Kementrian Lembaga: KPU

  • MK Terima 115 Gugatan Hasil Pilkada, Pemilihan Gubernur Belum Ada

    MK Terima 115 Gugatan Hasil Pilkada, Pemilihan Gubernur Belum Ada

    MK Terima 115 Gugatan Hasil Pilkada, Pemilihan Gubernur Belum Ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) telah menerima 115 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga hari ini, Minggu (8/12/2024).
    Juru Bicara MK
    Fajar Laksono
    mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang berkaitan dengan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur.
    “Sampai hari ini, 115 permohonan sudah diterima MK,” kata Fajar saat ditemui awak media di Kuningan, Jakarta Selatan.
    Dari total gugatan yang diterima, sebanyak 86 di antaranya menyangkut pemilihan calon bupati dan wakil bupati, sementara 29 permohonan lainnya terkait pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota.
    Fajar menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada permohonan yang berkaitan dengan hasil pemilihan gubernur, meskipun terdapat beberapa daerah yang dianggap memiliki anomali, seperti Jawa Tengah dan Banten.
    “Gubernur belum ada semuanya,” tuturnya.
    Fajar juga menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (
    KPUD
    ) dijadwalkan mengumumkan hasil pilkada pada 15 Desember.
    MK akan bersiap jika pada tanggal tersebut terdapat permohonan yang masuk.
    “Mungkin untuk gubernur terutama itu baru akan masuk. Sampai sejauh ini belum ada,” lanjutnya.
    Ia menambahkan bahwa permohonan harus diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah hasil pilkada resmi diumumkan.
    Jika hasil pilkada diumumkan pada hari kerja, seperti Senin pukul 21.00, maka hari Senin tersebut sudah dihitung sebagai hari kerja pertama.
    “Kalau ditetapkannya Jumat misalnya, Jumat jam 21.00, maka hari kerjanya Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Jumat hari kerja pertama, Senin hari kerja kedua, Selasa hari kerja ketiga,” jelas Fajar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Tetapkan Gusnar Ismail-Idah Rusli Pemenang Pilgub Gorontalo 2024

    KPU Tetapkan Gusnar Ismail-Idah Rusli Pemenang Pilgub Gorontalo 2024

    Makassar, CNN Indonesia

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo 2024.

    Hasil rekapitulasi tingkat provinsi tersebut pasangan calon nomor urut 4 Gusnar Ismail-Idah Syahidah Rusli Habibie memperoleh suara terbanyak yakni 295.983 suara, kemudian disusul nomor urut 1, Tonny Uloli-Marten A Taha 193.222 suara.

    Selanjutnya, posisi ketiga ada nomor urut 2, Nelson Pomalingo-Mohammad Kris Wartabone 104.050 dan terakhir urut 3 Hamzah Isa-Abdurahman Abubakar Bahmid sebanyak 88.794.

    “Mohon tanggapan dari para saksi dan Bawaslu yang sudah mencermati angkanya. Ada yang keliru?. Cocok,” kata Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola dikutip akun Youtube KPU Provinsi Gorontalo, Minggu (8/12).

    Kemudian jumlah suara sah sebanyak 682.049 dan suara tidak sah 25.613, total jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 707.662.

    “Untuk itu kita sahkan, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024,” ucapnya.

    Selanjutnya dilakukan penandatangan hasil rekapitulasi suara Pilgub Provinsi Gorontalo para saksi-saksi paslon maupun KPU dan Bawaslu.

    Diketahui, Gusnar Ismail merupakan Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2009-2012 lalu. Di Pilgub 2024 Gusnar terpilih kembali sebagai Gubernur Gorontalo.

    (mir/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pilkada DKI Satu Putaran Tunggu Keputusan MK

    Pilkada DKI Satu Putaran Tunggu Keputusan MK

    ERA.id – Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan ketentuan pilkada satu putaran perlu menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengingat masih adanya potensi perselisihan.

    “Karena masih ada potensi perselisihan di Mahkamah Konstitusi, tentu kami belum bisa menetapkan tahapan berikutnya yaitu tahapan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau penetapan gubernur dan wakil gubernur yang memasuki putaran kedua,” kata Doddy saat dijumpai di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Oleh karenanya, Doddy menyampaikan pihaknya berharap publik bisa menunggu serta memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

    “Mahkamah Konstitusi kan putusannya kadang-kadang tidak terduga ya misalnya terjadi perintah untuk pemungutan suara ulang atau perintah untuk rekapitulasi suara ulang atau bisa jadi kami sebagai termohon nanti dimenangkan atau dianggap sudah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik. Jadi kita tidak berandai-andai tentu kita akan tunggu. Biarkan proses dan hak konstitusional dari pasangan calon itu kita berikan kesempatan,” ujar Doddy.

    Hari ini, KPU DKI Jakarta telah menggelar rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Dalam rapat tersebut, KPU Jakarta telah menetapkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024. (Ant)

  • MK Terima 115 Gugatan Hasil Pilkada, Pemilihan Gubernur Belum Ada

    MK Terima 4 Gugatan Hasil Pilkada Banjarbaru, Sedang Didiskusikan Internal

    MK Terima 4 Gugatan Hasil Pilkada Banjarbaru, Sedang Didiskusikan Internal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) Fajar Laksono mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima empat permohonan
    gugatan
    terkait
    perselisihan hasil
    pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
    Pilkada di Banjarbaru menjadi perhatian publik karena pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby dan Wartono, dinyatakan menang 100 persen setelah lawan mereka, Aditya Mufti dan Said Abdullah, didiskualifikasi.
    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat juga tidak menyediakan kotak kosong dan menetapkan Erna-Lisa sebagai calon tunggal dalam pemilihan tersebut.
    Informasi ini disampaikan Fajar dalam acara peluncuran buku berjudul “Evaluasi Persidangan
    Perselisihan Hasil
    Pemilihan Umum (PHPU) 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Demokrasi Substansial” di Kuningan, Jakarta, pada Minggu (8/12/2024).
    “Ada 4 permohonan Banjarbaru yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi,” kata Fajar.
    Ia menjelaskan bahwa satu pemohon merupakan pemantau pemilihan, dua lainnya adalah warga negara yang belum diketahui apakah mereka merupakan tim sukses, dan satu pihak lainnya adalah pasangan yang didiskualifikasi, Mufti-Said.
    “Karena ini sudah menjadi, akan sudah 90 persen menjadi perkara, kita tidak bisa terlalu banyak memberikan komentar,” ujar Fajar.
    Meskipun demikian, pihak internal MK, khususnya Biro Hukum, sedang mendiskusikan bagaimana menanggapi permohonan gugatan tersebut.
    MK juga perlu mempertimbangkan siapa yang memiliki
    legal standing
    dalam mengajukan gugatan atas Pilkada di Banjarbaru.
    Sebelumnya, pelaksanaan Pilkada di Banjarbaru menjadi sorotan karena pasangan Lisa-Wartono menang 100 persen, sedangkan KPUD mengeliminasi Mufti-Said menjelang hari-H pencoblosan dan tidak menyediakan kotak kosong.
    Hasil pemilihan menunjukkan bahwa suara tidak sah mencapai 68,6 persen, yang menjadikan kemenangan pasangan Lisa-Wartono sangat kontroversial.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Brebes 2024, Paramitha-Wurja Menang Atas Kotak Kosong

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Brebes 2024, Paramitha-Wurja Menang Atas Kotak Kosong

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Brebes 2024, Paramitha-Wurja Menang Atas Kotak Kosong

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini hari real count pemilihan bupati Pilbup Brebes, Jawa Tengah dari https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-tengah/brebes.

    Pada Rabu (27/11/2024) masyarakat Indonesia mengikuti pemilihan pemimpin daerah baik dari tingkat kabupaten/kota dan Provinsi.

    Termasuk di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

    Dalam Pilkada Brebes 2024, terdapat satu pasangan calon.

    Yakni Paramitha Widya Kusuma dan Wurja.

    Pasangan Mitha-Wurja menjadi paslon tunggal di Brebes dan akan melawan kotak kosong.

    Hasil pemilihan atau hasil hitung suara sementara bisa dipantau langsung oleh masyarakat melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Berikut ini link Real Count dari KPU: https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-tengah/brebes.

    Klik “Unduh Dokumen Hasil Pindai” pada menu Hasil Pindai Dokumen Rekapitulasi di laman tersebut.

    Dalam pengumuman tersebut, Paramitha-Wurja unggul dengan perolehan 424,795 suara atau 59,60 persen.

    Keduanya menang hampir di setiap kecamatan di Brebes, kecuali kecamatan Wanasari.

    Sementara itu, kotak kosong meraih perolehan 40,40 persen.

    Berikut rincian perolehan suara Paramitha-Wurja dan Kotak Kosong di seluruh kecamatan di Brebes Jawa Tengah:

    Kecamatan Salem

    Paramitha-Wurja: 26.835

    Kotak Kosong: 4.155

    Kecamatan Bantarkawung

    Paramitha-Wurja: 36.186

    Kotak Kosong: 8.249

    Kecamatan Bumiayu

    Paramitha-Wurja: 25.253

    Kotak Kosong: 22.107

    Kecamatan Paguyangan

    Paramitha-Wurja: 26.888

    Kotak Kosong: 19.355

    Kecamatan Sirampog

    Paramitha-Wurja: 19.587

    Kotak Kosong: 8.079

    Kecamatan Tonjong

    Paramitha-Wurja: 17.827

    Kotak Kosong: 13.093

    Kecamatan Jatibarang

    Paramitha-Wurja: 22.052

    Kotak Kosong: 16.085

    Kecamatan Wanasari

    Paramitha-Wurja: 32.648

    Kotak Kosong: 38.208

    Kecamatan Brebes

    Paramitha-Wurja: 40.467

    Kotak Kosong: 38.004

    Kecamatan Songgom
     
    Paramitha-Wurja: 18.772

    Kotak Kosong: 11.867

    Kecamatan Kersana

    Paramitha-Wurja: 16.936

    Kotak Kosong: 16.625

    Kecamatan Losari

    Paramitha-Wurja: 36.540

    Kotak Kosong: 24.815

    Kecamatan Tanjung

    Paramitha-Wurja: 21.452

    Kotak Kosong: 24.815

    Kecamatan Bulakamba

    Paramitha-Wurja: 35.324

    Kotak Kosong: 35.212
     
    Kecamatan Larangan

    Paramitha-Wurja: 48.028

    Kotak Kosong: 22.695

    Profil Paramitha dan Wurja

    Paramitha Widya Kusuma, lahir di Brebes pada 18 Januari 1992, adalah seorang politikus muda dari PDI Perjuangan.

    Dikenal dengan panggilan akrab Mba Mitha, ia merupakan putri dari Indra Kusuma, Ketua DPC PDIP Brebes dan mantan Bupati Brebes selama dua periode, yaitu 2002–2007 dan 2007–2010.

    Karier politik Paramitha mulai menonjol sejak ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.

    Berada di Komisi VII yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup, ia mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.

    Sebagai anggota DPR RI termuda dari daerah pemilihannya, Paramitha mencatatkan sejarah di Pileg 2019 dengan perolehan suara tertinggi, yakni 129.947 suara.

    Ia menyelesaikan pendidikan formalnya di Brebes, mulai dari SDN 3 Brebes, SMPN 2 Brebes, hingga SMAN 1 Brebes.

    Paramitha kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Sultan Agung Semarang (S1) dan Universitas Pancasakti Tegal (S2).

    Dalam kehidupan pribadi, Paramitha menikah dengan Ahmad Saeful Anshori, seorang pengusaha di bidang SPBE dan SPBU.

    Sementara itu, Wurja lahir di Brebes pada 25 September 1968, adalah sosok yang sudah lama dikenal di dunia politik lokal.

    Ia menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Brebes dan sebelumnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Brebes.

    Dalam Pemilu 2024, Wurja terpilih kembali sebagai anggota DPRD periode 2024–2029.

    Namun, ia memilih mengundurkan diri beberapa pekan setelah dilantik untuk maju dalam Pilkada Brebes 2024.

    Sebagai seorang lulusan Sarjana Ekonomi (S.E.), Wurja memiliki perhatian khusus pada isu-isu pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

    Selama menjadi anggota DPRD, ia mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) III dan aktif dalam menyuarakan aspirasi rakyat, terutama yang berkaitan dengan layanan publik dan pengembangan wilayah pedesaan.

    Karier politik Wurja yang dimulai dari bawah hingga mencapai posisi strategis menunjukkan konsistensi dan dedikasinya dalam melayani masyarakat. (*)

  • KPU DKI: Rekapitulasi sah meski saksi paslon 1 dan 2 tak tanda tangan

    KPU DKI: Rekapitulasi sah meski saksi paslon 1 dan 2 tak tanda tangan

    Tetap sah dan tidak mempengaruhi legitimasi proses rekapitulasi

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan hasil rekapitulasi suara pada Pilgub Jakarta 2024 tetap sah meskipun saksi dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2 menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi.

    Adapun paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Begini Lawakan Cak Lontong soal Saksi Ridwan Kamil Walk Out usai KPU Nyatakan Pramono-Rano Menang

    Begini Lawakan Cak Lontong soal Saksi Ridwan Kamil Walk Out usai KPU Nyatakan Pramono-Rano Menang

    GELORA.CO  — Saksi dari tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, keluar atau walk out dari ruang rapat pleno penetapan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024, Minggu (8/12/2024).

    Momen tersebut terjadi sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan penetapan hasil perolehan suara Pilgub Jakarta 2024 di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta.

    Diketahui, KPU DKI Jakarta menetapkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel (pramono-rano) meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024 yakni 2.183.239 suara. Dengan demikian, Pilkada Jakarta 2024 dipastikan satu putaran.

    Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno Lies Hartono alias Cak Lontong menanggapi santai sikap dari saksi pasangan Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO. Bahkan, Cak Lontong masih sempat-sempatnya berkelakar.

    “Mungkin pertimbangan teknis mereka Walkot mungkin takut kalau keluarnya barengan terlalu berdesakan. Mungkin ya,” kata Cak Lontong disambut tawa audiens yang hadir di Rumah Pemenang Pramono-Rano di Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Terlepas dari itu, Cak Lontong menghormati sikap yang diambil oleh saksi dari paslon Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Menurut dia, itu bagian dari demokrasi. 

    “Terkait dengan walkout tadi tentunya kami dari pasangan 03 menghormati hak demokrasi saksi paslon 01 dan 02,” ujar dia.

    Cak Lontong mengatakan, walk out dipastikan tidak akan mempengaruhi terhadap hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

    Di mana, Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan unggul dibanding dua pesaingnya dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Dia mendapatkan perolehan 50,07 persen, yang artinya Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran.

    “Proses walkout atau tidak menandatangani sama sekali bukan hal yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Jadi secara proses tidak menganggu,” jelas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 Jakarta di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Hasilnya, pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 atau 50,07 persen. 

    Adapun pengumuman hasil rekapitulasi dibacakan langsung oleh Ketua KPU DKI Wahyu Dinata. 

    Penetapan dilakukan setelah KPU di enam kota dan kabupaten di Jakarta yakni Kota Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu menyelesaikan rekapitulasi lebih dulu.

    Awalnya, KPU Jakarta membacakan hasil rekapitulasi dari masing-masing kota dan kabupaten. Setelah itu, KPU Jakarta lanjut membacakan hasil rekapitulasi tingkat provinsi.

    Sebelum mengesahkan hasil rekapitulasi, KPU Jakarta memberi kesempatan kepada saksi para paslon menyampaikan pendapat atau kejadian khusus.

    Namun, pantauan Wartakotalive.com dilokasi nampak saksi dari Ridwan Kamil-Suswono yakni Tim Pemenangan RIDO, Ramdan Alamsyah membacakan temuan khusus terkait persoalan di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur, serta rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024.

    Kemudian saksi paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana juga menyampaikan keberatan, dengan catatan serta menyatakan tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi.

    Tetapi, saksi dari Pramono-Rano mengatakan tidak ada keberatan dan sempat mengomentari pernyataan saksi Ridwan Kamil-Suswono. 

    Dengan demikian, terlihat saksi dari Ridwan Kamil -Suswono walkout dari rapat, dan pihak KPU DKI Jakarta menyatakan hal itu akan dicatat.

    Usai kejadian tersebut, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata melanjutkan penetapan rekapitulasi tersebut. 

    “Berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah,” kata Wahyu sambil mengetok palu.

    Kubu Ridwan Kamil Resmi Laporkan Jajaran KPU Jakarta ke DKPP

    Sebelumnya diberitakan, Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan jajaran Ketua dan Anggota KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Kemudian mereka juga melaporkan Ketua serta Anggota KPU Jakarta Timur (Jaktim).

    Anggota Tim Hukum RIDO Muslim Jaya Butarbutar mengatakan KPU Jakarta maupun Jaktim dinilai telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    “Nah itu yang kami laporkan, bahwa menurut kami KPUD Jakarta ini harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih,” tuturnya di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Muslim menjelaskan, laporan tersebut terkait banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak menerima undangan pencoblosan (Formulir C6).

    “Ini terkait korelasi banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat,” katanya. 

    Menurut Muslim undangan yang tidak terdistribusi itu jadi salah penyebab minimnya partisipasi pemilih pada hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2024. 

    Padahal, kata Muslim, KPU harus menjamin pelayanan dan mengkoordinasikan agar masyarakat mendapatkan C6 pemberitahuan tersebut. 

    “Survei sampling yang kita ambil khususnya Jakarta Timur itu rata-rata dari beberapa Kelurahan tingkat partisipasinya hanya 30persen berarti kalau misalnya DPT nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300 sampai 400 yang tidak menggunakan hak pilih nah kalau ini terjadi di seluruh Jakarta,” imbuhnya. 

    Sebagai informasi, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) meyakini, Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung dua putaran.

    Meski pasangan RIDO kalah dengan rival politiknya, Pramono Anung-Rano Karno tetapi kemenangan mereka tidak melebihi 50 persen.

    Sehingga diyakini Pilkada Jakarta akan berjalan dua putaran, bukan satu putaran.

    Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengatakan proses Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran.

    Hal ini sebagaimana hasil real count yang dilakukan oleh tim internal RIDO.

    “Hasil real count internal 100 persen Pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran. Ini saya mau ke Posko (DPD Golkar DKI) mau konferensi pers,” kata Basri Baco di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (28/11/2024) petang.

    Baco mempersilakan kubu Pramono-Rano yang telah mengklaim kemenangan, karena Pilkada berjalan satu putaran.

    Namun dia mengingatkan, bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta masih melakukan rekapitulasi surat suara hasil pemungutan suara yang dilakukan pada Rabu (27/11/2024) kemarin.

    “Boleh-boleh saja (Pramono-Rano klaim kemenangan) nanti kita tunggu hasil, perhitungan rekapitulasi kecamatan KPU, itu yang final. Hari ini pembukaan (perhitungan) kalau nggak salah,” katanya.

    Meski mengklaim suara Pramono-Rano tidak lebih dari 50 persen, tapi Baco tidak memegang data real count internal.

    Dia berdalih, data real count ada di Posko Pemenangan di DPD Golkar DKI Jakarta.

    “Di kami finalnya itu semalam, saya nggak hafal (angka real count internal), mesti update ke sana, ketemua di sana saja,” ucapnya.

    Baco menekankan, bakal mempersiapkan saksi-saksi untuk mempertahankan suara RIDO yang dimiliki.

    Mereka juga dikerahkan untuk memastikan suara tersebut tidak hilang atau berpindah ke paslon lain.

    Jika Pilkada Jakarta berjalan satu putaran, lanjut dia, RIDO akan mengambil langkah hukum.

    Salah satu jalan yang diambil adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Intinya hasil Pilkada dua putaran, karena beda dua suara kan bisa dua putaran. Kalau mereka (kubu Pramono-Rano) berharap satu putaran, kalau kami berharap dua putaran. Langkah kami nanti (kalau kalah) maju MK dong,” imbuhnya

  • Silakan RIDO ke MK, Tapi Jaraknya Sangat Jauh

    Silakan RIDO ke MK, Tapi Jaraknya Sangat Jauh

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ketua Harian Tim Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi mempersilakan kubu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menggugat hasil rekapitulasi KPU terkait Pilgub Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, Prasetyo mengingatkan bahwa selisih suara mereka cukup jauh mencapai sekitar 10 persen.

    “Saya minta juga untuk 01 silakan ke MK, tetapi saya sarankan, ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1 persen, itu mungkin bisa. Ini 9, hampir 10 persen beda ya,” kata Pras dalam jumpa pers di posko pemenangan mereka merespons hasil KPU, Minggu (8/12).

    Menurut Pras, rencana gugatan tersebut hanya mengada-ada. Dia berharap pesta demokrasi di Pilkada Jakarta tidak dirusak dengan kepentingan yang tidak masuk akal.

    Pras menyebut bahwa partainya mengalami kekalahan di beberapa daerah pada Pilkada kali ini. Oleh karena itu, dia berharap kemenangannya di Jakarta tak diganggu.

    “Kita pernah kalah, kita pernah menang, kita sekarang menang, terus terganggu-ganggu, ya saya rasa itu jangan sampai terjadi ya,” katanya.

    Dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi, KPU DKI Jakarta telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Pram-Doel mendapatkan suara sebanyak 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    Meski begitu, kubu RK-Suswono memastikan bakal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

    “Kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Koordinator Tim Pemenangan RIDO, Ramdan Alamsyah di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub Jakarta, Minggu (9/12).

    Ramdan menyatakan gugatan ke MK merupakan suatu hal yang diatur dalam peraturan, sehingga langkah itu sebagai hak konstitusional mereka.

    (thr/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPU DKI gandeng berbagai pihak evaluasi rendahnya partisipasi pilkada

    KPU DKI gandeng berbagai pihak evaluasi rendahnya partisipasi pilkada

    Kami akan melakukan riset, melakukan kajian

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta akan menggandeng berbagai pihak untuk melakukan evaluasi terkait rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta Doddy Wijaya mengatakan untuk mengetahui penyebab partisipasi rendah di Pilkada Jakarta, perlu adanya kajian lebih dalam. Untuk itu, perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU DKI sayangkan adanya tim paslon yang “walk out” saat pleno

    KPU DKI sayangkan adanya tim paslon yang “walk out” saat pleno

    Tim Pemenangan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana juga menyampaikan keberatan dengan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Doddy Wijaya menyayangkan adanya tim dari pasangan calon yang meninggalkan ruangan atau walk out saat rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    “Sebenarnya kami menyayangkan saksi pasangan calon untuk walk out karena hak mereka untuk mengajukan keberatan, untuk protes, atau terkait dengan mengkoreksi hasil itu menjadi terhambat,” kata Doddy di Jakarta, Minggu.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024