Kementrian Lembaga: KPU

  • Ada Pemilih Salah TPS, KPU Tangsel Gelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Benda Baru

    Ada Pemilih Salah TPS, KPU Tangsel Gelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Benda Baru

    Ada Pemilih Salah TPS, KPU Tangsel Gelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Benda Baru
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum (
    KPU
    )
    Tangerang Selatan
    (Tangsel) menggelar pemungutan suara ulang (PSU)
    Pilkada 2024
    di
    Tempat Pemungutan Suara
    (TPS) 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangsel pada Minggu (1/12/2024).
    Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Tangsel, Ajat Sudrajat menjelaskan bahwa PSU ini dilakukan atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pamulang.
    “Hari ini ada satu TPS di Kelurahan Benda Baru, TPS 41 dengan jumlah pemilih 597 orang yang terdaftar di DPT. Ini kan berdasarkan rekomendasi dari panwascam,” ujar Ajat Sudrajat saat ditemui di lokasi.
    PSU ini digelar karena ada empat orang pemilih yang seharusnya tidak memberikan suaranya di TPS 41 pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024) lalu.
    Ajat menyebutkan, tiga orang pemilih seharusnya  memilih di TPS 42 tetapi malah mencoblos di TPS 41.
    Sedangkan satu orang lainnya yang terdaftar di TPS 36 tetapi malah menggunakan hak suaranya di TPS 41.
    “Ada empat pemilih yang masuk ke TPS tapi empat orang ini tidak terdaftar dalam DPT TPS 41,” kata dia.
    Adapun pelaksanaan PSU di TPS 41 mulai berlangsung sejak pukul 07.00 WIB dengan jumlah DPT sebanyak 597 orang yang terdiri 310 pemilih perempuan dan 287 pemilih laki-laki.
    Selain TPS 41, KPU Tangsel juga akan melakukan PSU di dua TPS lainnya, yakni TPS 62 Jombang dan TPS 1 Sawah baru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beredar Video Janji Bagikan Santunan Usai Menang Pilgub Jatim, Khofifah: Itu Hoax

    Beredar Video Janji Bagikan Santunan Usai Menang Pilgub Jatim, Khofifah: Itu Hoax

    Surabaya (beritajatim.com) – Cagub Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa diserang video hoax. Video tersebut beredar secara berantai di sosial media.

    Dalam video yang beredar itu, Khofifah dibuat seakan-akan menyatakan dirinya telah dipastikan terpilih sebagai Gubernur Jatim. Sebagai ucapan rasa syukurnya, Khofifah akan membagikan santunan kepada masyarakat, jika membagikan video tersebut kepada teman tiktoknya.

    “Santunan akan dikirimkan dalam waktu satu jam. Saya janji amanah, pegang ucapan saya,” ujar Khofifah dalam video hoax itu.

    Dalam postingan di IG-nya, Khofifah pun memberikan klarifikasi terkait video tersebut. “Ada yang tahu kira-kira ini suara siapa? Lewat postingan ini, saya mau menegaskan bahwa video ini adalah hoaxdan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Khofifah, Minggu (1/12/2024).

    Khofifah pun menjelaskan bahwa itu video lamanya saat berada di Turki. Kemudian direkayasa dan dibagikan oleh orang tidak bertanggungjawab. “Ini adalah video saat saya berkunjung ke Turki awal tahun 2024 lalu, yang kemudian diolah sedemikian rupa menggunakan kecerdasan buatan (Al),” katanya.

    “Pun, sampai hari ini, saya dan juga Mas Emil masih menunggu hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan oleh KPU Jawa Timur. Jadi, sekali lagi, barangsiapa yang mendapati video ini maka ini adalah HOAX. Maturnuwun,” pungkas Khofifah. [tok/suf]

  • Karyudi: Pilkada Kota Tegal Berjalan Sukses dan Kondusif

    Karyudi: Pilkada Kota Tegal Berjalan Sukses dan Kondusif

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Ketua KPU Kota Tegal, Karyudi Prayitno menyampaikan, terimakasih kepada masyarakat Kota Tegal atas berlangsungnya Pilkada Serentak 2024 yang berjalan aman, lancar, kondusif, dan sukses. 

    Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peran serta masyarakat yang semakin dewasa dalam erpolitik.

    Pihaknya juga berterimakasih kepada para paslon, partai politik pengusung, penyelenggara mulai PPK, PPS dan sekretariat. 

    “Terutama KPPS sebagai ujung tombak penyelenggaraan yang telah bekerja penuh dengan integritas yang tinggi. Penuh dengan kecermatan dan ketelitian dalam proses pemungutan dan penghitungan,” katanya, Sabtu (30/11/2024).

    Selain itu, Karyudi juga berterimakasih kepada jajaran Bawaslu Kota Tegal yang sudah bekerja keras menyelenggarakan Pilkada.

    Sehingga menghasilkan pilkada yang berkualitas melalui pengawasannya dan masukan-masukannya.

    Termasuk atas dukungannya pada Desk Pilkada jajaran Forkopimda, Pemda, TNI-Polri dan pemangku kepentingan lainnya dalam persiapan hingga pelaksanaan serta ikut mengawal jalannya penyelenggaraan Pilkada dengan baik

    “Terlepas dari itu semua kami mengajak semua pihak tetap mengikuti proses penghitungan, rekapitulasi berjenjang sampai nanti ada hasil resmi. Karena ini adalah hasil real count yang merupakan metode yang kami pakai sekarang ini,” jelasnya. (fba)

  • Isu Politik Terkini: Kronologi Kecurangan RK-Suswono Dibongkar Warganet hingga Kotak Kosong Menang Pilkada Bangka dan Pangkalpinang

    Isu Politik Terkini: Kronologi Kecurangan RK-Suswono Dibongkar Warganet hingga Kotak Kosong Menang Pilkada Bangka dan Pangkalpinang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini pada Sabtu (30/11/2024) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita kronologi kecurangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono yang dibongkar warganet menjadi berita politik yang menjadi fokus pembaca.

    Isu politik lainnya yang menjadi perhatian pembaca, yakni terkait PKS tumbang di Depok, pasangan Namia Gwijangge-Obed Gwijangge klaim unggul di 32 distrik Pilbup Nduga 2024, PDIP yang memecat politisi senior Effendi Simbolon, hingga kotak kosong yang memenangi Pilkada Bangka dan Pangkalpinang.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Dugaan Kecurangan RK-Suswono pada Pilgub Jakarta Dibongkar Warganet, Begini Kronologinya
    Dugaan kecurangan pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil (RK)-Suswono pada Pilgub Jakarta dibongkar warganet. Kronologinya berawal ketika kubu RK-Suswono yang sepertinya tidak puas dengan hasil hitung cepat atau quick count membuka sayembara berhadiah Rp 10 juta bagi masyarakat yang menemukan adanya kecurangan dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Sayembara Rp 10 juta ini diungkapkan ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria. Seorang warganet @gus_raharjo bahkan menyebut kubu paslon nomor urut 1 tidak becermin dengan menggelar sayembara yang justru membongkar dugaan kecurangan RK-Suswono pada Pilgub Jakarta.

    Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dari berbagai lembaga survei, pasangan RK-Suswono meraih sekitar 39% suara, sedangkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih lebih dari 50% suara, sehingga berpeluang menang satu putaran.

    2. PKS Tumbang, KPU Minta Warga Tunggu Rekapitulasi Suara Pilkada Depok 2024 Selesai
    Pasangan calon (paslon) Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq yang diusung PKS dan Golkar tumbang di Depok. Warga pun diminta menunggu rekapitulasi suara Pilkada Depok 2024 yang akan diumumkan resmi KPU Kota Depok.

    Rekapitulasi suara Pilkada Kota Depok 2024 di kecamatan dijadwalkan berlangsung pada 28 November hingga 3 Desember 2024. Proses tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan hasil akhir.

    Rekapitulasi tersebut nantinya akan dilanjutkan ke kabupaten/kota dan provinsi untuk Pilkada Jabar 2024 hingga akhirnya ditetapkan secara resmi oleh KPU.

    3. PDIP Pecat Effendi Simbolon karena Tak Dukung Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta 2024
    Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Effendi Simbolon dipecat karena tidak mendukung pasangan calon (paslon) yang diusung partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) pada Pilkada Jakarta 2024.

    Effendi Simbolon diketahui mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon.

    4. Klaim Menang di Pilbup Nduga, Pasangan Namia-Obed Unggul di 32 Distrik
    Ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Kabupaten Nduga Namia Gwijangge-Obed Gwijangge, Leri Gwijangge mengatakan, hasil hitungan tim mengukuhkan kemenangan pasangan Namia-Obed di Pilbup Nduga 2024.

    Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mufakat atau sistem pemilihan noken, kata Leri, pasangan Namia-Obed mendapat dukungan bulat dari 32 distrik dengan total suara mencapai 50.000.

    Diketahui, Pilbup Nduga 2024 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Nduga nomor urut 1 Namia Gwijangge-Obed Gwijangge dan paslon nomor urut 2 Dinard Kelnea-Yoas Beon.

    5. Kotak Kosong Menang pada Pilkada Bangka dan Pangkalpinang, Pilkada Ulang Dijadwalkan September 2025
    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengunjungi Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, dua daerah yang pada Pilkada 2024 dimenangkan oleh kotak kosong.

    Idham menyampaikan, sesuai dengan aturan, apabila pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024 tidak memperoleh suara minimal 50%, maka akan digelar pemungutan suara ulang yang rencananya akan dilaksanakan pada September 2025.

    Pilkada di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka diikuti oleh pasangan calon tunggal yang mendapatkan dukungan penuh dari partai politik di DPRD maupun non-DPRD. Meski demikian, hasil pemungutan suara menunjukkan pasangan calon tunggal ini kalah dari kotak kosong dengan selisih suara yang cukup besar.

  • Peringatan Keras Polda Riau terhadap Kepala Daerah Terpilih, Apa Itu?

    Peringatan Keras Polda Riau terhadap Kepala Daerah Terpilih, Apa Itu?

    Liputan6.com, Pekanbaru – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah usai dengan pemungutan suara. Para kontestan Pilkada 2024 menunggu pengumuman resmi perolehan suara terbanyak dari Komisi Pemilihan Umum.

    Pada Februari tahun depan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak dilantik. Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus memberikan pesan penting kepada pemimpin terpilih agar tidak korupsi.

     

    Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Nasriadi, para pemimpin yang terpilih harus amanah menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada rakyat.

    “Masyarakat antusias menyalurkan hak politiknya, kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi ini harus dijaga, jangan tergoda untuk melakukan tindakan korupsi,” tegas Nasriadi, Jum’at malam, 29 November 2024.

    Pemimpin daerah harus menjadikan integritas dan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas. Jangan salah gunakan kekuasaan yang diperoleh dari suara masyarakat.

    Nasriadi menjelaskan, praktik korupsi bisa merusak sendi-sendi pemerintahan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama, baik oleh pejabat yang terpilih maupun masyarakat.

    Sebagai penegak hukum, tegas Nasriadi, Polda Riau akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap indikasi korupsi di pemerintahan. 

    “Kami akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan bahwa tidak ada celah bagi praktik-praktik koruptif,” katanya.

    Sebagai upaya pencegahan, Nasriadi mengajak masyarakat aktif mengawasi kinerja pemerintahan. Masyarakat jangan hanya menjadi penonton, tetapi berperan mengawasi anggaran negara dan kebijakan publik.

    “Pilkada memang telah selesai, tanggung jawab menjaga kepercayaan rakyat dan memastikan pemerintahan yang bersih dan transparan harus terus dilakukan oleh setiap pemimpin yang terpilih,” tegas Nasriadi.

    Ia juga berharap agar para pemimpin dapat memberikan teladan yang baik dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

    Dengan semangat tersebut, Nasriadi mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah positif dalam pembangunan daerah. 

    “Semoga pemimpin yang terpilih dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” imbuh Nasriadi.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

     

    Libatkan Barongsai, Banser Cilacap Tolak Yerusalem Ibu Kota Israel

  • Saya Tak Ingin Negara Kalah

    Saya Tak Ingin Negara Kalah

    GELORA.CO – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait alias Ara, menghebohkan publik dengan mengumumkan sayembara untuk mencari buron legendaris KPK, Harun Masiku.

    Tak tanggung-tanggung, Ara bahkan menyiapkan uang sejumlah Rp 8 miliar bagi yang berhasil menangkap Masiku.

    Ara menjelaskan bahwa sayembara itu dilakukannya semata-mata sebagai bentuk partisipasi publik. Ia menyebut, tak ingin negara kalah dengan satu orang koruptor bernama Harun Masiku.

    “Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, ya, partisipasi publiknya tinggi, ya, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih?” ujar Ara kepada wartawan di Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11).

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku,” sambung mantan politikus PDIP itu.

    Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner KPU pada awal 2020 lalu. Hingga kini, Masiku sudah hampir 5 tahun berstatus buron dan belum kunjung diringkus KPK.

    Ara menduga bahwa ada orang besar di balik kasus Masiku tersebut. Menurutnya, Masiku tak mungkin hilang begitu saja saat lembaga antirasuah terus mencari keberadaannya.

    Oleh karenanya, Ara menekankan bahwa sudah saatnya rakyat ikut terlibat dalam upaya menangkap Harun Masiku. Lewat sayembara yang diadakannya, Ara ingin negara bisa menang melawan koruptor.

    “Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar, saya tidak tahu, ya. Tapi enggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu dicari kemana-mana,” ucap dia.

    “Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik, ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. 

    Negara ini harus menang, ya. Kasih informasinya kepada siapa, Rp 8 miliar ya dari uang pribadi saya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Ara menyebut bahwa respons yang muncul di publik, termasuk oleh KPK, juga positif.

    “Kan sudah disampaikan oleh KPK itu oke, betul, kan? Dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif, kok, dari KPK positif, kok,” tutur dia.

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, angkat bicara terkait sayembara yang dibuka Ara. Ia menyebut bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

    Oleh karenanya, Tanak pun mengapresiasi langkah Ara untuk membantu pencarian buron legendaris KPK tersebut.

    “Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku,” kata Tanak saat dihubungi, Kamis (28/11) kemarin.

    “Melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,” lanjutnya.

    Bahkan, Tanak menekankan bahwa upaya Ara tersebut patut diberikan penghargaan oleh negara.

    “Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik,” imbuh dia.

    “Untuk itu, sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,” paparnya.

    Pasalnya, kata Tanak, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.

    “Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkas dia.

    Kasus Harun Masiku

    Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

    Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK pada saat OTT masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, ia masih buron dan belum kunjung diringkus oleh lembaga antirasuah.

    Wahyu Setiawan mendapat Pembebasan Bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas itu, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik.

    Adapun KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri, yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

    Mereka yang dicegah yakni: advokat bernama Simeon Petrus; mahasiswa Hugo Ganda dan Melita De Grave; Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; hingga staf Hasto yang bernama Kusnadi.

  • Data Keluarganya Dicatut, Fedi Nuril Pertanyakan Perbedaan Jumlah KTP dan Suara yang Diraih Dharma Pongrekun

    Data Keluarganya Dicatut, Fedi Nuril Pertanyakan Perbedaan Jumlah KTP dan Suara yang Diraih Dharma Pongrekun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril melontarkan pertanyaan kritis terkait perbedaan jumlah KTP yang dikumpulkan oleh Dharma Pongrekun, salah satu kandidat dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024, dengan jumlah suara yang berhasil diraih.

    Dalam sebuah pernyataan, Fedi menyampaikan bahwa dari total 840.640 KTP yang diklaim telah dikumpulkan oleh Dharma, termasuk KTP keluarganya yang disebut muncul tanpa izin di situs resmi KPU, hanya sekitar 400.000 suara yang diperoleh dalam proses pemilu.

    “Saya mau bertanya, Pak Dharma Pongrekun. Dari 840.640 KTP yang Anda kumpulkan (termasuk KTP keluarga saya, yang tanpa izin kami, tiba-tiba muncul di website KPU), jumlah suara yang Anda dapatkan hanya 400.000-an. Kalau menurut teori konspirasi, kenapa bisa begitu, Pak?” ujar Fedi.

    Selain itu, Fedi juga mempertanyakan keabsahan penggunaan KTP milik keluarganya tanpa izin, yang menurutnya merupakan pelanggaran privasi.

    Sebelumnya, Calon gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengklaim dirinya bersama Kun Wardana menang di Pilgub Jakarta 2024 dengan perolehan suara setidaknya 52 persen.

    Dharma menyampaikan hal itu kepada para relawannya. Dia berkata ada sejumlah hal yang membuat suaranya hanya muncul 20 persen di berbagai quick count.

    “Minimal seharusnya lebih dari 52 persen, 52,5 persen,” kata Dharma kepada para relawan di Bale Gotong Royong, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Dharma menjelaskan 52 persen suara itu terdiri dari tiga bagian. Sebanyak 10 persen suara adalah yang terekam di berbagai quick count.

  • Pasangan Mubarok Menang di Pilbup Mojokerto 2024, Pedagang Jamu Ini Bagikan Gratis Dagangannya 

    Pasangan Mubarok Menang di Pilbup Mojokerto 2024, Pedagang Jamu Ini Bagikan Gratis Dagangannya 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hasil Quick Count Deks Pilkada Pemkab Mojokerto, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian unggul. Meski belum diumumkan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto namun masyarakat menyambut kemenangan ini.

    Salah satunya yang dilakukan pedagang jamu asal Dusun Gembongan RT 14 RW 7, Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, Rukanah. Ia memiliki nazar membagikan jamu dagangannya gratis kepada masyarakat jika pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian) menang dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto, 27 November 2024 lalu.

    Dalam media sosial (medsos) TikTok dan Instagram pribadi milik Calon Bupati (Cabup) Mojokerto, @Gus Barra dibagikan video jika ia sudah bertemu dengan pedagang jamu tersebut. Dalam video tersebut bagaimana ia memiliki niat untuk membagikan jamu dagangannya kepada masyarakat jika Mubarok menang.

    “Aku nadar ya Allah, Gus Barra dadi yo. Nek Gus Barra dadi, jamu ku sak ronjot tak kek-kekno wong sak ronjot-ronjot e (Saya nazar ya Allah, Gus Barra jadi (Bupati) ya. Kalau Gus Barra jadi, jamu saya beserta tas kurir saya bagi-bagikan ke masyarakat sak tas kurirnya,” ucapnya.

    “Saya sekarang bersama dengan Bu Rukayah, beliau Bu Rukayah yang jualan jamu, dibagi-bagikan gratis karena Mubarok menang. Dan karena kecintaannya kepada Mubarok sehingga jualan jamunya digratiskan. Sak menten niki pinten (satu botol ini harganya berapa?),” ungkap Gus Barra (Muhammad Al Barra).

    Dalam video tersebut pedagang jamu tersebut menyampaikan jika jamu dalam kemasan botol bekas air mineral berukuran 1 liter tersebut dijual dengan harga Rp12 ribu. Ia membagikan sebanyak 20 botol kepada masyarakat saat mengetahui hasil Quick Count Deks Pilkada Pemkab Mojokerto, pasangan Mubarok menang.

    “Rp12 ribu, pas mbagi-bagi aken (pas membagi-bagikan) itu berapa botol? 20 botol dibagi-bagikan karena Mubarok menang. Ini adalah bentuk kecintaan kepada Mubarok, semoga Bu Rukayah selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, jamunya tambah laris. Kalau pesen jamunya Bu Rukayah, bisa pesan di nomor ini,” ucap Gus Barra.

    Usai bertemu dengan Calon Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dan istrinya Shofia Hana, ia mengaku cukup senang lantaran diterima dengan baik. “Alhamdulilah disambut baik dengan keluarga Gus Barra. Orangnya benar-benar ramah, merakyat, tidak sombong dan Ning Hana sangat merangkul. Dijamu sangat istimewa padahal kita bukan apa-apa,” ujarnya.

    Aksi membagikan gratis dagangan jamu jualannya tersebut dilakukan sebagai rasa syukurnya atas kemenangan pasangan Mubarok di Pilkada Mojokerto 2024. Ia berharap, Gus Barra-dr Rizal dalam memimpin kabupaten Mojokerto di lima tahun kedepan semoga bisa amanah dan membawa perubahan di Kabupaten Mojokerto.

    “Saya lakukan itu tanpa pamrih, murni sebagai bancakan (Syukuran) karena Gus Barra menang. Karena saya punya nazar kalau Mubarok menang saya akan gratiskan dagangan saya. Semoga kabupaten Mojokerto di pimpin Gus Barra, bisa mewujudkan perubahan dan Mojokerto makin Barokah,” harapnya.

    Sekedar diketahui, hasil quick count Desk Pilkada Pemkab Mojokerto, Pasangan Mubarok ini meraih 372.289 suara atau 53,4 persen. Sementara itu, pasangan Calon Bupati-Wakil Mojokerto nomor urut 1, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi dengan 46,6 persen atau 325.170 pemilih. [tin/kun]

  • Diikuti Paslon Tunggal, Partisipasi Pilkada Kota Pasuruan Hanya 67 Persen
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        30 November 2024

    Diikuti Paslon Tunggal, Partisipasi Pilkada Kota Pasuruan Hanya 67 Persen Surabaya 30 November 2024

    Diikuti Paslon Tunggal, Partisipasi Pilkada Kota Pasuruan Hanya 67 Persen
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com –
    Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Pasuruan Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh pasangan
    calon tunggal
     mengalami penurunan signifikan.
    Tingkat
    partisipasi pemilih
    yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tercatat hanya sekitar 60 persen.
    Sementara itu, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan mengeklaim telah melakukan sosialisasi maksimal kepada masyarakat.
    Rendahnya angka partisipasi ini terlihat saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dimulai pada Sabtu (30/11/2024).
    Dari pantauan Kompas.com, jumlah kehadiran di TPS rata-rata berkisar 67 persen.
    Ketua
    KPU Kota Pasuruan
    , Nanang Abidin mengakui bahwa kontestasi dengan pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi.
    “Dari laporan jajaran kami di PPK, partisipasi masyarakat memang turun jika dibandingkan dengan pilkada Tahun 2020. Besok rekapitulasi penghitungan suara di PPK akan diselesaikan,” ujarnya.
    Nanang menjelaskan bahwa selama masa kampanye, KPU telah menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti jalan sehat, parade budaya, lomba pembuatan jingle dan maskot, serta pertemuan dengan stakeholder hingga tingkat RT/RW.
    Namun, upaya tersebut belum berhasil mendorong calon pemilih untuk menggunakan hak suara mereka.
    Jika dibandingkan dengan Pilwali Tahun 2020, di mana partisipasi pemilih mencapai 75 persen, terjadi penurunan sebesar 8 persen pada tahun ini.
    Ayi Suhaya, seorang pemerhati demokrasi di Kota Pasuruan dan penggerak kotak kosong, menilai turunnya partisipasi pemilih disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang fair dari KPU Kota Pasuruan.
    Menurutnya, masih ada kebingungan di masyarakat antara mencoblos kotak kosong dan istilah golongan putih (golput), yang membuat mereka cenderung apatis terhadap pemilihan.
    “Kalaupun
    fair
    , KPU seharusnya sejak awal menjelaskan bahwa memilih kotak kosong juga sah. Tidak seperti sekarang, masyarakat apatis terhadap pilwali kemarin,” jelasnya.
    Ayi juga menyoroti bahwa pasangan calon Adi Wibowo – Mokhamad Nawawi, sebagai calon tunggal, kurang maksimal dalam menyapa warga Kota Pasuruan selama kampanye.
    “Tidak ada kampanye akbar atau kampanye tatap muka dengan tema tertentu. Terbukti, perolehan suara paslon Adi-Nawawi hanya 80,56 persen, sedangkan kotak kosong mencapai 19,44 persen,” tambahnya.
    Hingga saat ini, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK untuk Pilwali Kota Pasuruan Tahun 2024 masih berlangsung.
    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 153.678 pemilih dengan 280 TPS yang tersebar di 34 kelurahan dan 4 kecamatan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Charta Politika menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya diikuti 58 persen daftar pemilih tetap. Jadi, ada 42 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pilkada serentak kali ini.

    Sementara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi pilkada di sejumlah daerah berada di bawah 50 persen. Misalnya, di Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari separuh dari daftar pemilih tetap (DPT).

    Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha KPU harus melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan pilkada kali ini. Jika angka partisipasi Pilkada 2024 hanya 50 persen, bahkan di bawah 50 persen, maka angka partisipasi mengalami penurunan dibanding pilkada sebelumnya.

    Dia menyebut, pada Pilkada 2015 angka partisipasi pemilih mencapai 64,02 persen. Pada Pilkada 2017 angkanya naik menjadi 74,20 persen. Kemudian pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,24 persen. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebanyak 73,4 persen. “Penurunan partisipasi itu menjadi bahan evaluasi, kenapa partisipasi pemilih bisa menurun? Apa penyebabnya?,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa Pilkada 2024 menelan biaya cukup besar, sekitar Rp 37,4 triliun. Jadi, sangat merugi jika angka partisipasi pemilihnya rendah. Pilkada merupakan pesta demokrasi. Yang berpesta adalah rakyat. Jika rakyat enggan menyalurkan hak pilihnya, maka ada yang salah dengan pesta itu.

    Menurut Toha, tentu ada sejumlah kemungkinan yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih. Misalnya, apakah masa kampanye yang pendek menjadi penyebab penurunan partisipasi?

    Dengan masa kampanye yang pendek, maka waktu sosialisasi para pasangan calon (paslon) sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. “Tentu ini harus dikaji secara mendalam,” ucapnya.

    Atau sosok calon yang diusung tidak diminati masyarakat. Mungkin karena calon tersebut tidak dikenal masyarakat atau karena kandidat itu dari luar daerah, sehingga pemilih tidak menyukainya. Karena masyarakat tidak senang dengan pasangan calon yang diusung, mereka kemudian memutuskan untuk golput. “Tentu kita akan menunggu evaluasi dan kajian mendalam yang dilakukan KPU,” papar Mohammad Toha. [kun]