Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • MK Diharapkan Hati-hati dalam Menyikapi Gugatan Pilkada 2024

    MK Diharapkan Hati-hati dalam Menyikapi Gugatan Pilkada 2024

    MK Diharapkan Hati-hati dalam Menyikapi Gugatan Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi II DPR RI
    Ahmad Irawan
    meminta
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) untuk lebih berhati-hati dalam menangani setiap perkara
    gugatan hasil

    Pilkada 2024
    .
    Hal ini dikarenakan putusan MK akan bersifat final dan mengikat, serta harus diterima oleh semua pihak yang terlibat.
    “Saya berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari sengketa para pihak. Oleh karena itu, MK harus hati-hati dalam memutus karena putusan apapun yang dihasilkan oleh MK harus diterima para pihak,” ujar Irawan dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).
    Irawan menekankan bahwa gugatan ke MK merupakan upaya para calon kepala daerah untuk mencari keadilan atas ketidakadilan yang mereka rasakan selama proses kontestasi.
    “Tentu menyangkut kebenaran yang diyakininya terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan dan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan,” kata Irawan.
    Politikus Golkar ini juga berharap agar MK memastikan setiap putusan yang diambil adalah upaya melindungi hak konstitusional setiap warga negara.
    “Dengan segala pengalamannya, Mahkamah Konstitusi pasti memahami bagaimana cara menangani dan menyelesaikan permohonan sengketa yang diajukan kepadanya,” ungkap Irawan.
    Di sisi lain, Irawan mengingatkan bahwa sengketa hasil di MK juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pilkada.
    Ia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyiapkan segala dokumen dan bukti yang diperlukan untuk persidangan.
    “KPU dan Bawaslu sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa hasil tersebut penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan membuktikan telah bekerja sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu,” pungkasnya.
    Hingga Jumat (13/12/2024), tercatat sudah ada 282 permohonan gugatan terkait hasil Pilkada serentak 2024 yang masuk ke MK.
    Berdasarkan informasi yang tertera di laman resmi MK, 282 permohonan tersebut terdiri dari 16 gugatan hasil pemilihan gubernur, 218 gugatan hasil pemilihan bupati, dan 48 gugatan hasil pemilihan wali kota.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Risma-Gus Hans Ungkap Beragam Kejanggalan Pilgub Jatim 2024

    Tim Risma-Gus Hans Ungkap Beragam Kejanggalan Pilgub Jatim 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim kuasa hukum pasangan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 03, Tri Rismaharini dan Gus Hans resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi [MK], pada 11 Desember 2024.

    Juru Bicara paslon Risma-Gus Hans, Abdul Aziz mengatakan gugatan sengketa Jilgub Jatim telah diajukan ke MK, dengan nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    “Pada tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 23.07 WIB. Tim Kuasa Hukum Ibu Risma dan Gus Hans secara resmi telah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan akta pengajuan permohonan, nomor: 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024,” kata Abdul Aziz tertulis, Jumat (13/12/2024).

    Abdul menegaskan bahwa suara rakyat Jawa Timur harus dihargai sebagai penyampai kehendak dari Tuhan. Kata dia, untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, agar marwah demokrasi makin berkembang dan maju.

    Dia turut menyampaikan pandangan akhir dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Pilgub Jatim 2024, dengan membacakan sejumlah kejanggalan yang mereka temukan.

    “Ada ketidaknormalan atau keanehan yang kami sebut anomali Pilgub Jatim 2024,” ungkap Abdul Aziz.

    Anomali pertama yakni jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai angka di atas 90 persen DPT dan bahkan mencapai 100 persen DPT di 2.780 TPS, di sebanyak 26 kabupaten dan kota.

    “Dan dari hal itu juga, menimbulkan selisih suara pemilih paslon 02 yang mencapai 743.784 suara dibandingkan pemilih paslon 03 di wilayah Sampang, Pamekasan dan Bangkalan,” papar dia.

    Sementara khusus di Sampang, kata dia, terdapat 13 desa dan di Pamekasan 2 desa dengan jumlah pemilih di semua TPS-nya mencapai 100 persen.

    Anomali kedua, Aziz menerangkan bahwa jumlah pemilih Risma-Gus Hans di TPS mencapai kurang dari 30 suara dan atau bahkan mencapai ‘0’ suara di 3.900 TPS tersebar di 31 kabupaten serta kota.

    “Di sini selisih pemilih paslon 02 mencapai angka 897.361 suara, jika dibandingkan dengan pemilih paslon 03 persentasenya terbesar di wilayah Sumenep, Sampang dan Bondowoso,” imbuh dia.

    Anomali ketiga, kata dia, ialah adanya perbedaan dari jumlah pemilih di Pilgub lebih besar daripada jumlah pemilih Pilbup maupun Pilwalkot. Ditemukan selisihnya melebihi DPTb di 164 TPS di 34 kabupaten/kota.

    “Di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 18.745 suara dibandingkan pemilih paslon 03, yang persentase terbesarnya ada di Kota Madiun, Situbondo dan Kota Kediri,” tutur Abdul Aziz.

    “Abomali ke empat, terdapat perbedaan perolehan suara paslon antara total C1 TPS dengan Form D kecamatan, di sembilan kabupaten/kota. Di mana selisih suara paslon 2 mencapai 72.180 suara dibandingkan pemilih paslon 3. Jumlah terbesarnya ada di Surabaya, Sampang dan Bangkalan,” tambahnya.

    Dan yanh terakhir, lanjut Abdul Aziz, ialah adanya temuan form C1 hasil di beberapa TPS yang di-tipex atau dicoret untuk perolehan paslon 01 dan paslon 03, menjadi ‘0’ suara. sementara perolehan paslon 02 bertambah menjadi sebanyak 200-500 suara.

    Dengan rentetan anomali itu, Aziz menegaskan pihak paslon 03 Risma-Gus Hans mengaku akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pilgub itu dan akan membuktikannya di MK.

    “Kami mempertimbangkan untuk menyoal kualitas penyelenggaraan Pilkada Jatim yang patut diduga ada upaya dan tindakan yang bermuara pada terstruktur, sistematis dan masif alias TSM. Serta membuktikannya dalam ruang peradilan yang terhormat Mahkamah Konstitusi,” tegas dia.

    Itulah alasan mereka tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi atau form D hasil. Alasan-alasan itu juga, kata dia, juga sudah mereka tuangkan dalam form kejadian khusus dan atau keberatan saksi.

    “Tak lupa karena akhir dari rapat pleno ini bertepatan dengan 9 Desember 2024, kami mengucapkan selamat Hari Antikorupsi sedunia dan salam antikorupsi,” tutupnya.

    Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur resmi menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menang dalam Pilgub Jatim 2024, dengan perolehan suara 12.192.165.

    Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024, yang berlangsung Minggu (8/12) hingga Senin (9/12) malam, di Hotel DoubleTree Surabaya.

    “Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Timur tahun 2024 dengan perolehan sebagai berikut,” kata Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi saat membacakan hasil rekapitulasi.

    Untuk pasangan calon nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim dengan perolehan suara sah sebanyak 1.797.332 suara.

    “Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak dengan perolehan suara sah sebanyak 12.192.165,” ucapnya.

    “Pasangan calon nomor urut 3 atas nama dokter doktor Insinyur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans dengan perolehan suara sah sebanyak 6.743.095,” tambah Aang.

    Jumlah DPT ditambah 2,5 persen surat suara cadangan di Jatim diketahuinya sebanyak 32.081.667. Suara sah sebanyak 20.732.592. Sedangkan suara tidak sah mencapai 1.204.610. [ama/but]

     

  • GKJ Optimistis Pramono-Rano Tuntaskan Persoalan Banjir dan Macet Jakarta

    GKJ Optimistis Pramono-Rano Tuntaskan Persoalan Banjir dan Macet Jakarta

    loading…

    GKJ turut memberikan andil besar mengantarkan Pramono Anung-Rano Karno (Doel) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Foto: Ist

    JAKARTA – Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) turut memberikan andil besar mengantarkan Pramono Anung-Rano Karno (Doel) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029.

    Ketua Presidium Gerakan Kolaborasi Jakarta Adjie Rimbawan optimistis Pram-Doel akan mampu menyelesaikan persoalan Jakarta, terutama terkait banjir, macet, dan tata ruang.

    “Mas Pram dan Bang Doel memiliki pengalaman di pemerintahan. Saya yakini keduanya mampu menyelesaikan persoalan krusial di Jakarta,” ujarnya di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

    Pram-Doel juga mampu menghadirkan kebaruan untuk membawa Jakarta semakin baik lagi. Termasuk memberikan banyak perhatian untuk Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta dengan kearifan lokalnya.

    GKJ mengapresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu Jakarta. “Secara umum Pilkada Jakarta berlangsung aman dan kondusif,” ucapnya.

    Adjie menuturkan GKJ juga mengapresiasi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan jajaran yang sudah berkomitmen memposisikan diri independen dan menjunjung tinggi netralitas birokrasi di Jakarta

    “Apresiasi juga kami berikan kepada jajaran Polri dan TNI yang telah menjaga serta menjamin keamanan proses perjalanan serta tahapan Pillada sejak dimulai pendaftaran hingga penghitungan di tingkat provinsi rampung,” ucapnya.

    GKJ juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kontestan lain Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang sudah bersama-sama membangun demokrasi di Jakarta yang sejuk dan damai.

    Pihaknya berkomitmen dari sejak awal akan berjuang dengan segala kemampuan untuk mengantarkan Pram-Doel untuk menjadi pimpinan Jakarta yang akan bertransformasi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Sebagai komitmen gerakan kolaborasi ini, kami akan bekerja sama dengan semua elemen dalam mengawal kepemimpinan Pram-Doel di Jakarta hingga tuntas,” ujar Adjie.

    Dia mengucapkan selamat kepada Pram-Doel yang sudah berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta dalam satu putaran.

    (jon)

  • KPU Tegaskan Paslon yang Kalah Lawan Kotak Kosong Bisa Maju Pilkada Ulang 2025

    KPU Tegaskan Paslon yang Kalah Lawan Kotak Kosong Bisa Maju Pilkada Ulang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa calon kepala daerah atau cakada yang dinyatakan kalah melawan kotak kosong dapat mencalonkan diri kembali di Pilkada ulang.

    Hal ini dia sampaikan kala pihaknya ini menggelar konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024).

    “Berkaitan dengan calon yang kalah di calon tunggal, apakah boleh maju lagi? Jawabannya boleh asalkan masih ada yang mencalonkan begitu,” katanya.

    Tak hanya itu, dia turut mengemukakan akan adanya potensi cakada baru yang dipersilakan untuk mendaftar dalam kontestasi Pilkada ulang tersebut.

    “Berpotensi juga akan ada calon-calon baru sebagaimana aturannya memang demikian,” tutur Afifuddin.

    Adapun, tambah dia, proses pendaftaran dan pemeriksaan berkas dalam Pilkada ulang ini tidak bisa dipotong waktunya, berbeda dengan masa kampanye yang menurutnya bisa lebih dipangkas atau dipercepat rentang waktunya.

    Afifuddin menambahkan, hal ini pula yang menjadi penyebab penyelenggaraan Pilkada ulang diagendakan berlangsung pada Agustus tahun depan.

    “Karena ini juga kita menjawab kenapa kemudian ada calon lain bisa [mendaftar] atau orang yang [sudah] mencalonkan diri bisa kembali mencalonkan. Kalau misalnya ada calon perseorangan, maka kami akan melakukan verifikasi data-data, dan itu butuh waktu yang termaktub dalam Undang-Undang,” jelasnya.

    Sebagai informasi, KPU bersama Komisi II DPR telah sepakat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah yang kotak kosongnya menang saat Pilkada 2024 yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, pada Rabu 27 Agustus 2025. 

    Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa kesepakatan ini dilakukan lantaran adanya pertimbangan agar PSU ini bisa cepat selesai.

    “Tadi disepakati untuk diselenggarakan di bulan Agustus karena pertimbangan-pertimbangan lebih cepat lebih baik dan juga tidak terlalu jauh dari keserentakan yang sekarang [Pilkada serentak],” ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

  • Setelah Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Akan Jaga 10 Persen Pemilihnya: Supaya Aman dari Pandemi

    Setelah Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Akan Jaga 10 Persen Pemilihnya: Supaya Aman dari Pandemi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Dharma Pongrekun tiadak akan berhenti meski Pilkada Jakarta 2024 usai.

    Cagub nomor 2 Pilkada Jakarta 2024 itu tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur.

    Hasil rekapitulasi final KPU menunjukkan, cagub independen itu mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Dharma mendapat suara sebanyak itu tanpa dukungan satupun partai.

    Dia maju dari jalur independen bersama wakilnya, Kun Wardana Abyoto, dengan modal  677.468 KTP warga Jakarta.

    Perolehan suara Dharma-Kun terendah dibanidngkan dua lawannya.

    Paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) berisi 13 partai, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda, mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Sedangkan pemenangnya adalah paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno yang hanya diusung partai parlemen PDIP.

    Dharma sangat menghargai 10 persen pemilihnya.

    “Yang 10 persen ini mereka harus bangga karena mereka adalah orang yang sudah tersadarkan tidak tunduk kepada sembako dan tidak tunduk kepada amplop dan itu besar dan mereka ingin Jakarta ku aman karena Indah adabnya.”

    “Mereka adalah pemenang karena mereka sudah menunjukkan bahwa adab itu adalah hal yang terpenting untuk bangsa,” kata Dharma di program Youtube Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

     Purnawirawan jenderal bintang tiga itu bertekad tetap menyuarakan keyakinannya yang ia suarakan sebagai visi misi saat mengarungi Pilkada Jakarta 2024.

    Salah satunya, yakni soal kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elite global.

    Menurutnya, isu pandemi penting disuarakan, karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial dan politik seperti pada Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

    “Saya akan tetap menyampaikan dan menyuarakan apa yang sudah kami bangun. Karena saya hadir saat ini itu mulai dari 2019 sejak saya membuat buku. Buku saya launching kemudian terjadi 2020 pandemi dan ternyata ini berkelanjutan.”

    “Tuhan sedang menggiring saya sampai kepada titik ini dan Tuhan akan terus menggiring saya sampai kepada titik yang sudah ditentukan oleh Dia. Saya sudah punya destiny, kita masing-masing.”

    “Apa yang saya mau saya lakukan adalah tetap menjaga 10 persen ini supaya mereka aman dari pandemi,” jelasnya.

    Dharma ingin para pemilihnya bergantung pada Tuhan tidak takut kepada manusia yang melakukan manipulasi.

    “Saya akan menyiapkan bagaimana mereka jangan lagi penuh dengan ketakutan. Saya akan bukakan hal-hal yang perlu mereka tahu sehingga hidup mereka kembali hanya mengandalkan Allah SWT tidak perlu takut dengan manusia-manusia yang penuh dengan kebohongan, yang otaknya di belakang ingin menghasilkan uang-uang besar, yang akan mereka taruh di bank-bank luar negeri,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KPU: Jakarta, DIY, Bali Tak Ada Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di MK

    KPU: Jakarta, DIY, Bali Tak Ada Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di MK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan wilayah Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali menjadi daerah yang tidak mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita. Dia juga mengemukakan, ada 281 permohonan gugatan sengketa hasil PHP yang sudah masuk ke MK berdasarkan data per hari ini pukul 13:00 WIB.

    “Jadi totalnya 281 permohonan. Minus Jakarta, DIY, dan Bali tanpa permohonan. Jadi ada 3 daerah yang tidak ada permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan,” ujar Komisoner KPU RI tersebut.

    Adapun, Iffa merincikan bahwa 281 permohonan PHP itu terdiri atas beberapa permohonan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).

    “Terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 16 permohonan. Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 217 permohonan, pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebanyak 48 permohonan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia merincikan bahwa 16 permohonan untuk Pilgub ini terdiri dari beberapa daerah, ada yang menggugat sebanyak satu permohonan dan ada juga yang sampai tiga permohonan.

    “Sumatera Utara 1, Kepulauan Bangka Belitung 1, Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1, Kalimantan Timur 1, Kalimantan Tengah 1, Sulawesi Utara 1, Sulawesi Tenggara 1, Sulawesi Selatan 1, Maluku Utara 3, Papua Selatan 3, dan Papua Barat Daya 1,” sebut Iffa.

    Untuk itu, Iffa mengatakan pihaknya telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 tahun 2024 tentang pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

    Nantinya, ujar Iffa, keputusan ini akan menjadi pedoman atau panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan seluruh proses perselisihan hasil pemilihan. Dimulai dari proses persiapan dan penyelesaian perselisihan, hingga akhirnya berkonsultasi dengan KPU RI.

    “Dalam hal ini kami juga sudah menyiapkan tim khusus yang akan stay di Hotel Borobudur. Ada tim umum untuk menerima konsultasi dari kawan-kawan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

  • PWNU Jakarta Dorong Pramono-Rano Tampung Gagasan RIDO dan Dharma-Kun

    PWNU Jakarta Dorong Pramono-Rano Tampung Gagasan RIDO dan Dharma-Kun

    loading…

    Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno karena telah memenangkan Pilkada 2024. Foto/IST

    JAKARTA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno karena telah memenangkan Pilkada 2024 tanpa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah petinggi PWNU DKI Jakarta berkumpul di kantornya untuk menyampaikan hal tersebut, di kawasan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024) sore.

    Hadir Ra’is Syuriyah PWNU DKI Jakarta K.H Muhyidin Ishak, Ketua PWNU DKI Jakarta K.H Samsul Maarif, Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas, serta Wakil Ketua PWNU Jakarta Bidang Informasi dan Komunikasi Husny Mubarok Amir. Husny menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 terkhusus di wilayah DKI Jakarta, telah berjalan tanpa gangguan yang berarti dengan diikuti sejumlah 3 pasangan paslon.

    “Kami mengapresiasi secara resmi dari PWNU DKI Jakarta atas penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Apresiasi ini kita sampaikan kepada KPU, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh jajarannya hingga TPS,” ujar Husny dalam jumpa pers.

    “TPS yang di Jakarta ini ada kurang lebih 14.835 TPS di Jakarta. Juga tentunya ucapan kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri, serta juga masyarakat atas suksesnya menjaga iklim demokrasi politik dalam penyelenggaraan Pilkada, menjaga situasi tetap penuh, aman, sejuk, damai, serta bermartabat,” sambungnya.

    Dia menilai, kemenangan Pramono-Rano dari 2 paslon lainnya yaitu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, telah ditetapkan pula oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Menariknya, PWNU DKI Jakarta mengamati dinamika politik setelah penetapan hasil rekapitulasi suara oleh KPU, paslon Ridwan Kamil-Suswono batal mendaftarkan permohonan sengketa ke MK.

    “Setelah penetapan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan menunggu gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, yang pada praktiknya tidak dilakukan oleh lawan atau paslon lain, maka KPU tentunya menunggu penyampaian buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK tentang penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih,” urainya.

    Atas hal tersebut, Husny menyampaikan selamat dari PWNU DKI Jakarta kepada paslon Pramono-Rano, yang menang dengan perolehan suara 50,07 persen atau memperoleh 2.183.239 dari total 4.714.393 suara sah. “Sambil menunggu itu semua, PWNU DKI Jakarta nanti secara resmi mengucapkan selamat kepada gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Mas Pramono Anung dan Bang Doel Rano Karno,” tambahnya.

    Ditambahkan Ra’is Syuriyah PWNU DKI Jakarta K.H Muhyidin Ishak, apresiasi yang disampaikan PWNU DKI Jakarta kepada penyelenggara, kontestan, dan pemilih Pilkada di Jakarta tahun 2024, telah menjadi contoh baik untuk wilayah lain.

  • Perludem Nilai Gubernur Dipilih DPRD Bikin Rakyat Tersandera

    Perludem Nilai Gubernur Dipilih DPRD Bikin Rakyat Tersandera

    Jakarta –

    Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai wacana pemilihan gubernur oleh DPRD akan membuat rakyat menjadi tersandera. Rakyat bisa kehilangan posisi tawar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi di Indonesia.

    “Hal tersebut bisa semakin buruk apabila pemilihan benar-benar sepenuhnya dilakukan tidak langsung melalui wakil-wakil partai di DPRD. Kedaulatan rakyat makin tersandera dan masyarakat makin tidak punya posisi tawar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara,” kata Titi kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Titi mewanti soal adanya jual beli dukungan di tingkat partai politik dalam penentuan kepala daerah. Ia menilai pemberlakukan aturan itu tak menjamin praktik money politics di Indonesia akan terhapuskan.

    “Semua pihak tidak boleh lupa bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh praktik politik uang yang tinggi di mana terjadi jual beli dukungan atau jual beli kursi dan suara dari para anggota DPRD demi keterpilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh para anggota DPRD (candidacy buying),” kata Titi.

    Akar masalahnya bukan di ‘langsung-tak langsung’

    Menurut Titi, akar masalah politik uang di pilkada bukanlah terletak pada metode pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, melainkan akar masalahnya terletak pada penegakan hukum terhadap politik uang itu sendiri.

    “Apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang dan juga politik biaya tinggi dalam proses pemilihannya. Karena yang menjadi akar persoalannya, yaitu buruknya penegakan hukum dan demokrasi di internal partai tidak pernah benar-benar dibenahi dan diperbaiki,” tambahnya.

    “Perlu diingat sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-XXII/2019 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang jangan acap kali mengubah mekanisme pemilihan langsung yang ada di Indonesia,” ujar Titi.

    “Serta yang terakhir ada pula Putusan MK No.85/PUU-XX/2022 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada adalah Pemilu sehingga harus diselenggarakan sesuai dengan asas dan prinsip Pemilu yaitu luber dan jurdil. Serta pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang juga menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP,” sambungnya.

    “Dalam pandangan saya lebih baik pemerintah fokus menata konsolidasi demokrasi di Indonesia tanpa harus banyak membuat narasi yang bisa menimbulkan kontroversi karena mempreteli hak rakyat dalam berdemokrasi. Terlalu banyak kontroversi bisa mengganggu konsentrasi pemerintahan Prabowo dalam melaksanakan program pembangunan dan pemenuhan janji-janji politiknya. Itu sangat kontradiktif,” ungkapnya.

    (dwr/dnu)

  • KPU RI: Rekap Suara Nasional Pilkada Tingkat Provinsi 91,8 persen – Page 3

    KPU RI: Rekap Suara Nasional Pilkada Tingkat Provinsi 91,8 persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Mochammad Afifuddin melaporkan, rekapitulasi suara nasional Pilkada 2024 di tingkat provinsi sudah di angka 91,8 persen. Berdasarkan catatan, sudah 34 dari 37 provinsi yang sudah melengkapi rekap di seluruh Indonesia.

    “Perkembangan rekapitulasi Pilkada Serentak 2024, berdasarkan update tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.00 WIB di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi dari total 37 provinsi yang sudah menyelesaikan rekap dan mengumpulkan sebanyak 34 provinsi atau 91,8 persen,” kata Afif saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Afif melanjutkan, untuk rekap di tingkat kecamatan, dari total 7.199 kecamatan yang sudah menyelesaikan rekap dan melaporkannua adalah sebanyak 7.107 kecamatan atau 98,72 persen.

    Kemudian, sambung Afif, untuk rekap di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota dari 509 kabupaten kota, yang sudah menyelesaikan rekapitulasi dan mengumpulkannya ada sebanyak 500 kabupaten/kota, 

    “Jadi tersisa 9 ya, tapi beberapa sudah selesai, 98,23 persen secara prosentase,” rinci Afif.

    Afif mengungkap, sejumlah daerah yang belum merampungkan hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 disebabkan adanya keterlambatan penghitungan karena sempat menjalankan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), penghitungan surat suara ulang (PSSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL). Namun dipastikan, PSU, PSS dan PSL sudah dirampungkan semua. Sehingga saat ini hanya tinggal proses hitung.

    Sebagai informasi, jumlah TPS yang PSS ada sebanyak 247 TPS, kemudian PSL ada sebanyak 102 TPS, lalu PSU ada sebanyak 249 TPS,  dan PSSU  ada 4 TPS. Jadi total seluruhnya adalah 602 TPS.

    “Jadi telah dilaksanakan seluruhnya, sehingga saat ini tidak ada lagi pelaksanaan PSS, PSL, PSU, dan PSSU,” dia menandasi. 

     

  • Terima Hasil Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Pengabdian kepada Bangsa dan Negara Tidak Berakhir Megapolitan 13 Desember 2024

    Terima Hasil Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Pengabdian kepada Bangsa dan Negara Tidak Berakhir Megapolitan 13 Desember 2024

    Terima Hasil Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Pengabdian kepada Bangsa dan Negara Tidak Berakhir
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1
    Ridwan Kamil
    menegaskan, pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta bukanlah akhir pengabdian. 
    Gubernur Jawa Barat (Jabar) periode 2018-2023 itu menyampaikan, akan terus mengisi ruang-ruang pengabdian untuk bangsa dan negara. Dia juga akan terus memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada masyarakat. 
    ”Bagi kami berdua (Ridwan Kamil-Suswono), tidak ada kata akhir dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya pria yang akrab disapa Kang Emil  pada Jumat (13/12/2024),
    Kang Emil menegaskan, pihaknya selalu mempunyai cita-cita, rasa pengabdian, dan akan selalu berada di ruang-ruang itu dalam bentuk apa pun. 
    “Karena pintu mengabdi kepada bangsa dan negara itu banyak,” ungkapnya dalam siaran persnya.
    Kang Emil meyakini bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk masyarakat. 
    Dia menegaskan, idealisme itu akan terus dibawa dalam perjalanan-perjalanan Ridwan Kamil-Suswono (
    RIDO
    ) berikutnya. Keduanya percaya, hasil
    Pilkada Jakarta
    merupakan yang terbaik untuk semua, khususnya masyarakat Jakarta. 
    ”Dengan penuh keikhlasan dan kelegowoan, dengan penuh banyak pertimbangan, untuk kepentingan yang lebih besar, kami menyatakan menerima hasil Pilkada Jakarta dan menyampaikan selamat kepada Mas Pram dan Bang Rano. Saya kira itu. Terima kasih,” katanya. 
    Ridwan Kamil juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jakarta, khususnya yang sudah menitipkan aspirasi dan kepercayaan kepada pasangan RIDO. 
    Dia juga berterima kasih kepada partai pengusung dan pendukung, organisasi masyarakat, relawan, serta seluruh tim pemenangan, termasuk awak media yang terus membersamai pasangan RIDO.
    ”Walaupun materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah siap. Kami menemukan banyak sekali fakta, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi,” katanya. 
    Namun, kata dia, pihaknya bermusyawarah bersama dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli, pimpinan-pimpinan untuk membatalkan gugatan tersebut.
    “Akhirnya, pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD),” terangnya.
    Hal tersebut, kata Ridwan Kamil, juga dilakukan demi pembelajaran demokrasi yang damai dan simpati kepada warga Jakarta yang dikhawatirkan lelah dengan rentetan proses pemilu yang panjang. 
    Selain ucapan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil turut menyampaikan terima kasih kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana atas kompetisi di Pilkada Jakarta.  
    Dia menegaskan, semua hal dalam kontestasi tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi pasangan Ridwan Kamil-Suswono. 
    Ridwan Kamil berharap, pemenang Pilkada Jakarta dapat menunaikan amanah dan bekerja dengan baik. 
    ”Kami izin menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan RIDO. Karena kurang lebih hampir 40 persen suara kami, yang tentu itu sangat besar dan harus diperhatikan aspirasinya dalam pembangun Jakarta lima tahun ke depan,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.