Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • KPU sebut partisipasi pemilih Pilgub Sulsel capai 71,4 persen

    KPU sebut partisipasi pemilih Pilgub Sulsel capai 71,4 persen

    Makassar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provisi Sulawesi Selatan(Sulsel) menyebutkan tingkat partisipasi pemilih pemilihan gubernur(Pilgub) dan wakil gubernur Sulsel pada Pilkada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya.

    “Kalau kita bandingkan Pilkada 2018, dengan Pilkada 2012, Pilkada 2024 paling tinggi, karena mencapai 71,4 persen. Sementara sebelumnya itu (2012), 69 sekian persen, kemudian Pilkada sebelumnya lagi (2018) 68 persen sekian,” kata Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyebutkan di Makassar, Senin.

    Kabupaten kota tertinggi partisipasi pemilih yakni Kabupaten Enrekang 81 persen, Kota Pare-Pare 80 persen, kemudian Soppeng 78 persen. Paling rendah Kota Makassar hanya 58 persen,” ungkap dia.

    Hasbullah mengatakan kendati partisipasi pemilih mengalami peningkatan tetapi masih di bawah yang kita targetkan yakni sebesar 80 persen.

    “Target kami sama dengan hasil pemilu. Pemilu Februari 2024 mencapai 80 persen lebih. Sebelumnya kami berharap bisa, mencapai target,” katanya,

    Namun, katanya, ada dinamika yang berkembang dalam proses pemungutan suara pada 27 November 2024, selain faktor cuaca seperti hujan di beberapa daerah mempengaruhi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah masing-masing .

    “Ternyata dengan dinamika yang ada, waktunya juga. Di beberapa daerah terjadi hujan, berbeda dengan Pemilu di 14 Februari 2024 lalu memang waktunya cerah, tapi kita tidak bisa menyalahkan kondisi alam,” ucap mantan Staf Ahli DPR RI ini.

    “Mudah-mudahan keikutsertaan partisipasi ini betul-betul adalah bagian dari kesadaran pemilih untuk datang memilih.,

    Data hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilgub Sulsel di 24 kabupaten kota, jumlah perolehan suara sah sebanyak 4.614.284 suara, jumlah suara tidak sah 181.453. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 4.795.737 suara. Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) 6.680.807 juta pemilih

    Pilkada Gubernur Sulsel diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) dan paslon nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati).

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono-Rano Sah Menang di Pilkada Jakarta, Orang Dekat Bocorkan Harapan dari Anies Baswedan

    Pramono-Rano Sah Menang di Pilkada Jakarta, Orang Dekat Bocorkan Harapan dari Anies Baswedan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – KPU DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang di Pilkada Jakarta.

    Pasangan dengan slogan Jakarta Menyala itu mendapatkan suara 50,07 persen atau 2.183.239 suara. 

    Di posisi kedua ditempati oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160 atau 39,40 persen, dan terakhir ada pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Salah satu yang banyak dinanti di Pilkada Jakarta 2024 yakni pernyataan Anies Baswedan selaku mantan Gubernur DKI Jakarta yang gagal berlayar di pilkada karena tak mendapat tiket dukungan dari parpol.

    Anies sendiri dalam Pilkada Jakarta 2024 menyatakan mendukung pasangan Pramono-Rano.

    Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid pun mengungkapkan harapan dari Anies terhadap hasil Pilkada Jakarta 2024.

    “Tentunya harapannya hasil Pilkada ini bisa diterima oleh semua pihak sehingga Jakarta sudah bisa mulai berbenah,” kata Sahrin kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, kepada Pramono-Rano yang mendapatkan mandat sebagai gubernur Jakarta penerus Anies, Sahrin turut mengungkapkan harapan dari mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut.

    “Harapannya tentu adalah menyelesaikan beberapa masalah mendesak yg diperlukan oleh rakyat jakarta. Khususnya warga miskin untuk diselesaikan segera di saat Mas Pram dan Bang Doel telah ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Sahrin.

    Dalam kesempatan itu, ia juga memastikan tidak ada perjanjian politik di balik dukungan Anies kepada Pram-Rano.

    “Tidak ada (perjanjian politik), yang ada adalah kesepahaman untuk berbuat yang terbaik untuk warga Jakarta. Khususnya Rakyat Miskin Kota,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pantau Rekapitulasi Suara Pilkada Jatim 2024, Pj Gubernur: Partisipasi Pemilih 75 Persen

    Pantau Rekapitulasi Suara Pilkada Jatim 2024, Pj Gubernur: Partisipasi Pemilih 75 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meninjau langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya, Senin (9/12/2024).

    Didampingi Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi, Adhy mengikuti hasil rekapitulasi perhitungan suara dari 3 kabupaten, yakni Sampang, Mojokerto dan Lamongan.

    Adhy menyampaikan, rekapitulasi hasil akhir perhitungan suara telah dimonitoring olehnya sejak 8 Desember 2024 kemarin. Dan, hingga hari ini, proses rekapitulasi berjalan dengan kondusif bahkan beberapa kabupaten/kota berhasil disahkan tanpa adanya keberatan dari saksi masing-masing calon.Pj Gubernu

    “Dua hari ini kita monitor jalannya rapat pleno perhitungan rekap akhir di tingkat provinsi baik untuk bupati, walikota maupun gubernur dan sampai kemarin memang ada 16 kabupaten kota. Dan, hari ini saya mantau langsung 3 kabupaten tadi berjalan dengan kondusif dan tidak ada persoalan,” kata Adhy Karyono.

    Lebih lanjut, ia menyebutkan, proses Pilkada Jatim tahun 2024 mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi suara sudah berjalan sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku.

    “Semua sudah sesuai dengan aturan dan proses rekapitulasi hingga saat ini juga berjalan dengan baik. Tidak ada perdebatan, klaim atau gugatan dan sebagainya. Tadi kita bisa lihat sampai perhitungan kabupaten ke-19, aman-aman saja,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Adhy juga memberikan apresiasi kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah bertugas hingga tahapan rekapitulasi suara.
    Tak lupa pula aparat keamanan baik TNI dan Polri, yang selama ini menjaga kondusivitas proses Pilkada Jatim tahun 2024.

    “Saya apresiasi KPU, Bawaslu dan semua penyelenggara pemilu, bahwa proses Pilkada di Jatim sudah berjalan dengan baik,” katanya.

    Sementara itu, Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menyampaikan, proses rekapitulasi hasil akhir perhitungan suara dilaksanakan selama dua hari terhitung sejak 8-9 Desember 2024.

    Sejauh ini, kata Aang, proses rekapitulasi berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Dari hasil rekapitulasi suara di 19 kabupaten, jumlah partisipasi pada Pilkada Jatim 2024 terbilang cukup baik.

    “Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada perdebatan dan semua saksi dapat menerima hasilnya. Kalau untuk partisipasi masyarakat, sejauh ini dari hasil laporan di angka 75 persen,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Kubu RIDO Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta, 20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga di MK

    Kubu RIDO Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta, 20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga di MK

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO menyiapkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024.

    Sedangkan 20 pengacara kubu Pramono Anung-Rano Karno siap berlaga di Mahkamah Konstitusi (MK).

    KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta.

    Namun hasil penetapan rekapitulasi suara itu diwarnai aksi walkout kubu RIDO dari ruang rapat pleno rakapitulasi Pilkada 2024 yang digelar KPU DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Reaksi Gerindra

    Menanggapi hasil Pilkada Jakarta 2024, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menghormati KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung -Rano Karno menjadi pemenang Pilkada Jakarta 2024.

    Ia mengatakan, KPU DKI Jakarta selaku penyelenggara Pilkada berhak mengumumkan siapa yang menjadi pemenang berdasarkan dari hasil rekapitulasi suara.

    “KPU sebagai lembaga yang berwenang menjalankan Pilkada sudah mengumumkan, dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja, kita menghormati dan menyunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil Pilkada di Jakarta,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Ia menjelaskan, pihaknya juga menghormati paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung Gerindra ingin melakukan gugatan hasil Pilkada Jakarta itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kita menghormati atas keinginan untuk melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita menghormati, nanti proses itu biarlah nanti di Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Karena apapun proses itu terbuka untuk terjadi di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

    Namun, Muzani tidak merinci mengenai kapan kubu RK-Suswono akan mendaftarkan gugatan ke MK. Dia pun meminta masyarakat menunggu hasil resmi yang akan diketok oleh MK. 

    “Kita perhatikan, kita ikuti semuanya nanti ya,” pungkasnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    Sementara itu, Anggota Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya segera mengajukan gugatan ke MK.

    “Dalam tiga hari yang akan kami jalani ke depan, untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Ramdan di DPD Golkar, Cikini Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Ramdan menjelaskan, tim hukum Ridwan Kamil-Suswono adalah gabungan dari partai pendukung, serta tim profesional.

    “Mudahan-mudahan rumah terakhir yang kami percaya adalah rumah hukum yang terbesar, Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

    20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga

    Ketua Tim Hukum pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan puluhan pengacara untuk menghadapi gugatan yang diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Gugatan tersebut terkait hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan.

    “Kita sih mungkin tidak terlalu banyak, jadi mungkin ada sekitar 20 pengacara, kurang lebih. Bisa jadi bertambah dalam perjalanannya,” kata Todung pada Senin (9/12/2024).

    Todung menyatakan tim hukumnya siap menghadapi proses di MK dengan fokus pada pembuktian bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta telah berjalan sesuai aturan. 

    “Kami punya tim hukum yang cukup kuat ya. Dan kami siap untuk berlaga di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Mantan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 ini berharap, MK bisa menjaga harkat dan marwah demokrasi di Indonesia.

    “Demokrasi ini tidak boleh dirusak oleh intimidasi, oleh tekanan dan sebagainya itu,” ucap Todung.

    Todung juga berharap MK dapat melihat bahwa proses Pilkada di DKI Jakarta telah berlangsung secara bersih, adil, dan transparan.

    “Tidak ada alasan untuk Mahkamah Konstitusi tidak menerima hasil Pilkada yang sudah diumumkan oleh KPU,” tegasnya.

    Menurut Todung, tidak ada alasan kuat untuk mempersoalkan kemenangan pasangan Pramono-Rano, yang diumumkan KPU sebagai pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen dalam satu putaran.

    “Kami tidak melihat ada alasan untuk mengajukan gugatan kepada MK,” kata Todung.

    Dia menegaskan, perolehan suara Pramono-Rano telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk dinyatakan menang dalam satu putaran.

    Todung juga menyebut bahwa selisih suara antara pasangan Pramono-Rano dan Ridwan Kamil-Suswono cukup signifikan, sehingga menurutnya gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

    “Jadi saya tidak melihat ada alasan ya, tetapi tentu haknya mereka untuk mengajukan gugatan. Walaupun saya mempertanyakan apa alasannya, apa dasarnya, karena memang perbedaan suara itu begitu besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya menggunakan politik uang alias money politics untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

    Todung berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan yang bakal diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    “Oh iya, tentu kami sangat optimis (MK tolak gugatan Ridwan Kamil-Suswono),” kata Todung.

    Todung justru mengaku pihaknya khawatir adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk dugaan politik uang dan perusakan alat peraga kampanye milik Pramono-Rano.

    “Ya kami yang justru khawatir ada money politics. Kami yang justru khawatir ada perusakan alat peraga kampanye kami,” ujarnya.

    Sebab, menurutnya, pasangan Pramono-Rano tak menggunakan politik uang serta merusak alat peraga kampanye pasangan calon lain.

    “Kami tidak melihat alasan seperti itu (penggunaan politik uang), karena memang kami tidak melakukan itu,” ucap Todung.

    Hasil Rekapitulasi Suara

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024,  di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 November 2024.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung – Rano Karno, berhasil meraih kemenangan atas dua pasangan lainnya, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata mengumumkan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, ,memperoleh suara sah sebanyak 1.718.160.

    Kemudian, pasangan cagub-cawagub nomor urut dua atas nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.

    Pasangan cagub-cawagub nomor urut tiga atas nama Pramono Anung-Rano Karno memperoleh suara sah 2.183.239.

    Seusai pengumuman itu, KPU DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pengamat sayangkan saksi paslon tak tanda tangan hasil rekap pilkada

    Pengamat sayangkan saksi paslon tak tanda tangan hasil rekap pilkada

    Saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, Ramdan Alamsyah melakukan walk out saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom

    Pengamat sayangkan saksi paslon tak tanda tangan hasil rekap pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 14:51 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik Hendri Satrio menyayangkan saksi dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil-Suswono dan nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat provinsi.

    “Sebetulnya sangat disayangkan ya. Apapun hasilnya tanda tangan dulu saja. Nanti tinggal diperjuangkan di MK (Mahkamah Kontitusi),” kata Hendri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Kendati demikian, Hendri tidak menyalah tindakan tersebut. Sebab hal itu merupakan hak dari para saksi. Senada dengan Hendri, Pengamat Politik Asrinaldi juga menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak menerima atau tidak menandatangani hasil rekapitulasi adalah hak dari tim paslon.

    “Persoalan penolakan, tentu akan diajukan ke MK karena begitu prosedurnya. Kalau seandainya ada yang perlu diperbaiki, MK pasti akan memberikan putusan terkait dengan itu. Kalau tidak, tentu ditegaskan pengesahan bahwa pasangan Pram-Rano menjadi pemenang dalam pilkada Jakarta,” kata Asrinaldi.

    Namun dia memandang, penetapan hasil rekapitulasi juga perlu ditetapkan sesuai jadwal. Sehingga, menurutnya KPU DKI Jakarta sudah melalui proses berjenjang hingga diputuskan hasilnya dengan kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kemarin (8/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Pram-Doel dinyatakan mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    Sumber : Antara

  • MK Sebut Belum Terima Gugatan Hasil Pilkada dari Cagub dan Cawagub

    MK Sebut Belum Terima Gugatan Hasil Pilkada dari Cagub dan Cawagub

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa sampai hari ini Senin (9/12/2024) belum menerima adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur.

    Ketua MK, Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang banyak diterima oleh MK, sementara PHP untuk gubernur belum ada.

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024.

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Prosedur berikutnya, menurut Suhartoyo, pihak pemohon bisa memperbaiki serta melengkapi permohonan paling lama tiga hari kerja setelah dikirimkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) ke pihak pemohon atau kuasa hukum.

    “Kemudian baru diregistrasi oleh MK. Lalu setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara pada masing-masing panel dan menetapkan hari sidang,” katanya.

    Suhartoyo memprediksi sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada awal 2025 nanti. Dia menjelaskan bahwa sidangnya tidak berbeda dengan PHPU Legislatif 2024 kemarin.

    “Persidangan akan digelae tiga panel yang terdiri dari masing-masing tiga hakim MK. Jadi yang berbeda itu, PHP Kepala Daerah diputus MK dalam tenggang waktu 45 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BPRK,” ujarnya.

  • Rekapitulasi Suara di Kabupaten Malang Berjalan Lancar Tanpa Keberatan

    Rekapitulasi Suara di Kabupaten Malang Berjalan Lancar Tanpa Keberatan

    Malang (beritajatim.com)- Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Malang telah usai. Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2025-2030, tinggal menunggu pelantikan.

    Menanggapi hal itu, Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Malang Divisi, Azkari mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat langsung dalam Pilkada serentak tahun ini.

    “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Aman dan kondusif. Reakapitulasi perolehan suara untuk Pilgub Jatim Kabupaten Malang juga lancar tanpa ada catatan keberatan saksi, yang dilaksanakan di Hotel Doble Tree Surabaya,” ungkap Azkari, Senin (9/12/2024).

    Azkari mengapresiasi dan angkat topi pada seluruh stakeholder, instansi lembaga, petugas penyelenggara dan juga pemantau pemilu.

    “Terimakasih yang tak terhingga dari kami. Apabila ada beberapa kesalahan yang tidak kami sengaja mohon dimaafkan,” tegasnya.

    Kata Azkari, dari seluruh tahapan Pemilu yang sudah dilakukan, pihaknya sejauh ini tidak menemukan catatan keberatan dari saksi maupun tim pasangan masing masing calon.

    “Terima kasih kepada semua para saksi pasangan calon yang telah mempercayai kami KPU Kabupaten Malang. Sehingga rekapitulasi penghitungan suara bisa diterima dengan,” ucapnya.

    Terakhir, Azkari juga mengucapkan terimakasih atas peran serta yang tak terhingga untuk Forkopimda Kabupaten Malang. Kapolres Malang dan Kapolres Batu beserta jajarannya. Kodim 0818 Malang-Batu dsn jajarannya. Bawaslu Kabupaten Malang beserta Panwaslu, PKD, dan PTPS se Kabupaten Malang.

    Azkari juga mengucapkan terimakasih untuk seluruh petugas PPK, PPS dan KPPS. Bakesbangpol Kabupaten Malang. Rekan rekan media baik cetak, media online maupun elektronik. Para pemantau dan seluruh tim sukses dari masing-masing paslon. Serta ketua dan anggota partai politik se Kabupaten Malang.

    “Terimakasih bagi seluruh pihak yang telah ikut andil menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini,” Azkari menutup. (yog/ted)

  • Tim pemenangan RIDO dinilai belum terima kekalahan 

    Tim pemenangan RIDO dinilai belum terima kekalahan 

    tim RIDO masih belum menerima kekalahan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebutkan tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) belum menerima kekalahan di Pilkada Jakarta.

    Ray menilai bahwa upaya tim RIDO mencari alasan atas kekalahan mereka sangat lemah dan tidak berdasar.

    “Kalau dilihat dari pernyataan ini, jelas sekali mereka tidak terima kekalahan. Lalu mereka mencari faktor-faktor yang dianggap memengaruhi hasil, salah satunya soal undangan pemilih (C6), tapi itu sangat kecil dan lemah,” katanya.

    Menurutnya, analisis bahwa suara Pramono-Rano kalah dari angka partisipasi pemilih tidak relevan, karena faktanya, pasangan RIDO sendiri justru lebih buruk lagi dibandingkan angka golput yang angkanya di atas 40 persen.

    “Kalau Pramono-Rano kalah dari partisipasi pemilih, pasangan RIDO ini lebih parah lagi. Apa tidak malu meminta putaran kedua?” tegasnya.

    “Kalau mereka sudah kalah dari golput, kok masih ngotot untuk putaran kedua? Saya melihat dasar mereka untuk menggugat ke MK terkait tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tidak cukup,” katanya.

    Namun, Ray juga mengingatkan bahwa hasil akhir tetap bergantung pada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sementara itu, Tim Hukum pasangan RIDO akan segera melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, yang akan dilayangkan paling lambat pada Rabu (11/12).

    Tim Bidang Hukum RIDO Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan, sesuai peraturan pasangan RIDO memiliki waktu untuk menyerahkan gugatan ke MK paling lambat pada Rabu (11/12) pukul 16.00 WIB.

    Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria mengatakan, ada hal yang sangat krusial di Pilkada Jakarta tahun ini, salah satunya berkaitan dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Jakarta.

    “Seperti yang sudah disampaikan oleh tim hukum, tim pemenangan, partai-partai pengusung, dari pasangan RIDO melihat bahwa Pilkada Jakarta tahun 2024 memiliki masalah yang cukup krusial, yaitu partisipasi daripada pemilih sangat rendah. Ini merupakan yang terendah dalam sejarah Pilkada di DKI Jakarta,” paparnya.

    Menurut Ariza, sapaan akrab Riza Patria rata-rata tingkat partisipasinya tidak lebih dari 53 persen. Angka ini sangat minim jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 68 persen.

    “Saat Pilkada di Jakarta sebelumnya, meski cuaca hujan, partisipasinya sangat tinggi sekali. Padahal saat Pilkada yang dilangsungkan pada 27 November 2024 lalu cuaca di Jakarta sangat cerah sehingga seharusnya tidak menggangggu partisipasi warga dalam memilih,” jelas dia.

    “Maka dari itu, pasangan RIDO akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkiat beberapa masalah di antaranya yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilih karena banyak warga tidak menerima undangan. Apakah ini disengaja atau tidak, nanti pada waktunya masyarakat akan tahu,” ujarnya.

    Selain itu, tim RIDO juga banyak mendapatkan laporan jika ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak datang ke TPS.

    “Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita dalam membangun demokrasi yang lebih baik, yang lebih sehat, yang kondusif ke depannya,” kata Ariza.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, berita acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ 2024, saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024, Minggu (8/12).

    Pram-Doel dinyatakan mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya? Makassar 9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya? Makassar 9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya?
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    Sulawesi Selatan
    (Sulsel) telah menyelesaikan rekapitulasi suara dan resmi menetapkan pasangan nomor urut 2,
    Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi
    (Andalan Hati), sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024.
    “Memutuskan menetapkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024,” ujar Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, saat membacakan surat keputusan di Hotel Novotel, Makassar, pada Minggu (8/12/2024) malam.
    Keputusan KPU Sulsel Nomor 3119/2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sulsel 2024 dibacakan dalam rapat pleno terbuka yang mengulas rekapitulasi perhitungan suara dari 24 kabupaten/kota.


    Rapat ini dihadiri oleh anggota KPU se-Sulsel serta saksi dari masing-masing pasangan calon.
    “Pasangan calon nomor urut 1,
    Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad
    meraih suara sah sebanyak 1.600.029. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, mendapatkan suara sah sebanyak 3.014.255,” ungkap Hasbullah.
    Ia juga menambahkan bahwa hasil Pilgub Sulsel tersebut telah ditetapkan dan diumumkan secara resmi.
    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
    “Ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Desember 2024,” pungkasnya.
    Diketahui,
    pilkada Sulsel
    2024 diikuti oleh dua pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, merupakan Wali Kota Makassar dua periode, berpasangan dengan Azhar Arsyad, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Pasangan ini didukung oleh tiga partai koalisi, yaitu PDIP, PKB, dan PPP, serta didukung oleh Partai Buruh, PBB, dan Partai Ummat.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman, yang merupakan petahana Gubernur Sulsel, berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, mantan Wakil Wali Kota Makassar.
    Pasangan Andalan Hati ini diusung oleh sembilan partai koalisi, termasuk NasDem, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, dan Gelora.
    Sebagai informasi tambahan, Andi Sudirman Sulaiman adalah adik kandung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
    Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel dan menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK Surabaya 9 Desember 2024

    Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK Surabaya 9 Desember 2024

    Kalah Pilkada Kota Blitar, Paslon Bambang-Bayu Ajukan Gugatan ke MK
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota
    Blitar
    nomor urut 2 Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro (Bambang-Bayu) mengajukan gugatan sengketa hasil
    Pilkada Kota Blitar
    2024 ke Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ).
    Berkas gugatan telah dimasukkan ke MK oleh tim hukum Bambang-Bayu, Joko Trisno Mudianto pada Senin (9/12/2024) dengan dalih telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh paslon nomor urut 2, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim).
    “Pada hari ini, Senin 9 Desember 2024, paslon nomor urut 01 melalui kuasa hukum Joko Trisno Mudianto dan kawan-kawan mengajukan sengketa hasil Pilkada Kota Blitar kemarin,” ujar Joko saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin sore.
    “Pendaftaran kami lakukan secara
    online
    , dan sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya kami menunggu pemberitahuan dan undangan sidang dari Mahkamah Konstitusi,” imbuh Joko.
    Joko mengakui bahwa perolehan suara paslon Bambang-Bayu yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar tertinggal lebih dari 2 persen dari perolehan suara paslon Ibin-Elim.
    Karenanya, lanjut Joko, paslon Bambang-Bayu mendasarkan gugatan atas dugaan terjadinya kecurangan TSM yang dilakukan oleh paslon Ibin-Elim.
    Ditanya apa bentuk kecurangan TSM yang dimaksud, Joko menolak memberikan uraian dengan dalih akan disampaikan di persidangan.
    “Permohonan klien kami agar dilaksanakan PSU (pemungutan suara ulang) total di Kota Blitar atau setidak-tidaknya PSU di 45 TPS,” unngkapnya.
    Khusus di 45 TPS yang dimaksud, Joko mengklaim pihaknya memiliki bukti yang kuat adanya dugaan praktik politik uang yang dilancarkan kepada pemilih dari 45 TPS tersebut.
    “Daftar pemilih dari 45 TPS tersebut terdampak praktik
    money politics
    berupa uang dan sembako,” ungkapnya.
    Joko menolak menyebutkan detail dari 45 TPS yang dia maksudkan.
    Sebelumnya, KPU Kota Blitar melalui rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada Kota Blitar 2024, Rabu (4/12/2024), menetapkan paslon nomor urut 1 Bambang-Bayu meraih 43.543 suara (45,18 persen), paslon nomor urut 2 Ibin-Elim 49.674 suara (51,55 persen), dan suara tidak sah 3.150 suara (3,27 persen).
    Rapat itu digelar setelah dua hari sebelumnya Panwascam Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Sananwetan merekomendasikan PSU di 13 TPS di dua kecamatan tersebut.
    Pada Selasa, (3/12/2024), Ketua KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya mengatakan, pihaknya memutuskan untuk melanjutkan rekapitulasi di tingkat Kota Blitar setelah melakukan kajian dan klarifikasi atas rekomendasi PSU tersebut.
    Sebagaimana diketahui, paslon Bambang-Bayu diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra yang menguasai 16 kursi atau 64 persen dari total kursi yang ada di DPRD Kota Blitar.
    Pada Pemilu 2024 lalu, PDI-P selaku partai politik paling dominan di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar telah kehilangan 3 kursi DPRD Kota Blitar dari 11 kursi menjadi 8 kursi.
    Di sisi lain, paslon Ibin-Elim diusung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan sejumlah partai politik non-parlemen.
    Koalisi ini hanya menguasai 9 kursi atau 36 persen dari total 25 kursi di DPRD Kota Blitar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.