Kementrian Lembaga: KPU

  • Trafik Telkomsel Melonjak 11,36 Persen Saat Pilkada Serentak 2024 – Page 3

    Trafik Telkomsel Melonjak 11,36 Persen Saat Pilkada Serentak 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Telkomsel mencatat kenaikan trafik layanan data atau internetnya selama momentum Pilkada Serentak 2024. Kenaikan tersebut sebesar 11,36 persen dibandingkan rata-rata trafik harian di 2024. Kenaikan ini tercatat sebesar 61,57 petabyte.

    Mengutip keterangan resminya, Kamis (5/12/2024), peningkatan trafik ini didorong oleh tingginya aktivitas pelanggan menggunakan layanan digital.

    Tercatat, akses video naik hingga 13,89 persen, penggunaan media sosial hingga 5,14 persen, layanan komunikasi (chat dan pesan instan) naik 5,11 persen, penggunaan media sosial naik hingga 15,75 persen, dan kenaikan akses game hingga 10,58 persen.

    Sementara, dua hari sebelum pemungutan suara, trafik layanan suara Telkomsel meningkat hingga 1,24 persen dibandingkan rata-rata hari biasa.

    Berikut adalah sejumlah aplikasi yang menyumbang peningkatan trafik internet di jaringan Telkomsel selama Pilkada 2024:

    TikTok naik 15,2 persen
    Instagram naik 6,6 persen
    WhatsAp naik 6,9 persen
    Facebook naik 4,1 persen
    YouTube naik 11,1 persen.

    Aktivitas digital tersebut, menurut Telkomsel didorong oleh distribusi informasi terkait Pilkada, termasuk pemantauan hasil hitung cepat yang berkontribusi pada peningkatan trafik data di sejumlah titik strategis.

    Dari segi area yang trafik internetnya meningkat, terbanyak terjadi di area KPU Kabupaten Paniai yang naik sekitar 30 persen, area Sumatera naik 14,39 persen, area Jabotabek Jabar naik 10,78 persen, area Jawa Bali Nusra yang naik sekitar 9,39 persen, dan area Pamasuka naik sekitar 9,95 persen.

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengumumkan hasil Uji Layak Operasi (ULO) sinyal 5G. Hasilnya, Telkomsel telah resmi mendapatkan izin untuk menyediakan sinyal 5G bagi aspek komersial.

  • Ipuk-Mujiono Unggul, Penetapan Pemenang Pilkada Banyuwangi Tunggu 3 Hari

    Ipuk-Mujiono Unggul, Penetapan Pemenang Pilkada Banyuwangi Tunggu 3 Hari

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Banyuwangi tingkat kabupaten telah usai. Hasilnya, pasangan petahana Ipuk Fiestiandani-Mujiono unggul atas Ali Makki Zaini-Ali Ruchi.

    Perolehan suara Ipuk-Muji berdasarkan rekapitulasi itu yakni 404.336 atau 53,11 persen. Sedangkan paslon nomor urut 02, mendapatkan 371.688 suara atau 47, 89 persen. Ada selisih 32.678 suara dari keduanya, jika persentase selisih 4,22 persen.

    Setelah ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi akan melakukan penetapan pasangan pemenang pemilu di Bumi Blambangan. Akan tetapi, keputusan penetapan masih akan menunggu 3 hari ke depan.

    “Kami masih menunggu 3 hari ke depan pasangan lain apakah akan mengajukan mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Banyuwangi Anang Lukman Afandi, ditulis Kamis (5/12/2024).

    Jika terdapat sengketa, kata Anang, pihaknya akan menunggu keputusan MK. Paling lambat pasca keputusan itu akan segera ditetapkan pemenang Pilkada Banyuwangi.

    “Paling lambat 3 hari setelah keputusan MK, maka kita akan segera tetapkan,” pungkasnya.

    Diketahui, selain hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Banyuwangi, KPU juga melakukan rekapitulasi penghitungan Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Hasilnya, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak unggul di Banyuwangi.

    Rinciannya, paslon nomor 01 Luluk – Lukman memperoleh 84.161 atau 10,93 persen. Kemudian, paslon nomor 02 Khofifah – Emil mendapatkan suara 456.856 atau 59,32 persen. Sedangkan paslon nomor 03, Tri Rismaharini – Gus Hans memperoleh 229.140 suara atau 29,75 persen. [rin/beq]

  • Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Lumajang (beritajatim.com) – Pilkada Lumajang 2024 menyisakan catatan penting dalam dunia politik lokal. Tumbangnya petahana Thoriqul Haq (Cak Thoriq) dan Lucita Izza Rafika menjadi sorotan utama, terutama karena mereka kalah dengan selisih 14.204 suara dari pasangan Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma.

    Kekalahan Tipis Cak Thoriq

    Seperti diketahui pasangan calon nomor urut 2, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma memperoleh 320.942 suara.

    Pasangan Indah – Yudha mengalahkan pasangan nomor urut 1, Thoriqul Haq dan Lucitta Izza Rafika, yang memperoleh 306.738 suara.

    Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

    Sementara Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika diusung Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia.

    “Alhamdulillah, rekapitulasi suara telah ditetapkan. Proses berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif,” kata Ketua KPU Lumajang Henariza Febriadmaja, Kamis (5/12/2024)

    Kekalahan ini memunculkan sejumlah analisis mendalam tentang faktor penyebabnya dan implikasinya bagi pemimpin di masa depan.

    Termasuk menguatnya kembali trah  Sjahrazad Masdar bupati Lumajang 2 periode (2005-2015). Seperti diketahui Indah Amperawati Masdar merupakan adik dari Sjahrazad Masdar.

    Faktor Kekalahan Cak Thoriq: Dari Korupsi hingga Dinamika Politik Lokal

    1. Dugaan Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik
    Isu dugaan korupsi terkait pengelolaan dana erupsi Gunung Semeru menjadi salah satu titik krusial yang meruntuhkan citra Cak Thoriq.

    Pengaduan masyarakat yang tergabung dalam LSM GMPK Lumajang, disusul pemeriksaan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, memperkuat persepsi negatif di kalangan pemilih.

    Menurut pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, tuduhan korupsi atau maladministrasi memiliki dampak besar terhadap citra petahana.

    “Kebijakan yang tidak pro-rakyat atau terjerat isu korupsi akan sangat merusak kepercayaan masyarakat, terutama jika manfaat kinerja mereka tidak dirasakan langsung oleh publik,” jelasnya.

    2. Ekspektasi Tinggi terhadap Petahana
    Masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap pemimpin incumbent. Namun, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat sering kali menjadi faktor krusial.

    “Ketika janji kampanye tidak sesuai dengan realisasinya, pemilih cenderung beralih ke kandidat baru yang menawarkan harapan,” tambah Andhyka.

    3. Konflik Internal Partai Pendukung
    Perpecahan di antara partai pengusung juga memperlemah posisi Cak Thoriq. Pasangan Indah-Yudha, yang didukung koalisi besar dari 11 partai, berhasil memanfaatkan celah ini untuk menarik simpati pemilih.

    4. Pengaruh Media Sosial
    Strategi penggunaan media sosial yang efektif oleh pasangan penantang turut menggoyahkan dominasi Cak Thoriq, terutama di kalangan pemilih muda. Kampanye berbasis digital tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga membangun narasi negatif yang berpengaruh besar.

    “Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk membangun persepsi publik. Kandidat yang cerdas memanfaatkannya dapat dengan mudah mengungguli petahana,” ujar Andhyka.

    Kekalahan Cak Thoriq memberikan pelajaran penting bagi para petahana di masa mendatang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah:

    Responsif terhadap Kebutuhan Rakyat: Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Transparansi dan Integritas: Menghindari isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik.

    Koordinasi Partai Pendukung: Soliditas di antara partai pengusung sangat menentukan kekuatan kampanye dan mobilisasi suara.

    Strategi Komunikasi Digital: Pemanfaatan media sosial dengan narasi positif dan pendekatan kreatif menjadi kebutuhan di era politik modern.

    Pilkada Lumajang 2024 mengingatkan kita bahwa politik adalah arena dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kinerja nyata hingga strategi komunikasi.

    Kekalahan Cak Thoriq bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan dari ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap pemimpin mereka.

    Bagi petahana lainnya, ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki strategi, baik dalam bekerja maupun berkampanye, demi menjaga kepercayaan rakyat. (ted)

  • KPU: Kalah Lawan Kotak Kosong, Calon Kepala Daerah Bisa Daftar PSU Tahun Depan

    KPU: Kalah Lawan Kotak Kosong, Calon Kepala Daerah Bisa Daftar PSU Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa pemungutan suara ulang alias PSU di daerah yang dimenangkan kotak kosong digelar tahun depan.

    Sesuai mekanisme yang berlaku, pasangan calon (paslon) kepala daerah yang kalah melawan kotak kosong di bisa ikut mendaftarkan diri kembali.

    Afifuddin juga mengemukakan pendaftaran ini akan terbuka bagi paslon baru yang ingin ikut kontestasi Pilkada.

    “Boleh boleh mendaftar, termasuk potensi adanya calon baru juga boleh,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat (RDP) KPU RI bersama Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut, dia menyebut tahapan PSU di wilayah yang dimenangkan oleh kotak kosong akan segera dimulai pada Februari 2025. Adapun, Afifuddin mengatakan ada dua wilayah yang kotak kosongnya menang, yaitu di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

    “Kami sebagai penyelenggara harus menyiapkan skenario kalau itu terjadi, tahapannya harus segera kita siapkan. Karena kita mulai tahapan itu sekitar bulan Februari,” ujarnya.

    Dengan demikian, katanya, saat ini pihaknya telah menyiapkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur mekanisme Pilkada ulang atau PSU pada tahun depan.

    PKPU ini, tambah Afifuddin, sudah berada dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah selesai, pihaknya akan segera menjalankan tahapan PSU sesuai dengan timeline yang berlaku dalam PKPU.

    Perlu diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR telah sepakat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah yang kotak kosongnya menang saat Pilkada 2024, pada Rabu 27 Agustus 2025. 

    Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa kesepakatan ini dilakukan lantaran adanya pertimbangan agar PSU ini bisa cepat selesai.

    “Tadi disepakati untuk diselenggarakan di bulan Agustus karena pertimbangan-pertimbangan lebih cepat lebih baik dan juga tidak terlalu jauh dari keserentakan yang sekarang [Pilkada serentak],” ujarnya.

    Senada dengan itu, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pertimbangan dipilihnya 27 Agustus 2025 adalah dikarenakan ingin tetap periodesasi pimpinannya berada pada 2025. 

    “Agar kemudian periodenya tetap 2025-2030 karena kalau kemudian di akhir, khawatirnya nanti ada sengketa yang seterusnya masuk periodesasinya di 2026,” pungkasnya.

  • Lembaga Pemantau Kritik Anjloknya Partisipasi Pilwalkot Bandung, Ini Anggaran KPU

    Lembaga Pemantau Kritik Anjloknya Partisipasi Pilwalkot Bandung, Ini Anggaran KPU

    JABAR EKSPRES – Direktur Democracy and Electoral Empowerement Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati turut merespon anjloknya partisipasi pemilih di Kota Bandung. Menurutnya, hal itu perlu menjadi catatan dan evaluasi serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung.

    Neni mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan anjloknya partisipasi pemilih itu. “Dari soal teknis dan non teknis,” jelasnya.

    Dari sisi teknis misalnya, DEEP masih mendapati pemilih di Kota Bandung belum mendapat C Pemberitahuan hingga masyarakat yang masih belum tau lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di hari pemungutan. Masalah berikutnya adalah soal aksestabilitas TPS. Dalam pilkada ini jumlah TPS memang lebih sedikit jika dibanding pemilu yang digelar Februari lalu.

    Pada prakteknya, beberapa TPS di pemilu kemudian digabung menjadi satu TPS dalam pilkada saat ini. Penggabungan TPS itu di beberapa titik makin mengurangi aksestabilitas pemilih. Misalnya dari lokasi yang semakin jauh dari TPS sebelumnya. “Ini jadi evaluasi penyelenggara pemilu. dalam hal ini KPU. Ini jadi tamparan, mestinya aspek teknis ini tidak perlu terjadi,” tandasnya.

    Neni melanjutkan, faktor berikutnya bisa karena adanya kekecewaan dan kejenuhan politik di masyarakat. Pelaksanaan pilkada yang berdekatan dengan pemilu bisa jadi alasan masyarakat kian jenuh. Di samping itu, juga bisa karena pilihan kandidat yang disodorkan partai politik kurang menarik. DEEP juga sempat mewawancari beberapa warga Bandung yang sebenarnya pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi dan melek politik. Mereka cenderung memilih tidak datang ke TPS karena tidak ada kandidat yang sesuai harapan.

    Yang tak kalah penting berikutnya adalah dari sisi sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Bandung. Menurut Neni, sosialisasinya kurang efektif dan efisien dalam menjangkau pemilih. “Anggaran sosialisasi KPU Kota Bandung itu besar, tapi sepertinya kurang efektif,” jelasnya.

    Neni menguraikan, beberapa kali sosialisasi yang dilakukan cenderung menyasar organisasi masyarakat atau organisasi yang ada keselarasan dengan latar belakang komisioner KPU. Beberapa organisasi lain yang sebenarnya aktif dalam kegiatan politik tidak dilibatkan. “Termasuk media, pemberitaan KPU kurang masif. Padahal sekarang era digital. Mestinya pemberitaan media bisa lebih masif dari pada diminta untuk melihat website KPU,” tandasnya.

  • Hasil Pilkada Trenggalek 2024: Mas Ipin-Mas Syah Unggul 80% Suara

    Hasil Pilkada Trenggalek 2024: Mas Ipin-Mas Syah Unggul 80% Suara

    Trenggalek (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek telah menuntaskan proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Pasangan Calon (Paslon) Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara, yang akrab dikenal sebagai Mas Ipin-Mas Syah, unggul telak atas kotak kosong dengan perolehan suara mencapai 80 persen. Berdasarkan hasil resmi, Paslon tersebut meraih 282.576 suara, sementara kotak kosong hanya mendapat 67.131 suara.

    Ketua KPU Trenggalek, Istatiin Nafiah, menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi telah disahkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

    “Setelah ditandatangani oleh komisioner dan saksi, hasil ini akan dijadikan dasar penerbitan SK terkait rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Trenggalek,” ujar Istatiin, Rabu (4/12/2024).

    Fokus Mas Ipin pada Penguatan APBD 2025
    Setelah penghitungan cepat (quick count) menunjukkan hasil yang serupa, Mochamad Nur Arifin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek, menyampaikan bahwa fokus utama kepemimpinannya ke depan adalah penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Menurut Mas Ipin, kemenangan kotak kosong dapat membawa kerugian besar bagi masyarakat, terutama jika Pilkada ulang harus dilakukan pada tahun 2025.

    “Yang paling saya pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan APBD. Dengan tidak adanya Pilkada ulang, kita bisa menghemat sekitar Rp 64 miliar, yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain,” ungkap Mas Ipin beberapa waktu lalu.

    Penguatan APBD, lanjutnya, akan memungkinkan Pemkab Trenggalek untuk lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan daerah, serta program-program sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Respons terhadap Gerakan Kotak Kosong
    Menanggapi isu gerakan kotak kosong yang sempat mencuat di Trenggalek, Mas Ipin memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh. Ia justru mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Pilkada.

    “Saya ucapkan terima kasih. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih keras selama lima tahun ke depan demi melayani masyarakat Trenggalek,” ujar lulusan Magister Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga Surabaya tersebut.

    Dengan hasil ini, Pasangan Mas Ipin-Mas Syah siap melanjutkan kepemimpinan mereka dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Trenggalek. (ted)

  • Sah! Rekapitulasi Pilkada Banyuwangi, Ipuk – Mujiono Menang

    Sah! Rekapitulasi Pilkada Banyuwangi, Ipuk – Mujiono Menang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi menyampaikan hasil tersebut pasangan Ipuk Fiestiandani – Mujiono unggul.

    Perolehan suara paslon nomor urut 01 itu total mendapat 404.336 atau 53,11 persen. Sedangkan paslon nomor urut 02, mendapatkan 371.688 suara atau 47, 89 persen. Ada selisih 32.678 suara dari keduanya, jika persentase selisih 4,22 persen.

    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Banyuwangi sebanyak 1.348.925. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Banyuwangi ini mencapai 59 persen.

    Hasil rapat rekapitulasi tersebut final dan disahkan. Meski, saksi dari pasangan nomor urut 02 Ali Makki Zaini dan Ali Ruchi menolak menandatangani hasil rapat.

    “Itu menjadi hak dari masing masing saksi paslon, akan tetapi tidak mempengaruhi dari keabsahan maupun untuk melanjutkan ke tahap berikutnya,” kata Ketua KPU Banyuwangi, Dian Purnawan.

    Namun, kata Dian, KPU memberikan waktu selama 3 hari kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati menyikapi hasil tersebut. Jika dinilai kurang puas atas hasil rekapitulasi, maka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ada sengketa maupun tidak ada sengketa dari hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan pemenang Pilkada Banyuwangi kita tetap menunggu pemberitahuan dari MK,” pungkasnya. [rin/aje]

  • Kepercayaan dan Jenuh Faktor Penurunan Angka Partisipasi Pilkada 2024 di Lumajang

    Kepercayaan dan Jenuh Faktor Penurunan Angka Partisipasi Pilkada 2024 di Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pilkada 2024 yang digelar dalam rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang telah selesai. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya.

    Halim Bahriz, anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon (paslon) memiliki dampak pada tingkat partisipasi proses penyelenggaraan Pilkada 2024

    “Program atau janji yang ditawarkan paslon juga dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada,” tambahnya.

    Selain faktor kepercayaan, Halim juga menyoroti rasa jenuh juga menjadi salah satu penyebab utama menurunnya tingkat partisipasi masyarakat.

    “Penurunan ini disebabkan oleh pelaksanaan yang waktunya berdekatan dengan pelaksanaan Pilpres sebelumnya, sehingga masyarakat merasa jenuh,” ujar Halim saat ditemui di Gedung Rock Convention Center, Rabu (4/12/2024) malam.

    Berdasarkan data, tingkat partisipasi masyarakat Lumajang pada Pilpres dan Pileg 2024 mencapai 83,5 persen. Dari total 837.666 Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 699.451 orang menggunakan hak pilihnya.

    Sementara itu, tingkat partisipasi pada Pilkada tercatat lebih rendah, yaitu 76,87 persen dari 838.595 DPT. Rinciannya, sebanyak 642.024 orang berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub), dan 641.864 orang mengikuti Pemilihan Bupati (Pilbup).

    Ketua KPU Lumajang, Henariza Febriadmaja, merinci data partisipasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam Pilgub, jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya adalah 301.935, sementara pemilih perempuan mencapai 340.089. Sedangkan dalam Pilbup, jumlah pemilih laki-laki yang berpartisipasi adalah 301.775, dan pemilih perempuan tetap sama di angka 340.089.

    “DPT laki-laki 410.890, perempuan 427.705, jumlah 838.595. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 301.935, perempuan 340.089, jumlah 642.024 untuk Pilgub. Jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 301.775, perempuan 340.089, jumlah 641.864 untuk Pilbup” papar Febri

    Penurunan tingkat partisipasi ini menjadi perhatian serius KPU Lumajang. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi dan memperbaiki strategi agar partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang dapat kembali meningkat. [vid/aje]

  • Sah! KPU Lumajang Tetapkan Khofifah-Emil dan Indah-Yudha Peroleh Suara Terbanyak

    Sah! KPU Lumajang Tetapkan Khofifah-Emil dan Indah-Yudha Peroleh Suara Terbanyak

    Lumajang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang resmi menggelar rapat pleno terbuka untuk mengumumkan hasil akhir rekapitulasi suara Pilkada 2024.

    Acara ini berlangsung di Gedung Rock Convention Center, Kelurahan Jogoyudan, Lumajang, pada Rabu (4/12/2024).

    Proses rekapitulasi yang melibatkan 1.650 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 21 kecamatan di Lumajang kini telah selesai. Dengan demikian, hasil perolehan suara untuk Pilgub Jawa Timur dan Pilbup Lumajang dinyatakan sah dan final.

    “Alhamdulillah, rekapitulasi suara telah ditetapkan. Proses berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif,” ujar Ketua KPU Lumajang, Henariza Febriadmaja.

    Rekapitulasi suara untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

    1. Pasangan calon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah – Lukman Khakim, memperoleh 50.636 suara.

    2. Pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak, meraih 386.016 suara.

    3. Pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), mendapatkan 169.501 suara.

    “Jumlah suara untuk Pilgub Jatim adalah 50.636 untuk paslon nomor 1, 386.016 untuk nomor 2, dan 169.501 untuk nomor 3,” jelas Henariza yang akrab disapa Febri.

    Sementara itu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma. Mereka berhasil mengungguli pesaingnya dengan perolehan 320.942 suara.

    Pasangan Indah – Yudha mengalahkan pasangan nomor urut 1, Thoriqul Haq dan Lucitta Izza Rafika, yang memperoleh 306.738 suara. Selisih suara antara kedua pasangan mencapai 14.204 suara.

    “Rincian suara untuk Pilbup, pasangan nomor urut 1 mendapat 306.738 suara, dan pasangan nomor urut 2 memperoleh 320.942 suara. Total suara sah mencapai 627.680, sementara suara tidak sah berjumlah 16.630. Dengan demikian, total suara, baik sah maupun tidak sah, adalah 644.310 suara,” tambah Febri.

    Usai penetapan hasil rekapitulasi, tahapan berikutnya adalah penetapan pasangan calon terpilih. Proses ini akan dilakukan setelah tenggat waktu tiga hari untuk pengajuan perselisihan hasil melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jika dalam periode tersebut tidak ada gugatan yang masuk, KPU dapat langsung menetapkan pasangan calon terpilih sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024. [vid/aje]

  • KPU Bulungan Tetapkan Pemenang Pilbup dan Pilgub Kaltara

    KPU Bulungan Tetapkan Pemenang Pilbup dan Pilgub Kaltara

    TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan hasi perolehan suara pemilihan gubenur dan wakil gubernur Kaltara, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Bulungan.

    Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara nomor urut 2 Zainal Arifin Paliwang-Ingkong Ala ditetapkan  KPU Bulungan sebagai pemenang perolehan suara terbanyak, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltara di Bulungan. 

    Hasil rekapitulasi Paslon dengan tagline ZIAP ini meraih 47.260 suara. 

    Paslon nomor urut 3, Yansen TP-Suratno, berada di posisi kedua dengan perolehan 16.856 suara. 

    Kemudian Sulaiman-Adri Patton (SULTON), paslon nomor urut 1 di posisi ketiga dengan jumlah 8.363 suara. 

    Unruk hasil rekapitulasi pada Pilbup Bulungan,  paslon nomor urut 1, Syarwani-Kilat meraih 50.293 suara atau unggul dari lawannya yakni paslon nomor urut 2, Datu Iman Suramenggala-Chieto Karno, 23.597 suara. 

    Ketua KPU Bulungan, Mahdi E Paokuma, mengatakan hasil rekapitulasi Pilgub Kaltara di tingkat Kabupaten ini akan direkapitulasi lagi di tingkat KPU Provinsi. 

    “Hasil rekapitulasi Pilkada 2024 di tingkat Kabupaten Bulungan ini telah dibacakan, disaksikan Bawaslu Bulungan dan saksi para masing-masing pasangan calon,” kata Mahdi. 

    Terkait rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Bulungan, dinyatakan telah selesai melalui rapat pleno terbuka. 

    “Untuk Pilbup Bulungan, sudah kita tetapkan pada  Rabu 4 Desember dini hari tadi,” kata Mahdi. 

    Secara keseluruhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan ini sudah menyampaikan hasil perolehan suara di kecamatannya masing-masing.