Kementrian Lembaga: KPU

Penjabat Presiden Korea Selatan menghadapi pemakzulan pada Jumat (27/12), mengintensifkan krisis politik saat Mahkamah Konstitusi bertemu untuk sidang pertamanya tentang penangguhan darurat militer.

192 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Han dari jabatannya di parlemen yang beranggotakan 300 orang. Anggota parlemen dari partai pemerintah People Power Party memboikot pemungutan suara itu.

Dorongan untuk memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang telah menjadi pelaksana tugas presiden sejakYoon dimakzulkan pada 14 Desember, telah melemparkan kisah sukses demokrasi Korea Selatan ke dalam krisis baru.

Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mennuduh Han “bertindak untuk melakukan pemberontakan”.

Rencana pemakzulan Han diumumkan pada Kamis (26/12) oleh oposisi utama Partai Demokrat setelah dia menolak untuk segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa hal itu akan melampaui peran penjabatnya.

Masih ada perdebatan tentang mayoritas bagaimana yang dibutuhkan untuk memakzulkan penjabat presiden. Sedangkan ambang batas untuk seorang perdana menteri adalah mayoritas sederhana, sementara mayoritas dua pertiga diperlukan untuk pemakzulan presiden. Jika Han dimakzulkan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok menurut hukum akan mengambil alih jabatan presiden.

Siapa Han Duck-soo?

Perdana Menteri Han Duck-soo, yang kini menjabat sebagai penjabat presiden Korea Selatan setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, dikenal sebagai teknokrat berpengalaman. Namun, kapasitasnya untuk menghadapi krisis politik yang semakin dalam diragukan.

Di tengah lanskap politik yang terpecah belah oleh retorika partisan, Han adalah sosok langka. Sebagai pejabat senior, ia dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah krisis politik terburuk dalam empat dekade terakhir. Selain itu, ia harus menghadapi ancaman eksternal dari Korea Utara yang bersenjata nuklir dan tantangan internal berupa perlambatan ekonomi domestik.

Namun, masa jabatannya sebagai penjabat presiden terancam berakhir lebih cepat. Partai Demokrat, yang menguasai parlemen, bermaksud mengadakan pemungutan suara pada hari Jumat untuk memakzulkan Han. Pemicu utama langkah tersebut adalah perselisihan terkait penunjukan hakim baru di Mahkamah Konstitusi.

Han Duck-soo memiliki gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Harvard dan dikenal ahli dalam bidang ekonomi, perdagangan, serta diplomasi. Reputasinya sebagai individu yang rasional, moderat, dan pekerja keras telah menjadikannya tokoh penting dalam politik Korea Selatan.

Han telah menjabat sebagai perdana menteri sejak dimulainya pemerintahan Yoon pada 2022. Ini adalah kedua kalinya ia menduduki posisi tersebut, setelah sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri di bawah Presiden Roh Moo-hyun pada 2007-2008.

Namun, rekam jejak dan pengalaman panjang Han tampaknya tidak cukup untuk meredakan ketegangan politik yang terus meningkat. Keputusannya untuk tidak segera menunjuk hakim baru Mahkamah Konstitusi telah memicu kemarahan oposisi, yang menuduhnya melampaui wewenangnya sebagai penjabat presiden.

Pada Jumat (27/12), mata uang won Korea Selatan melemah ke level terendah sejak Maret 2009. Para analis mengatakan hanya ada sedikit peluang membalikkan sentimen negatif yang berasal dari situasi ketidakpastian politik.

Pemungutan suara untuk menentukan nasib Han dilakukan pada saat Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat mengadakan sidang pertama untuk meninjau apakah pemakzulan Yoon berkekuatan hukum. Setelah pemakzulan oleh parlemen, Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk mengambil keputusan.

Komposisi Mahkamah Konsitusi bisa jadi penentu

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang seharusnya beranggotakan sembilan hakim saat ini hanya terdiri dari enam hakim, karena posisi tiga hakim konstitusi masih kosong.

Pihak oposisi menginginkan Han untuk menyetujui tiga calon hakim untuk mengisi posisi yang kosong, namun Han sejauh ini menolaknya.

Penolakan Han untuk secara resmi menunjuk ketiga hakim tersebut “menunjukkan sifat aslinya”, kata anggota parlemen dari Partai Demokrat, Jo Seoung-lae.

Penolakan itu “merupakan tantangan langsung terhadap Konstitusi dan hukum”, kata Jo, dan menambahkan bahwa partainya akan berusaha memakzulkan Han untuk “memulihkan ketertiban konstitusional dan menstabilkan keadaan negara”.

Han mengatakan bahwa ia akan mengesahkan penunjukan hakim hanya jika Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan pihak oposisi mencapai kompromi mengenai calon hakim.

“Sebuah konsensus antara partai-partai yang berkuasa dan partai-partai oposisi di Majelis Nasional, yang mewakili rakyat, harus terlebih dahulu dicapai,” katanya.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok, jadi kandidat selanjutnya

Setelah pemakzulan Han, Menteri Keuangan Choi Sang-mok adalah orang berikutnya yang akan menjabat sebagai penjabat presiden, menurut hukum Korea Selatan.

Sekitar 192 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Han dari 300 anggota parlemen.

Oposisi utama Partai Demokrat (DP), yang menguasai parlemen, memutuskan untuk memakzulkan Han setelah ia tidak segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi.

Parlemen yang dikuasai DP mendukung tiga calon pada hari Kamis, namun Han mengatakan dia tidak akan secara resmi menunjuk mereka kecuali ada kesepakatan bipartisan mengenai penunjukan tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat antara partai yang berkuasa dan partai oposisi serta beberapa pakar konstitusi mengenai apakah diperlukan mayoritas sederhana atau dua pertiga suara untuk memakzulkan penjabat presiden.

Krisis politik terburuk dalam beberapa dekade

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah deklarasi darurat militer pada 3 Desember telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk sejak 1987, ketika protes yang meluas memaksa partai yang dipimpin oleh mantan jenderal militer yang berkuasa untuk menerima amandemen konstitusi dan memungkinkan pemilihan presiden secara langsung.

Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan negara dan dunia dengan pengumuman pada tengah malam pada 3 Desember bahwa ia memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi “kekuatan anti-negara”.

Militer mengerahkan pasukan khusus ke kantor nasional dan komisi pemilihan umum. Mereka juga mengeluarkan perintah yang melarang aktivitas parlemen dan partai politik, serta menyerukan kontrol pemerintah terhadap media.

Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota parlemen menentang penjagaan tentara dan polisi dan memberikan suara menentang deklarasi darurat militer. Sekitar enam jam setelah keputusan awalnya, Yoon membatalkan perintah tersebut.

Yoon dan anggota senior pemerintahannya juga menghadapi investigasi kriminal atas pemberontakan.

fr/hp (Reuters, AFP)