KPU Jakarta Tetapkan Hasil Pilkada Gubernur Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta dijadwalkan menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur
Pilkada Jakarta
2024 hari ini, Minggu (8/12/2024).
Proses rekapitulasi perolehan suara telah selesai dilakukan pada Sabtu (7/12/2024), mencakup seluruh wilayah di enam kabupaten/kota.
“Akan dilanjutkan dengan penetapan hasil rekapitulasi sekaligus pembacaan keputusan KPU Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sekaligus berlaku sebagai pengumuman,” kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jakarta, Dody Wijaya, usai rapat rekapitulasi di Jakarta Pusat, Sabtu.
Dody menjelaskan bahwa KPU Jakarta memberikan kesempatan kepada tiga pasangan calon untuk mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika merasa keberatan.
“Kami memberikan hak kepada pasangan calon untuk mengajukan sengketa ke MK, tidak dikurangi haknya. Jadi kami memberikan hak yang sama,” ujarnya.
Sebelumnya, KPU Jakarta mengesahkan hasil perolehan suara Pilkada 2024, dengan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dinyatakan unggul di seluruh wilayah.
Berikut rinciannya:
Kepulauan Seribu
1. Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara
2. Dharma-Kun: 653 suara
3. Pramono-Rano: 7.456 suara
Jakarta Barat
1. Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara
2. Dharma-Kun: 109.457 suara
3. Pramono-Rano: 500.738 suara
Jakarta Pusat
1. Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara
2. Dharma-Kun: 44.865 suara
3. Pramono-Rano: 220.372 suara
Jakarta Selatan
1. Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara
2. Dharma-Kun: 90.294 suara
3. Pramono-Rano: 491.017 suara
Jakarta Timur
1. Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara
2. Dharma-Kun: 136.935 suara
3. Pramono-Rano: 635.170 suara
Jakarta Utara
1. Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara
2. Dharma-Kun: 77.026 suara
3. Pramono-Rano: 328.486 suara
Total suara yang diperoleh Pramono-Rano di Pilkada Jakarta adalah 2.183.239, Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.
Masyarakat dapat memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub-cawagub Jakarta melalui laman resmi pilkada2024.kpu.go.id, kemudian pilih provinsi DKI Jakarta.
Laman tersebut juga menampilkan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: KPU
-
/data/photo/2024/10/16/670f234a3f4c3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 KPU Jakarta Tetapkan Hasil Pilkada Gubernur Hari Ini Megapolitan
-

Akademisi Ingatkan Pj Bupati Jombang Tentang Aturan Mutasi Jabatan di Masa Transisi
Jombang (beritajatim.com) – Akademisi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Nana Abdul Aziz mengatakan, jika terjadi mutasi sebelum pelantikan bupati terpilih tentu akan mempengaruhi stabilitas, sehingga alangkah lebih bijaknya mutasi dilakukan setelah pelantikan.
Hal itu diungkapkan dosen Administrasi Publik UB usai diminta pendapatnya tentang rencana reposisi atau mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Jombang sebelum bupati terpilih dilantik. Rencana mutasi tersebut sudah disampaikan Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo beberapa waktu lalu.
“Apalagi jika mutasi dilakukan beberapa bulan sebelum pelantikan, tindakan tersebut tidak mencerminkan political ethic yang baik. Ini preseden buruk dalam perilaku organisasi pemerintahan kita,” katanya, Sabtu (7/12/2024).
Selain itu, lanjut Nana, Bawaslu telah menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah, melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Maret lalu.
“Bawaslu mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024,” jelas Nana.
Menurut Nana, ini merupakan tindakan tegas Bawaslu untuk mengantisipasi netralitas ASN saat proses Pemilukada berlangsung hingga Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Jika proses itu dipaksa untuk dilakukan maka akan mencederai proses Pemilu.
Pada Pasal 71 ayat (2), UU Pilkada nomer 10 tahun 2016 disebutkan bahwa kepala daerah tidak dapat mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Nah, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri.
Sementara itu, pada Pasal 162 ayat (3), ditegaskan bahwa kepala daerah yang ingin melakukan mutasi atau penggantian pejabat dalam kurun waktu tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari menteri.
“Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),” demikian bunyi pasal 190 UU Pilkada.
“Idealnya walau tidak bicara soal regulasi. Harusnya memang mutasi jabatan tidak dilakukan ketika masa transisi. Ini kaitannya dengan political ethic,” ujar Dosen yang kini menempuh pendidikannya S3 di Bandirma Onyedi Eylul University (BANU) Turki.
“Jika proses mutasi tetap dilakukan dalam proses pemilukada berlangsung, ini akan menimbulkan banyak kecurigaan. Seolah-olah ada tendensi politik di dalamnya yang membuat mereka mengambil keputusan mutasi pegawai. Ini harusnya bisa dilakukan saat Bupati baru dilantik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.
“Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).
Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandas Teguh. [suf]
-

Rekapitulasi Suara Pilkada Banten 2024, Andra Soni-Dimyati Dapat 55,8 Persen, Airin Tumbang
ERA.id – Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soni-Dimyati Natakusumah unggul dalam Pilkada Banten 2024 dengan perolehan 3.102.501 suara (55,8 persen) berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Sabtu (7/12/2024).
Sementara itu, pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi mendapatkan suara sebanyak 2.449.183 suara atau 44,12 persen.
“Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan, dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal 7 Bulan Desember Tahun 2024 Pukul 16.10 Waktu Indonesia Barat,” ujar Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan dikutip dari Antara.
Adapun daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi Banten sebesar 8.926.662 dan yang menyalurkan hak suaranya hanya sebesar 5.908.176 orang.
Suara sah sebesar 5.551.684 suara, suara tidak sah sebesar 356.492 suara, dan totalnya sebesar 5.908.176 suara.
Adapun tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Banten 2024 sebesar 66,05 persen, meningkat dibanding tingkat partisipasi pada Pilkada Banten 2017 sebesar 62,02 persen.
Rekapitulasi suara di tingkat provinsi diwarnai sejumlah catatan protes keberatan dari para saksi pasangan Airin-Ade, yang dibacakan Ketua KPU Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
Para saksi Airin-Ade menuding dugaan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif oleh ASN, pembagian beras bantuan negara, pembagian amplop, dan dugaan keterlibatan dan ketidaknetralan aparat penegak hukum yang menguntungkan lawan mereka.
Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara KPU Banten, pasangan Andra Soni-Dimyati unggul di enam wilayah, yakni Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
Sementara itu, pasangan Airin-Ade hanya unggul di dua wilayah, yakni Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.
-

KPU Tetapkan Hasil Pilgub Bengkulu: Helmi Hasan-Mian Kalahkan Petahana
Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menetapkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 1 Helmi Hasan-Mian memenangkan Pilkada 2024 Bengkulu.
Hal itu diputuskan KPU Bengkulu usai menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada Serentak 2024 pada Sabtu (7/12).
“Maka dengan demikian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 dinyatakan sah,” ujar Ketua KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono di Bengkulu, seperti dikutip Antara.
Pilkada Provinsi Bengkulu 2024 diikuti dua pasang calon, yakni paslon nomor 1 Helmi Hasan – Mian dan paslon petahanan dengan nomor urut 2 Rohidin Mersyah – Meriani. Sehari menjelang masa tenang, Rohidin Mersyah terjerat OTT KPK dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan KPK.
Usai rekapitulasi dilakukan, Helmi Hasan-Mian memperoleh 616.469 suara, mengungguli perolehan Rohidin Mersyah-Meriani dengan 502.477 suara.
Rusman menjelaskan daftar pemilih tetap pada Pilkada Serentak 2024 sebanyak 1.503.923 orang, terdiri atas 759.095 orang laki-laki dan 744.828 orang perempuan.
Adapun total jumlah suara yang masuk sebanyak 1.194.420 suara, dengan suara sah sebanyak 1.118.946 dan suara tidak sah 75.474 suara.
Dengan dilakukannya penetapan, sambung Rusman, proses politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Serentak 2024 di Bengkulu rampung.
“Kalau bahasanya, peristiwa politiknya insyaallah selesai pada hari ini karena terkait dengan angka-angka. Tetapi, terkait dengan peristiwa hukum yang para pihak berkeberatan bisa ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya laporan para pihak dan masyarakat ke Bawaslu soal kinerja KPU Provinsi Bengkulu dan jajaran terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, Rusman menyatakan KPU siap mengikuti proses hukum tersebut.
“Kami persilakan rekan-rekan Bawaslu memproses dan jikalau memang membutuhkan keterangan dari KPU terkait dengan laporan masyarakat tersebut, tentu kami berkomitmen untuk mengikuti proses hukum tersebut. Saya pikir itu hak setiap masyarakat untuk menguji kinerja KPU,” jelasnya.
(sfr/sfr)
[Gambas:Video CNN]
-

Walkot Makassar Adukan 17 Lurah-Sekcam Tak Netral Pilkada ke Kemdagri
Makassar, CNN Indonesia —
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melaporkan 17 lurah dan sekretaris camat di lingkup Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ke Kementerian Dalam Negeri terkait dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada serentak 2024.
“Saya sudah menghadap untuk diproses. Menghadap kemarin di wamen sudah, sudah disampaikan sebagai pembelajaran,” kata Danny, Jumat (6/12).
Danny menuturkan jika belasan ASN tersebut terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pilkada serentak ini ancaman hukumnya bisa berujung pada pemecatan.
“Karena resikonya kalau didapat itu, dipecat, karena dia kan UU pemilu,” tuturnya.
Danny menyebut bahwa sebanyak 17 lurah dan sekretaris camat terindikasi tidak netral pada pelaksanaan Pilkada serentak.
“Terindikasi itu bukan lagi 10 tapi total 17 dengan beberapa sekcam. Kalau ini tidak di proses bisa jadi modus, kalau diproses pasti ada resikonya,” jelas dia yang juga Cagub nomor urut 1 di Pilgub Sulsel 2024 itu.
Tak hanya di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kata Danny belum ada ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada serentak. Namun, Wali Kota Makassar meminta BKN untuk memeriksa OPD yang ada di Pemkot Makassar.
“Sudah ditegur di pusat, ada tegurannya dari BKN. sudah saya suruh periksa,” tegasnya.
Pada Pilgub Sulsel, Danny yang berpasangan dengan Azhar Arsyad tumbang di Makassar. Berdasarkan rekapitulasi akhir Pilgub Sulsel di Kota Makassar, Danny-Azhar yang diusung PDIP mendapat 223.590 suara.
Sementara itu paslon nomor urut 2 yang merupakan petahana, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati unggul dalam perolehan suara di Makassar sebesar 345.128 suara.
Suara sah Pilgub Sulsel di kota Makassar adalah sebanyak 568.718 suara dan suara tidak sah sebanyak 30.374 suara sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 599.092 suara.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Sulsel di KPU Makassar, Danny Pomanto yang merupakan wali kota Makassar hanya mampu menang di dua kecamatan yakni di Kecamatan Ujung Pandang dan Kepulauan Sangkarrang.
Sementara petahana Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang berpasangan mantan Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi unggul 13 kecamatan dari 15 kecamatan.
Hasil rekapitulasi Pilgub Sulsel di tingkat KPU kabupaten kota, selanjutnya akan diserahkan ke KPU Sulawesi Selatan untuk rekapitulasi di tingkat provinsi.
Sementara itu berdasarkan metode hitung cepat (quick count) yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi unggul jauh atas rivalnya dengan meraih 76,34 persen suara. Sementara itu Danny-Azhar meraih 23,66 persen suara.
Hasil quick count ini bukan hasil resmi Pilkada 2024. Hasil resmi Pilkada 2024 akan diketahui melalui penghitungan suara dan rekapitulasi yang dilakukan KPU mulai 27 November hingga 16 Desember 2024.
Sementara itu di Pilwalkot Makassar 2024, istri Danny Pomanto yakni Indira Yusuf Ismail kalah dari pertarugnan berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan KPU Kota Makassar, Jumat (6/12). Paslon yang mendapatkan suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi KPU Kota Makassar yang ditutup Jumat lalu adalah paslon Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika.
“Hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua, ditetapkan sekaligus diumumkan,” kata Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, Jumat.
Perolehan suara pasangan calon Pilwalkot Makassar yang diikuti empat pasangan calon yakni, paslon nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sebanyak 319.112 suara.
Paslon nomor urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lufti meraup suara 162.427 suara.
Kemudian paslon nomor urut 3, Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi Uskara hanya meraup suara 81.405. Sedangkan, paslon pilwalkot Makassar nomor urut 4, Muhammad Amri Arsyid-Abd Rahman Bando sebanyak 20.247 suara.
Sementara jumlah suara sah sebanyak 583.191 suara, kemudian suara tidak sah sebanyak 14.603 suara dengan total suara sah dan tidak sah sebanyak 597.794 suara.
“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ini saya tetapkan,” kata Yasir.
(mir/kid)
[Gambas:Video CNN]
-

KPU DKI gelar pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Jakarta 1024 tingkat Provinsi Jakarta, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu petang (7/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim
KPU DKI gelar pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 07 Desember 2024 – 21:11 WIBElshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Jakarta 1024 tingkat Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu petang.
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat memimpin rapat itu mengatakan rapat pleno terbuka ini akan dilaksanakan selama tiga hari.
“Rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai dua hari ke depan,” kata Wahyu.
Dia berharap kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, namun bila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan silakan disampaikan di forum ini.
“Karena forum tertinggi dari penetapan hasil ini adalah pleno terbuka ini,” ujarnya.
Wahyu pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi dan kerja sama yang sudah berlangsung dan dukungan yang sudah diberikan kepada KPU DKI Jakarta baik itu melalui pemerintah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta aparat Kepolisian yang selama ini melakukan pengawalan.
Dalam susunan acara yang diterima, pada Sabtu malam ini KPU DKI melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Timur.
Kemudian, dilanjutkan pada Minggu (8/12) KPU DKI melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.
Berikut rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di kabupaten/kota di DKI Jakarta:
1. Kabupaten Kepulauan Seribu
1. Ridwan Kamil-Suswono (6.578 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (653 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (7.456 suara)
Suara sah: 14.687
Suara tidak sah: 474
Total: 15.161
DPT: 20.9082. Kota Jakarta Barat
1. Ridwan Kamil-Suswono (386.880 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (109.457 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (500.738 suara)
Suara sah: 997.075
Suara tidak sah: 71.927
Total: 1.069.002
DPT: 1.909.7743. Kota Jakarta Pusat
1. Ridwan Kamil-Suswono (152.235 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (44.865 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (220.372 suara)
Suara sah: 417.472
Suara tidak sah: 38.077
Total: 455.549
DPT: 813.7214. Kota Jakarta Selatan
1. Ridwan Kamil-Suswono (375.391 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (90.294 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (491.017 suara)
Suara sah: 956.702
Suara tidak sah: 89.778
Total: 1.046.480
DPT: 1.748.9615. Kota Jakarta Timur
1. Ridwan Kamil-Suswono (535.613 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (136.935 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (635.170 suara)
Suara sah: 1.307.718
Suara tidak sah: 118.116
Total: 1.425.834
DPT: 2.374.8286. Kota Jakarta Utara
1. Ridwan Kamil-Suswono (261.463 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (77.026 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (328.486 suara)
Suara sah: 666.975
Suara tidak sah: 45.392
Total: 712.367
DPT: 1.345.815Sementara, total DPT: 8.214.007, dengan total pemilih sebanyak 4.714.393, total suara sah 4.360.629, dan total suara tidak sah 363.764.
Sumber : Antara
-

KPU DKI Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilkada Jakarta 2024
ERA.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2024) petang.
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan rapat pleno terbuka ini akan dilaksanakan selama tiga hari.
“Rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai dua hari ke depan,” kata Wahyu dikutip dari Antara.
Dia pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi dan kerja sama yang sudah berlangsung dan dukungan yang sudah diberikan kepada KPU DKI Jakarta baik itu melalui pemerintah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta aparat Kepolisian yang selama ini melakukan pengawalan.
Dalam susunan acara yang diterima, pada Sabtu malam ini KPU DKI melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Timur.
Kemudian, dilanjutkan pada Minggu (8/12/2024) KPU DKI melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.
Berikut rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di kabupaten/kota di DKI Jakarta:
1. Kabupaten Kepulauan Seribu
1. Ridwan Kamil-Suswono (6.578 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (653 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (7.456 suara)
Suara sah: 14.687
Suara tidak sah: 474
Total: 15.161
DPT: 20.908
2. Kota Jakarta Barat
1. Ridwan Kamil-Suswono (386.880 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (109.457 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (500.738 suara)
Suara sah: 997.075
Suara tidak sah: 71.927
Total: 1.069.002
DPT: 1.909.774
3. Kota Jakarta Pusat
1. Ridwan Kamil-Suswono (152.235 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (44.865 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (220.372 suara)
Suara sah: 417.472
Suara tidak sah: 38.077
Total: 455.549
DPT: 813.721
4. Kota Jakarta Selatan
1. Ridwan Kamil-Suswono (375.391 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (90.294 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (491.017 suara)
Suara sah: 956.702
Suara tidak sah: 89.778
Total: 1.046.480
DPT: 1.748.961
5. Kota Jakarta Timur
1. Ridwan Kamil-Suswono (535.613 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (136.935 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (635.170 suara)
Suara sah: 1.307.718
Suara tidak sah: 118.116
Total: 1.425.834
DPT: 2.374.828
6. Kota Jakarta Utara
1. Ridwan Kamil-Suswono (261.463 suara)
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (77.026 suara)
3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (328.486 suara)
Suara sah: 666.975
Suara tidak sah: 45.392
Total: 712.367
DPT: 1.345.815
Sementara itu, total DPT sebanyak 8.214.007, dengan total pemilih sebanyak 4.714.393, total suara sah 4.360.629, dan total suara tidak sah 363.764.
-

KPU Tuntaskan Rekapitulasi Suara, Munafri-Aliyah Pastikan Menangi Pilkada Makassar
ERA.id – KPU Kota Makassar berhasil menuntaskan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada serentak 2024 untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel melalui rapat pleno terbuka di salah satu hotel di Makassar, Jumat malam.
Berdasarkan data berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari empat pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota, paslon nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia), memperoleh suara terbanyak yaitu 319.112 suara.
Disusul paslon nomor urut 2 Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati) meraih 162.427 suara atau berada di posisi kedua. Paslon nomor urut 3 Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi Uskara (IniMi) mendapatkan 81.405 suara dan paslon nomor urut 4 Muhammad Amri Arsyid-Abd. Rahman Bando (AMAN) meraih 20.247 suara.
“Hasil pemilihan wali kota dan wali kota Makassar tahun 2024 sebagai mana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua, ditetapkan dan diumumkan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” kata Ketua KPU Makassar Andi Muhammad Yasir Arafat saat rapat pleno terbuka, Jumat kemarin.
Dari data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak di Kota Makassar sebanyak 1.037.164 juta pemilih dengan rincian laki-laki 501.571 pemilih dan perempuan 535.593 pemilih.
Jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS pada 27 November 2024 total sebanyak 597.794 ribu pemilih. Jumlah suara sah dari 1.877 TPS tersebar di 15 kecamatan se-Kota Makassar sebanyak 583.191 suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 14.603 suara.
Untuk jumlah pemilih disabilitas yang mencoblos pada sejumlah TPS hanya 2.204 pemilih, rinciannya laki-laki 798 pemilih dan perempuan 1.226 pemilih.
Jumlah suara suara yang diterima KPU Makassar termasuk 2,5 persen surat suara cadangan tercatat sebanyak 1.064.034 juta lembar. Surat suara yang digunakan 597.794 lembar. Surat suara dikembalikan atau rusak digunakan pemilih 468 lembar. Dan surat suara tidak digunakan, tidak terpakai sebanyak 465.772 lembar.
Sedangkan untuk hasil perolehan suara pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, paslon nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) memperoleh suara 223.590 suara. Sementara paslon nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) mendapatkan 345.128 suara.
Suara sah sebanyak 568.718 suara, dan suara tidak sah tercatat 30.374 suara. Jumlah total secara keseluruhan suara sah ditambah suara tidak sah sebanyak 599.092 suara.
Dari jumlah tersebut maka partisipasi pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS hanya lebih dari seperdua dari jumlah DPT Kota Makassar berjumlah 1.037.164 juta pemilih.
“Untuk sementara, jumlah partisipasi pemilih Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Makassar yakni 57,63 persen, jika berlaku pembulatan menjadi 58 persen,” kata Anggota KPU Makassar Abdi Goncing menambahkan.
-

Kasus Surat Suara Dicoblos di Pinang Ranti Belum Penuhi Unsur PSU
Jakarta –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan pihaknya tidak menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur. KPU menilai peristiwa di Pinang Ranti belum memenuhi unsur untuk digelar PSU.
“Rakor kami terakhir dengan Bawaslu belum ada rekomendasi terkait dengan pemungutan suara ulang,” kata Anggota KPU DKI Jakarta Dody Wijaya di Hotel Sari Pasific Jakarta, Sabtu (7/12/2024).
Dody mengatakan pihaknya telah menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait kejadian di Pinang Ranti. Namun, kata dia, sejauh ini Bawaslu tidak memberikan rekomendasi untuk digelarnya PSU.
“Terkait dengan tindak pidananya kami serahkan kepada sentra Gakkumdu untuk melakukan proses penanganan pelanggaran pidana pemilu,” ujarnya.
“Tapi pada prinsipnya itu sudah ditangani oleh teman-teman Bawaslu dan sejauh ini dinyatakan belum memenuhi unsur terjadinya pemungutan suara ulang,” sambungnya.
Sebelumnya, Saksi pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono meminta KPU DKI Jakarta menggelar pemilihan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Saksi RK menilai adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dengan mencoblos surat suara tidak terpakai.
“Telah terjadi 27 November di TPS 028 pada 12.00.10 sampai 12.00.40 tertangkap basah oleh PTPS, panitia telah mencoblos surat suara nomor urut 03 sebanyak 18 surat suara, kemudian dari hasil perhitungan manual tidak ada,” kata saksi RK.
“Kedua yang mencoblos surat suara pamsung atas instruksi ketua KPPS,” sambungnya.
“Kami atas nama saksi meminta diadakan Pemilu ulang dan ketua dan seluruh tim KPPS diganti mengingat ada tujuh kode etik terkait asasi yang memang harus kami sampaikan mengenai aturan bersama KPU Bawaslu DKPP nomer 13 tahun 2012 soal tujuh asas,” ujarnya
(amw/maa)
