh petugas kami tapi tidak bisa dihentikan dan kegiatan itu tetap berlanjut,” imbuhnya.

    Bawaslu tak hanya menerima laporan kecurangan itu, namun terdapat dua TPS lain yakni TPS 007 Desa Bandung Kecamatan Konang dan TPS 003 Desa/Kecamatan Kamal akan dilakukan hitung ulang tau HU.

    Kini pihaknya berkoordinasi dengan KPU setempat agar rekomendasi yang sudah diberikan Bawaslu dapat segera ditindaklanjuti. “Kami rekom ke KPU supaya ditindaklanjuti. Semua bukti foto dan video dugana kecurangan itu juga sudah lengkap,” pungkasnya. [sar/suf]