Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Cek fakta, KPU rilis infografis perhitungan suara Pilkada Jakarta

    Cek fakta, KPU rilis infografis perhitungan suara Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sejumlah infografis terkait perolehan suara ketiga pasangan calon yang berlaga di Pilkada DKI Jakarta beredar dengan menggunakan logo KPU DKI Jakarta pada bagian atasnya.

    Dalam infografis tersebut, ditampilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yakni Ridwan Kamil-Suswono dengan nomor urut 01, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan nomor urut 02 dan Pramono Anung-Rano Karno dengan nomor urut 03.

    Perolehan suara dalam infografik tersebut bervariasi, ada yang mengklaim kemenangan satu putaran paslon 03 dengan suara 50,07 persen. Namun ada juga informasi terkait putaran kedua pada 25 Februari 2025 dengan suara paslon 01 dengan perolehan suara 42,02 persen dan paslon 03 dengan perolehan suara 47,49 persen.

    Namun, benarkah KPU telah merilis infografis perhitungan suara Pilkada Jakarta?

    Infografik yang diklaim sebagai hasil real count KPU DKI Jakarta yang memenangkan salah satu paslon. Faktanya, KPU DKI membantah keluarkan infografik real count pada awal Desember. (Media sosial)

    Penjelasan:

    Dalam unggahan di Instagram resminya, KPU DKI Jakarta membantah telah merilis infografis perhitungan Pilkada DKI Jakarta di sini dan di sini. Jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2024 tingkat kecamatan 28 November hingga 3 Desember 2024, lalu tingkat kabupaten/kota pada 29 November 2024 hingga 6 Desember 2024, dan untuk provinsi pada 30 November 2024 hingga 9 Desember 2024.

    Dalam Instagram resminya, KPU juga merilis jadwal dan tautan untuk menyaksikan live streaming mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota. Dilansir dari ANTARA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta warga bersabar untuk menunggu proses penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 yang akan selesai pada 16 Desember 2024.

    Klaim: KPU telah rilis infografis perhitungan suara Pilkada Jakarta

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) berkomitmen mengawal rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 di tingkat kota secara akurat dan transparan.

    ” Hasil rekapitulasi hari ini merupakan cermin dari partisipasi warga Jakarta dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, keakuratan dan integritas dalam penghitungan hasil pemungutan suara sangatlah penting,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin dalam sambutannya di Jakarta, Rabu.

    Arifin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung KPU dan semua pihak yang terlibat untuk mengawal rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat Jakarta Pusat berjalan dengan baik dan lancar.

    Hal ini untuk menciptakan pilkada yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bermartabat hingga menjadi contoh yang baik dalam penyelenggaraan demokrasi yang bersih dan transparan.

    “Keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen adalah kunci untuk menjaga integritas. Saya percaya, dengan kerja keras, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan bersama,” ujar Arifin.

    Arifin turut mengapresiasi stakeholders terutama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) yang selama ini telah mendukung dan mengawal setiap tahapan Pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

    Menurut Arifin, Pilkada Jakarta 2024 ini juga menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang tetap terjaga.

    “Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberikan,” ucap Arifin.

    Pembukaan rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkeys, Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, dan perwakilan DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga.

    Lalu perwakilan dari saksi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) mulai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hingga Polres Metro Jakarta Pusat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu: Berkurangnya jumlah TPS pada pilkada pengaruhi partisipasi

    Bawaslu: Berkurangnya jumlah TPS pada pilkada pengaruhi partisipasi

    Bintan, Kepulauan Riau (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang lebih rendah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dibandingkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memengaruhi partisipasi pemilih.

    “Kami selalu mempertimbangkan, misalnya satu soal TPS yang dikurangi, sehingga orang menjadi lebih jauh menjangkau TPS,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Lolly mengatakan Bawaslu sudah bertanya kepada warga yang tidak ikut berpartisipasi. Salah satunya diakibatkan oleh jarak TPS yang jauh.

    “Kami tanya langsung ke masyarakatnya kenapa ga datang. Salah satunya karena TPS-nya menjadi jauh,” kata dia.

    Selain jumlah TPS yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan pemilu, Lolly juga mengatakan dekatnya jarak antara Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024 menyebabkan kejenuhan pemilih, sehingga memengaruhi partisipasi publik.

    “Lainnya adalah soal terlalu dekat masa waktu pilkada dengan pemilu, sehingga kemudian terjadi kejenuhan di lingkungan pemilih,” ujar dia.

    Lolly mengatakan berbagai evaluasi terkait partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 akan menjadi pengingat bersama para penyelenggara pemilu.

    “Karena kalau publik tidak terlibat, sayang banget. Anggaran pilkada besar,” ucap Lolly.

    Sebelumnya, pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

    Sedangkan, untuk rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPU RI akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pemilu 2024.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: Luar biasa, partisipasi pemilih pilkada capai 68 persen

    KPU RI: Luar biasa, partisipasi pemilih pilkada capai 68 persen

    salah satu yang akan dievaluasi terkait hal yang telah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih ketika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.

    “Dalam kacamata kami, itu sudah luar biasa di tengah tahapan-tahapan yang seperti ini. Tentu kami berterima kasih sekali atas semua partisipasi banyak pihak, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilih,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPU RI akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pemilu 2024.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu yang akan dievaluasi terkait hal yang telah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih ketika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama, tetapi dengan nuansa dan kemeriahan yang berbeda.

    “Calon yang pasti berbeda banyak dengan pileg (pemilihan anggota legislatif) dan juga pilpres (pemilihan presiden dan wakil presiden), hingga sorotan yang lebih banyak tertuju ke satu titik dengan pilkada yang secara serentak bersamaan seperti sekarang,” jelasnya.

    Menurut dia, hal-hal tersebut diperkirakan berkontribusi terhadap bedanya partisipasi pemilih di Pilkada 2024 dan Pemilu 2024.

    Selain itu, dia meminta dukungan banyak pihak, baik peserta, tim pendukung, serta pemerintah, untuk menjadikan peningkatan partisipasi pemilih sebagai pekerjaan rumah bersama, sehingga ke depannya dapat menyosialisasikan pemilihan yang lebih masif dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

    “Tentu kami dari KPU menerima semua catatan, evaluasi, dan masukan untuk perbaikan ke depan,” katanya.

    Sebelumnya, pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakpus pastikan rekapitulasi suara Pilkada sesuai prosedur

    KPU Jakpus pastikan rekapitulasi suara Pilkada sesuai prosedur

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat memastikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024 di wilayah tersebut berlangsung sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

    Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat Efniadiansyah pada rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu.

    “Kita memastikan semua proses Pilkada setiap tahapannya berjalan sesuai peraturan perundangan dan SOP yang ditetapkan,” katanya.

    Dia mengakui adanya dinamika yang harus membuat suasana sedikit keras tapi hal itu bagian dari dinamika yang harus dilewati.

    Efni menyebutkan, dinamika Pilkada Jakarta 2024 ini telah dilewati dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Semua pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) telah menyukseskan Pilkada Jakarta 2024.

    “Kami yakin betul dan sadar tanpa bantuan dari semua pihak kami bukan apa-apa termasuk apresiasi setingginya pada adhoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan jajaran sampai tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” ujar Efni.

    Efni mengatakan, proses Pilkada Jakarta 2024 mulai dari pendaftaran hingga pemungutan dan perhitungan saat ini tentunya tak lepas dari koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak.

    Tahapan pleno di setiap kecamatan se-Jakarta Pusat juga sudah dilalui sesuai dengan jadwal dan undang-undang yang berlaku.

    “Hari ini mulai di tingkat kota. InsyaAllah ini bagian bentuk pengabdian pada bangsa dan negara dan proses demokrasi ini proses yang harus dilalui dan kita ikuti bersama dalam kontestasi,” katanya.

    Efni berharap setiap proses Pilkada Jakarta 2024 hingga nanti terpilihnya pemimpin Jakarta yang baru dapat berjalan aman, lancar dan kondusif sesuai harapan masyarakat. Pihaknya juga memastikan akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan berpegang teguh pada aturan.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey saat memberikan sambutan dalam acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey juga mengapresiasi jajaran KPU Jakarta Pusat mulai dari KPPS hingga tingkat kecamatan yang telah mengawal Pilkada Jakarta 2024.

    Nelson memastikan koordinasi pihaknya bersama dengan KPU berjalan baik dan sesuai hukum yang berlaku.

    “Kita menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan agar Pilkada dikawal bersama tentu dengan jajaran pegiat pemilu dan masyarakat yang ada,” kata Nelson.

    Nelson menegaskan, tugas pengawas Pemilu yang hadir ini bukan untuk mencari kesalahan dari setiap proses, tetapi untuk menegakkan regulasi yang berlaku agar Pilkada berjalan dengan jujur, adil dan berkualitas.

    Dia berharap rekapitulasi berjalan lancar hingga pada jadwal yang ditentukan. “Kami mengucapkan selamat kepada KPU yang sudah melaksanakan kegiatan ini hingga nantinya menghasilkan keputusan bermakna bagi masa depan Pemilu dan Jakarta Pusat,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Siapkan 2 Opsi Tahapan Pilkada Ulang

    KPU Siapkan 2 Opsi Tahapan Pilkada Ulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan dua opsi mengenai tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang sebagai imbas kemenangan kotak kosong menang pada Pilkada 2024.

    Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi tersebut karena hingga Rabu (4/12/2024) siang mendapatkan informasi ada dua daerah yang kotak kosongnya memenangi Pilkada 2024 dan mempertimbangkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    “Pertama, pilihan hari pemungutan suara ulangnya pada 24 September 2025 dan satunya pada 24 Agustus 2025,” kata Afif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024) dilansir Antara.

    Ia menjelaskan bahwa jika opsi pada 24 September 2025 yang dipilih maka tahapan pilkada ulang akan dimulai pada Maret 2025. Sementara apabila opsi 24 Agustus 2025 yang dipilih maka tahapan pilkada ulang mulai dilaksanakan pada Februari 2025.

    Terlepas dari dua opsi tersebut, Afif mengungkapkan sejumlah tantangan untuk menggelar pilkada ulang.

    “Salah satu tantangan digelarnya pilkada ulang yang kami dapatkan informasi dari bawah, dari daerah, adalah soal ketersediaan anggaran yang dianggap atau disampaikan ke kami tentang ketiadaan anggaran. Tentu tidak semuanya menjadi domain yang kita bicarakan, tetapi kami perlu menyampaikan adanya informasi tersebut,” jelasnya.

    Oleh Rio Feisal

  • Kemendagri minta pemda siapkan dana hibah pilkada ulang 2025

    Kemendagri minta pemda siapkan dana hibah pilkada ulang 2025

    “Pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 24 Januari 2023,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (pemda) menyusun langkah strategis untuk memastikan kesiapan dana hibah pilkada ulang pada 2025 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan upaya ini penting untuk mengantisipasi adanya kemenangan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.

    “Pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 24 Januari 2023,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Surat tersebut mendorong pemda untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk itu, pemda perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dan mendukung kesiapan pendanaan hibah Pilkada ulang pada 2025.

    Dirinya membeberkan berbagai langkah strategis yang harus dilakukan pemda. Pertama, pemda mengalokasikan pendanaan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan, yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Kedua, jika alokasi dana pemilihan ulang belum tersedia, pemda wajib melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang hasilnya dialihkan untuk mendanai pemilihan tersebut.

    Ketiga, pemda berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu Daerah agar melaporkan penggunaan dana hibah Pilkada Serentak 2024.

    Apabila terdapat sisa anggaran dana hibah, maka akan diperhitungkan dalam kebutuhan dana pemilihan ulang tahun 2025.

    “Keempat, dalam hal pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan ulang belum mampu mendanai dari APBD, dapat mengusulkan dukungan dari APBD provinsi atau dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” jelasnya.

    Ia menyampaikan kepastian pelaksanaan Pilkada ulang menunggu keputusan KPU mengenai hasil penghitungan riil surat suara yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2024.

    Meski begitu, Maurits mengingatkan bahwa pendanaan hibah untuk Pilkada ulang 2025 harus tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, serta akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Diketahui, pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota, dengan diikuti oleh 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan. Peserta Pilkada terdiri dari 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi, 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota,” pungkas Maurits.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasil Rekap Pilbup Madiun: Hari Wuryanto Ungguli Petahana Kaji Mbing

    Hasil Rekap Pilbup Madiun: Hari Wuryanto Ungguli Petahana Kaji Mbing

    Madiun (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun telah selesai melakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Madiun, Rabu (4/12/2024). Rekspitulasi itu dihadiri oleh Bawaslu, PPK, dan saksi dari kedua pasangan calon.

    Hasil rekapitulasi, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Hari Wuryanto dan dr. Purnomo Hadi (Harmonis), berhasil meraih total 241.652 suara dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Madiun.

    Jumlah suara yang diperoleh pasangan Harmonis ini mengungguli pasangan nomor urut 1, Ahmad Dawami Ragil Saputro (Kaji Mbing) dan Shandika Ratna Ferryantiko (Madiun Menyala), yang mendapatkan total 194.421 suara.

    Ketua KPU Kabupaten Madiun, Nur Anwar, menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 menurun menjadi 78 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 568.252 pemilih.

    “Tahapan Pilkada ini berjalan beriringan dengan Pilpres kemarin, sehingga sosialisasi kepada masyarakat kurang maksimal,” kata Nur Anwar.

    Namun, ia juga menambahkan bahwa tingkat partisipasi ini sebenarnya mengalami kenaikan sebesar 4 persen dibandingkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg sebelumnya.

    “Tahapan berikutnya adalah penetapan pasangan calon terpilih sambil menunggu rekapitulasi di tingkat provinsi,” tambahnya.

    Sementara itu, kedua saksi dari pasangan calon menyatakan tidak ada keberatan terkait pelaksanaan rekapitulasi, khususnya untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

    Saksi dari pasangan nomor urut 1, Prastyo Budi Utomo, menilai bahwa proses rekapitulasi berjalan lancar tanpa kendala signifikan. “Kami menerima hasil ini dengan lapang dada. Semoga pemimpin yang terpilih dapat membawa Kabupaten Madiun menjadi lebih baik,” ungkapnya.

    Hal senada disampaikan saksi pasangan nomor urut 2, Muhammad Kholifatur Rosyidin. Menurutnya, semua tahapan berjalan sesuai prosedur, mulai dari tingkat PPS hingga tingkat kabupaten. “Prosesnya lancar, tidak ada perubahan atau kejadian khusus selama tahapan berlangsung,” tutupnya. [fiq/but]

  • KPU RI: Luar biasa, partisipasi pemilih pilkada capai 68 persen

    KPU RI beri dua opsi tahapan pilkada ulang imbas kotak kosong menang

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan dua opsi mengenai tahapan pemilihan kepala daerah ulang sebagai imbas kemenangan kotak kosong menang pada Pilkada Serentak 2024.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi tersebut karena hingga Rabu siang mendapatkan informasi ada dua daerah yang kotak kosongnya memenangkan Pilkada 2024 dan mempertimbangkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    “Pertama, pilihan hari pemungutan suara ulangnya pada 24 September 2025 dan satunya pada 24 Agustus 2025,” kata Afif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa jika opsi tanggal 24 September 2025 yang dipilih maka tahapan pilkada ulang akan dimulai pada Maret 2025.

    Sementara apabila opsi tanggal 24 Agustus 2025 yang dipilih maka tahapan pilkada ulang mulai dilaksanakan pada Februari 2025.

    Walaupun demikian, Afif menjelaskan terdapat tantangan untuk menyelenggarakan pilkada ulang terlepas pilihan opsi pertama atau kedua.

    “Salah satu tantangan yang kami dapatkan informasi dari bawah, dari daerah, adalah soal ketersediaan anggaran yang dianggap atau disampaikan ke kami tentang ketiadaan anggaran. Tentu tidak semuanya menjadi domain yang kita bicarakan, tetapi kami perlu menyampaikan adanya informasi tersebut,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • 300 Personel Gabungan Siap Amankan Rekapitulasi Pilkada Pamekasan

    300 Personel Gabungan Siap Amankan Rekapitulasi Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 300 personel gabungan plus 1 kompi BKO Brimob Polda Jatim, terlibat dalam pengamanan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, Rabu (4/12/2024).

    Personil gabungan yang ditugaskan mengamankan pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, terdiri dari unsur TNI-Porli dari Kodim 0826 dan Polres Pamekasan, serta dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) hingga Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan.

    “Guna mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan, kami mengerahkan 300 lebih personil gabungan dari unsur TNI-Polri, dibantu personil Satpol-PP, Dishub hingga BKO Brimob Polda Jatim, untuk pengamanan rapat pleno terbuka,” kata Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto.

    Pengamanan pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan, mulai dilakukan sejak pagi hari hingga proses rekapitulasi selesai.

    “Jadi sterilisasi lokasi pleno terbuka rekapitulasi suara, sudah kita laksanakan sejak pagi tadi, dilanjutkan pengamanan status steril hingga pelaksanaan pleno terbuka selesai sesuai jadwal yang ditentukan,” ungkapnya.

    Sebelumnya pihaknya juga menyampaikan jika melakukan berbagai upaya untuk menerapkan pola sterilisasi pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang digagas KPU Pamekasan. Di antaranya rekayasa arus lalu lintas menuju arena rekapitulasi, yakni Gedung PKP RI Pamekasan.

    “Penetapan rekayasa arus lalulintas ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kelancaran arus lalulintas, khususnya selama pelaksanaan rapat pleno terbuka yang digelar KPU Pamekasan,” jelasnya.

    Bahkan sebagai upaya pengamanan sekaligus kelancaran arus lalulintas, pihaknya juga menutup total akses menuju area rapat pleno di Jl Kemuning. “Jadi akses (jalan) menuju Gedung PKP RI Pamekasan, ditutup total,” ungkapnya.

    “Penutupan ini dimulai dari simpang empat Jl Jokotole, menuju arah selatan, termasuk dari arah utara di perempatan Jl Niaga menuju Jl Kemuning. Sementara untuk warga sekitar bisa melontar melalui Jl Jingga menuju Jl Kamboja,” jelasnya.

    Bahkan dalam proses pengamanan tersebut, pihaknya juga menempatkan personil pengalaman di beberapa titik berbeda. “Personil lantas juga kami siagakan di beberapa titik di akses jalan menuju Gedung PKP RI, seperti di perempatan Jl Jokotole, baik sisi Kemuning maupun Balai Kambang,” imbuhnya.

    “Termasuk juga di perempatan Jl Niaga menuju Jl Kemuning, juga disiagakan personil lantas. Sisi selatan Gedung PKP RI di Jl Kemuning menuju Jl Kamboja, serta Jl Jingga, juga disiagakan personil pengamanan,” pungkasnya. [pin/but]