Kementrian Lembaga: KPU

  • KPU Sleman sebut tingkat partisipasi pemilih pilkada 76,57 persen

    KPU Sleman sebut tingkat partisipasi pemilih pilkada 76,57 persen

    Sleman (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut tingkat partisipasi pemilih masyarakat setempat dalam Pilkada 2024 sebesar 76,57 persen dari total daftar pemilih tetap sebanyak 853.209 pemilih.

    Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sleman Huda Al Amna di Sleman, Rabu, mengatakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 853.209 pemilih, sedangkan masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2024 sebanyak 653.323 pemilih atau 76,57 persen.

    “Target partisipasi Pilkada 2024 sebesar 77,8 persen, dan realisasinya 76,57 persen,” kata Huda.

    Ia mengatakan kapanewon dengan partisipasi paling tinggi, yakni Kapanewon Cangkring, Sleman dan Moyudan masing-masing 85 persen, disusul Kapanewon Prambanan, Seyegan, dan Turi masing-masing 84 persen.

    Kemudian, kapanewon dengan partisipasi masyarakat rendah, yakni Depok 64 persen, Ngaglik 70 persen dan Gamping 72 persen.

    “Kami tentu akan mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat sebagai acuan pelaksanaan pilkada ke depan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua KPU Sleman Ketua KPU Sleman Ahmad Baihaqi mengatakan target partisipasi Pilkada 2024 sebesar 77,8 persen. Setiap pelaksanaan pilkada, targetnya beda-beda dan diupayakan naik. Sebelumnya, Pilkada 2013 sebesar 73 persen, Pilkada 2017 sebesar 77 persen.

    Kemudian, partisipasi masyarakat dalam Pileg 2024 sebesar 87 persen, dan Pilpres 2024 sebesar 92 persen.

    “Pilkada 2024 ini, partisipasi masyarakat hanya 76,57 persen. Hal ini menjadi bahan evaluasi kami,” katanya.

    Ia mengatakan KPU Sleman sudah melakukan sosialisasi secara masif, tapi jumlah peserta pilkada hanya dua pasangan calon.

    “Rendahnya partisipasi karena pemilih banyak di luar kota,” katanya.

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Mimika gelar rapat pleno terbuka Pilkada 2024 hingga 6 Desember

    KPU Mimika gelar rapat pleno terbuka Pilkada 2024 hingga 6 Desember

    “Jadwal pelaksanaan rapat pleno terbuka tingkat kabupaten ini akan berlangsung selama tiga hari, dan hari pertama pleno enam distrik, hari kedua juga enam distrik, dan hari ketiga enam distrik, ” kata Ketua KPU Kabupaten Mimika Dete Abugau, Rabu.

    Timika (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mulai hari ini(4/12) menggelar rapat terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dan dijadwalkan selesai pada, Jumat(6/12).

    Ketua KPU Kabupaten Mimika Dete Abugau di Timika, Rabu, mengatakan bahwa rapat pleno terbuka 4-6 Desember 2024 berlangsung di Hotel Cartenz Kota Timika.

    “Jadwal pelaksanaan rapat pleno terbuka tingkat kabupaten ini akan berlangsung selama tiga hari, dan hari pertama pleno enam distrik, hari kedua juga enam distrik, dan hari ketiga enam distrik, ” katanya.

    Menurut Dete, untuk pleno hari pertama dimulai dari Distrik Amar, Mimika Barat, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Timur dan Jila.

    “Untuk pleno hari kedua yakni dari Distrik Agimuga, Iwaka, Kwamki Narama, Kuala Kencana, Jita dan Wania, ” ujarnya.

    Dia menjelaskan untuk pleno hari ketiga yakni Distrik Tembagapura, Alama, Hoeya, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, dan Mimika Barat Tengah.

    “Kami upayakan agar pleno ini berlangsung tepat waktu, dan semua distrik dapat menyelesaikannya sesuai jadwal yang ada yakni 6 Desember 2024,” katanya lagi.

    Dia menambahkan dirinya mengharapkan semua pihak menghargai perbedaan pendapat dengan kepala dingin, dan jika ada keberatan dapat disampaikan melalui Bawaslu Mimika sesuai prosedur.

    “Jika ada keberatan atau selisih paham, mari disampaikan secara baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, ” ujarnya lagi.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Sosiolog UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), Profesor Wahyudi Winarjo menyebut bahwa kemunculan pasangan H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa sudah banyak diharapkan oleh mayoritas masyarakat Jombang.

    Oleh sebab itu, dalam Pilkada yang digelar 27 November 2024, pasangan nomor urut 2 ini menang telak hingga 75 persen. Bahkan sanggup menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Jombang 2024 yang digelar KPU setempat di Ball Room Hotel Yusro, Selasa (3/12/2024) malam, pasangan WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara.

    Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Dosen Sosiologi Politik, FISIP UMM ini mengatakan, sistem demokrasi di Jombang sudah terbukti efektif dalam memberikan ruang bagi rakyat untuk menyerahkan amanah kepada calon yang dikehendakinya.

    “Ketokohan Warsubi sebagai kepala desa 3 periode yang berhasil membangun desanya semaju itu mungkin juga menjadi salah satu hal pendukung yang mendorong masyarakat ingin sosok bupati yang seperti dirinya. Sosok yang peduli pada peningkatan ekonomi masyarakat sampai hal-hal terkecil,” jelasnya.

    Fenomena ini, lanjutnya, adalah salah satu faktor yang menyebabkan Warsa menang dengan tebal. “Rakyat berharap pengalaman mereka berdua dapat diimplementasikan dalam tingkat kabupaten nanti,” ungkapnya.

    Bisa dilihat, kata dia, beberapa petahana dari berbagai daerah di Indonesia juga berguguran. Hal ini dapat menjadi indikasi politik bahwa sejauh atau selama petahana dalam menjalankan pemerintahannya tidak mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan rakyat, maka akan kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya.

    “Jika petahana tidak atau belum mampu menjawab kebutuhan rakyatnya, maka dengan sendirinya yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi kekuasaan, baik itu secara laten maupun manifes,” tambahnya.

    Prof Wahyudi menambahkan, bagi mayoritas rakyat Jombang, Warsa diyakini akan dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang ada yang selama ini. Masalah-masalah yang muncul ketika Petahana memimpin dan tidak bisa diselesaikan secara optimal.

    Atas fenomena di atas, lanjut dia, Warsubi-Salman sebagai sosok yang diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi pejabat daerah, harus berkomitmen menjalankan visi misi dan program yang dicanangkan.

    “Jika WarSa mampu untuk mengemban amanah. Menjalankan program sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat Jombang di masa kampanye, maka rakyat pasti akan terus memberikan dukungan penuh,” katanya.

    Namun sebaliknya, jika tidak amanah, melalui sistem demokrasi, rakyat bisa mengalihkan dukungannya kepada figur lain yang diyakininya dapat mengemban amanah lebih baik lagi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan petahana ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Bawaslu RI nilai KPU tak salah di Pilkada Kota Banjarbaru 2024

    Bawaslu RI nilai KPU tak salah di Pilkada Kota Banjarbaru 2024

    “Kalau yang dilakukan KPU, ya, tidak (ada pelanggaran), karena dia menjalankan rekomendasinya dari Bawaslu,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Bintan, Kepulauan Riau (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menilai tidak ada yang salah dari tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru 2024, Kalimantan Selatan.

    “Kalau yang dilakukan KPU, ya, tidak (ada pelanggaran), karena dia menjalankan rekomendasinya dari Bawaslu,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru 2024 diikuti satu pasangan calon setelah pasangan lainnya didiskualifikasi.

    Akan tetapi, KPU tak memberlakukan mekanisme kotak kosong meski kontestasi hanya diikuti pasangan calon tunggal.

    Mekanisme tersebut tidak diberlakukan sebab diskualifikasi Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah, paslon petahana Pilkada Banjarbaru 2024, berlangsung kurang dari 30 hari sejak hari pemungutan suara.

    Aditya yang didiskualifikasi oleh Bawaslu karena terbukti memanfaatkan program pemerintah daerah untuk kampanye, masih ditampilkan di surat suara karena surat suara Pilkada Banjarbaru 2024 sudah telanjur tercetak menampilkan format dua pasangan calon sebelumnya.

    Lolly mengatakan, KPU memiliki rujukan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Banjarbaru 2024 tanpa mekanisme kotak kosong meski hanya diikuti pasangan calon tunggal.

    Mekanisme yang dimaksud adalah Surat Nomor 1774/2024 berkenaan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara.

    Salah satu pokok yang dibahas petunjuk teknis itu menyatakan suara tidak sah jika petugas KPPS menemukan coblosan pada satu kolom pasangan calon yang dinyatakan batal oleh rekomendasi Bawaslu.

    Oleh karena itu, coblosan terhadap pasangan Aditya-Said dinyatakan tidak sah, sehingga memungkinkan Lisa-Wartono menang 100 persen.

    “Memang di regulasinya yang dikeluarkan oleh KPU, di juknisnya, menyatakan kalau calon itu dibatalkan, didiskualifikasi, maka surat suaranya dianggap sebagai suara-suara yang tidak sah. Nah, itu kan yang terjadi. Jadi secara norma ada sandarannya,” kata Lolly.

    Meskipun demikian, Lolly mengakui bahwa juknis KPU tidak mengantisipasi kondisi yang terjadi di Banjarbaru, yakni saat satu dari dua pasangan calon didiskualifikasi, sementara pencetakan ulang surat suara tidak memungkinkan.

    Oleh karena itu, preseden yang tak pernah terjadi sebelumnya ini diharapkan Bawaslu menjadi refleksi bersama.

    “Sehingga dalam konteks ini, ketika ada orang merasa keadilannya tidak terpenuhi, maka dia dipersilakan menempuh upaya hukum lainnya,” pungkasnya.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Banjarbaru, Erna-Wartono mendapatkan suara sebanyak 36.135 jiwa, sementara Aditya-Said 0. Kendati demikian, jumlah suara tidak sah yang tercatat mencapai 78.736 jiwa.

    Meski suara tidak sah dalam Pilkada Banjarbaru 2024 dua kali lipat dari perolehan suara Lisa-Wartono, pasangan tersebut tetap dianggap menang 100 persen.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rekap Suara Pilkada 2024, Bawaslu Beri Catatan di 400 Kecamatan – Page 3

    Rekap Suara Pilkada 2024, Bawaslu Beri Catatan di 400 Kecamatan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memberi catatan terhadap proses rekapitulasi suara yang sedang berjalan di Pilkada serentak 2024. Menurut Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty, ada 400 kecamatan yang mengaku keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. 

    “Selanjutnya ada 187 kecamatan, terdapat perselisih atau perbedaan data yang disampaikan oleh jajaran KPU dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada proses rekap dengan hasil pengawasan berdasarkan laporan PKD kami misalnya seperti itu, Panwaslu Kelurahan/Desa/kecamatan,” kata Lolly kepada awak media di Kepulauan Bintan, Rabu (4/12/2024).

    Lolly menjelaskan, terhadap seluruh proses rekapitulasi, tugas Bawaslu adalah memastikan apakah terdapat prosedur yang dilanggar atau kata-kata yang tidak sesuai. Jika ada, maka Bawaslu segera melakukan koreksi, memberikan saran perbaikan terhadap jajaran KPU. 

    “Nah sejauh yang kami dapat laporan dari lapangan, saran perbaikan ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dalam konteks ini, PPK ya, ketika rekapnya bergerak di kecamatan,” tutur Lolly.

    Secara keseluruhan, Lolly menyimpulkan kerja Bawaslu di lapangan adalah melakukan pengawasan saat menghitung, lalu proses rekap yang saat ini berjalan. 

    “Berdasarakan data diterima, saran perbaikan yang dikeluarkan sudah ditindaklanjuti, termasuk dalam konteks ini ketika rekomendasinya adalah untuk melakukan PSU,” dia menandasi.

    Berikut data rekomendasi Bawaslu yang disampaikan sebagai tindak lanjut temuan laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Pemungutan suara ulang (PSU) ada di 180 tempat pemungutan suara (TPS). Namun 26 TPS tidak melaksanakannya karena perbedaan perspektif Bawaslu dengan KPU.

     

  • Jejak-jejak pilkada di lereng Karangetang

    Jejak-jejak pilkada di lereng Karangetang

    Manado (ANTARA) – Senin, 25 November 2024, terlihat riuh di Gudang logistik pilkada Kabupaten Kepulauan Sitaro.Kira-kira sepelempar batu jaraknya dari Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Ondong, Pulau Siau.

    Matahari cukup panas membakar. Kala itu, hampir pukul 12.15 WITA. Terlihat ramai. Orang lalu lalang. Ada juga beberapa kelompok orang berdiri dekat gudang logistik yang berdempetan dengan Kantor BPJS Kesehatan Sitaro tersebut.

    Di dekat pintu masuk tampak personel KPU, sebelahnya lagi dari bawaslu. Ada juga beberapa personel polisi di situ. Kelompok yang sedikit besar berada di simpang tiga menuju kantor pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sekitar belasan personel berbaju loreng berjaga dekat deretan truk yang berisi logistik.

    Masih tersisa satu truk yang belum terisi dengan logistik. Beberapa orang termasuk kernet memasuki gudang, memikul, kemudian memberikan kepada satu orang yang sudah menunggu di atas truk.

    Tak sampai berapa lama, truk terakhir dipenuhi dengan kotak suara, bilik suara, serta beberapa logistik lainnya.

    “Ini adalah hari terakhir pendistribusian logistik baik di daratan atau kepulauan,” kata Komisioner KPU Sitaro, Fidel Malumbot kala itu.

    Memang, masih ada satu hari tersisa sebelum hari pencoblosan. Tapi di sisa waktu tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk melengkapi apabila masih ada kampung atau kelurahan yang logistik pilkada kurang.

    “Tak lama lagi truk-truk akan membawa logistik ke setiap kampung ataupun kelurahan,” kata Fidel sambil mengelap bulir-bulir keringat yang turun di dahinya.

    Kira-kira hampir pukul 13.00 wita, deretan kendaraan truk bergerak. Di depan iring-iringan dikawal personel TNI-Polri. Beberapa personel KPU dan Bawaslu juga ikut serta.

    Iring-iringan kemudian berpisah di persimpangan dekat Kampung Pehe, Kecamatan Siau Barat. Dari kampung dekat pelabuhan Pehe ini tampak megah berdiri Gunung Karangetang.

    Sepenggal fakta tentang Gunung Karangetang

    Gunung api aktif Karangetang berada di Pulau Siau. Bila erupsi, leleran lava turun perlahan dari puncak kawah berbentuk kerucut. Oleh petugas Pos Pengamatan Gunung Api, gunung bertipe stratovolcano tersebut memiliki dua kawah. Kawah utama (selatan) dan kawah kedua (utara).

    Tanggal 8 Februari 2023 gunung setinggi 1.784 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu meletus, memuntahkan lava pijar. Statusnya ditingkatkan dari waspada level dua menjadi siaga level tiga.

    Erupsi terjadi dari kawah utama dan mengeluarkan leleran lava mengarah ke barat daya dan selatan, dengan jarak luncur mencapai sekitar 2.000 meter.

    Setelah diturunkan statusnya ke waspada pada 26 April 2023, di bulan berikutnya, 19 Mei 2023 aktivitas kembali meningkat menjadi siaga. Terakhir, statusnya diturunkan menjadi waspada tanggal 29 November 2023 pukul 16:00 WITA.

    Aktivitas vulkanik kembali dinaikkan pada tanggal 11 November 2024 setelah dipicu peningkatan serentetan gempa vulkanik.

    Kelihatan dari jauh sebelum kapal sandar di Pelabuhan Ondong-Siau, tubuh gunung tampak kecoklatan mulai dari puncak hingga lereng. Tergambar tegas guratan-guratan kasar dari puncak kawah membentuk sungai atau kali.

    Material vulkanik yang ada di puncak atau pun badan gunung kadang meluncur deras mengikuti lintasan kali/sungai yang dekat dengan permukiman warga.

    Di Pulau Siau, warga tinggal di enam kecamatan yang membagi wilayah lereng gunung api tersebut.

    Kecamatan itu adalah Kecamatan Siau Barat (tiga kelurahan, sembilan kampung), Siau Barat Selatan (tujuh kampung), Siau Barat Utara (delapan kampung), Siau Tengah (empat kampung), Siau Timur (lima kelurahan/11 kampung) dan sebagian Siau Timur Selatan (14 kampung).

    Tak mudah menjangkau Sibarut

    Saya dan seorang teman dari media online mengekor kendaraan truk yang terakhir terisi logistik menuju ke Kecamatan Siau Barat Utara (Sibarut). Kami menumpang kendaraan Komisioner KPU Sitaro, Fidel Malumbot.

    Duduk di sebelah Komisioner Fidel, seorang anggota polisi yang bertugas sebagai pengamanan sekaligus mengambil peran untuk mengendarai mobil.

    Kendaraan meluncur pelan dari Kampung Pehe. Menjajal aspal yang permukaannya mulai terkelupas. Ini pengalaman pertama saya dan teman media, Benyamin, menyusuri delapan kampung di Sibarut.

    Dalam bayangan kami, perjalanan distribusi logistik ke Sibarut akan berlangsung mudah. Kendaraan bisa langsung sandar di tempat penitipan logistik, sebelum dibawa ke TPS keesokan harinya.

    Logistik pertama diturunkan di Kampung Mini. Beberapa orang mulai membawa logistik dengan cara dipikul karena harus melewati jalan setapak dan menajak.

    Di kampung ini ternyata baru permulaan dari tantangan yang memicu adrenalin. Selain jalannya mulai sempit, iring-iringan kendaraan roda dua dan empat beberapa kali melewati sungai yang menjadi tempat perlintasan material vulkanik yang runtuh atau terbawa hujan dari puncak kawah Karangetang.

    “Ngeri juga. Tapi bagaimana dengan personel petugas pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, bawaslu, panwaslu, TNI-Polri yang terus melakukan pengawasan saban hari melewati sungai?” saya bergumam.

    Tak hanya sempit, jalan juga menanjak dengan kelok yang sedikit ekstrem. Jauh sebelum tikungan, klakson panjang sudah harus dibunyikan. Kendaraan tak bisa dipacu cepat.

    Saat di tanjakan, kami was-was, khawatir truk di depan tak bisa menjajal tanjakan dengan sudut kemiringan lebih 45 derajat. Sesekali nafas seperti tertahan.

    Saya dan Benyamin baru bisa bernafas lega ketika rombongan berhenti di Kampung Kawahang. Beberapa petugas didampingi PPK, PPS, TNI/Polri kembali memikul logistik menuju ke sekretariat PPS.

    Beberapa jam sebelumnya, selepas dari Kampung Mini, kami melewati rute menantang Kampung Kinali, Kampung Hiung, Kampung Kiawang. Di sisi kiri dan kanan jalan, tampak hijau rimbun pohon pala. Daun kelapa menari-nari di tiup angin laut.

    “Kami memberikan apresiasi kepada semua pihak yang membawa logistik untuk pilkada. Meski sulit, tapi bisa dijangkau,” kata Kepala Kampung Kinali, Pitro Jacobus.

    Menurut Pitro, di Kampung Kinali hanya ada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih sebanyak 302 orang. Dia pun mengajak semua warga yang menggunakan hak pilih datang ke TPS di tanggal 27 November 2024.

    Saya dan Benyamin tak sempat ikut rombongan membawa logistik ke Kampung Winangun. Rutenya menanjak. Logistik harus dibawa menggunakan motor. Bilik suara yang awalnya berukuran panjang harus dilipat.

    Ternyata cerita distribusi logistik belum usai. Perjalanan masih harus dilanjutkan ke Kampung Batu Bulan. Kami pun kembali menyusuri jalan sempit, berkelok dan menanjak.

    “Le (nama panggilan saya), torang (kita) akan melewati jalur lahar yang sewaktu-waktu bisa meluncur cepat jika runtuh dari puncak Gunung Karangetang,” kata Fidel.

    Fidel bercerita, akses jalan menuju Kampung Batubulan pernah putus diterjang material vulkanik yang meluncur dari Karangetang.

    Pada saat membawa logistik pemilu Februari 2024 lalu, harus dipikul. Kondisi jalan berbahaya. Apalagi saat itu dalam kondisi hujan.

    “Tapi bersyukur semua itu bisa terlewati. Salut kepada semua pihak,” katanya menambahkan.

    Saat kendaraan melintasi jalur lahar, masih tampak berkas-berkas pengecoran. Tulang-tulang besi masih terlihat. Jalur lahar tampak bersih.

    “Kita sudah sampai di Kampung Batubulan,” kata Fidel.

    Kami turun. Logistik kembali harus dipikul menuju ke PPS. Kondisi jalan tak mulus. Selain berlubang, menonjol bebatuan ke permukaan, dan sedikit menanjak. Beberapa personel TNI/Polri menggunakan motor mengemudi harus dengan berhati-hati.

    Saya juga harus meletakkan kedua tangan di bahu seorang polisi untuk menjaga keseimbangan saat menjajal medan ekstrem dengan motor.

    “Kami sebagai PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Sibarut memang harus bertanggung jawab memastikan logistik tiba di lokasi meskipun harus berhadapan dengan medan yang cukup berat,” kata PPK Sibarut, Christoph Lawendatu.

    Perjalanan akhirnya disudahi di Kampung Batubulan. Saya dan Benyamin tak sempat pergi ke Kampung Nameng karena aksesnya harus melalui Kecamatan Siau Timur. Tak ada akses jalan dari Kampung Batubulan.

    Dalam perjalanan pulang, pejuang-pejuang penyelenggara pilkada menyempatkan foto bersama di jalur lahar Batubulan. Mereka tertawa lepas, melupakan lelah dan penat, untuk sebuah tanggung jawab menyukseskan pilkada di delapan kampung yang ada di lereng Gunung Karangetang.

    “Kami optimistis angka partisipasi pemilih pada pilkada kali ini bisa mencapai 87 persen persen dibandingkan saat pemilu lalu sebesar 81 persen,” kata Anggota KPU Sitaro, Ficri Lahansang.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU tetapkan Man-Feri menang Pilkada Kota Bima 2024

    KPU tetapkan Man-Feri menang Pilkada Kota Bima 2024

    Mataram (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pasangan calon wali dan wakil wali kota, A Rahman H Abidin-Feri Sofiyan atau Man-Feri menang dalam Pilkada Kota Bima 2024.

    Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Bima, perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Man-Feri meraih 49.032 suara unggul atas paslon nomor urut 2, Mohammad Rum-Mutmainnah (Amanah) dengan 46.078 suara dan paslon nomor urut 3 Syafriansar-Syamsuddin(Ansar-Syam) hanya 1.016 suara.

    “Alhamdulillah proses rekapitulasi perhitungan suara berjalan lancar dan aman,” kata Komisioner KPU Kota Bima, Amirul Mukminin di Mataram, Rabu.

    Sedangkan untuk perolehan suara calon gubernur/wakil gubernur NTB, di Kota Bima dimenangkan paslon nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri(Iqbal-Dinda) dengan meraih suara sebanyak 46.190. Disusul paslon nomor urut 2, Zulkieflimansyah-Moh Suhaili FT 28.000 suara dan terakhir paslon nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah dan W Musyafirin dengan meraih 21.411

    Ketua KPU Kota Bima, Suaeb, mengatakan bahwa pleno rekapitulasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, hingga kota.

    “Proses ini bertujuan untuk memastikan akurasi data dan memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menyampaikan keberatan jika ada,” ungkapnya.

    Dalam agenda tersebut, hasil rekapitulasi suara dari seluruh kecamatan di Kota Bima dibacakan satu per satu oleh panitia. Setiap data yang disampaikan langsung diverifikasi oleh peserta rapat, termasuk saksi dan pengawas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Hasil akhir dari pleno rekapitulasi tingkat kota ini akan diserahkan ke KPU Provinsi NTB sebagai bagian dari penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB. Sementara itu, untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bima, hasil pleno ini menjadi dasar penetapan yang akan memimpin Kota Bima lima tahun ke depan.

    Asisten I Kota Bima, Alwi Yasin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan pesta demokrasi di Kota Bima.

    “Rekapitulasi di tingkat kota merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap suara yang diberikan oleh masyarakat dihitung dengan jujur dan transparan. Kami berharap proses ini berjalan lancar dan dan mencerminkan aspirasi masyarakat Kota Bima,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Kota Probolinggo Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    KPU Kota Probolinggo Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pada Selasa (3/12/2024). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Baseban Sena, Kota Probolinggo. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Probolinggo.

    Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB ini membahas hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo.

    Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faizal, memaparkan hasil rekapitulasi suara yang telah selesai dilakukan. Dirinya menyebutkan hasil rekapitulasi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019.

    Meski ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan hasil rekapitulasi.

    “Jika ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani, maka alasannya harus dicatat. Namun, ini tidak memengaruhi hasil penetapan rekapitulasi,” jelas Radfan.

    Ia juga menegaskan bahwa rapat pleno ini merupakan penetapan hasil pemilu, tetapi belum termasuk penetapan calon terpilih.

    “Penetapan calon terpilih akan dilakukan setelah proses hukum di Mahkamah Konstitusi selesai,” tambahnya.

    Radfan menjelaskan, pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu tiga hari setelah hasil rekapitulasi diumumkan. Jika tidak ada gugatan dalam waktu tersebut, MK akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tidak ada sengketa.

    “Surat dari MK ini akan menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan calon terpilih. Jika tidak ada gugatan, maka penetapan calon terpilih akan segera dilakukan,” tutup Radfan.

    Pelaksanaan rapat pleno terbuka ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di Kota Probolinggo. Dengan hasil rekapitulasi yang diumumkan, masyarakat dapat melihat hasil pemilihan secara terbuka dan jelas. [ada/aje]

  • KPU tetapkan hasil Pilkada Lombok Utara, Najmul-Kus pemenang

    KPU tetapkan hasil Pilkada Lombok Utara, Najmul-Kus pemenang

    Mataram (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Serentak 27 November 2024 yang dimenangkan pasangan calon bupati-wakil bupati Najmul Akhyar -Kusmalahadi Syamsuri(Najmul-Kus).

    Ketua KPU Lombok Utara Nizamudin dikutip dalam keterangan di Mataram, Rabu mengatakan proses rekapitulasi telah dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

    Dalam rapat pleno KPU tersebut secara resmi mengumumkan hasil pemilihan di tingkat Kabupaten Lombok Utara berdasarkan aturan dan telah ditetapkan, yakni pasangan nomor urut (1) Najmul Akhyar -Kusmalahadi Syamsuri mendapatkan suara sebanyak 67.323 suara.

    Selanjutnya, pasangan calon nomor (2) Danny Karter Febrianto -Muhammad Zaki Abdillah mendapatkan sebanyak 49.691 suara dan pasangan calon urut (3) Lalu Muchsin Effendi dan Junaidi Arif mendapatkan 32.071 suara.

    Dengan demikian pada Pilkada 2024 ini dimenangkan pasangan Najmul-Kus, sebelumnya calon Bupati Najmul pernah menjabat menjadi Bupati Lombok Utara periode 2015-2020.

    Namun, pada Pilkada 2020-2025 Najmul yang ikut kembali bertarung namun kalah oleh Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu.

    Najmul kembali bertarung di Pilkada 2024 dan berhasil meraih suara terbanyak di Pilkada Serentak 2024.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Kota Probolinggo Tetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    KPU Kota Probolinggo Tetapkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub dan Pilwali 2024

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, Selasa (3/12/2024) malam.

    Rapat ini berlangsung di Gedung Baseban Sena, Kota Probolinggo, mulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

    Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faizal, menyampaikan hasil rekapitulasi suara yang telah mencapai 100 persen dari lima kecamatan di wilayah Kota Probolinggo.

    Radfan memaparkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur:

    1. Pasangan Nomor Urut 1
    – Hj. Luluk Nur Hamida – H. Lukmanul Hakim
    – Perolehan Suara: 4.271
    – Persentase: 2,3%

    2. Pasangan Nomor Urut 2
    – Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak
    – Perolehan Suara: 76.722
    – Persentase: 57,8%

    3. Pasangan Nomor Urut 3
    – Dr. (HC) Ir. Tri Rismaharini, MT – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans)
    – Perolehan Suara: 51.820
    – Persentase: 39%

    Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, hasil suara adalah sebagai berikut:
    1. Pasangan Nomor Urut 1
    – Sri Setyo Pertiwi – Moh. Rachman Sawaludin
    – Perolehan Suara: 1.650
    – Persentase: 1,21%

    2. Pasangan Nomor Urut 2
    – Fernanda Zulkarnaen – Abdullah
    – Perolehan Suara: 30.643
    – Persentase: 22,47%

    3. Pasangan Nomor Urut 3
    – Dr. H. Aminuddin, Sp. – Ina Duwi Lestari
    – Perolehan Suara: 53.520
    – Persentase: 39,15%

    4. Pasangan Nomor Urut 4
    – Dr. Hadi Zaenal Abidin – Zaenal Arifin
    – Perolehan Suara: 50.897
    – Persentase: 37,23%

    Radfan menjelaskan bahwa hasil rapat pleno ini merupakan penetapan hasil rekapitulasi suara, tetapi belum termasuk penetapan calon terpilih. Penetapan tersebut akan dilakukan setelah masa pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    “Pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke MK memiliki waktu tiga hari setelah hasil rekapitulasi diumumkan. Jika tidak ada gugatan, MK akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tidak ada sengketa, dan KPU dapat menetapkan calon terpilih,” jelas Radfan.

    Dengan selesainya proses rekapitulasi suara ini, KPU Kota Probolinggo memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan transparan dan sesuai regulasi. Proses selanjutnya akan menunggu hasil dari MK sebelum menetapkan pasangan calon terpilih. (ada/ted)