Ada Pemilih Salah TPS, KPU Tangsel Gelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Benda Baru
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Komisi Pemilihan Umum (
KPU
)
Tangerang Selatan
(Tangsel) menggelar pemungutan suara ulang (PSU)
Pilkada 2024
di
Tempat Pemungutan Suara
(TPS) 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangsel pada Minggu (1/12/2024).
Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Tangsel, Ajat Sudrajat menjelaskan bahwa PSU ini dilakukan atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pamulang.
“Hari ini ada satu TPS di Kelurahan Benda Baru, TPS 41 dengan jumlah pemilih 597 orang yang terdaftar di DPT. Ini kan berdasarkan rekomendasi dari panwascam,” ujar Ajat Sudrajat saat ditemui di lokasi.
PSU ini digelar karena ada empat orang pemilih yang seharusnya tidak memberikan suaranya di TPS 41 pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024) lalu.
Ajat menyebutkan, tiga orang pemilih seharusnya memilih di TPS 42 tetapi malah mencoblos di TPS 41.
Sedangkan satu orang lainnya yang terdaftar di TPS 36 tetapi malah menggunakan hak suaranya di TPS 41.
“Ada empat pemilih yang masuk ke TPS tapi empat orang ini tidak terdaftar dalam DPT TPS 41,” kata dia.
Adapun pelaksanaan PSU di TPS 41 mulai berlangsung sejak pukul 07.00 WIB dengan jumlah DPT sebanyak 597 orang yang terdiri 310 pemilih perempuan dan 287 pemilih laki-laki.
Selain TPS 41, KPU Tangsel juga akan melakukan PSU di dua TPS lainnya, yakni TPS 62 Jombang dan TPS 1 Sawah baru.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: KPU
-
/data/photo/2024/12/01/674be42709e33.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ada Pemilih Salah TPS, KPU Tangsel Gelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Benda Baru
-

Beredar Video Janji Bagikan Santunan Usai Menang Pilgub Jatim, Khofifah: Itu Hoax
Surabaya (beritajatim.com) – Cagub Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa diserang video hoax. Video tersebut beredar secara berantai di sosial media.
Dalam video yang beredar itu, Khofifah dibuat seakan-akan menyatakan dirinya telah dipastikan terpilih sebagai Gubernur Jatim. Sebagai ucapan rasa syukurnya, Khofifah akan membagikan santunan kepada masyarakat, jika membagikan video tersebut kepada teman tiktoknya.
“Santunan akan dikirimkan dalam waktu satu jam. Saya janji amanah, pegang ucapan saya,” ujar Khofifah dalam video hoax itu.
Dalam postingan di IG-nya, Khofifah pun memberikan klarifikasi terkait video tersebut. “Ada yang tahu kira-kira ini suara siapa? Lewat postingan ini, saya mau menegaskan bahwa video ini adalah hoaxdan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Khofifah, Minggu (1/12/2024).
Khofifah pun menjelaskan bahwa itu video lamanya saat berada di Turki. Kemudian direkayasa dan dibagikan oleh orang tidak bertanggungjawab. “Ini adalah video saat saya berkunjung ke Turki awal tahun 2024 lalu, yang kemudian diolah sedemikian rupa menggunakan kecerdasan buatan (Al),” katanya.
“Pun, sampai hari ini, saya dan juga Mas Emil masih menunggu hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan oleh KPU Jawa Timur. Jadi, sekali lagi, barangsiapa yang mendapati video ini maka ini adalah HOAX. Maturnuwun,” pungkas Khofifah. [tok/suf]
-

Karyudi: Pilkada Kota Tegal Berjalan Sukses dan Kondusif
TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Ketua KPU Kota Tegal, Karyudi Prayitno menyampaikan, terimakasih kepada masyarakat Kota Tegal atas berlangsungnya Pilkada Serentak 2024 yang berjalan aman, lancar, kondusif, dan sukses.
Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peran serta masyarakat yang semakin dewasa dalam erpolitik.
Pihaknya juga berterimakasih kepada para paslon, partai politik pengusung, penyelenggara mulai PPK, PPS dan sekretariat.
“Terutama KPPS sebagai ujung tombak penyelenggaraan yang telah bekerja penuh dengan integritas yang tinggi. Penuh dengan kecermatan dan ketelitian dalam proses pemungutan dan penghitungan,” katanya, Sabtu (30/11/2024).
Selain itu, Karyudi juga berterimakasih kepada jajaran Bawaslu Kota Tegal yang sudah bekerja keras menyelenggarakan Pilkada.
Sehingga menghasilkan pilkada yang berkualitas melalui pengawasannya dan masukan-masukannya.
Termasuk atas dukungannya pada Desk Pilkada jajaran Forkopimda, Pemda, TNI-Polri dan pemangku kepentingan lainnya dalam persiapan hingga pelaksanaan serta ikut mengawal jalannya penyelenggaraan Pilkada dengan baik
“Terlepas dari itu semua kami mengajak semua pihak tetap mengikuti proses penghitungan, rekapitulasi berjenjang sampai nanti ada hasil resmi. Karena ini adalah hasil real count yang merupakan metode yang kami pakai sekarang ini,” jelasnya. (fba)
-

Saya Tak Ingin Negara Kalah
GELORA.CO – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait alias Ara, menghebohkan publik dengan mengumumkan sayembara untuk mencari buron legendaris KPK, Harun Masiku.
Tak tanggung-tanggung, Ara bahkan menyiapkan uang sejumlah Rp 8 miliar bagi yang berhasil menangkap Masiku.
Ara menjelaskan bahwa sayembara itu dilakukannya semata-mata sebagai bentuk partisipasi publik. Ia menyebut, tak ingin negara kalah dengan satu orang koruptor bernama Harun Masiku.
“Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, ya, partisipasi publiknya tinggi, ya, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih?” ujar Ara kepada wartawan di Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11).
“Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku,” sambung mantan politikus PDIP itu.
Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner KPU pada awal 2020 lalu. Hingga kini, Masiku sudah hampir 5 tahun berstatus buron dan belum kunjung diringkus KPK.
Ara menduga bahwa ada orang besar di balik kasus Masiku tersebut. Menurutnya, Masiku tak mungkin hilang begitu saja saat lembaga antirasuah terus mencari keberadaannya.
Oleh karenanya, Ara menekankan bahwa sudah saatnya rakyat ikut terlibat dalam upaya menangkap Harun Masiku. Lewat sayembara yang diadakannya, Ara ingin negara bisa menang melawan koruptor.
“Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar, saya tidak tahu, ya. Tapi enggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu dicari kemana-mana,” ucap dia.
“Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik, ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku.
Negara ini harus menang, ya. Kasih informasinya kepada siapa, Rp 8 miliar ya dari uang pribadi saya,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Ara menyebut bahwa respons yang muncul di publik, termasuk oleh KPK, juga positif.
“Kan sudah disampaikan oleh KPK itu oke, betul, kan? Dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif, kok, dari KPK positif, kok,” tutur dia.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, angkat bicara terkait sayembara yang dibuka Ara. Ia menyebut bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.
Oleh karenanya, Tanak pun mengapresiasi langkah Ara untuk membantu pencarian buron legendaris KPK tersebut.
“Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku,” kata Tanak saat dihubungi, Kamis (28/11) kemarin.
“Melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,” lanjutnya.
Bahkan, Tanak menekankan bahwa upaya Ara tersebut patut diberikan penghargaan oleh negara.
“Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik,” imbuh dia.
“Untuk itu, sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,” paparnya.
Pasalnya, kata Tanak, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.
“Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkas dia.
Kasus Harun Masiku
Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.
Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK pada saat OTT masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, ia masih buron dan belum kunjung diringkus oleh lembaga antirasuah.
Wahyu Setiawan mendapat Pembebasan Bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas itu, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik.
Adapun KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri, yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.
Mereka yang dicegah yakni: advokat bernama Simeon Petrus; mahasiswa Hugo Ganda dan Melita De Grave; Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; hingga staf Hasto yang bernama Kusnadi.
-

Data Keluarganya Dicatut, Fedi Nuril Pertanyakan Perbedaan Jumlah KTP dan Suara yang Diraih Dharma Pongrekun
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril melontarkan pertanyaan kritis terkait perbedaan jumlah KTP yang dikumpulkan oleh Dharma Pongrekun, salah satu kandidat dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024, dengan jumlah suara yang berhasil diraih.
Dalam sebuah pernyataan, Fedi menyampaikan bahwa dari total 840.640 KTP yang diklaim telah dikumpulkan oleh Dharma, termasuk KTP keluarganya yang disebut muncul tanpa izin di situs resmi KPU, hanya sekitar 400.000 suara yang diperoleh dalam proses pemilu.
“Saya mau bertanya, Pak Dharma Pongrekun. Dari 840.640 KTP yang Anda kumpulkan (termasuk KTP keluarga saya, yang tanpa izin kami, tiba-tiba muncul di website KPU), jumlah suara yang Anda dapatkan hanya 400.000-an. Kalau menurut teori konspirasi, kenapa bisa begitu, Pak?” ujar Fedi.
Selain itu, Fedi juga mempertanyakan keabsahan penggunaan KTP milik keluarganya tanpa izin, yang menurutnya merupakan pelanggaran privasi.
Sebelumnya, Calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengklaim dirinya bersama Kun Wardana menang di Pilgub Jakarta 2024 dengan perolehan suara setidaknya 52 persen.
Dharma menyampaikan hal itu kepada para relawannya. Dia berkata ada sejumlah hal yang membuat suaranya hanya muncul 20 persen di berbagai quick count.
“Minimal seharusnya lebih dari 52 persen, 52,5 persen,” kata Dharma kepada para relawan di Bale Gotong Royong, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Dharma menjelaskan 52 persen suara itu terdiri dari tiga bagian. Sebanyak 10 persen suara adalah yang terekam di berbagai quick count.
-
/data/photo/2024/11/30/674b0eba0912d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Diikuti Paslon Tunggal, Partisipasi Pilkada Kota Pasuruan Hanya 67 Persen Surabaya 30 November 2024
Diikuti Paslon Tunggal, Partisipasi Pilkada Kota Pasuruan Hanya 67 Persen
Tim Redaksi
PASURUAN, KOMPAS.com –
Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh pasangan
calon tunggal
mengalami penurunan signifikan.
Tingkat
partisipasi pemilih
yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tercatat hanya sekitar 60 persen.
Sementara itu, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan mengeklaim telah melakukan sosialisasi maksimal kepada masyarakat.
Rendahnya angka partisipasi ini terlihat saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dimulai pada Sabtu (30/11/2024).
Dari pantauan Kompas.com, jumlah kehadiran di TPS rata-rata berkisar 67 persen.
Ketua
KPU Kota Pasuruan
, Nanang Abidin mengakui bahwa kontestasi dengan pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi.
“Dari laporan jajaran kami di PPK, partisipasi masyarakat memang turun jika dibandingkan dengan pilkada Tahun 2020. Besok rekapitulasi penghitungan suara di PPK akan diselesaikan,” ujarnya.
Nanang menjelaskan bahwa selama masa kampanye, KPU telah menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti jalan sehat, parade budaya, lomba pembuatan jingle dan maskot, serta pertemuan dengan stakeholder hingga tingkat RT/RW.
Namun, upaya tersebut belum berhasil mendorong calon pemilih untuk menggunakan hak suara mereka.
Jika dibandingkan dengan Pilwali Tahun 2020, di mana partisipasi pemilih mencapai 75 persen, terjadi penurunan sebesar 8 persen pada tahun ini.
Ayi Suhaya, seorang pemerhati demokrasi di Kota Pasuruan dan penggerak kotak kosong, menilai turunnya partisipasi pemilih disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang fair dari KPU Kota Pasuruan.
Menurutnya, masih ada kebingungan di masyarakat antara mencoblos kotak kosong dan istilah golongan putih (golput), yang membuat mereka cenderung apatis terhadap pemilihan.
“Kalaupun
fair
, KPU seharusnya sejak awal menjelaskan bahwa memilih kotak kosong juga sah. Tidak seperti sekarang, masyarakat apatis terhadap pilwali kemarin,” jelasnya.
Ayi juga menyoroti bahwa pasangan calon Adi Wibowo – Mokhamad Nawawi, sebagai calon tunggal, kurang maksimal dalam menyapa warga Kota Pasuruan selama kampanye.
“Tidak ada kampanye akbar atau kampanye tatap muka dengan tema tertentu. Terbukti, perolehan suara paslon Adi-Nawawi hanya 80,56 persen, sedangkan kotak kosong mencapai 19,44 persen,” tambahnya.
Hingga saat ini, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK untuk Pilwali Kota Pasuruan Tahun 2024 masih berlangsung.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 153.678 pemilih dengan 280 TPS yang tersebar di 34 kelurahan dan 4 kecamatan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5028852/original/000247900_1732929637-InShot_20241121_184231422.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

