Kementrian Lembaga: KPU

  • KPU Kota Bogor Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Suara Pilkada 2024
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Desember 2024

    KPU Kota Bogor Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Suara Pilkada 2024 Megapolitan 3 Desember 2024

    KPU Kota Bogor Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Suara Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa Barat, dijadwalkan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat Kota Bogor, Selasa (3/12/2024).
    Rapat pleno tersebut akan dilaksanakan di Hotel Padjajaran Suite, Komplek Bogor Nirwana Residence (BNR), mulai pukul 09.00 WIB.
    Komisioner KPU Kota Bogor, Dian Askhabul Yamin, menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut akan dibacakan hasil pleno di tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil pleno di tingkat kota.
    “Hasil pleno ini berupa perolehan suara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor serta gubernur dan wakil gubernur tingkat Kota Bogor,” ucap Dian.
    Dian menambahkan bahwa KPU Kota Bogor akan memberikan ruang bagi setiap pasangan calon (paslon) yang merasa keberatan atas hasil rapat pleno tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam aturan Pilkada 2024.
    Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor, Salman Alfarisi, mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan proses rekapitulasi suara dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    “Bawaslu Kota Bogor akan mengawasi proses pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan suara,” ujar Salman.
    Selain itu, Bawaslu juga akan melakukan pencegahan pelanggaran dalam tahapan rekapitulasi suara, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • "Real Count" Pilkada Jakarta di Kecamatan Jagakarsa, Pramono-Rano Unggul 79.153 Suara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Desember 2024

    "Real Count" Pilkada Jakarta di Kecamatan Jagakarsa, Pramono-Rano Unggul 79.153 Suara Megapolitan 3 Desember 2024

    “Real Count” Pilkada Jakarta di Kecamatan Jagakarsa, Pramono-Rano Unggul 79.153 Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah mengunggah hasil rekapitulasi suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3,
    Pramono Anung-Rano Karno
    mengalahkan dua paslon cagub-cawagub lainnya, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Berikut hasil
    real count
    di Kecamatan Jagakarsa berdasarkan situs resmi KPU di pilkada2024.kpu.go.id:
    1. Ridwan Kamil-Suswono: 66.470 suara
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 14.556 suara
    3. Pramono Anung-Rano Karno: 79.153 suara
    Adapun, jumlah suara sah sebanyak 160.179, sementara jumlah suara tidak sah 14.041. Dengan demikian, terdapat total 174.220 suara di Kecamatan Jagakarsa.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Fahmi Zikrillah menyampaikan, hasil rekapitulasi suara cagub-cawagub dari TPS wilayah Jakarta telah masuk 100 persen ke data Sirekap.
    Masyarakat bisa memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub-cawagub melalui laman
    pilkada2024.kpu.go.id
    .
    Laman pilkada2024.kpu.go.id akan menampilkan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah di Indonesia.
    Sebagai informasi, Pramono Anung-Rano Karno meraih 49,46 persen dalam hitung cepat (quick count) Litbang Kompas dengan perolehan data masuk mencapai 100 persen, Rabu (27/11/2024).
    Data akhir
    quick count
    Litbang Kompas dirilis pada pukul 18.18 WIB.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 40,06 persen suara. Kemudian, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,48 persen suara.
    Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk dari total 400 TPS sampel di Jakarta.
    Quick count
    Litbang Kompas dalam Pilkada Jakarta 2024 menggunakan metode sistematik
    random sampling
    dan memiliki
    margin error
    sebesar kurang lebih 1 persen.
    Quick count
    ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). Hasil
    quick count
    bukanlah hasil resmi.
    Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • "Real Count" Pilkada Jakarta di Kecamatan Cilandak, Pramono-Rano Unggul 51.776 Suara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Desember 2024

    "Real Count" Pilkada Jakarta di Kecamatan Cilandak, Pramono-Rano Unggul 51.776 Suara Megapolitan 3 Desember 2024

    “Real Count” Pilkada Jakarta di Kecamatan Cilandak, Pramono-Rano Unggul 51.776 Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah mengunggah hasil rekapitulasi suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3,
    Pramono Anung
    -Rano Karno memperoleh 51.776 suara.
    Paslon yang diusung PDI-Perjuangan tersebut mengungguli dua paslon cagub-cawagub lainnya, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Berikut hasil
    real count
    di Kecamatan Cilandak berdasarkan situs resmi KPU di pilkada2024.kpu.go.id:
    1. Ridwan Kamil-Suswono: 32.666 suara
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 8.760 suara
    3. Pramono Anung-Rano Karno: 51.776 suara
    Jumlah suara sah sebanyak 93.202, sementara jumlah suara tidak sah 7.405. Dengan demikian, total terdapat 100.607 suara di Kecamatan Cilandak.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Fahmi Zikrillah menyampaikan, hasil rekapitulasi suara cagub-cawagub dari TPS wilayah Jakarta telah masuk 100 persen ke data Sirekap.
    Masyarakat bisa memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub-cawagub melalui laman
    pilkada2024.kpu.go.id
    .
    Laman pilkada2024.kpu.go.id akan menampilkan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah di Indonesia.
    Sebagai informasi, Pramono Anung-Rano Karno meraih 49,46 persen dalam hitung cepat (
    quick count
    ) Litbang Kompas dengan perolehan data masuk mencapai 100 persen, Rabu (27/11/2024).
    Data akhir
    quick count
    Litbang Kompas dirilis pada pukul 18.18 WIB.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 40,06 persen suara. Kemudian, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,48 persen suara.
    Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk dari total 400 TPS sampel di Jakarta.
    Quick count Litbang Kompas dalam Pilkada Jakarta 2024 menggunakan metode sistematik
    random sampling
    dan memiliki
    margin error
    sebesar kurang lebih 1 persen.
    Quick count
    ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). Hasil
    quick count
    bukanlah hasil resmi.
    Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Tunggu Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Ketua KPPS Coblos 19 Surat Suara Pramono-Rano – Page 3

    Polisi Tunggu Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Ketua KPPS Coblos 19 Surat Suara Pramono-Rano – Page 3

    Berdasar pengakuan Ketua KPPS dan petugas Pamsung TPS, mereka melakukan secara spontan. Tujuannya, agar laporan partisipasi pemilih di TPS tersebut tinggi,” ucapnya.

    Rio menampik ada alasan politis seperti arahan khusus dari pihak tertentu di balik tindakan melanggar aturan yang diambil oleh kedua petugas tersebut.

    “Sejauh yang kami periksa, ini tidak ada unsur politis. Jadi, kalau misalkan ketua KPPS itu dia beralasan bahwa, kita hanya spontan saja gitu, hanya spontan. Menyuruh petugas ketertiban supaya absensi artinya partisipasi (pemilih) meningkat gitu. Itulah yang tidak betul. Bagaimana pun itu tidak bisa dibenarkan,” paparnya.

    Secara keseluruhan, kata dia, ada 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. “Satu surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara. Sementara 18 lainnya tidak karena keburu ketahuan oleh pengawas TPS,” kata dia.

    Tindakan itu, kata dia, sudah masuk kategori pelanggaran kode etik berat. Karena itu, KPU Jakarta Timur mengambil langkah tegas dengan memberhentikan dua petugas tersebut. Tidak hanya itu, mereka dipastikan tidak lagi bisa mendaftar sebagai petugas penyelenggara pemilu.

    “Jadi, kami sudah memberhentikan per hari ini. Ketua KPPS itu juga petugas Pamsung, karena sudah melakukan pelanggaran kode etik yang menurut kami berat. Kemudian yang kedua adalah, kami meyakini itu tidak masuk dalam kriteria PSU (Pemungutan Suara Ulang),” ucapnya.

    Dia menambahkan, pelanggaran Pilkada itu berefek pada beberapa hal. Pertama efek pidana yang sudah diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk ditangani.

     

  • Partisipasi Masyarakat Kota Mojokerto di Pilkada Serentak 2024 Turun

    Partisipasi Masyarakat Kota Mojokerto di Pilkada Serentak 2024 Turun

    Mojokerto (beritajatim.com) – Angka partisipasi masyarakat Kota Mojokerto pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 lalu turun dibanding pada Pilkada 2018 lalu.

    Di Pilkada Serentak 2024 lalu, angka partisipasi masyarakat Kota Mojokerto di angka 75,82 persen, sementara pada 2018 sebanyak 78 persen.

    Angka partisipasi masyarakat tersebut turun 2,18 persen. Sementara angka partisipasi masyarakat di Kota Mojokerto pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu sebanyak 87,25 persen.

    Angka partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024 turun drastis dibanding Pemilu 14 Februari 2024 lalu yakni turun 11,43 persen.

    Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Yahya Scahrul Wahyu Iman Asyidiq mengatakan, berdasarkan rekapitulasi, partisipasi masyarakat mencapai 75,82 persen, sedikit menurun dibandingkan Pilkada 2018 yang mencapai 78 persen.

    “Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2018 yang mencapai 78 persen. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 105.313, pengguna hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 lalu sebanyak 79.848 pemilih,” ungkapnya, Selasa (3/12/2024).

    Pihakmya tidak menjelaskan secara rinci alasan dibalik turunnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Mojokerto untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada, 27 November 2024 lalu. Namun ia menegaskan bahwa upaya sosialisasi pemilihan dari KPU maupun pemangku kepentingan lainnya kepada warga sudah dilakukan secara masif.

    “Kami sudah maksimal, Pemkot dan Diskominfo sudah membantu mensosialisasikan. Kalau terkait partisipasi masyarakat, itu fluktuatif memang dinamikanya berbeda-beda. Mengacu Tahun 2018, ada empat calon. Di 2024 ini ada dua calon. Angka partisipasi tidak seberapa jauh menurun, saya rasa hampir sama,” katanya.

    Di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto 2024 diikuti dua pasangan calon (paslon). Paslon nomor urut 1 Junaedi Malik dan Chusnun Amin serta paslon nomor urut 2, Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi. [tin/ted]

  • PDIP klaim peroleh suara Sebesar 51,73 persen pada Pilkada Papua 2024  

    PDIP klaim peroleh suara Sebesar 51,73 persen pada Pilkada Papua 2024  

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    PDIP klaim peroleh suara Sebesar 51,73 persen pada Pilkada Papua 2024  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Partai PDI Perjuangan merilis Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano-Yeremias (BTM-YB) pada Pilkada 2024 telah memperoleh suara 51, 73 persen dari total daftar pemilu tetap (DPT) 750.959. 

    Ribuan DTP ini tersebar di  2.023 tempat pemungutan suara (TPS)  Provinsi Papua dengan partisipasi pemilih 66,74 persen yang berada di 8 kabupaten dan satu kota.

    “Angka ini mencerminkan potensi besar suara rakyat yang menjadi dasar kebijakan pembangunan di masa depan, namun kami juga harus jujur melihat bahwa tingkat partisipasi belum sepenuhnya optimal di beberapa daerah.  Ini menjadi catatan penting bagi kita semua dua partisipasi pemilih partisi pemilih adalah tolak ukur sama keberhasilan demokrasi,” ujar Benhur Tomi Mano dalam keterangan persnya di Sekretariat PDIP Papua, Senin (2/12).

    Dikatakan perolehan suara bagi pasangan BTM-YB berdasarkan perhitungan di TPS dari pengumpulan PDIP untuk Kabupaten Supriori, Waropen mencatat partisipasi yang sangat baik di atas 70 persen bahkan mendekati angka ideal. 

    “Unggul selisih suara pasangan BTM-YB 17, 759 suara atau 3, 47 persen di Provinsi Papua,” papar BTM didampingi sejumlah kader Partai PDIP Papua seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan. 

    BTM mengatakan, partisipasi pemilih masih di Papua masih perlu dilakukan perbaikan bersama seperti meningkatkan edukasi politik sekitar TPS dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu berdasarkan data sementara populasi kami. 

    “Kalau dilihat dari partisipasi pemilih yang masih kurang, maka ini menandakan bahwa ada bagian yang perlu kita perbaiki,” ujarnya. 

    Lanjut BTM, hingga saat ini sedang berlangsung pleno rekapitulasi di tingkat PPD dan KPU kabupaten/kota yang perlu dikawal oleh masyarakat Papua sehingga hasil perolehan sesuai yang diharapkan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Paslon Robby-Nina unggul, Ahmad Lutfi-Taj Yasin unggul tipis di Salatiga

    Paslon Robby-Nina unggul, Ahmad Lutfi-Taj Yasin unggul tipis di Salatiga

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Rapat Pleno KPU Tingkat Kota Salatiga

    Paslon Robby-Nina unggul, Ahmad Lutfi-Taj Yasin unggul tipis di Salatiga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah menyelesaikan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara baik untuk Pilgub Jawa Tengah maupun Pilwakot Salatiga 2024 di Laras Asri Resort, Salatiga, Senin (2/12).

    Komisioner KPU Kota Salatiga Nur Wachid Efendi menjelaskan, dari hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Salatiga untuk Pilwakot Salatiga 2024 suara terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 1 Robby Hernawan-Nina Agustin dengan perolehan suara sebanyak  50.875 suara.

    “Untuk Paslon Nomor Urut 2 Juan Rama-Sri Wahyuni memperoleh suara  sebanyak 12.555 suara,” jelasnya.

    Sedangkan Paslon Nomor Urut 3 Sinoeng Nugroho Rachmadi- Budi Santoso lanjut Efendi memperoleh perolehan suara nomor dua terbanyak dengan perolehan suara 47.722 suara. 

    “Dengan selesaianya rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Salatiga ini maka Paslon Robby Hernawan-Nina Agustin terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota  Salatiga periode 2025-2030,” ujar Efendi.

    Sedangkan  untuk Pilgub Jawa Tengah 2024 Paslon Nomor Urut 2 Ahmad Lutfi-Taj Yasin unggul tipis di Salatiga mengalahkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 Andika Perkasa-Henrar Prihadi.

    Paslon Nomor Urut 2 Ahmad Lutfi-Taj Yasin memperoleh sebanyak 55.093 suara. Sedangkan  Paslon Nomor Urut 1 Andika Perkasa-Hendarar Prihadi  memperoleh 54.831 suara atau hanya selisih 262 suara.

    “Paslon Nomor Urut 2 untuk Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Lutfi-Taj Yasin unggul di Salatiga,” jelas Yesaya Tiluata, Ketua KPU Kota Salatiga. 

    Pada rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara Pilgub Jawa Tengah 2024 saksi dari masing-masing Paslon Pilgub Jawa Tengah hadir. Para saksi tidak keberatan dari hasil yang telah disahkan itu. 

    “Jalanya rapat pleno rekapitulasi hari ini yang digelar KPU Kota salatiga  berjalan aman, lancar dan kondusif,” ujar Yesaya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Isu Politik Terkini: Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna hingga Partisipasi Rendah pada Pilkada 2024

    Isu Politik Terkini: Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna hingga Partisipasi Rendah pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Senin (2/12/2024). Dimulai dari sidang kabinet paripurna perdana lengkap dengan wakil menteri hingga tanggapan wamendagri atas rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024.

    Tidak ketinggalan juga isu politik terkini lainnya soal adanya usulan Polri di bawah Kemendagri dan juga pemecatan ketua KPU Jawa Barat oleh DKPP

    Berikut 5 isu politik terkini Beritasatu.com

    1. Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Perdana Lengkap dengan Wakil Menteri
    Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (2/12/2024) sore. Sidang kabinet ini merupakan kali pertama Prabowo melakukan rapat dengan formasi lengkap bersama seluruh menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, para menteri dan pejabat setingkatnya, terlihat hadir bergiliran sejak pukul 14.00 WIB. Anggota kabinet pun langsung memasuki area Istana meski sedikit diguyur hujan.

    Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Otto Hasibuan mengatakan, banyak permasalahan yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna. Apalagi, ini kali pertama sidang kabinet paripurna menteri bersama wamen.paripurna.

    2. Respons Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Wamendagri: Harus Ada Proses Politik Dahulu di DPR
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya merespons usulan agar institusi Polri berada di bawah kendali panglima TNI atau Kemendagri. Bima mengatakan, dalam undang-undang, kepolisian berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia sehingga, jika usulan tersebut ingin dikabulkan, maka harus melewati serangkaian proses dan pengkajian.

    “Iya, undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden. Artinya, kalaupun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dahulu di DPR, dan tentu harus melalui kajian, dipertimbangkan seperti apa,” kata Bima di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menurutnya, jika usulan itu berakhir akan diimplementasikan, maka akan terdapat banyak perubahan di pemerintahan hingga koordinasi antarkementerian. 

    3. Langgar Kode Etik, Ketua KPU Jabar Diberhentikan DKPP
    Isu politik terkini lainnya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni, resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keputusan ini disampaikan dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang digelar di Jakarta pada Senin (2/12/2024) dan disiarkan secara langsung.

    “Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu, Ummi Wahyuni selaku ketua sekaligus anggota KPU Provinsi Jawa Barat, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua DKPP, Heddy Lugito.

    Heddy juga meminta KPU untuk mematuhi keputusan ini dalam waktu paling lama tujuh hari setelah putusan dibacakan. 

  • Partisipasi Pemilih Rendah pada Pilkada 2024, Bima Arya Sebut Masyarakat Jenuh

    Partisipasi Pemilih Rendah pada Pilkada 2024, Bima Arya Sebut Masyarakat Jenuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya merespons terkait adanya dugaan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Kendati masih menunggu data partisipan pemilih Pilkada 2024 secara resmi dari KPU, Bima mengakui adanya kecenderungan penurunan jumlah partisipan pemilih yang diduga karena masyarakat jenuh.

    “Ya, memang masih kita tunggu data dari teman-teman KPU secara keseluruhan. Memang di beberapa daerah terlihat sekali menunjukkan angka yang berbeda, yang lebih rendah. Memang ada tren, sebetulnya Pilkada 2024 ini lebih rendah daripada pilpres atau tidak,” katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2034).

    Bima menyebutkan ada berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melaksanakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Ia menyoroti, jarak waktu yang dekat antara pilpres dengan pilkada, bisa jadi penyebab kejenuhan masyarakat.

    “Mungkin juga ini dikarenakan ada kejenuhan antara pelaksanaan pileg, pilpres dengan pilkada, terlalu berdekatan. Mungkin juga karena faktor-faktor lain,” jelas Bima Arya terkait rendahnya partisipasi pemilih Pilkada 2024.

    Selain itu, Bima juga menduga adanya ketidaktertarikan masyarakat setempat untuk memilih kandidat yang tidak diinginkan, seperti kandidat calon kepala daerah yang tidak berasal dari daerah pemilih. 

    “Itu merupakan disinsentif bagi pemilih untuk memilih. Namun, apa pun itu kita pelajari angka-angkanya menjadi bahan masukan bagi kita ketika kita nanti merevisi sistem pemilu dan pilkada,” urainya.

    Menyikapi situasi tersebut, Kemendagri pun akan melakukan evaluasi pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu, juga menampung usulan-usulan terkait merevisi jadwal pilpres dan pilkada yang berdekatan.

    “Semua masih mungkin karena usulan-usulan itu masuk ke kami. Usulan memisahkan antara Pilkada 2024 dan pileg yang lebih jauh lagi atau usulan untuk memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi kita tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu yang lebih besar, yaitu revisi perbaikan sistem pemilu ke depan,” kata Bima Arya.

  • Partisipasi Pemilih Rendah, Pemerintah Buka Peluang Revisi Jarak Pilpres dan Pilkada – Page 3

    Partisipasi Pemilih Rendah, Pemerintah Buka Peluang Revisi Jarak Pilpres dan Pilkada – Page 3

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui, partisipasi pemilih dalam kontestasi Pilkada 2024 tidak mencapai 70 persen, jika dihitung secara nasional rata-rata.

    Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI August Mellaz saat menanggapi pertanyaan awak media.

    “Dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen, secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah,” kata dia di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    Mellaz memastikan, hal itu menjadi catatan dan akan dievaluasi. Namun sebelum itu, dia menyatakan saat ini KPU di seluruh provinsi hingga kota/kabupaten tengah fokus melakukan rekapitulasi suara berjenjang terlebih dahulu.

    “Proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan. Nah, saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi, jadi fokusnya masih di sana,” jelas dia.