Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Usaha Terakhir PDIP Rebut Kembali ‘Kandang Banteng’ di Pilkada 2024

    Usaha Terakhir PDIP Rebut Kembali ‘Kandang Banteng’ di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) masih memberikan perlawan untuk kembali merebut kembali ‘kandang banteng’ yang menelan kekalahan di Pilkada 2024.

    Perlawan tersebut diberikan dengan melayangkan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dilansir dari laman resmi, sejumlah paslon yang diusung PDIP pada Pilkada 2024 tercatat telah melayangkan gugatan sengketa PHP. Gugatan tersebut di antaranya dilayangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

    Perebutan kandang banteng masih berlanjut dengan dilayangkannya gugatan PHU oleh paslon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atas hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 dengan nomor registrasi 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    Gugatan sengketa PHP juga dilayangkan oleh paslon Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala atas hasil Pilkada Sumatra Utara 2024 dengan nomor registrasi 250/PAN.MK/e-AP3/12/20240.

    Paslon yang diusung PDIP lainnya pada Pilkada 2024 yang melayangkan gugatan PHP adalah Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans untuk hasil Pilkada Jawa Timur dengan nomor registrasi 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    PDIP menyebut, gugatan pada wilayah-wilayah tersebut yang notabene menjadi basis suara terkuat PDIP ditujukan untuk menguak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilkada 2024.

    PDIP mengklaim memiliki bukti dugaan keterlibatan alias cawe-cawe Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    “Kami di PDIP mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, yang ada di Sulut, Papua Pegunungan, dan Sumut dan daerah lainnya,” Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

    Ronny kemudian mengklaim bahwa dugaan ini sudah dilengkapi bukti dan saksi yang bakal didaftarkan ke MK.

    “Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum kami persiapkan saksi, bukti, dan kami sudah susun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di MK,” tutur Ronny.

    Ronny juga berpendapat bahwa keterlibatan aparat dalam kontestasi politik telah menjadi bahan kritikan sejumlah pihak. Mereka juga mengaku memiliki bukti yang cukup untuk kemudian dihadirkan ke MK.

    “Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan di Kepolisian, ASN, Kades dan PJ. Kami dari tim hukum PDIP sudah mengumpulkan terkait bukti-bukti tersebut. Jadi, terlalu dini kalau ada yang sampaikan ini tidak benar, ini hoaks. Menurut kami, kami punya bukti yang cukup dan itu akan kita buktikan di MK,” ucapnya.

    MK Terima 283 Gugatan Hasil Pilkada

    Berdasarkan Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024 di laman MK hingga Sabtu (14/12/2024) pagi pukul 01.00 WIB, MK menerima sebanyak 283 permohonan PHP Kada Tahun 2024. Dari 283 permohonan yang masuk, sebanyak 136 permohonan diajukan secara daring.

    Sementara sebanyak 147 permohonan diajukan secara langsung di Gedung MK, Jakarta.

    Adapun rincian 283 permohonan itu terdiri dari 16 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, 218 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, dan 49 Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang paling banyak diterima oleh MK.

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Kendati batas waktu tiga hari kerja pendaftaran permohonan PHP Kada 2024 telah berakhir, MK tak lantas menolak permohonan yang masih berdatangan. Hal ini dilakukan karena sebuah lembaga peradilan tidak boleh menolak perkara yang masuk.

    “Prinsip umumnya begitu, tidak boleh menolak permohonan yang masuk. Tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Harus tetap dipertimbangkan dan diputus,” ucap Ketua MK Suhartoyo.

    Suhartoyo menilai jumlah permohonan yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan prediksi MK disebabkan beberapa faktor.

    Salah satunya menunjukkan sikap legowo para peserta yang berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024. Lagipula, sambungnya, Pilkada Serentak baru dilaksanakan pada tahun ini.

    “Bisa jadi sudah legowo menerima kekalahan. Bisa jadi tidak mau memperpanjang persoalan,” ucap Suhartoyo.

  • Megawati vs KPK Soal Status Hasto di Kasus Harun Masiku

    Megawati vs KPK Soal Status Hasto di Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK jika Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan. 

    Megawati mengemukakan hal itu saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku di Jakarta pekan lalu. 

    Dia menyebut memiliki tanggung jawab sebagai ketua umum atas kader partainya. Bahkan, ini bukan pertama kalinya anak Presiden Sukarno itu terang-terangan menyinggung KPK yang dinilainya tengah membidik Hasto. 

    “Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya,” ujarnya, Kamis (12/12/2024). 

    Megawati juga mempermasalahkan ihwal pemeriksana Hasto oleh KPK pada Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Hasto diperiksa sebagai saksi pada kasus Harun Masiku. Satgas penyidik KPK pada kasus itu, yang dipimpin Rossa Purbo Bekti menyita buku catatan pribadi Hasto beserta ponselnya. 

    Barang-barang milik staf Hasto, Kusnadi, juga ikut disita oleh KPK. Bahkan Kusnadi kini telah dicegah ke luar negeri.

    Seperti diketahui, Hasto merupakan saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 yang beberapa kali diperiksa KPK. Harun Masiku merupakan satu-satunya tersangka di kasus tersebut yang belum dibawa ke proses hukum karena masih terdaftar dalam daftar pencarian orang (DPO). 

    Tanggapan KPK

    Menanggapi pidato Megawati, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pernyataan Presiden ke-5 yang disampaikan pada Kamis (12/12/2024), itu bukanlah suatu ancaman. Dia menilai Megawati merupakan negarawan. 

    “Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum ya, sangat tidak masuk akal bagi saya makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024). 

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020. Namun, hampir lima tahun berselang, mantan caleg PDIP itu belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara. 

    Jadi Prioritas

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • Perselisihan Hasil Pilkada 2024, MK Diminta Selektif dan Menyaring Laporan yang Masuk

    Perselisihan Hasil Pilkada 2024, MK Diminta Selektif dan Menyaring Laporan yang Masuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses penetapan suara hasil pilkada serentak 2024 telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kini, perhatian tertuju pada Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pasalnya, sejumlah pasangan calon yang tidak menerima hasil pilkada tersebut dipastikan akan mengajukan gugatan ke MK. Jumlah gugatan ke MK pun dipastikan banyak mengingat banyaknya daerah yang menggelar pilkada serentak.

    Karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk menyaring setiap laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Hal ini disampaikan Advokat Konstitusi Viktor Santoso Tandiasa mengingat banyaknya perkara perselisihan PHP Kada.

    Adapun perselisihan ini diajukan seusai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon.

    “Saya berharap Mahakamah Konstitusi tetap menjaga muruahnya seperti penanganan Pemilu 2024 kemarin, sebagai penjaga demokrasi,” kata Viktor dalam keterangan tertulis, Minggu (15/12).

    Dalam penanganan perkara PHP Kada, VST and Partners yang dinahkodai oleh Viktor memegang dua lerkara PHP Kada di Daerah Kabupaten Morowali Utara yakni Delis-Djira dan Banggai Kepulauan yakni Rusly-Serfi.

    Keduanya menjadi pihak terkait di MK lantaran posisi pasangan calon kepala daerah yang dipegang Viktor memperoleh suara terbanyak dengan selisih yang signifikan yakni 6,81 persen untuk Morowali Utara dan 4,07 persen untuk Banggai Kepulauan.

    Selain dua daerah tersebut, masih ada tiga kabupaten/kota lagi yang rencananya akan menyerahkan kuasa kepada Viktor untuk menjadi pihak terkait.

  • Pramono Bakal Jadi Gubernur Jakarta, Anies Beri Respons Tak Terduga

    Pramono Bakal Jadi Gubernur Jakarta, Anies Beri Respons Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan tersebut mendapatkan total 2.183.239 suara atau 50,07%.

    Hasil ini direspons positif oleh berbagai pihak. Salah satunya Anies Baswedan, yang sempat menjadi bakal calon gubernur (bacagup) DKI Jakarta tetapi gagal mengikuti kontestasi politik tersebut akibat minim dukungan partai.

    “Selamat atas kemenangan rakyat Jakarta. Insya Allah, Jakarta makin menyala!” ujar Anies dalam postingan di akun X pada Kamis (12/12/2024) lalu.

    Sebelumnya, Anies melalui juru bicara Sahrin Hamid, mengatakan Anies dan Pramono terus melakukan komunikasi intensif di tengah rapat pleno yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu.

    “Mas Anies dan Mas Pramono intensif berkomunikasi sehingga setiap perkembangan tentunya terupdate dengan baik. Baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Sahrin.

    [Gambas:Twitter]

    Saat ditanya apakah Anies telah memberikan ucapan kepada Pramono terkait hasil rekapitulasi KPU, Sahrin hanya mengatakan ucapan selamat telah diberikan Anies sejak awal.

    Selain Anies, ucapan selamat kepada Pramono-Rano Karno juga dilayangkan oleh Ganjar Pranowo. Ia secara terbuka menyampaikan selamat kepada pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

    “Selamat melayani rakyat mas Pram & Bang Doel,” kata Ganjar melalui akun Instagramnya.

    Ucapan selamat juga disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Ahok mengaku telah berkomunikasi dengan Pramono-Rano usai adanya penetapan dari KPU Jakarta. “Saya ada komunikasi via HP,” katanya.

    (tfa/wur)

  • Polresta Samarinda Gelar Silaturahmi Kebangsaan Usai Pilkada 2024

    Polresta Samarinda Gelar Silaturahmi Kebangsaan Usai Pilkada 2024

    Samarinda, CNN Indonesia —

    Polresta Samarinda bersama dengan ribuan warga menggelar acara silaturahmi kebangsaan di GOR Stadion Segiri, Jalan Kesuma Bangsa, pada Jumat (13/12) malam.

    Kegiatan itu bertujuan mempererat kebersamaan antara polri dan masyarakat pasca-Pilkada Serentak 2024 agar tetap aman, damai, dan tertib, mendapat sambutan luar biasa masyarakat kota tepian yang hadir.

    Hadir dalam acara tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli, Dandim 0901 Samarinda Kolonel Inf Yusub Dody Sandra, dan tokoh agama Pimpinan Majelis Taklim Nurul Amin KH Muhammad Zhofaruddin. Forkopimda Kota Samarinda, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, organisasi keagamaan, serta tokoh lintas agama.

    Acara silaturahmi kebangsaan ini di diisi dengan ceramah Ustaz Das’ad Latif. Dia memberikan ceramah yang menghibur dan memberikan siraman rohani kepada 4.000 warga samarinda yang hadir.

    Dalam acara tersebut, Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli memberikan apresiasi yang tinggi atas peran aktif masyarakat menciptakan suasana Pilkada 2024 yg aman dan damai di kota Samarinda.

    “Terima kasih kepada seluruh warga Samarinda yang telah mendukung kelancaran Pilkada. Semua tahapan, mulai dari pemilu hingga pleno tingkat kota dan provinsi, berjalan damai, lancar, dan tertib. Ini semua berkat partisipasi kita bersama,” ujar Kombes Ary Fadli dalam sambutannya.

    Selain itu, Kombes Ary juga mengingatkan pentingnya menyatukan kembali perbedaan yang mungkin muncul selama pesta demokrasi berlangsung. Menurutnya, kegiatan silaturahmi ini menjadi momentum untuk merangkul kembali seluruh elemen masyarakat.

    “Melalui acara ini, mari kita hilangkan perbedaan yang terjadi selama Pilkada dan bersatu kembali untuk membangun Samarinda ke arah yang lebih baik. Pemimpin terpilih adalah hasil pilihan bersama yang harus kita dukung,” katanya.

    Kegiatan silaturahmi ini juga diisi doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat.

    Doa ini menjadi simbol harapan bersama untuk masa depan Samarinda yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera. Dengan berakhirnya Pilkada 2024 ini diharapkan masyarakat Samarinda dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan semangat persatuan yang lebih kokoh, menyongsong masa depan kota yang lebih baik bersama pemimpin baru hasil pilihan rakyat.

    (ugo/ugo)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penetapan Pemenang Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Jatim 2024 Tunggu Putusan MK

    Penetapan Pemenang Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Jatim 2024 Tunggu Putusan MK

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Penetapan pemenang paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilgub Jatim 2024 belum bisa dilakukan saat ini. 

    Nantinya, penetapan masih akan menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK. 

    Sebagaimana diketahui, belum lama ini paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta Gus Hans mengajukan gugatan ke MK. 

    “Pilgub kami masih menunggu,” kata Komisioner KPU Jatim Choirul Umam, Minggu (15/12/2024). 

    Sebelum adanya gugatan di MK, KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi suara dan menetapkan perolehan suara untuk Pilgub.

    Dari penetapan itu, pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak unggul dengan meraih total suara 12.192.165 atau 58,81 persen. 

    Lalu diikuti paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta Gus Hans yang mendapat total 6.743.095 atau 32,52 persen. Adapun paslon nomor urut 1 yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh total suara sebesar 1.797.332 atau 8,67 persen. 

    Pasca itu muncul gugatan dari kubu Risma-Gus Hans. KPU Jatim menghormati adanya pengajuan gugatan di MK. 

    Sebab, secara regulasi hal itu diperkenankan. Umam mengatakan, pihaknya akan terus mengikuti dan menunggu hasil sidang permulaan bagaimana apakah akan berlanjut atau tidak.

    Sementara itu, Anggota Tim Kuasa Hukum Risma-Gus Hans Abdul Aziz mengungkapkan, gugatan di MK sengaja dilakukan lantaran pihaknya menilai ada indikasi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub Jatim 2024. 

    Gugatan sebelumnya diajukan pada 11 Desember 2024 sekira pukul 23.07 WIB. “Tim Kuasa Hukum Ibu Risma dan Gus Hans secara resmi telah mendaftarkan gugatan ke MK dengan akta pengajuan permohonan, nomor: 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024,” kata Aziz saat dikonfirmasi terpisah. 

    Aziz mengklaim pihaknya mendapati temuan kejanggalan atau disebut sebagai anomali dalam Pilkada. Untuk sementara, ada sekitar 8 Kabupaten/Kota yang perolehan suaranya dinilai bertentangan sehingga dianggap layak dibuka di ruang peradilan yang terhormat. 

    “Kami sedang merampungkan bukti-bukti yang mengarah pada adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power,” jelas Aziz yang juga sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Gus Hans.

    Diantara anomali yang disebut Aziz adalah kehadiran pemilih yang mencapai 90 hingga 100 persen di 2,7 ribu TPS di berbagai daerah di Jawa Timur. 

    “Anomali lain adalah, hampir 4 ribu TPS di 31 Kabupaten dan Kota, Ibu Risma dan Gus Hans hanya mendapatkan 30 suara, bahkan tidak mendapatkan suara sama sekali alias nol,” ungkap Aziz. 

  • PDIP Ungkap Dugaan Polisi Intimidasi Proses Rekapitulasi Pilkada Papua Tenggah

    PDIP Ungkap Dugaan Polisi Intimidasi Proses Rekapitulasi Pilkada Papua Tenggah

    ERA.id – PDI Perjuangan mengungkapkan adanya dugaan intevensi yang dilakukan aparat kepolisian saat proses rekapitulasi Pilkada di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    “Kami mendapatkan informasi dari saksi kami yang ada di Kabupaten Paniai, dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Telah terjadi proses yang menurut kami di mana proses rekapitulasi, kami melihat bahwa ada intervensi dari kepolisian,” kata Ronny.

    Dia lantas membeberkan kronologi peristiwa terabut. Dia juga menampilkan sejumlah video sebagai barang bukti.

    Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Rabu (11/12) lalu di Kabupaten Paniai. Dia bilang, pihak kepolisian melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap komusioner KPUD yang sedang bertugas.

    “Kabag Ops yang bernama AKP Hendry Judo Manurung, S.Sos telah melakukan intervensi terhadap rekapitulasi yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Paniai,” ucapnya.

    Ronny menegaskan bahwa PDIP memiliki dokumen lengkap berupa salinan formulir C.hasil dan D.hasil dari kecamatan dan distrik yang menjadi bukti sah. Namun, tindakan aparat kepolisian menghambat pleno di Papua Tengah. 

    “Kemudian kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” terang dia.

    Berikut kronologi lengkap dugaan intimidasi aparat kepoliasian di Papua Tengah:

    Pukul 09.30 WIT

    Komiisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai serta Bawaslu Kabupaten Paniai masuk di dalam ruang persidangan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Distrik se-kabupaten Paniai. Terdapat juga di dalam ruangan Pleno, Para saksi dari 5 Calon kandidat Bupati/Wakil Bupati 4 Saksi dari Calon Kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua juga terdapat ketua-ketua PPD dan Pandis dari 24 Distrik Se-kabupaten Paniai.

    Pukul 09.45 WIT.

    Ketua KPU Paniai, Sem Nawipa membuka Skor waktu untuk melanjutkan pembacaan suara dari tiap Distrik yang dibacakan oleh PPD dari masing – masing Distrik (24 Distrik) Sekabupaten Paniai. Pembacaan hasil suara lapangan dari Tingkat Distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar.

    Pukul 10.30 WIT

    Selanjutnya masuk di Distrik Wegemuka, mulai terjadi keributan yang dilakukan oleh saksi dari lima calon kandiat bupati/Wakil Bupati hingga memaksakan agar Pleno dipending atau batal, diantaranya, Saksi Natalis Tabuni, (Yunus Eki Gobai, Abraham Gobai), saksi dari Wilem Wandik, (Naftali Kobepa, Abet kobepa, Aser Kadepa). Sementara, Saksi dari Calon Bupati/Wakil Bupati diantaranya, Saksi dari Oktopianus Gobai, (Marius Gobai), Saksi Roby Kayeme, Yakni, (Yunus Eki Gobai), Saksi dari Nason Uti, yakni (Naftali Kobepa dan Abet Kobepa). Saki-Saksi diatas yang membuat keributan hingga menghancurkan perlengkapan kursi dan meja Pimpinan sidang Pleno.

    Pukul 11.00 WIT

    Saksi dari Lima Kandiat calon bupati/Wakil Bupati Kabupaten Paniai, mulai memberikan tanggapan atas keberatan hingga terjadi keributan sampai dengan menghancurkan perlengkapan Meja Persidangan oleh para saksi-saksi dari Pasangan lima Calon bupati/Wakil bupati juga Saksi dari calon gubernur/Wakil Gubernur.

    Pukul 11.30 WIT.

    KPU memberikan tanggapan serta masukan kepada para saksi agar Pleno tetap berjalan sesuai dengan aturan, mekanisme serta tahapan-tahapan. Namun, tidak diterima oleh saksi dari calon bupati/wakil bupati juga saksi calon Gubernur/Wakil Gubernur hingga keributan berkepanjangan dan para aparat kemananan masuk di dalam ruangan pleno termasuk Kapolres Kabupaten Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, A Md., SIK beserta anak buahnya lengkap dengan kelengkapan senjatah.

    Pukul 12.20 WIT.

    Kapolres memberikan intruksi agar Pleno boleh berjalan aman dan damai. Debat boleh terjadi di dalam ruangan, namun tidak boleh terjadi keribuatan hingga merusak fasilitasi. Kapolres Paniai juga turut mengancam Bawaslu Paniai, atas Nama Yulmince Nawipa dengan mengungkapan Bawaslu diam, stop bicara.

    Pukul 12.40 WIT.

    KPU Paniai memberikan arahan agar Pleno tetap berjalan. Namun, Saksi tidak indahkan. Inginnya dari saksi calon bupati/Wakil Bupati agar Pleno dipending atau ditunda hingga terjadi keributan yang kedua kali setelah Kapolres Paniai memberikan arahan / Inttruksi.

    Pukul13.30 WIT.

    Saksi melakukan keributan hingga membanting Fasilitas Persidangan Pleno, (dua buah kursi, mengambil Palu sidang, menjatuhkan Meja Persidangan KPU dan Meja Sidang Bawaslu.

    Pukkul 13.40 WIT

    Aparat Keamanan Kabag OPS Polres Paniai, AKP. Hendry Joedo Manurung, S.Sos masuk ke dalam ruangan dan mengancam Lima Komisioner KPU Paniai dengan kalimat “Hebat kalian jual saya, sebentar kalua ada masalah, kalian, masa sebuh kalian. Kesepakatan kita Dapil tiga jangan duluh. Luruskan yang bermasalah yang tidak bermasalah lanjut, ternyata kalian bolak-balik, kamu jebak kami aparat hormat kalian komisioner, kamu tunggu, kamu bikin.”

    Pukul 14.00 WIT.

    Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik di KPU Paniai di skor oleh Ketua KPU Paniai, Sem Nawipa. Hingga, Para saksi baik calon bupati/wakil Bupati dan Calon gubernur/Wakil Gubernur keluar, hingga menunggu jadwal kelanjutan pleno perhitungan suara Tingkat distrik.

  • Desak Aparat Segera Tangkap Harun Masiku, Pemuda Muhammadiyah: Bisa Ganggu Stabilitas Politik

    Desak Aparat Segera Tangkap Harun Masiku, Pemuda Muhammadiyah: Bisa Ganggu Stabilitas Politik

    Desak Aparat Segera Tangkap Harun Masiku, Pemuda Muhammadiyah: Bisa Ganggu Stabilitas Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo mendesak aparat penegak hukum segera menangkap buronan kasus korupsi, Harun Masiku.
    Pihaknya menyebut kasus pidana korupsi yang menyeret eks kader PDI Perjuangan (PDI-P) itu harus segera dituntaskan.
    “Harun Masiku ini sudah nyaris lima tahun jadi buron, sampai sekarang belum ditangkap. Saya kira KPK harus ambil langkah tegas dan produktif. Buron semacam Masiku bisa melemahkan supremasi hukum,” kata Najih dalam keterangan yang diterima
    Kompas.com,
    Minggu (15/12/2024).
    “Penangkapan Masiku hemat saya perlu untuk tegakkan keadilan dan untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau tidak segera ditangkap, kasus ini bisa ganggu stabilitas politik,” sambung dia.
    Najih menduga, terdapat pihak yang terus mencoba menghalangi proses hukum terhadap Masiku.
    Oleh sebab itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat hukum untuk menindak siapa saja yang menghalangi proses hukum sesuai dengan Pasal 221 KUHP.
    “Saya duga ada pihak yang memang terus coba halangi proses hukum ini. Oknum semacam ini harus ditindak, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 221 KUHP,” kata dia.
    Najih juga menyebut kalangan kader PDI-P untuk tidak melindungi Masiku.
    Ia juga meminta PDI-P lugas mengadili Hasto Kristiyanto, sekretaris jenderal partai banteng moncong putih yang dianggap terlibat dalam dugaan kasus penyuapan.
    “
    Kasus Harun Masiku
    ini bagaimanapun erat kaitannya dengan Sekjen PDI-P Pak Hasto Kristiyanto. Saya heran kok Pak Hasto lantang bicara di mana-mana, serasa lupa dengan kasus penyuapan yang seret namanya sendiri,” ujar dia.
    Hingga kini, Harun masih buron setelah empat tahun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. Terbaru, KPK mengungkap profil terbaru dan ciri fisik dari DPO Harun Masiku sebagai pembaruan data DPO yang dirilis pada 2020.
    Sebelumnya, PDI-P menuding langkah KPK memanggil Hasto Kristiyanto untuk menggali informasi baru mengenai Harun Masiku bermuatan politik, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang di seluruh daerah di Indonesia.
    Harun Masiku merupakan mantan kader PDI-P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Janji Pramono Tak Akan Sia-siakan Program RK dan Dharma untuk Jakarta

    Janji Pramono Tak Akan Sia-siakan Program RK dan Dharma untuk Jakarta

    Jakarta –

    Pramono Anung-Rano Karno segera dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Pramono berjanji tidak akan menyia-nyiakan program cagub Jakarta Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun untuk Jakarta.

    Dirangkum detikcom, Sabtu (14/12), Pramono dan pasangannya Rano Karno dinyatakan meraih suara terbanyak dari hasil rekapitulasi KPU. Rapat pleno penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024 digelar di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat. Total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang.

    Dari jumlah itu, surat suara sah sebanyak 4.360.629 dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764. Berikut hasil rekapitulasi suara masing-masing paslon yang disusun sesuai nomor urut:

    1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara (39,40%)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara (10,53%)
    3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara (50,07%)

    Pramono Tak Akan Sia-siakan Program RK dan Dharma

    Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada paslon Ridwan Kamil-Suswono dan paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Pramono menyebut Pilgub Jakarta 2024 berjalan dengan baik dan tenang.

    “Yang pertama saya ingin mengucapkan secara khusus terima kasih kepada paslon nomor 01 maupun 02 yang telah secara bersama-sama membuat pilkada gubernur di Jakarta kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, berjalan dengan damai, sejuk dan praktis tidak ada hal sesuatu yang luar biasa,” kata Pramono usai bertemu dengan Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12).

    “Tentunya ada beberapa program baik paslon nomor 01 maupun nomor 02 yang akan kami tindaklanjuti karena secara prinsip tidak berbeda dengan apa yang ada di kami,” ucapnya.

  • Usai Dinyatakan Menang, Pramono Akan Akomodir Program Paslon Pesaing, Apa Saja?

    Usai Dinyatakan Menang, Pramono Akan Akomodir Program Paslon Pesaing, Apa Saja?

    ERA.id – Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku akan mengakomodir sejumlah program yang dicanangkan oleh pasangan calon (paslon) yang menjadi pesaingnya saat berkompetisi di Pilkada Jakarta.

    “Tentunya ada beberapa program yang baik dari paslon nomor 01 maupun nomor 02 yang akan kami tindak lanjuti karena secara prinsip tidak berbeda dengan apa yang ada di kami,” kata Pram, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Pramono menyebutkan salah satu contoh program mengenai sarapan pagi gratis yang sama dengan pasangan nomor urut 01 maupun 02, internet gratis dan sebagainya menjadi salah satu yang akan dia akomodir.

    Namun saat ini, Pramono bersama Rano Karno akan fokus membangun Jakarta untuk masyarakat, terlebih sudah ada ucapan selamat secara langsung dari pasangan 01 dan 02.

    “Juga paslon nomor 01 maupun 02 sudah menyampaikan ucapan selamat. Sehingga dengan demikian kita sekarang betul-betul berkonsentrasi untuk membangun Jakarta,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024 yakni 2.183.239 suara.

    Pram-Doel dinyatakan mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.