Kementrian Lembaga: KPU

Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Begini Respons Tim Sudirman-Fatma

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) tanggapi sikap rivalnya Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang akan menggugat hasil Pilgub Sulsel 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Tim Andalan Hati meminta agar rivalnya itu legawa, sekaligus mengajak semua pihak untuk sama-sama menatap masa depan Sulsel yang diyakini akan lebih baik lagi nantinya.

“Lebih baik kita fokus menatap masa depan Sulsel yang lebih baik, mempersiapkan pemerintah baru Sulsel yang jauh lebih maju dan berkarakter,” ujar Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim, Selasa, 10 Desember 2024.

MRR, akronim namanya, menyebut dengan perbedaan hampir 1,4 juta raihan suara, gugatan DIA ke MK dianggap hanya akan membuang energi saja. Kendati, itu adalah hak demokrasi bagi setiap paslon yang kalah dalam pemilu.

“Dengan selisih lebih dari 1,4 juta suara tanpa money politik dan tanpa intimidasi, masyarakat Sulsel tak perlu menanggapi serius keinginan gugatan dia, kita berikan kesempatan dia berjuang,” tandasnya.

Di sisi lain, MRR menyampaikan terima kasih kepada semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga pengamanan pilkada yang telah meyukseskan Pilgub Sulsel 2024.

“Kami ucapkan terima kasih ke KPU, Bawaslu, TNI-Polri yang telah sama-sama menyukseskan Pilgub Sulsel 2024,” ucapnya.

Tidak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan MRR kepada seluruh pihak terkait lainnya, yaitu Pemprov, DPRD, Partai Politik, dan semua masyarakat Sulsel.

10/12/2024 20:25
Wamendagri: Rekapitulasi Pilkada Jakarta Tetap Sah, Meski Golput Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengemukakan penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 tetap sah, meski angka golongan putih alias golput di Jakarta terbilang tinggi.

Perlu diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, angka golput di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48%.

Hal tersebut Bima sampaikan seusai dirinya menghadiri rapat kerja dengan Komite I DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

“Ya tetap saja, itu [hasil rekapitulasi KPU] valid. Legitimasi berikutnya adalah legitimasi dalam hal kinerja pemerintahan, banyak juga yang terpilih dengan suara tipis ya, tapi kemudian bisa membangun legitimasi pemerintahan karena performa karena memiliki kinerja yg baik begitu,” ujarnya.

Eks Wali Kota Bogor dua periode ini menyebutkan babak pencoblosan di Pilkada 2024 ini telah terlewati, walaupun tingkat partisipasi politik masyarakat di beberapa titik terlihat rendah.

“Sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya dan itu akan kita awasi bersama-sama dengan pemerintah,” tegas Bima.

Diberitakan sebelumnya, Tim Pemenangan paslon Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO mengatakan angka golput di Jakarta mencapai 3,4 juta orang atau lebih tinggi dari perolehan suara paslon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno sebesar 2,1 juta suara.

“Tim hukum RIDO mempelajari, melihat, meneliti, ternyata di antaranya masalahnya adalah banyak sekali warga Jakarta yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau formulir C6. Inilah yang menyebabkan kami dari pihak pasangan RIDO akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkait beberapa masalah,” ujar Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria kepada wartawan saat ditemui di Media Center RIDO, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Sementara itu, saksi paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, Anthony James Harahap menilai bahwa jumlah suara tidak dapat mewakili atau merepresentasikan masyarakat, sehingga legitimasi masyarakatnya sangat kurang.

Dia mengemukakan bahwa pihaknya mencatat hanya ada 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT.

“Sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan,” tuturnya saat menghadiri rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

10/12/2024 20:20
Pramono-Rano Menang 50,07% di Pilkada Jakarta 2024, Puan: Alhamdulillah!

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi kemenangan Pramono Anung-Rano Karno berdasarkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta pada Minggu (8/12/2024).

Puan merasa bersyukur atas perolehan keunggulan pasangan calon (paslon) yang diusung partainya yaitu Pramono Anung-Rano Karno. Untuk diketahui, Pramono-Rano berhasil mendulang 50,07% suara sah.

“Alhamdulillah,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Puan melanjutkan dirinya merasa optimis bahwa paslon usungan partainya tersebut bisa ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dengan satu putaran.

“InsyaAllah,” ujar Politikus PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan 50,07% suara dari dua paslon lainnya.

Perlu diketahui, Pramono-Rano unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Kemudian, di posisi kedua ada paslon Ridwan Kamil-Suswono sebesar 1.718.160 (39,4%) dan terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.229 (10,53%).

Adapun, pengesahan ini dilakukan langsung oleh ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/12/2024) siang.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah,” ujarnya sembari mengetuk palu rapat.

10/12/2024 20:15
KPU DIY: Kepala daerah lima kabupaten/kota ditetapkan akhir Desember

Saat ini KPU RI masih menunggu informasi dari MK terkait area-area mana yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan.

Yogyakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkirakan penetapan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di lima kabupaten/kota se-DIY di akhir Desember 2024.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY Ibah Muthiah di Yogyakarta, Selasa, menjelaskan bahwa penetapan tersebut mengingat tak satu pun paslon yang mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemungkinan akhir Desember untuk penetapan calon terpilih di lima kabupaten/kota di DIY,” ujar Ibah Muthiah.

Setelah penetapan hasil perolehan suara, dia memastikan masing-masing paslon telah diberi waktu hingga 3 hari untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada.

Meski begitu, baik di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, maupun Kabupaten Gunungkidul, tidak ada yang memanfaatkan rentang waktu tersebut untuk mengajukan gugatan.

“Yang belum ada gugatan sampai saat ini adalah DIY, Bali, DKI Jakarta, dan Papua Pegunungan,” tutur Ibah.

Tidak seperti provinsi lainnya, menurut Ibah, KPU DIY tidak menggelar rapat pleno kembali lantaran tidak ada pemilihan gubernur (pilgub).

Oleh karena itu, dia memperkirakan penetapan calon kepala daerah terpilih di lima kabupaten/kota se-DIY bakal dilakukan pada gelombang pertama atau di akhir Desember 2024.

“Gelombang satu itu otomatis yang memang tidak ada pengajuan perselisihan ke MK,” ujar dia.

Sesuai dengan regulasi, penetapan tersebut dapat dilakukan setelah MK bersurat ke KPU RI dilanjutkan pemberian tembusan ke kabupaten/kota.

Dari rangkaian proses tersebut, Muthiah memperkirakan penetapan calon terpilih di lima kabupaten/kota se-DIY bakal berlangsung akhir Desember 2024.

“Paling lambat 5 hari. Jadi, kalau MK-nya misalnya suratnya tanggal 20 Desember, berarti KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penetapan calon terpilih maksimal tanggal 25 Desember,” kata dia.

Sebelumnya, pada Pilkada Kota Yogyakarta pasangan Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan unggul dengan meraih 87.485 suara, di Kabupaten Sleman pasangan Harda-Danang unggul dengan 381.580 suara.

Berikutnya, di Kabupaten Bantul pasangan Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta mengantongi suara tertinggi sebanyak 230.819 suara, di Kabupaten Kulon Progo Agung Setyawan-Ambar Purwoko unggul dengan 119.643 suara, dan di Gunungkidul pasangan Endah Subekti-Joko Parwoto unggul dengan 179.460 suara.

“Saat ini KPU RI masih menunggu informasi dari MK terkait area-area mana yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan,” ujar Ibah Muthiah.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

10/12/2024 19:52
Kemendagri Catat ada 28 Petugas Meninggal Selama Pilkada 2024

ERA.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, pihaknya mencatat ada 28 orang petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia selama Pilkada Serentak 2024. Penyebabnya karena serangan jantung akibat kelelahan.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parleme, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Kita lihat ada di tahun 2024 ini ada 28 per 8 Desember yang meninggal. Ini kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan serangan jantung,” kata Arya.

Dia mengklaim, jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan saat Pilkada 2020 maupun Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Dari paparan yang ditampilkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat saat Pilkada 2020 lalu jumlah petugas yang meninggal mencapai 41 orang. Sementara di Pemilu 2019 tercatat ada 722 petugas meninggal, dan di Pemilu 2024 ada 181 orang.

“Ini kita bandingan dengan periode sebelumnya tentu jauh angkanya ini,” ujar Arya.

Meski jumlahnya jauh lebih sedikit, hal ini tetap menjadi catatan dan evaluasi bagi Kemendagri. Ke depannya diharapakan kasus petugas yang meninggal dunia bisa dihilangkan.

“Ini catatan kita ke depan untuk memperbaiki sistem bersama-sama baik secara teknis maupun administratif,” kata Arya.

Sebagai informasi, pememerintah memberikan santunan sebesar Rp36 juta kepada pihak keluarga petugas yang meninggal dunia. Serta Rp10 juta untuk biaya pemakaman.

Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui Satuan Biaya Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan dan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santutan Bagi Badan Ad Hoc.

10/12/2024 19:50
Kasus Darurat Militer Makin Meluas, Kepala Komando Inetlijen Pertahanan Korsel Diberhentikan

ERA.id – Kepala Komando Intelijen Pertahanan militer Korea Selatan secara resmi telah diberhentikan dari tugasnya. Pemberhentian itu berkaitan dengan keterlibatannya atas deklarasi darurat militer.

“Kementerian Pertahanan telah memindahkan Mayor Jenderal Angkatan Darat Moon Sang-ho, kepala Komando Intelijen Pertahanan, untuk menangguhkan tugasnya karena keterlibatannya dalam situasi saat ini,” kata Kementerian Pertahanan dalam pernyataannya, dikutip Yonhap News, Selasa (10/12/2024).

Selain memberhentikan Moon, Kementerian juga sedang memverifikasi kecurigaan bahwa personel dari komando Moon memasuki kantor Komisi Pemilihan Umum Nasional di Gwacheon, tepat di selatan Seoul, Selasa lalu ketika Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer.

Dari laporan media lokal sebelumnya dikatakan bahwa anggota Komando Intelijen Pertahanan memfilmkan server komputer komisi di kantor tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai motif tindakan tersebut.

Sejauh ini Kementerian telah memberhentikan lima personel militer senior lainnya di tengah penyelidikan yang meluas mengenai peran mereka dalam operasi darurat militer, termasuk komandan Komando Pertahanan Ibu Kota, Komando Perang Khusus Angkatan Darat, dan Komando Kontra Intelijen.

10/12/2024 19:48
Pram-Rano Tugaskan Todung Mulya Lubis dan Advokat Senior Hadapi Gugatan RIDO di MK

Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno menyiapkan puluhan advokat untuk membantu termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta dalam sidang gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono-Rano, Bhirawa J. Arifin mengatakan pihaknya telah menunjuk advokat senior Todung Mulya Lubis untuk jadi ketua tim hukum Pramono-Rano yang akan beracara untuk menghadapi semua gugatan sengketa Pilkada di MK.

Menurutnya, Todung Mulya Lubis juga akan dikawal oleh puluhan advokat lainnya yang berada di barisan Pramono-Rano nanti.

“Kami sudah siapkan puluhan advokat dan advokat senior untuk melawan gugatan dari paslon lain di MK,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (10/12).

Bhirawa juga mengatakan bahwa pihaknya akan didukung oleh para saksi dan ahli yang siap membela pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno di sidang sengketa pemilu MK.

“Bahkan ada ahli yang mengajukan diri ke kami untuk menjadi saksi ahli di sidang MK nanti,” imbuhnya.

Dia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang belum menerima hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pihaknya tetap bakal menghormati jika pihak tersebut ingin maju ke MK untuk melayangkan gugatan.

“Ya kami menghormati dan menghargai bila ada pihak tertentu yang merasa tidak puas dentan hasil rekap akhir dan penetapan dari KPUD. Jadi apabila ada upaya yang ingin ditempuh mereka, kami sudah sangat siap,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) Pramono Anung-Rano Karno Prasetio Edi Marsudi menganggap gugatan terkait hasil Pilkada Jakarta 2024 oleh tim pemenangan paslon nomor urut 2 Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengada-ada.

Pras, sapaan akrabnya beranggapan perbedaan perolehan suara antara kedua paslon dinilai terlalu jauh. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Jakarta, paslon Pramono-Rano unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 atau setara dengan 50,07%.

Kemudian, di posisi kedua ada paslon Ridwan Kamil-Suswono sebesar 1.718.160 (39,4%) dan terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.229 (10,53%).

“Pasangan nomor satu landasannya kan ada, kalau dia memang tidak mau menerima hasil ini silakan saja ke MK, itu kan alurnya, tetapi jangan dicari-cari karena perbandingannya antara [nomor urut] satu dengan [nomor urut] tiga hampir 10% bos, bagaimana dia mau ke MK?” ujarnya saat ditemui di acara penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/12/2024).

10/12/2024 19:46
Kubu Pramono-Rano Siap Bantu KPU Jakarta Hadapi Gugatan Tim RIDO

Bisnis.com, JAKARTA–Pasangan calon gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno siap membantu KPU Provinsi Jakarta menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh kubu Ridwan Kamil-Suswono alias Rido.

Anggota Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono-Rano, Bhirawa J. Arifin mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan diri menjadi pihak termohon terkait jika dibutuhkan oleh KPU Provinsi Jakarta.

“Kami sudah siap jika harus menjadi pihak termohon terkait di sidang gugatan nanti,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Bhirawa mengakui bahwa ada pihak-pihak yang belum menerima hasil penetapan KPU Provinsi Jakarta terkait Pilkada Jakarta. Dia mengatakan bahwa pihaknya tetap bakal menghormati jika pihak tersebut ingin maju ke MK untuk melayangkan gugatan.

“Ya kami menghormati dan menghargai bila ada pihak tertentu yang merasa tidak puas dentan hasil rekap akhir dan penetapan dari KPUD. Jadi apabila ada upaya yang ingin ditempuh mereka, kami sudah sangat siap,” katanya.

Menurut Bhirawa sejak 5 minggu terakhir, tim pemenangan Pramono-Rano sudah menyiapkan banyak saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang sengketa pilkada Jakarta di MK.

“Bahkan ada juga ahli yang menawarkan diri untuk membantu kami di MK nanti,” ujarnya.

10/12/2024 19:40
Pilkada Serentak 2024 Dinilai Wamendagri Bima Arya Berjalan Kondusif – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berlangsung kondusif, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Pilkada serentak kita ini bisa dibilang mungkin yang paling rumit dan kompleks di seluruh dunia. Banyak catatan-catatan pelaksanaan kemarin yang tentunya harus kita tindak lanjuti untuk perbaikan ke depan, tetapi kami berani dan percaya diri menyampaikan [bahwa] secara keseluruhan, pelaksanaan Pilkada Serentak ini berjalan dengan kondusif,” ujar Bima.

Dalam pesta demokrasi tingkat lokal tersebut, kata Bima, Kemendagri berperan penting dalam memperbarui data pemilih melalui Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Peran ini sangat krusial karena memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.

“Dan termasuk juga warga yang marginal, saudara-saudara kita [penyandang] disabilitas, ini berusaha kita maksimalkan agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Kemendagri juga memfasilitasi sarana dan prasarana seperti kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah (Pemda). Bima memastikan bahwa pendanaan Pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah terealisasi 100 persen, meski sempat menghadapi tantangan di beberapa daerah.

Dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), Kemendagri juga telah mengeluarkan surat keputusan bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Bawaslu pada 22 September 2022 silam.

Kemudian, untuk menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) saat Pilkada, Kemendagri juga mengeluarkan surat edaran (SE) yang meminta Pemda untuk menghentikan sementara pengalokasian bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“[Kami] meminta agar seluruh birokrat aparatur untuk netral, tidak berpihak dan mengingatkan sanksi-sanksi secara hukum yang bisa diberikan kepada seluruh ASN apabila melanggar. Dan tentu posisi kami adalah menindaklanjuti dari temuan atau laporan dari Bawaslu,” tandas Bima.

10/12/2024 19:14
Terbitkan Profil Baru Harun Masiku, KPK: Untuk Perpanjang Status DPO

Terbitkan Profil Baru Harun Masiku, KPK: Untuk Perpanjang Status DPO
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, alasan kembali menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk eks kader PDI-P Harun Masiku adalah untuk memperpanjang status DPO yang pernah diterbitkan pada awal 2020 lalu.
“Karena DPO itu ada batas waktunya, oleh karena itu, kemudian batas waktunya sudah habis, dan supaya tidak ada masa yang kosong maka KPK memperpanjang sebelum masa DPO-nya habis,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Ghufron enggan menjelaskan progres pencarian Harun Masiku yang sudah berjalan hampir 5 tahun itu.

Meski demikian, ia berharap dengan diterbitkannya surat DPO tersebut, Harun Masiku dapat segera ditangkap.
“Bagaimana pergerakan, tentu sekali lagi kami berharap dan mohon doanya mudah-mudahan segera ditangkap, tetapi progresnya bagaimana tentu tidak mungkin saya sampaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan profil terbaru dan ciri fisik dari Daftar Pencarian Orang (DPO) Harun Masiku, sebagai pembaruan dari data DPO yang dikeluarkan pada 2020.
Harun Masiku, yang merupakan mantan kader PDI-P, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.
Profil tersebut dituangkan dalam surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: RI/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.
“Untuk ditangkap dan diserahkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jl Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian bunyi surat Pimpinan KPK tersebut, Jumat (6/12/2024).
Dalam surat tersebut, terdapat empat
foto Harun Masiku
.
Foto pertama, terlihat Harun Masiku mengenakan kemeja putih dan berkacamata. Pada foto kedua menunjukkan Harun Masiku berkemeja kotak-kotak merah terbuka, dengan kaus hitam bertuliskan “Make Smart Choices in Your Life”.
Selanjutnya, foto ketiga terlihat Harun Masiku mengenakan kemeja batik bermotif bunga berwarna coklat. Sedangkan foto terakhir terlihat Harun Masiku mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna merah jambu.
KPK juga mencantumkan informasi kontak untuk melaporkan keberadaan Harun Masiku.
Masyarakat dapat menghubungi Rossa Purbo Bekti melalui email di Rossa.bekti@kpk.go.id atau nomor telepon 021-25578300, serta nomor handphone 08119043917.
Dalam surat DPO tersebut, KPK menjelaskan bahwa Harun Masiku terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni Wahyu Setiawan, yang merupakan Anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022, bersama Agustiani Tio F.
Tindakan ini terkait dengan penetapan Anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024, yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama Saeful Bahri.
Sebagai catatan, KPK sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Penangkapan Nomor Sprin.Kap/11/DIK.01.02/10/24/2024 pada tanggal 26 Oktober 2024.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2024 19:07