Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Cukup Satu Putaran, tapi Tunggu Hasil Resmi

    Cukup Satu Putaran, tapi Tunggu Hasil Resmi

    loading…

    Cawagub Jakarta Rano Karno mengatakan, cukup satu putaran karena data yang dimiliki internal PDIP sama dengan Sirekap KPU terkait pleno rekapitulasi tingkat provinsi mulai Sabtu (7/12/2024) hingga Senin (9/12/2024). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – KPU Jakarta menggelar pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi mulai hari ini, Sabtu (7/12/2024) hingga Senin (9/12/2024). Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengatakan, cukup satu putaran karena data yang dimiliki internal PDIP sama dengan Sirekap KPU.

    “Ya tentu berdasarkan data yang kita punya dan juga kita ambil dari Sirekap KPU, kita merasa cukup satu putaran. Tapi, tentu kita tunggu saja, hari ini kan pleno,” ujar Rano di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

    Rano mengimbau masyarakat dan pendukungnya tenang menunggu hasil resmi KPU Jakarta. “Mudah-mudahan ya kalau dijadwalkan sampai 9 Desember. Tapi, saya dengar semua dari kecamatan, semua sudah selesai. Kalau memang lebih cepat jauh lebih baik. Namun, kita tunggu hasil resmi dari KPU,” katanya.

    Rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten telah selesai. Pramono Anung-Rano Karno menang 50,07 persen dalam Pilkada Jakarta.

    Jumlah secara keseluruhan suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 4.360.629 suara. Sementara, Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah.

    Sementara, Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160. Dan terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

    (jon)

  • Semoga Terus Transparan, Jujur, dan Adil

    Semoga Terus Transparan, Jujur, dan Adil

    loading…

    Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengomentari hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat kota/kabupaten di KPU. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengomentari hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat kota/kabupaten di KPU. Hasilnya Pramono Anung-Rano Karno unggul satu putaran dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen dan menang di 42 dari 44 kecamatan di Jakarta.

    Dia mengajak masyarakat melihat prosesnya yang memasuki tahapan rekapitulasi tingkat provinsi dimulai 7-9 Desember 2024. Anies berharap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu tetap transparan, jujur, dan adil.

    “Kita lihat prosesnya dan kita berharap terus transparan, terus jujur,dan adil,” ujar Anies saat ditemui di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

    Rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten telah selesai. Pramono Anung-Rano Karno menang 50,07 persen dalam pilkada Jakarta. Jumlah secara keseluruhan suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 4.360.629 suara. Sementara, Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah.

    Sementara, Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160. Dan terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

    (jon)

  • Polisi Kerahkan 1.000 Personel Kawal Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Pilkada Jakarta – Halaman all

    Polisi Kerahkan 1.000 Personel Kawal Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Pilkada Jakarta – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi mengerahkan 1.000 personel aparat gabungan mengawal jalannya pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi Pilkada Jakarta 2024.

     

    Hal itu dikatakan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

     

    “Mungkin sekitar seribu personil itu kami akan siagakan dalam rangka pelaksanaan Pleno ini,” ujar Susatyo.

    Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan rekapitulasi hasil suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat selama tiga hari 7-9 Desember.

     

    Personel polisi akan tersebar ring satu, dua dan tiga. 

     

    Kapolres berujar hanya tamu undangan saja yang bisa masuk di area ring satu.

    “Kami berupaya agar pada saat berlangsungnya pleno tersebut, orang-orang yang berada di dalam area itu adalah memang undangan daripada KPUD,” katanya.

     

    Sedangkan ring dua maupun di ring tiga akan di antisipasi apabila ada simpatisan ataupun kelompok-kelompok dari para paslon yang ingin menyaksikan.

     

    Sebelumnyax Polda Metro Jaya bersama stakeholder terkait melaksanakan patroli pada tahap masa hitung rekapitulasi suara Pilkada 2024. 

    Patroli melibatkan 800 personel Satgasopswil DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

     

    “Patroli tahap masa hitung rekapitulasi suara dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 ini merupakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan ‘Operasi Mantap Praja Jaya 2024’ dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

     

    Pengamanan dilaksanakan secara terpadu dengan mengedepankan kegiatan pengamanan secara preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

     

    Kabid Humas, menyampaikan  pelaksanaan Pilkada Banten dan Pilkada Jawa Barat juga diamankan oleh Polda Metro Jaya, mengingat beberapa wilayahnya berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi.

     

    “Pak Kapolda mengingatkan kepada jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan penugasan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta menindaklanjuti permasalahan sekecil apapun di lapangan,” pungkasnya.

  • Appi-Aliyah Unggul Telak di Pilwalkot Makassar, Akademisi Bicara Peluang Gugat Lanjut MK

    Appi-Aliyah Unggul Telak di Pilwalkot Makassar, Akademisi Bicara Peluang Gugat Lanjut MK

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Makassar sudah merampungkan tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024, Jumat malam ini.

    Hasilnya, pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) meraih 319.112 suara atau 54,71 persen. Mereka unggul sangat jauh dibandingkan tiga pasangan calon lainnya.

    Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (SEHATI) yang ada di posisi kedua meraih 162.427 suara atau 27,85 persen.

    Kemudian, Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi A Uskara (INIMI) di peringkat ketiga dengan 81.405 suara atau 13,95 persen. Dan, Amri Arsyid-Rahman Bando (AMAN) dengan 20.247 suara atau 3,47 persen berada di posisi buncit.

    Untuk Pilwalkot Makassar 2024 ini, total secara keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yakni 597.794. Dari jumlah itu, ada 14.603 suara yang dinyatakan tidak sah.

    Dengan selisih keunggulan yang begitu jauh, hampir pasti tidak ada ruang bagi pasangan calon lain untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal itu disampaikan Analis Komunikasi Politik Dr Attock Suharto MSi.

    Jebolan UIN Alauddin itu mengatakan, setiap calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 memang berhak mengajukan gugatan hasil Pilkada ke MK setelah KPU menetapkan perolehan suara.

    Akan tetapi, ada syarat yang mesti dipenuhi untuk mengajukan gugatan tersebut.

    Mantan aktivis itu menjelaskan, tata cara dan syarat mengajukan gugatan Pilkada secara jelas tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

  • Respons Doel dan Anies soal RK-Suswono Laporkan KPU DKI ke DKPP

    Respons Doel dan Anies soal RK-Suswono Laporkan KPU DKI ke DKPP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anies Baswedan enggan berkomentar ketika dimintai komentar terkait pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang melaporkan jajaran KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tidak profesional menyelenggarakan Pilkada 2024.

    “Saya no comment,” ujar Anies di Aula Buya Hamkas, Masjid Agung Al Azhar Jakarta, Sabtu (7/12).

    Sebelumnya, kubu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan jajaran KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (5/12) atas dugaan tidak profesional menyelenggarakan Pilkada 2024.

    “[KPU] DKI Jakarta ketua dan anggota kemudian berikutnya KPUD Jakarta Timur ketua dan anggotanya kami laporkan. Dugaannya kami lihat adalah melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (5/12).

    Muslim menyebut KPU tak profesional dalam membagikan formulir C6 sebagai undangan pencoblosan di hari pemungutan suara pada 27 November 2024 lalu.

    Merespons laporan tersebut, cawagub yang didukung Anies, yakni Rano Karno alias Doel mempersilahkan jika pasangan RK-Suswono melakukan langkah tersebut. Menurutnya, secara nasional memang tingkat pemilih pada Pilkada 2024 rendah.

    “Ya itu terserah lah, artinya yang dia ributin C6. Apa dia yakin kalau C6-nya semua pemilihannya lebih dari gede? Nggak perlu kita cari ini ya, realita memang nasional rendah,” katanya di tempat yang sama.

    “Sumut lebih rendah dari Jakarta, apa kita mau ulang lagi Sumut?” imbuhnya.

    Menurut Rano, masyarakat Indonesia sedang merasa jenuh dengan politik, karena menghadapi pemilihan umum berturut-turut, mulai dari pemilihan legistalif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), hingga yang terbaru Pilkada.

    “Makanya kita berharap, udah lah, satu putaran,” katanya.

    “Bukan kita mau jadi pemimpin di sini, tidak. Ini Jakarta harus definitif, ini cuaca udah ekstrem. Banjir udah di mana-mana,” tambahnya.

    Anies dan Rano berada di Masjid Agung Al Azhar Jakarta untuk menjadi saksi nikah anggota keluarga Walikota Jakarta Raya ke-2 Sjamsuridjal.

    Ketika ditanya apakah ada obrolan khusus dengan Rano dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut keduanya hanya menjadi saksi nikah dan tidak membahas perihal lain.

    ” Kan saksi nikah di sini. Pak Sjamsuridjal ini adalah walikota Jakarta di tahun 50-an. Saya tidak kenal secara pribadi. Tapi saya merasa terhormat ketika Yang menikah ini adalah cucunya cucu samsul rijal,” kata Anies bercerita.

    “Kalau Bang Doel kebetulan memang teman main masa kecilnya. Kalau saya karena menghormati Pak Sjamsuridjal yang dulu mengabdi di Jakarta,” imbuhnya.

    (lom/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamendagri: Pelaksanaan tahap Pilkada 2024 Papua Tengah sesuai jadwal

    Wamendagri: Pelaksanaan tahap Pilkada 2024 Papua Tengah sesuai jadwal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa pertemuan dengan forkopimda dan penyelenggara pemilu untuk memastikan tahap lanjutan Pilkada 2024 setelah pemungutan suara di Papua Tengah sesuai dengan jadwal.

    “Kami mengevaluasi pelaksanaan pilkada, baik gubernur maupun bupati/wali kota, yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024,” kata Wamendagri Ribka dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Kemendagri, kata Ribka, menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Papua Tengah.

    Rapat tersebut berlangsung di Sekretariat Desk Pilkada Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, yang diikuti oleh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah.

    Pertemuan ini, kata dia, salah satunya untuk memastikan tahap lanjutan Pilkada 2024 setelah pemungutan suara di Papua Tengah sesuai dengan jadwal.

    Pada kesempatan itu, Ribka mengimbau pemerintah daerah (pemda) maupun masyarakat agar dapat mendukung tugas KPU dan bawaslu setempat dalam menyelesaikan rekapitulasi suara. Dengan demikian, seluruh tahapan pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal.

    “Kami akan sampai di titik penghitungan terakhir secara nasional pada tanggal 16 Desember 2024,” katanya.

    Menurut Ribka, hal itu penting karena menyangkut tujuan Pilkada Serentak 2024, yaitu untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.

    “Jadi, titiknya kami harapkan supaya pada tanggal 16 Desember Papua Tengah sudah bisa melakukan pleno hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi sesuai dengan jadwal,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Selesai Menghitung Suara, Farhan-Erwin Hampir Pasti Menang di Pilkada Bandung

    KPU Selesai Menghitung Suara, Farhan-Erwin Hampir Pasti Menang di Pilkada Bandung

    ERA.id – KPU Kota Bandung menyebutkan pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota, Muhammad Farhan-Erwin, unggul dalam Pilkada Kota Bandung 2024, dengan memperoleh 523.000 suara.

    “Artinya untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung pasangan nomor urut 3 unggul dengan memperoleh 523.000 suara,” kata Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata di Bandung, Jumat (6/12/2024).

    Ia menyampaikan perolehan suara terbanyak untuk posisi kedua ditempati paslon Haru Suandharu-Dhani Wirianata yang meraih 427.448 suara, disusul Arfi Rafnialdi-Rena Iskandar Ma’soem mendapatkan 137.672 suara, dan posisi terakhir adalah Dandan Riza Wardana-Arif Wijaya dengan 83.498 suara.

    Anam mengungkapkan proses rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat Kota Bandung yang digelar pada 4-6 November 2024, sudah berjalan sesuai aturan yang diawasi secara cermat oleh Bawaslu serta para saksi dari masing-masing paslon.

    Selain itu, rapat pleno ini juga disiarkan langsung melalui kanal Youtube resmi KPU Kota Bandung untuk memastikan keterbukaan informasi kepada publik.

    “Alhamdulillah secara umum lancar dan juga berjalan dengan demokratis. Ada dinamika seperti saran dan masukan masukan. Kritik itu kita koreksi secara terbuka dan transparan,” katanya.

    Dia mengungkapkan usai rapat pleno ini, pihaknya memberikan waktu selama tiga hari kepada para paslon apabila hendak mengajukan keberatan terhadap hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Jika tahapan itu selesai, maka KPU akan menetapkan satu dari empat kontestan yang menang sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih.

    “Berarti kalau ditetapkan hari ini itu berarti ada waktu tiga hari bagi pasangan calon siapapun yang ingin nanti ada keberatan ataupun gugatan ke MK,” kata Anam.

    Lebih lanjut, Anam mengatakan hasil dari rekapitulasi surat suara ini selanjutnya akan diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut dan pihaknya memastikan semua proses administrasi berjalan sesuai jadwal.

    “Jadi setelah ini penetapan selesai ya mungkin pada pukul 13.00 WIB kita ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan hasil rapat pleno ini,” kata dia.

  • Partisipasi Pemilih di Banyuwangi Turun 8 Persen di Pilkada Serentak 2024

    Partisipasi Pemilih di Banyuwangi Turun 8 Persen di Pilkada Serentak 2024

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang memiliki 1.348.925 Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tercatat hanya 59 persen tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2024 atau 800.885 DPT yang menyalurkan hak suaranya. Komisioner KPU Banyuwangi Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anang Lukman Afandi mengatakan, memang terjadi penurunan sekitar 8 persen tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada 14 Februari 2024 lalu. “Ya, tingkat partisipasi masyarakat turun 8 persen dari pemilu sebelumnya,” katanya, Kamis (5/12/2024)

    Diketahui, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu di Banyuwangi, tercapai sekitar 67 persen dengan 1.341.678 DPT.  Melihat catatan tersebut, KPU Banyuwangi sedang melakukan analisa dari penyebab kemerosotan partisipasi pemilih Pilkada 2024 dari 1.348.925 DPT, hanya 800.885 DPT yang menyalurkan hak suaranya. Dengan rincian 776.054 suara sah dan 24.831 suara tidak sah. Salah satu dugaan, Anang mengungkapkan, mungkin disebabkan karena ada dua pemilu di tahun yang sama dengan jarak yang cukup dekat, yaitu Pilpres dan Pileg. “Mungkin karena itu masyarakat jadi jenuh,” jelas pada Konferensi Pers Hasil Rekapitulasi Pilkada 2024 di Kantor KPU Banyuwangi.

    Saat ditanya penyebab lain menurunya tingkat partisipasi pemilih akibat dugaan keterlambatan pengiriman C pemberitahuan pencoblosan, Anang tidak membenarkan hal tersebut. Pasalnya berdasarkan laporan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pihaknya telah mendistribusikan C pemberitahuan. “Cuma kadang petugas kami tidak bisa menemui orang yang bersangkutan. Tapi sebetulnya dari laporan sudah tersampaikan semua,” terangnya.

    Sebetulnya, masih kata Anang, Padahal sosialisasi sebelum Pilkada terus digalakkan di seluruh wilayah kecamatan di Banyuwangi. Namun tingkat partisipasi masyarakat malah justru menurun. “Nanti kita akan analisa dan evaluasi lebih lanjut,” cetusnya.

  • KPU Tangerang ungkap penyebab partisipasi pemilih Pilkada 2024 turun

    KPU Tangerang ungkap penyebab partisipasi pemilih Pilkada 2024 turun

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar. ANTARA/Azmi Samsul Maarif

    KPU Tangerang ungkap penyebab partisipasi pemilih Pilkada 2024 turun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 07:14 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mengungkapkan penyebab angka partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di daerahnya itu menurun.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar di Tangerang, Jumat menyampaikan bahwa indikasi terjadinya penurunan partisipasi pemilih Pilkada karena faktor kejenuhan masyarakat terkait pelaksanaan pemilu.

    “Kalau menurut pribadi, mungkin efek rasa jenuh karena memang pemilihan ini dilaksanakan satu tahun berbarengan. Kemarin Pemilu, sekarang Pilkada,” ucapnya.

    Menurutnya, dengan diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada satu tahun ini diduga menjadikan faktor pemilih jenuh untuk ikut berpartisipasi.

    “Namun, kita masih akan mengkaji terkait dengan faktor apa yang menjadikan angka partisipan menurun,” tuturnya.

    Dalam hal ini, KPU Kabupaten Tangerang akan fokus melakukan evaluasi terkait menurutnya angka partisipasi pemilih atau golongan putih (golput) setelah proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

    “Terkait dengan evaluasi kemarin di angka golput, KPU pada Pilkada ini sudah berbagai upaya untuk sosialisasi di beberapa segmen, baik disabilitas. Artinya dengan lembaga seperti guru pengajian, kita sudah upaya itu,” tuturnya.

    Dia mengungkapkan, setelah mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di daerah itu turun, dengan capaian 67 persen dari daftar pemilihan tetap (DPT) sebanyak 1.590.657 jiwa.

    Maka, lanjutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan meneliti penyebab turunnya angka partisipasi tersebut.

    “Kalau dilihat secara umum kemarin saat monitoring dan pemantauan di masing-masing kecamatan, memang pada hari H pemilihan itu banyak TPS yang sepi. Jadi ini kita harus evaluasi menyeluruh,” tuturnya.

    Umar menyebut, jika dilihat dari angka partisipasi pada sebelumnya, ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Pilkada 2018 lalu dengan capaian sebesar 61,55 persen dari jumlah DPT sebanyak 1.866.524 jiwa.

    “Berdasarkan data hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2018 lalu saja pasangan A.Zaki Iskandar-Mad Romli yang bertarung sendiri atau melawan kotak kosong saat itu partisipasi pemilih mencapai 61,55 persen dengan total 1.866.524 jiwa. Sementara pada Pilkada serentak 2024 ini total pemilih hanya mencapai 1.590.657 jiwa,” pungkas Muhammad Umar.

    Sumber : Antara

  • KPU Sebut Pemilih Pilkada DKI Hanya 58 Persen, Penyebabnya Kenapa?

    KPU Sebut Pemilih Pilkada DKI Hanya 58 Persen, Penyebabnya Kenapa?

    ERA.id – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen.

    “Hasil rekapitulasi dari masing-masing kota ini sudah selesai dan kami mencatat tingkat partisipasi di DKI Jakarta ini mencapai 58 persen,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah.

    Hal itu disampaikan Fahmi usai menghadiri rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta di tingkat Jakarta Pusat di kawasan Gambir pada Kamis (5/12/2024).

    KPU DKI Jakarta akan melakukan evaluasi dan mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui secara jelas penyebab turunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

    “Tentu kami akan lakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif untuk mendapatkan data yang lengkap, apa yang menjadi alasan ataupun menjadi faktor penyebab dari menurunnya tingkat partisipasi di Jakarta,” ujar Fahmi.

    Fahmi juga menyanggah adanya klaim bahwa angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 ini menurun karena masih adanya wilayah yang tidak terdistribusi Formulir C6 atau surat pemberitahuan untuk mencoblos.

    Menurut Fahmi, pihaknya bersama jajaran penyelenggara Pilkada di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan sudah melakukan banyak sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media. Pihaknya juga dibantu  oleh media melalui pemberitaan terkait tahapan-tahapan Pilkada.

    “Saya kira C pemberitahuan itu sifatnya hanya memberitahukan saja. Jadi saya kira tidak ada pengaruh atau tidak menjadi penyebab C pemberitahuan terdistribusikan menjadi alasan tingkat partisipasi menjadi rendah,” katanya.

    Di sisi lain, Fahmi mengakui pihaknya sudah melakukan rekapitulasi di setiap kecamatan, kota dan kabupaten terkait Formulir C6 yang tidak terdistribusikan. “Saya kira tidak ada korelasinya (dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah),” ujar Fahmi.

    Namun, kata dia, pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing meskipun tidak mendapatkan surat pemberitahuan.

    “Ibarat kita nonton konser, C pemberitahuan itu bukan tiket masuk. Jadi walaupun tidak memiliki C pemberitahuan, warga Jakarta yang sudah terdaftar di dalam DPT tetap tidak kehilangan hak pilihnya,” katanya.

    Sebelumnya, tim pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak pemungutan suara ulang (PSU) lantaran partisipasi pemilih rendah dan ada beberapa faktor lainnya.

    Salah satu faktornya, yakni warga tidak menerima Formulir C6 pemberitahuan atau undangan untuk memilih di TPS. Seluruh masukan tersebut diterima oleh KPU DKI Jakarta dan akan dibahas saat evaluasi mendatang.

    KPU DKI Jakarta dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk Pilgub Jakarta 2024 pada Minggu (22/9) telah menetapkan sebanyak 8.214.007 jiwa masuk dalam DPT Provinsi Jakarta.

    Adapun KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3. (Ant)