Kementrian Lembaga: KPU

KPUD Jakarta Tetapkan Pramono-Rano Jadi Gubernur dan Wagub pada 9 Januari Megapolitan 5 Januari 2025

KPUD Jakarta Tetapkan Pramono-Rano Jadi Gubernur dan Wagub pada 9 Januari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta akan menetapkan pasangan calon
Pramono Anung
dan
Rano Karno
sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Kamis, 9 Januari 2025.
“Jadi, Insya Allah hari Kamis kami akan melakukan penetapan pasangan calon terpilih,” ujar Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya saat diwawancarai di kediaman Pramono di Jakarta Selatan, Minggu (5/1/2025).
KPUD Jakarta
telah menyerahkan undangan kepada Pramono Anung secara langsung pada hari yang sama.
Namun, dia mengatakan, tanggal pelantikan belum dapat dipastikan.
“Kenapa kami harus datang langsung? Karena kami harus menjelaskan posisinya bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi penetapan calon terpilih,” ucap Wahyu, anggota Komisioner KPU Jakarta.
Kedatangan ini juga dilakukan kepada calon lainnya yang bersedia menerima penjelasan dari KPU Jakarta.
Selain Pramono, Komisioner KPU Jakarta juga menjadwalkan kunjungan ke Ridwan Kamil di Bandung.
“Karena kebetulan hari ini sebenarnya janjian ke Bandung, tapi mungkin ada update lebih lanjut dari RK,” terang Wahyu.
Wahyu berharap kunjungan ini dapat memberikan penjelasan detail kepada para calon mengenai posisi mereka dan alasan belum ada kepastian tanggal pelantikan.
“Mudah-mudahan dengan kedatangan kami bisa menjelaskan posisinya kapan dan kenapa proses ini masih belum ada kepastian tanggalnya,” tegas Wahyu.
Wahyu juga berjanji akan segera menginformasikan kepada publik setelah ada tanggal pasti untuk
pelantikan gubernur
dan wakil gubernur Jakarta.
Berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Jakarta pada Minggu, 8 Desember 2024, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno unggul.
Pramono Anung-Rano Karno memperoleh 50,07 persen dengan jumlah pemilih sebanyak 2.183.239 suara di Pilkada 2024.
Sementara itu, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono meraih 39,40 persen atau 1.718.160 suara.
Lalu, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 10,53 persen atau 459.230 suara.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/01/2025 16:37
Wacana Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025, Ini Respons KPU Jakarta

loading…

KPU Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah apabila pelantikan kepala daerah terpilih akan diundur menjadi Maret 2025. FOTO ILUSTRASI/DOK.SINDOnews

JAKARTA – Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta Doddy Wijaya akan mengikuti keputusan pemerintah apabila pelantikan kepala daerah terpilih akan diundur menjadi Maret 2025. Ia mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah ihwal keputusan pelantikan kepala daerah terpilih.

Pernyataan ini menanggapi Doddy sekaligus merespons rencana pemerintah akan mengundurkan pelantikan kepala daerah terpilih 2024 pada Maret 2025. Sedianya, jadwal pelantikan kepala daerah dijadwalkan pada 7 Februari 2025 dan bupati dan wali kota terpilih pada 10 Februari 2025.

“Tentu ini domainnya pemerintah pusat. Kalau nanti akan ada revisi atau perbaikan dari Kepres 80 tentu kami akan mengikuti. Jadi sepenuhnya kami serahkan ke pemerintah pusat,” kata Doddy saat ditemui wartawan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, Doddy mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2024 masih mengatur bahwa pelantikan kepala daerah terpilih akan digelar pada 7 Februari 2025 dan bupati dan wali kota terpilih pada 10 Februari 2025.

“Sejauh ini kan Perpres 80 masih menyatakan untuk pelantikan serentak di tanggal 7 Februari ya,” ucap Doddy.

Kendati Perpres tersebut belum dicabut, Doddy berkata, pihaknya mengikuti keputusan Pemerintah perihal pelantikan kepala daerah terpilih 2024.

“Jadi tentu kami serahkan ke pemerintah pusat. Apakah sampai sejauh ini Perpres 80 atau kan nanti ke depan mau ada revisi tentu kami serahkan ke pemerintah pusat,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membenarkan kabar bahwa jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan diundur ke Maret 2025. Diketahui, sebelumnya telah diatur bahwa pelantikan digelar pada Februari 2024.

Rifqi menjelaskan diundurnya jadwal pelantikan ini berkaitan dengan proses Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Betul, karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan pemilu itu 13 Maret 2025,” kata Rifqi kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

(abd)

05/01/2025 15:58
KPUD Jakarta Undang Semua Kandidat dan Parpol untuk Penetapan Gubernur dan Wagub Terpilih Megapolitan 5 Januari 2025

KPUD Jakarta Undang Semua Kandidat dan Parpol untuk Penetapan Gubernur dan Wagub Terpilih
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta akan mengundang semua calon gubernur (
cagub
) dan wakil gubernur (cawagub) dalam acara
penetapan gubernur
terpilih.
Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 Januari 2025.
“Iya, jadi diundang pertama semua pasangan calon,” kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI, Dody Wijaya, saat diwawancarai di Cipete, Jakarta Selatan, pada Minggu, (5/1/2025).
Selain pasangan calon,
KPUD Jakarta
juga akan mengundang partai politik pengusung dan tim pemenangan.
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta juga akan diundang untuk menerima keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon.
“Juga kami undang DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menerima keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon,” ujar Dody.
Dody belum mengungkapkan lokasi acara penetapan tersebut.
Namun, ia menyebutkan kemungkinan acara akan diselenggarakan di luar kantor KPUD Jakarta.
“Nanti tempatnya akan kami sampaikan. Kemungkinan di luar kantor ya karena perundangan cukup banyak,” ucap Dody.
KPUD Jakarta sudah menyebar undangan kepada para pasangan calon.
Salah satunya,
Pramono Anung
, yang dikunjungi hari ini.
“Kenapa kami harus datang langsung, karena kami harus menjelaskan posisinya bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi penetapan calon terpilih,” ujar Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/01/2025 15:29
KPU Jakarta Sebut Pelantikan Pramono-Rano Dijadwalkan 7 Februari Megapolitan 5 Januari 2025

KPU Jakarta Sebut Pelantikan Pramono-Rano Dijadwalkan 7 Februari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta Dody Wijaya mengungkapkan bahwa pelantikan serentak gubernur dan wakil gubernur terpilih, termasuk
Pramono Anung
-Rano Karno, masih terjadwal pada Jumat, 7 Februari 2025.
“Sejauh ini, Kepres (Keputusan Presiden) nomor 80 masih menyatakan untuk pelantikan serentak di tanggal 7 Februari,” ucap Dody saat ditemui di kediaman Pramono Anung di Cipete, Jakarta Selatan, pada Minggu, (5/1/2025).
Dody menjelaskan bahwa wewenang untuk menentukan apakah jadwal pelantikan akan diundur atau tidak berada di tangan pemerintah pusat.
KPU DKI
menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kalau nanti akan ada revisi atau perbaikan dari Kepres 80, tentu kami akan mengikuti. Jadi sepenuhnya kami serahkan ke pemerintah pusat,” tambah Dody.
Meskipun demikian, Dody menegaskan bahwa Kepres saat ini masih menetapkan jadwal pelantikan serentak pada 7 Februari 2025.
Sementara itu, penetapan yang dilakukan oleh KPUD Jakarta dikabarkan akan dilaksanakan pada Kamis, 9 Januari 2025.
Undangan untuk penetapan tersebut sudah diantarkan langsung oleh Komisioner KPU DKI ke kediaman Pramono hari ini.
Dalam momen penyerahan undangan itu, Komisioner KPU DKI juga menjelaskan posisi Pramono dan mengapa belum ada tanggal pasti untuk pelantikannya.
“Kenapa kami harus datang langsung, karena kami harus menjelaskan posisinya bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi penetapan calon terpilih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Wahyu Dinata.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/01/2025 15:06
KPUD Jakarta Serahkan Undangan Penetapan Gubernur Terpilih ke Pramono Megapolitan 5 Januari 2025

KPUD Jakarta Serahkan Undangan Penetapan Gubernur Terpilih ke Pramono
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta Wahyu Dinata bersama sejumlah komisioner KPUD Jakarta, mengunjungi kediaman Gubernur terpilih
Pramono Anung
pada Minggu (5/1/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengantarkan undangan
penetapan gubernur
terpilih yang akan digelar pada Kamis 9 Januari.
“Jadi, Insya Allah hari Kamis (9/1) kami akan melakukan penetapan pasangan calon terpilih,” ujar Dody Wijaya, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI, saat diwawancarai di kediaman Pramono di Jakarta Selatan.
Wahyu menambahkan bahwa kedatangannya ke rumah Pramono untuk mengantarkan undangan penetapan gubernur terpilih dari KPUD Jakarta.
Namun, ia menegaskan bahwa tanggal pelantikan belum dapat dipastikan.
“Kenapa kami harus datang langsung, karena kami harus menjelaskan posisinya bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi penetapan calon terpilih,” ucap Wahyu.
Wahyu menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para calon yang bersedia menerima kedatangan Komisioner KPU Jakarta.
Selain itu, mereka juga telah menjadwalkan kunjungan ke Ridwan Kamil (RK) di Bandung.
“Karena kebetulan hari ini sebenarnya janjian ke Bandung, tapi mungkin ada update lebih lanjut dari RK,” terang Wahyu.
Wahyu berharap, dengan kedatangannya, para calon dapat memahami posisi dan alasan mengapa belum ada kepastian tanggal pelantikan.
“Mudah-mudahan dengan kedatangan kami bisa menjelaskan posisinya kapan dan kenapa proses ini masih belum ada kepastian tanggalnya,” tegasnya.
Ia juga berjanji bahwa setelah ada tanggal pasti untuk
pelantikan gubernur
dan wakil gubernur Jakarta, informasi tersebut akan segera disampaikan kepada publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/01/2025 14:35
KPUD Jakarta Antar Undangan Penetapan ke Rumah Pramono

loading…

Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata ke rumah Calon Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung di Jalan Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (5/1/2025). Foto/Achmad Al Fiqri

JAKARTA – KPUD Jakarta mengantarkan undangan penetapan hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 ke Calon Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung di Jalan Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (5/1/2025). Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata memperkirakan, penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan.

Adapun penetapan hasil Pilkada 2024 dilakukan secara serentak oleh KPUD di masing-masing daerah. “Yang pasti kami mengantarkan undangan untuk penetapan ya, penetapan calon terpilih yang akan kami laksanakan mungkin 2 atau 3 hari ke depannya,” kata Wahyu usai memberi undangan ke Pramono.

Ia pun menjelaskan alasan undangan itu diberikan langsung lantaran KPUD Jakarta belum bisa mengonfirmasi waktu penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024. “Kenapa kami harus datang langsung? Karena kami harus menjelaskan posisinya bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi penetapan calon terpilih,” terang Wahyu.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta Dodi Wijaya menyampaikan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari KPU RI ihwal penetapan hasil Pilkada 2024. Namun, ia mengaku telah mendapat informasi bahwa penetapan itu dilakukan pada Kamis (9/1/2025).

“Kami menunggu surat dari KPU RI, informasinya surat dinas dari KPU RI akan disampaikan besok hari Senin. Maka paling lama 3 hari, hari Selasa, Rabu, Kamis,” tutur Dodi.

“Jadi insya Allah hari Kamis kami akan melakukan penetapan pasangan calon terpilih, informasi dari KPU RI diminta serentak,” imbuhnya.

(rca)

05/01/2025 13:20
Kubu Khofifah Siap Lawan Risma di Gugatan Sengketa Pilgub Jatim 2024

Surabaya, CNN Indonesia —

Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak mengaku siap menghadapi gugatan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024 yang diajukan oleh Tim Tri Rismaharini- Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Hukum Pemenangan Khofifah-Emil pun telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait di MK. Keputusan ini mereka ambil untuk menjaga suara warga Jatim di Pilgub Jatim 2024.

“Tim Hukum Pemenangan Khofifah-Emil secara resmi telah mendaftarkan sebagai pihak terkait di MK sehubungan dengan permohonan yang diajukan tim Risma-Gus Hans,” kata Koordinator Tim Hukum Khofifah-Emil, Edward Dewaruci di Surabaya, Minggu (5/1).

Edward menjelaskan hal ini juga untuk memberikan keterangan yang berimbang kepada majelis hakim MK mengenai proses penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024, yang dinilainya secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, kondusif, professional, dan transparan.

“Keputusan kami juga sekaligus untuk mengawal amanah 12.192.165 suara masyarakat Jawa Timur yang telah dipercayakan kepada paslon Khofifah-Emil.

Edward menegaskan Tim Khofifah-Emil sangat menghormati keputusan Tim Risma-Gus Hans menggugat hasil Pilgub Jatim ke MK. Tetapi, mereka tak bisa membiarkan bila dalam Pilgub Jatim dianggap terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Edward menyebut hal itu tidak benar dan jauh dari kenyataan di lapangan.

“Kami memiliki perbedaan pandangan secara prinsip-prinsip hukum mengenai gugatan Tim Risma-Gus Hans terkait TSM. Kami melihat tidak ada pelanggaran yang bisa dikategorikan TSM dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024,” tambahnya.

Menurutnya, gugatan yang diajukan Tim Risma-Gus Hans semestinya tak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada.

“Kami berpandangan kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan rekapitulasi Pilgub Jatim 2024 secara prinsip hukum sebetulnya tidak memenuhi kategori ambang batas yang ditentukan oleh Undang-undang, yang mensyaratkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara, apabila terdapat selisih suara sebesar 0,5 persen antara pemohon dengan peroleh suara terbanyak,” katanya.

Sedangkan dalam hal ini, kata Edward, perolehan suara Risma-Gus Hans selaku pemohon sebesar 6.743.095 suara, sedangkan suara Khofifah-Emil mencapai 12.192.165 suara.

“Artinya terdapat selisih perolehan suara sebesar 5.449.070 suara atau lebih dari 0,5 persen. Bahkan saya melihat dari 300 lebih gugatan yang masuk ke MK, selisih di Pilgub Jatim ini jadi yang terbesar di antara perselisihan di pilkada daerah lain,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur resmi merampungkan rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024. Hasilnya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meraih suara paling banyak.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024, yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024 malam, di Hotel DoubleTree Surabaya, pasangan calon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim dengan perolehan suara sah sebanyak 1.797.332 suara.

Lalu, pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meraih 12.192.165 suara. Sedangkan paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans memperoleh 6.743.095 suara.

Jumlah DPT plus 2,5 persen surat suara cadangan di Jatim diketahuinya sebanyak 32.081.667. Dari jumlah itu suara sah sebanyak 20.732.592. Sedangkan suara tidak sah mencapai 1.204.610.

(frd/pta)

[Gambas:Video CNN]

05/01/2025 13:10
Penetapan Gubernur 9 Januari, KPU DKI Sambangi Rumah Pramono Anung

Jakarta –

Ketua KPU DKI Wahyu Dinata bersama jajarannya menyambangi rumah Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung. Kedatangan mereka yakni untuk menyampaikan undangan penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Kamis 9 Januari nanti.

“Yang pasti kami mengantarkan undangan untuk penetapan ya, penetapan calon terpilih yang akan kami laksanakan mungkin 2 atau 3 hari ke depannya. Kenapa kami harus datang langsung? karena kami harus menjelaskan posisinya bahwa kami belum bisa mengonfirmasi penetapan calon terpilih. Nah, hal ini juga kami lakukan kepada calon yang lain,” kata Wahyu di kediaman Pramono, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (5/1/2024).

KPU DKI juga akan menyampaikan undangan ke peserta Pilkada Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Ia menyebut untuk tanggal pasti penetapan menunggu keputusan surat dari KPU RI.

“Karena kebetulan hari ini sebenernya janjian ke Bandung, tapi mungkin ada update lebih lanjut dari Ridwan Kamil. Dan Insyaallah kami juga akan mengantar nanti ke Pj Gubernur besok siang, ke Pangdam Jaya, terus yang sudah konfirmasi Kapolda Metro Jaya,” ujar Wahyu.

“Mudah-mudahan dengan kedatangan kami bisa menjelaskan posisinya kapan dan kenapa proses ini masih belum ada kepastian tanggalnya. Tapi kalau ada segera kepastian tanggal penetapan pasti nanti akan kami sampaikan kepada publik ya,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Dody Wijaya, menyebut penetapan gubernur-wagub Jakarta akan dilaksanakan Kamis. Setelah itu, kata Dody, hasil dari penetapan akan disampaikan ke DPRD.

“Jadi hari Kamis penetapan pasangan calon terpilih, selanjutnya kami akan serahkan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk pengusulan pengesahan calon terpilih. Selanjutnya akan dilakukan proses pelantikan yang dilakukan domain dari pemerintah pusa,” imbuhnya.

(dwr/azh)

05/01/2025 12:34
Soroti Jeda KPK Cegah Harun Masiku Ke Luar Negeri, Eks Penyidik: Mantan Pimpinan Bisa Diperiksa

Soroti Jeda KPK Cegah Harun Masiku Ke Luar Negeri, Eks Penyidik: Mantan Pimpinan Bisa Diperiksa
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan penyidik
KPK

Yudi Purnomo
mengkritik pernyataan mantan Dirjen Imigrasi
Ronny F Sompie
.
Pernyataan tersebut terkait jeda empat hari dalam permintaan KPK untuk mencegah eks kader PDI-P,
Harun Masiku
, yang buron selama hampir lima tahun.
Yudi menilai keterangan Ronny dapat membantu penyidik dalam mengungkap dugaan perintangan kasus Harun Masiku pada tahap awal.
“Saya melihat penyidik secara cerdas mampu untuk kembali ke titik nol, titik di mana Harun Masiku menghilang dari data lintasan Imigrasi dan bagi saya ini krusial, mengapa Harun Masiku tidak ketangkap,” kata Yudi saat dihubungi, Minggu (5/1/2025).
Ia menekankan bahwa posisi Ronny F Sompie saat itu sangat penting untuk melihat data perlintasan dan waktu KPK mengajukan permohonan pencekalan Harun Masiku.
Ronny menyatakan bahwa KPK baru mengajukan permintaan pencekalan pada 13 Januari 2020, empat hari setelah Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020.
“Tentu keterangan mengenai perlintasan, keterangan mengenai kapan dicekalnya, ini sangat penting. Kita tahu bahwa KPK selama ini berdasarkan pengalaman saya, ketika ada tersangka yang kita tidak tahu posisinya berada, tentu akan dilakukan pencekalan saat itu juga,” ujarnya.
Yudi menyarankan agar penyidik memanggil mantan Pimpinan KPK periode 2019-2024 untuk mendalami keterangan Ronny.
Permintaan pencegahan ke luar negeri untuk tersangka harus melalui persetujuan pimpinan.
“Sehingga tentu pimpinan KPK saat itu, dan penyidiknya saat itu, bisa dimintai keterangan oleh penyidik,” ucap dia.
Ronny Franky Sompie sebelumnya mengungkapkan bahwa perlintasan Harun Masiku terjadi sebelum KPK mengajukan permintaan pencegahan.
Ia menjelaskan bahwa KPK baru memberikan perintah pencegahan pada 13 Januari 2020.
“Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari Pimpinan KPK kepada jajaran Imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah (Harun Masiku) ke luar negeri,” kata Ronny setelah pemeriksaan di KPK pada Jumat (3/1/2024).
Ronny juga memberikan informasi tentang perlintasan Harun Masiku.
Harun berangkat ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 melalui Bandara Soekarno-Hatta.
“Hanya melintas satu hari saja sudah kembali,” ujarnya.
Ronny dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi pada 28 Januari 2020.
Pencopotan ini diduga terkait data imigrasi yang keliru mengenai pergerakan Harun Masiku, yang terjerat kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI 2019-2024.
Sementara itu, KPK juga telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.
Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang dikeluarkan pada 23 Desember 2024.
Hasto diduga terlibat dalam merintangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
“Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK dan DTI dalam perkara ini,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/01/2025 12:26
Diduga Melanggar Kode Etik, Puluhan PPK dan Panwascam Diperiksa Bawaslu Situbondo

Liputan6.com, Situbondo – Bawaslu Kabupaten Situbondo, memeriksa puluhan orang penyelenggara ad hoc panitia pemilihan kecamatan dan panitia pengawas pemilu kecamatan yang ditengarai melanggar kode etik hadir dalam pertemuan dengan calon bupati terpilih pada masa tahapan Pilkada 2024.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Situbondo Fitriyanto mengatakan, telah memeriksa lebih dari 30 orang penyelenggara pemilu baik dari PPK maupun Panwaslucam dan termasuk saksi-saksi yang hadir dalam acara yanh dihadiri calon Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo. “Sejak beberapa hari ini kami sudah memanggil dan meminta klarifikasi penyelenggara pemilu (PPK dan Panwaslu am) yang dilaporkan kepada kami, ada saksi-saksi juga sudah kami mintai keterangan,” ujarnya Jumat (3/1/2025).

Mantan komisoner KPU Kabupaten Situbondo Iwan Suryadi yang juga berada di lokasi acara pertemuan dengan calon bupati terpilih di masa tahapan pilkada itu, lanjut Fitriyanto, juga sudah dimintai keterangannya. “Sementara itu yang bisa kami sampaikan, karena hari ini kami masih akan meminta klarifikasi saksi maupun penyelenggara pemilu lainnya yang dilaporkan,” katanya.

Sementara itu, Iwan Suryadi menyatakan bahwa dalam acara pertemuan dengan calon Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo merupakan acara silaturrahmi biasa pasca-pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Ia juga mengatakan dalam acara pertemuan dengan calon bupati terpilih itu juga dihadiri penyelenggara pemilu baik dari PPK dan Panwaslucam. “Memang benar kegiatan tersebut merupakan acara saya silaturahmi (calon bupati terpilih) bersama teman-teman organisasi kami,” ujar Iwan.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Ahmad Faridl Ma’ruf mengatakan bahwa mengenai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu baik penyelenggara teknis maupun jajaran pengawas pemilu batasan tugas kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya dua bulan setelah pemungutan suara. “Selama masa itu pula mereka masih terikat dengan ketentuan prinsip-prinsip seorang penyelenggara pemilu. Tahapan Pilkada 2024 belum berakhir hingga nanti ada surat keputusan baik dari Bawaslu RI maupun dari KPU RI yang menyatakan bahwa tahapan pilkada benar-benar sudah dinyatakan berakhir,” kata Faridl.

05/01/2025 10:00