Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Dedi Mulyadi-Erwan Menang Pilgub Jabar, Borong 62 Persen Suara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan menang Pilgub Jawa Barat 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Jawa Barat. Mereka memborong 62 persen suara sah.

    Dikutip dari formulir D. Hasil PROV-KWK Gubernur KPU Jabar, perolehan suara Dedi-Erwan mencapai 14.130.192 suara. Angka itu setara 62,2 persen total suara sah.

    Posisi kedua ditempati Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie. Mereka memperoleh 4.260.072 suara atau setara 18,76 persen suara sah.

    Berikutnya ada Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina dengan perolehan 2.204.452 suara. Di posisi buncit ada pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 2.116.017 suara.

    Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Pilgub Jabar 2024 23.703.785 orang. Total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jabar 2024 mencapai 35.925.960 orang. Dengan begitu, tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Jabar 2024 65,98 persen.

    Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan mencalonkan diri dengan dukungan 14 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lima di Antara adalah partai pemilik kursi di DPRD Jabar, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Sembilan partai lainnya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Ummat, Partai Perindo, PKN, Hanura, dan Partai Buruh.

    (dhf/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tak Ada Gugatan, Rijanto-Beky Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup Blitar

    Tak Ada Gugatan, Rijanto-Beky Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Paslon Pilbup Blitar nomor urut 1, Rijanto-Beky segera dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2029. Hal ini setelah dipastikan tidak ada gugatan dari pasangan Rini-Ghoni ke Mahkamah Konstitusi pasca pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pilbup 2024 oleh KPU Kabupaten Blitar.

    “Hingga kemarin tanggal 10 Desember 2024, belum ada gugatan yang dilayangkan,” ucap Komisioner KPU Blitar, Hadi Santoso, Rabu (11/12/2024).

    Jika tidak ada gugatan, maka KPU Kabupaten Blitar bisa segera menetapkan hasil Pilbup Blitar 2024. Pasangan Rijanto-Beky pun bakal segera ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih.

    “Untuk penetapan bupati terpilih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino.

    Nantinya setelah dilakukan penetapan, nama Rijanto-Beky bakal diusulkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030 oleh KPU Kabupaten Blitar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika semua lancar tanpa ada gugatan maka pelantikan Rijanto-Beky sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030 bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 mendatang.

    Hal itu sesuai dengan Perpres nomor 80/2024 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 22A ayat 2 Pelantikan Bupati-Wakil Bupati serta Wali Kota-Wakil Wali Kota dilaksanakan secara serentak pada 10 Februari 2025.

    “Kalau sesuai dengan penjadwalan pelantikan akan dilakukan di bulan Februari 2025 mendatang,” terang Hadi. [owi/beq]

  • Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Tim Sudirman-Fatmawati Santai

    Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Tim Sudirman-Fatmawati Santai

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) tanggapi sikap rivalnya Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang akan menggugat hasil Pilgub Sulsel 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

    Tim Andalan Hati meminta agar rivalnya itu legawa, sekaligus mengajak semua pihak untuk sama-sama menatap masa depan Sulsel yang diyakini akan lebih baik lagi nantinya.

    “Lebih baik kita fokus menatap masa depan Sulsel yang lebih baik, mempersiapkan pemerintah baru Sulsel yang jauh lebih maju dan berkarakter,” ujar Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim, Selasa, 10 Desember 2024.

    MRR, akronim namanya, menyebut dengan perbedaan hampir 1,4 juta raihan suara, gugatan DIA ke MK dianggap hanya akan membuang energi saja. Kendati, itu adalah hak demokrasi bagi setiap paslon yang kalah dalam pemilu.

    “Dengan selisih lebih dari 1,4 juta suara tanpa money politik dan tanpa intimidasi, masyarakat Sulsel tak perlu menanggapi serius keinginan gugatan dia, kita berikan kesempatan dia berjuang,” tandasnya.

    Di sisi lain, MRR menyampaikan terima kasih kepada semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga pengamanan pilkada yang telah meyuksekseskan Pilgub Sulsel 2024.

    “Kami ucapkan terima kasih ke KPU, Bawaslu, TNI-Polri yang telah sama-sama menyukseskan Pilgub Sulsel 2024,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan MRR kepada seluruh pihak terkait lainnya, yaitu Pemprov, DPRD, Partai Politik, dan semua masyarakat Sulsel.

  • KPK Tegaskan Pengejaran Harun Masiku Tetap Berlanjut meski Pimpinan Berganti

    KPK Tegaskan Pengejaran Harun Masiku Tetap Berlanjut meski Pimpinan Berganti

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengejaran terhadap buronan Harun Masiku tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pimpinan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, memastikan proses hukum akan terus berjalan tanpa terpengaruh oleh perubahan di pucuk kepemimpinan lembaga tersebut.

    “Keberlanjutan prosesnya dijamin. Kepemimpinan yang akan datang tetap melanjutkan proses hukum,” ujar Ghufron, Rabu (11/12/2024).

    Ghufron menjelaskan bahwa penanganan kasus Harun Masiku merupakan tanggung jawab kelembagaan KPK, bukan keputusan individu pimpinan. Oleh karena itu, perubahan pimpinan tidak akan memengaruhi kelanjutan proses hukum terhadap Harun.

    “Kasus Harun Masiku bukanlah keputusan pimpinan periode tertentu. Ini adalah keputusan lembaga KPK yang akan terus berjalan,” tegas Ghufron.

    Selain Harun Masiku, KPK juga memastikan pengejaran terhadap buronan lain tetap dilanjutkan. Di antaranya adalah Paulus Tannos, tersangka kasus pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun 2011-2013, dan Kirana Kotama yang terjerat kasus dugaan suap terkait pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina.

    “Bukan hanya Harun Masiku, tetapi semua buronan KPK harus terjamin pengejarannya meskipun pimpinannya berubah. Yang melakukan adalah lembaga, pimpinan hanya sebagai leader,” kata Ghufron.

    Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif dari PDIP yang terlibat dalam dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU saat itu, untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR.

    Namun, sejak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan dan beberapa pihak lainnya pada 8 Januari 2020, Harun Masiku hingga kini masih buron. Upaya pencarian dan pengejaran Harun Masiku terus dilakukan oleh KPK guna menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

  • Pasangan Mirza-Jihan Menang Telak di Pilgub Lampung 2024

    Pasangan Mirza-Jihan Menang Telak di Pilgub Lampung 2024

    Liputan6.com, Lampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Hasilnya, pasangan Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela meraih kemenangan telak, unggul jauh dari pasangan Arinal Djunaidi-Sutono. Dalam rapat pleno yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Sabtu (7/12/2024), pasangan nomor urut 1, Mirza-Jihan, meraih total 3.300.681 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Arinal-Sutono, hanya memperoleh 691.076 suara.

    Proses rekapitulasi berlangsung lancar tanpa adanya perdebatan dari pihak peserta maupun penyelenggara. Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami, menyatakan bahwa hasil pleno ini akan menunggu masa sanggah selama 3×24 jam untuk memastikan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami menunggu secara resmi apakah ada permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK. Jika tidak ada, KPU Provinsi Lampung akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih,” ujar Erwan.

    Ia menambahkan, apabila tidak ada sengketa, hasil penetapan calon terpilih akan diserahkan ke DPRD Provinsi Lampung. “Pasca penetapan, hasil ini akan kami serahkan kepada DPRD untuk proses administrasi lebih lanjut,” katanya.

  • Digugat BERBAKTI, KPU Pamekasan: Ini Bagian dari Demokrasi

    Digugat BERBAKTI, KPU Pamekasan: Ini Bagian dari Demokrasi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, tidak mempersoalkan gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang dilayangkan Pasangan Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI).

    Gugatan sengketa Pilkada Pamekasan, dilayangkan Tim Kuasa Hukum Paslon BERBAKTI ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 185/PAN.MK/e-AP3/12/2024, diterima dan ditandatangani Plt Panitera Muhidin pada pukul 21.38 WIB, Senin (9/12/2024) lalu.

    Melalui surat kuasa tersebut, tim hukum BERBAKTI mempersoalkan indikasi sengketa kepada KPU Pamekasan, sebagai penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan yang digelar serentak pada 27 November 2024 lalu.

    Gugatan tersebut tidak hanya terfokus pada perselisihan hasil rekapitulasi, tetapi juga pada pada proses dari tahapan pilkada serentak di Pamekasan. Bahkan sebagai pelengkap dari pengajuan sengketa sekaligus persiapan menghadapi persidangan, Tim Hukum BERBAKTI juga menyertakan berbagai bukti menghadapi persidangan.

    Namun menyikapi hal itu, KPU Pamekasan tidak mempersoalkan gugatan dari tim hukum paslon nomor urut 3 di Pilkada Pamekasan. “Ini bagian dari demokrasi, semua memiliki hak yang sama memperjuangkan haknya di pengadilan,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan, A Tajul Arifin, Rabu (11/12/2024).

    Seperti diketahui, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU Pamekasan, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024) lalu. Sudah dinyatakan tuntas.

    Bahkan dalam pleno terbuka tersebut, paslon nomor urut 2 Pilkada Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) dinyatakan unggul dari dua paslon lainnya dengan meraih dukungan sebanyak 291.246 suara (50,9 persen).

    Sementara paslon nomor urut 1 Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) mendapatkan total dukungan sebanyak 17.307 suara (3 persen), dan paslon nomor urut 3 Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendulang sebanyak 263.740 suara (46,1 persen). [pin]

  • Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Raih Suara Terbanyak di Pilgub Jabar

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Raih Suara Terbanyak di Pilgub Jabar

    ERA.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024. 

    Berdasarkan hasil rapat pleno yang berlangsung dari 8 sampai 9 November 2024, pasangan calon (paslon) Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan meraih suara terbanyak di Pilgub Jabar 2024.

    Ketua KPU Jabar, Ahmad Nur Hidayat mengatakan, paslon nomor urut satu, Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwibatarina mendapatkan suara 2.204.452. Kemudian, paslon nomor urut dua, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja mendapatkan suara 2.116.017.

    Selanjutnya, paslon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie mendapatkan suara 4.260.072. Lalu, paslon nomor urut empat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh suara 14.130.192.

    “Data suara sah dan tidak, 23.703.785. Jumlah suara sah 22.710.733. Jumlah suara tidak sah 993.052,” kata Hidayat saat membaca hasil rekapitulasi dan penetapan suara Pilgub Jabar, Senin (9/12/2024).

    Sebagai informasi, pada Pilgub Jabar 2024, tercatat ada 35.925.960 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan, jumlah TPS di Pilgub Jabar 2024 mencapai 73.835.

  • Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pesta demokrasi Pilkada Jakarta 2024 sudah selesai digelar. Komisi Pemilihan umum (KPU) Jakarta mengumumkan pasangan calon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno sebagai juara dengan perolehan suara 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Namun, ternyata angka golongan putih (golput) meroket pada Pilkada kali ini. 

    Masyarakat memilih untuk menjadi golongan putih (golput) atau tidak memilih sudah menjadi hal yang seringkali terjadi di kontestasi politik Tanah Air. Hal yang mengangetkan, angka Golput di Jakarta mencapai 3,4 juta orang atau lebih tinggi dari perolehan suara Pramono Anung-Rano Karno sebesar 2,1 juta suara.

    Kendati demikian, terdapat perbedaan mencolok antara angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan 2017. 

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago melihat bahwa kejenuhan masyarakat mendasari tumpangnya partisipasi pemilih dari Pilkada Jakarta pada 2017 dibandingkan dengan Pilkada Jakarta 2024. 

    “Tentu terkait kejenuhan publik dengan waktu tahun yang sama diselenggarakan pilpres dan pilkada dilakukan sehingga kejenuhan tidak menguntungkan bagi paslon,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Apabila ada kondisi pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil—Suswono (RIDO) berhasil meraih kesempatan untuk melakukan putaran kedua, Chaniago mengatakan suara yang dihasilkan kedua paslon juga tak akan jauh berbeda dari putaran pertama. 

    “Dengan kondisi ini [kejenuhan masyarakat], RIDO pun juga kesulitan untuk masuk ke putaran kedua. Selain mereka harus mempertimbangkan peluang bisa lolos ke putaran kedua, tetapi yang jelas masyarakat sudah jenuh dengan pesta politik yang berhimpitan,” tandasnya.

    Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara di TPS 16 Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    Senada, Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio melihat bahwa kejenuhan menjadi momok utama yang tak menguntungkan berbagai paslon. 

    Apalagi, dia melanjutkan bahwa pada Pilkada Jakarta 2017, masyarakat disuguhkan dengan calon-calon yang dinilai lebih menarik seperti Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

    “Ada dua penyebab perbedaan partisipasi pemilih waktu 2017 warga tak capek untuk memilih karena itu hanya Pilkada dan pilpres jauh. Kemudian calonnya waktu 2017 lebih memberi antusias masyarakat dengan calonnya,” katanya kepada Bisnis. 

    Alhasil, dia mengaku tak kaget apabila angka golput cukup tinggi. Misalnya, dalam Pilkada Jakarta 2017, jumlah pemilih yang tak menggunakan hak suaranya berada di angka 1.654.854 orang atau 22,9 persen dari total pemilih sebanyak 7.218.272.

    Terbukti, dia mengatakan bahwa ketika kedua poin yang dimaksud terjadi, maka angka golput di Pilkada Jakarta 2024 justru makin naik hingga mencapai persentase tertinggi, yakni 3.489.614 orang atau 42,48 persen dari DPT.

    Perkembangan Pemilih Golongan Putih (Golput) di Pilkada Jakarta

    Tahun

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    2007

    5.725.767

    3.759.038

    1.966.729

    2012

    6.996.951

    4.667.991

    2.328.960

    2017

    7.218.272

    5.563.418

    1.654.854

    2024

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

    Angka golput yang mencapai 3,4 juta orang itu bahkan melebihi perolehan suara yang diraih paslon dengan suara tertinggi, Pramono Anung-Rano Karno. Menurut data resmi KPU, Pramono-Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah. 

    Pram-Doel tercatat unggul di semua wilayah Jakarta, namun angka golput yang begitu tinggi masih melebihi seluruh perolehan suara tiap pasangan calon.

    Kemudian, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen suara sah. Sementara pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, meraup 459.230 suara atau 10,53 persen suara sah.

    Data Pemilih di Pilkada Jakarta 2024

    Wilayah Jakarta

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    Jakarta Timur

    2.374.828

    1.425.834

    948.994

    Jakarta Barat

    1.909.774

    1.069.002

    840.772

    Jakarta Selatan

    1.748.961

    1.046.480

    702.481

    Jakarta Utara

    1.345.815

    712.367

    633.448

    Jakarta Pusat

    813.721

    455.549

    358.172

    Kepulauan Seribu

    20.908

    15.161

    5.747

    Total

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

     

    Selain itu, keterlibatan pemilih muda yang lebih terhubung dengan teknologi dan isu-isu seperti perubahan iklim, kemacetan, dan kesenjangan sosial bisa menjadi faktor penting dalam Pilkada 2024 kurang tersentuh. padahal meningkatnya keterlibatan pemilih muda dapat menurunkan angka golput. 

    Berdasarkan data KPU terdapat 203 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih di Pilkada serentak 2024. Dari 203 juta pemilih itu, 25,69% di antaranya masuk kategori umur generasi Z atau Gen Z dan 33% merupakan generasi milenial.

    Adapun, komposisi daftar pemilih tetap nasional sebanyak 203.657.354 pemilih yang akan menggunakan hak suaranya, terdapat 52.318.841 atau 25,69 gen Z atau dan juga 67.731.281 atau 33% pemilih milenial.

    Kemudian ada 55.069.832 atau sebanyak 27,04% generasi X dan juga 25.799.756 atau 12,67 persen baby boomer dan juga 2.737.644 atau sebanyak 1,34 persen pre-boomer.

    Kemudian, terdapat juga 61 juta pemilih pemula yang berusia di bawah 30 tahun, yakni untuk pemilih pemula yang usia di bawah 30 tahun sebanyak 61.108.169 atau 30,01 persen, sedangkan untuk pemilih disabilitas, totalnya 951.812 atau 0,47%. 

  • Khofifah-Emil Menang Telak di Pilgub Jatim, Apa Kata Pengamat Unair?

    Khofifah-Emil Menang Telak di Pilgub Jatim, Apa Kata Pengamat Unair?

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jawa Timur telah merampungkan rekapitulasi 38 kabupaten/kota untuk Pilgub Jatim 2024. Hasilnya paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meraih 12.192.165 suara.

    Kemudian, paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim meraih suara 1.797.332. Sedangkan paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma)-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meraih 6.743.095.

    Total suara sah pada Pilgub Jatim 2024 ini sebanyak 20.732.592. Sementara untuk suara tidak sah sebanyak 1.204.610. Jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya di Pilgub Jatim 2024 sebanyak 21.937.202. Dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 10.201.732. Sementara pemilih perempuan sebanyak 11.735.470.

    Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fahrul Muzaqqi menyebut hasil Pilgub Jatim 2024 sudah sesuai kehendak masyarakat Bumi Majapahit.

    Fahrul menyebut Pilgub Jatim 2024 menjadi salah satu Pilkada yang berjalan aman, damai, guyub, dan sangat minim terjadi kecurangan.

    “Saya rasa hasil Pilgub Jatim ini sudah mewakili pilkada yang demokratis, damai, kondusif. Saya rasa itu juga jadi cermin bagaimana dukungan warga Jatim ke paslon cagub cawagubnya yang didukung,” kata Fahrul kepada awakmedia, Rabu (11/12/2024).

    Fahrul berharap para paslon bisa menghormati hasil Pilgub Jatim 2024 karena sudah berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis.

    “Ini waktunya para kontestan menghormati, menerima dengan legowo hasil KPU dan masyarakat Jatim bisa membaur, melebur lagi untuk berkonsentrasi menyiapkan kandidat gubernur yang nantinya akan dilantik sekaligus menyongsong periode kepemimpinan yang akan datang,” jelasnya.

    “Kondisi Jawa Timur juga harus terus dijaga agar selalu aman, guyub, rukun, kondusif guna melanjutkan pembangunan ke depan,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Presiden Tersangka, Menteri-Jenderal Polisi Ditangkap

    Presiden Tersangka, Menteri-Jenderal Polisi Ditangkap

    Presiden Korsel Ditetapkan Jadi Tersangka

    Presiden Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel. Yoon juga dilarangan bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer.

    Larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman tak lama setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyatakan telah mengajukan permintaan perintah tersebut.

    Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan simultan yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan CIO atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa (3/12) lalu.

    Perintah tersebut dicabut 6 jam kemudian setelah Majelis Nasional Korsel memutuskan untuk mengakhirinya.

    Sebuah mosi untuk memakzulkan Yoon juga diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat dan partai oposisi lainnya, namun mosi tersebut dibatalkan pada Sabtu (7/12) setelah Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot pemungutan suara mengenai mosi tersebut.

    Bae Sang-eop, pejabat senior imigrasi di Kementerian Kehakiman, mengatakan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen pada Senin (9/12) bahwa larangan perjalanan hampir selalu dikeluarkan setelah peninjauan sederhana terhadap persyaratan formal.

    Dia mengatakan larangan itu diberlakukan pada Yoon sekitar pukul 15.00 Waktu Korsel.

    Jenderal Polisi Ditangkap

    Tim investigasi khusus yang menangani kasus tersebut mengatakan Cho Ji-ho dan Kim Bong-sik ditangkap tanpa surat perintah sekitar pukul 03.50 dini hari atas tuduhan pemberontakan.

    Berdasarkan ketentuan penangkapan darurat, polisi memiliki waktu 48 jam untuk menahan dan menginterogasi tersangka.

    Cho dan Kim telah menjalani pemeriksaan di markas polisi masing-masing selama sekitar 10 jam sejak Selasa (10/12) sore. Kedua pejabat tinggi polisi tersebut diduga telah memerintahkan petugas polisi untuk menutup kompleks Majelis Nasional guna menghalangi para anggota parlemen memasuki parlemen dalam upaya untuk membatalkan keputusan darurat militer.

    Cho diduga mengirim personel polisi ke Komisi Pemilihan Umum Nasional untuk membantu militer dalam melaksanakan perintah yang dikeluarkan di bawah darurat militer. Baik Cho maupun Kim telah dikenakan larangan bepergian.

    Saksikan juga Sudut Pandang: Melihat Lebih Dekat Proyek Strategis Nasional di Utara Jakarta

    (whn/zap)