Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Sah! KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Gubernur-Wagub Terpilih

    Sah! KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Gubernur-Wagub Terpilih

    loading…

    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta resmi menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pilkada Jakarta 2024. Foto/Instagram Rano Karno

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta resmi menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pilkada Jakarta 2024. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (9/1/2025) siang.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, Pramono-Rano telah memperoleh suara sah lebih dari 50% dalam jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Para komisioner KPU Jakarta menandatangani berita acara penetapan tersebut.

    “Perolehan suara 50,07%. Jumlah perolehan suara 4.360.629,” terang Wahyu.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima yang turut hadir dalam acara itu mengucapkan terima kasih kepada KPUD Jakarta yang telah menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. “Terima kasih saya ucapkan proficiat kepada calon terpilih Gubernur DKI Jakarta, pasangan Mas Pram dan Bang Rano Karno,” terang Aria.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengucapkan selamat pada Pramono-Rano yang telah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. “Kami sampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih, saya ucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat pada pilkada kemarin,” terang Teguh.

    Sekadar informasi, KPUD Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024. Pengumuman hasil rekapitulasi dibacakan langsung oleh Ketua KPU DKI Wahyu Dinata di Hotel Sari Pasific Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 atau 50,07%.

    (rca)

  • Jokowi Ingatkan Wali Kota Solo Terpilih Soal Tata Kota dan Ekonomi

    Jokowi Ingatkan Wali Kota Solo Terpilih Soal Tata Kota dan Ekonomi

    Solo, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menetapkan pasangan calon kepala daerah terpilih di 21 provinsi serta 275 kabupaten/kota pada Kamis (9/1/2025). Salah satunya adalah penetapan pasangan Respati Ardi dan Astrid Widayani sebagai pemenang Pilkada 2024 Kota Solo.

    Menanggapi penetapan tersebut, Presiden Indonesia ke-7 yang juga mantan wali kota Solo, Joko Widodo, memberikan pesan penting kepada Respati-Astrid terkait pengembangan tata kota dan ekonomi di Solo.

    “Solo ke depan harus lebih baik, tata ruangnya tertata dengan baik, sisi ekonomi juga bisa berkembang, utamanya usaha mikro dan usaha kecil. Saya kira itu,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (9/1/2025).

    Jokowi juga berpesan kepada kepala daerah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memerhatikan pengelolaan wilayah dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

    “Semua harus siap dengan manajemen kota/kabupaten maupun provinsi yang lebih baik, dikelola dengan skill manajerial yang baik. Utamanya APBD-nya, saya kira akan menghasilkan outcome yang bagus juga,” kata Jokowi.

  • Muncul Usai Berstatus Tersangka, Hasto Pastikan Hadiri Pemanggilan KPK

    Muncul Usai Berstatus Tersangka, Hasto Pastikan Hadiri Pemanggilan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memastikan hadir dalam pemeriksaaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1/2025).

    Hal tersebut disampaikan Hasto saat memimpin konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis (18/1/2025). Penampilan Hasto ini juga menjadi pertama kali dirinya muncul ke publik usai ditetapkan sebagai tersangka.

    “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir 13 Januari 2025, pada jam 10, saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK,” ujar Hasto.

    Dia menambahkan, proses hukum yang tengah dialaminya merupakan konsekuensi saat memperjuangkan demokrasi di Tanah Air.

    “Proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggungjawab, dengan kepala tegak karena saya juga tahu sejak awal segala konsekuensinya, ketika memperjuangkan demokrasi,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Hasto ditetapkan tersangka, pada Selasa (14/12/2024). KPK menduga Hasto diduga bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. Dugaannya, Hasto melakukan tindakan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung proses penyidikan. 

    Salah satu tindakan itu yakni menyuruh Harun Masiku pada 2020 untuk menenggelamkan ponselnya ketika adanya operasi tangkap tangan (OTT). 

  • Ahok Irit Bicara Soal Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK

    Ahok Irit Bicara Soal Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memilih untuk irit bicara ketika ditanya mengenai penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto (HK), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto tersandung dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

    Kasus dugaan suap ini melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. KPK kemudian mengembangkan penyidikan dan menetapkan dua tersangka baru, yaitu Hasto Kristiyanto dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Hasto juga terjerat dalam dugaan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Ia diduga melakukan berbagai tindakan untuk menghambat penyidikan yang dilakukan KPK.

    “Tanya KPK lah,” ujar Ahok saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (9/1/2025). Ahok sendiri telah diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina.

    Ahok mengaku tidak mengetahui apakah sudah ada pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP, serta apakah Hasto akan menghadiri agenda Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP yang digelar pada Jumat (10/1/2025).

    “Aku enggak tahu. Aku enggak tahu ya, harusnya datang ya,” ujar Ahok.

    Dalam kasus ini, KPK menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto, bersama dengan Harun Masiku dan pihak terkait lainnya, diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, pada Desember 2019 lalu. Suap tersebut diberikan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

  • Ditetapkan sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Bakal Fokus Sama Janjinya selama Kampanye

    Ditetapkan sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Bakal Fokus Sama Janjinya selama Kampanye

    loading…

    Pramono Anung berkomitmen akan fokus dengan janji-janjinya selama kampanye saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Foto/Sindonews

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan menetapkan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030, di Hotel Pullman Central Park Jakarta, hari ini. Pramono mengaku ketika menjadi orang nomor satu di Jakarta, dia bakal menuntaskan semua janji-janjinya selama masa kampanye.

    “Ya pokoknya apa yang saya janjikan dalam belanja masalah ketika saya keliling, saya akan fokuskan itu,” ujar Pramono di Hotel Pullman Central Park Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Pria yang akrab disapa Mas Pram ini mengaku bersyukur bersama pasangannya Rano Karno bisa ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Jakarta hari ini. Pram berharap penetapan ini bisa membawa ketenangan bagi seluruh masyarakat Jakarta.

    “Yang Pertama alhamdulillah, yang kedua bersyukur. Dan mudah-mudahan penetapan ini menjadi hal yang memberikan ketenangan,” kata Mas Pram.

    Selain itu, agenda penetapan hari ini menurutnya memberikan kepastian bahwa Pilkada Jakarta memberikan contoh politik riang gembira. Pasalnya hasil pilkada Jakarta tak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kepastian kepada jakarta bahwa pilgub jakarta ini menjadi role model yang baik semua daerah, karena riang gembira, karena enggak ada betul-betul sesuatu yang luar biasa, berjalan tenang, tidak ada gugatan di MK jadi ini patut kita syukuri bersama,” ujarnya.

    Sebelumnya, untuk mengamankan acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pilkada Jakarta, Polda Metro Jaya menerjunkan 588 anggota. Jumlah personel yang dikerahkan merupakan gabungan antara Polda Metro Jaya dengan Polres Metro Jakarta Barat.

    Untuk rekayasa lalu lintas hal tersebut bersifat situasional. Artinya, rekayasa lalu lintas akan dilakukan melihat situasi kondisi di lapangan.

    “(Rekayasa lalin) situasional,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, saat dihubungi.

    (cip)

  • Tak Semua Program Bupati Jombang Terpilih Warsubi Terealisasi di 2025

    Tak Semua Program Bupati Jombang Terpilih Warsubi Terealisasi di 2025

    Jombang (beritajatim.com) – Tak semua program yang diusung pasangan Warsubi-Gus Salman dalam Pilkada Jombang 2024 bisa direalisasikan pada 2025. Pasalnya, APBD Jombang 2025 sudah digedok pada 2024.

    Demikian diungkapkan Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030 H Warsubi usai menghadiri Rapat Pleno terbuka penetapan pasangan Bupati-Wabup terpilih di aula KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat, Kamis (9/1/2025).

    “Hanya Sebagian program kami yang bisa terealisasi di tahun 2025. Karena APBD Jombang 2025 sudah digedok pada 2024. Sehingga kami melaksankan visi dan misi kami seluruhnya pada 2026,” kata Warsubi yang didampingi Cabup Jombang terpilih KH Salmanudin Yazid atau Gus Salman.

    Warsubi mengungkapkan, pihaknya sudah bertemu dengan tim dari Pemkab Jombang guna melakukan sinkronisasi program. Dari pihak Pemkab dipimpin oleh Sekdakab Agus Purnomo. Nah, dari situlah diketahui tidak semua program bisa dilaksanakan pada 2025 ini.

    Warsubi mengungkapkan, program yang dilaksankan pada awal kepemimpinan Warsubi-Salman adalah seragam gratis untuk murid SD/MI, SMP/MTs. “Kalau tahun lalu seragam hanya berupa kain. Namun untuk program 2025 sudah berupa jahitannya (seragam jadi),” kata mantan Kades Mojokrapak Kecamatan Tembelang ini.

    Seperti diketahui, pasangan Warsubi-Salman (H Warsubi-KH Salmanudin Yazid) mengusung delapan program unggulan dalam Pilkada (Pemilihan Kepada Daerah) Jombang yang digelar 27 November 2024.

    Paslon nomor urut 2 yang memiliki moto ‘Mbangun Deso, Noto Khuto’ tersebut bakal memperhatikan nasib RT (Rukun Tetangga) dengan memberikan tunjangan Rp5 juta per tahun sebagai program kegiatan.

    Program lainnya, membangun desa Rp800 juta hingga Rp 1 miliar per desa/tahun, kemudian program Ketahanan Keluarga dengan alokasi Rp1 juta per Dasawisma per tahun. Sedangkan program mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing meliputi beberapa hal.

    Di antaranya, sekolah dan seragam gratis (SD/MI, SMP/MTs), kemudian beasiswa SMA/MA/SMK (Swasta dan Negeri), lalu beasiswa untuk generasi muda, santri, olahragawan dan budayawan berprestasi, serta beasiswa pendidikan dokter, guru, tenaga Kesehatan. [suf]

  • Dedi Mulyadi resmi jadi Gubernur Jabar terpilih periode 2025-2030

    Dedi Mulyadi resmi jadi Gubernur Jabar terpilih periode 2025-2030

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030. Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi menyebut akan mendampingi Penjabat Gubernur dalam melaksanakan kebijakan selama masa transisi kepemimpinan. (Dian Hardiana/Arif Prada/Rijalul Vikry)

  • KPU Banyumas tetapkan pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih

    KPU Banyumas tetapkan pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih

    Purwokerto (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2024.

    “KPU Kabupaten Banyumas telah mengesahkan, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banyumas Tahun 2024,” kata Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofingatun Khasanah usai rapat pleno di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

    Dalam hal ini, kata dia, KPU Kabupaten Banyumas menetapkan pasangan Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti sebagai paslon terpilih karena memperoleh 540.554 suara atau 59,44 persen dari total suara sah.

    Dengan demikian, lanjut dia, pasangan Sadewo-Lintarti telah sah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2024—2029.

    “Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, Pasal 66, KPU Kabupaten Banyumas setelah menetapkan pasangan calon terpilih, dalam waktu 1 hari menyampaikan usulan pengesahan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Banyumas,” katanya.

    Terkait dengan rencana pelantikan, dia mengatakan jika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 dijadwalkan pada tanggal 10 Februari 2025.

    Kendati demikian, dia mengakui berdasarkan informasi yang beredar dari Komisi II DPR RI, pelantikan tersebut diundur setelah sengketa di Mahkamah Konstitusi selesai dan akan diserentakkan pada bulan Maret 2025.

    “Oleh karena itu, kami masih menunggu jika ada regulasi terbaru,” kata Rofingatun.

    Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti memberi sambutan dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2025). ANTARA/Sumarwoto

    Dalam sambutannya, Sadewo Tri Lastiono selaku bupati terpilih mengaku bersyukur karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2024 hingga penetapan dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

    “Saya bersama Mbak Lintarti berkomitmen begitu kami terpilih jadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banyumas, kami adalah bupati dan wakil bupati untuk 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan dengan penduduk lebih dari 1,8 juta jiwa,” katanya.

    Sadewo mengatakan bahwa pihaknya akan mengemban amanah dan merealisasikan apa yang dijanjikan dalam visi dan misi pasangan Sadewo-Lintarti.

    Menurut dia, hal itu tentunya dengan dukungan seluruh anggota legislatif di DPRD Kabupaten Banyumas dan semua partai pengusung.

    “Harapannya, Banyumas ke depan makin kondusif dan mohon maaf, saya dan Mbak Lin izin Pak Pj. (Penjabat Bupati Banyumas, red.), seizin Pak Ketua DPRD, sudah mulai mencuri start, pendekatan ke beberapa kementerian,” katanya didampingi Dwi Asih Lintarti.

    Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan yang bersangkutan berencana untuk datang ke Banyumas pada hari Minggu (12/1) untuk meninjau beberapa lokasi yang diusulkan.

    Menurut dia, hal itu dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak bisa hanya mengandalkan dana dari APBD saja karena keterbatasan anggaran sehingga harus pandai-pandai melakukan pendekatan ke pusat agar aliran dana dari pusat bisa mengucur ke Banyumas.

    “Tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia yang pernah menjadi Wakil Bupati Banyumas periode 2018—2023.

    Ditemui usai penetapan, Sadewo mengaku telah datang ke beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

    Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pihaknya mengharapkan adanya dukungan anggaran terhadap Balai Latihan Kerja milik Pemkab Banyumas yang ditujukan untuk melatih tenaga kerja siap pakai.

    Terkait dengan rencana kedatangan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Banyumas, dia mengatakan bahwa hal itu ditujukan untuk meninjau kerusakan jalan di Banyumas dan jembatan gantung yang putus di Patikraja.

    “Saya juga meminta bantuan untuk pembangunan Masjid Raya yang dahulu direncanakan namanya Masjid Seribu Bulan,” kata Sadewo.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ditetapkan Jadi Gubernur DKI, Pramono Bersyukur Pilgub Jakarta Berjalan Riang Gembira

    Ditetapkan Jadi Gubernur DKI, Pramono Bersyukur Pilgub Jakarta Berjalan Riang Gembira

    loading…

    Pramono Anung bakal ditetapkan sebagai Gubernur Jakarta Terpilih 2024 oleh KPU Jakarta. Foto/SindoNews/ari sandita murti

    JAKARTA – Pramono Anung bakal ditetapkan sebagai Gubernur Jakarta Terpilih 2024 oleh KPU Jakarta. Penetapan itu akan diselenggarakan di Hotel Pullman, Jakarta Barat pada hari ini, Kamis (9/1/2025).

    Pramono bersyukur Pilgub Jakarta bisa berjalan dengan riang gembira. “Pada hari ini pemilihan Gubernur Jakarta telah sampai pada tahap penetapan calon gubernur dan wakil gubernur definitif yang akan dilakukan oleh KPU pada siang hari ini. Tentunya kita semuanya bersyukur bahwa Pilgub Jakarta ini berjalan betul-betul riang gembira,” ujar Pramono, Kamis (9/1/2025).

    Menurut Pramono, Pilgub Jakarta kali ini pun tak ada tensi politik berlebihan dan praktis. Terlebih, tak ada pula gugatan-gugatan atas hasil Pilgub Jakarta, yang mana membuat roda ekonomi masyarakat pun bisa tetap berjalan sebagaimana biasanya.

    “Enggak ada tensi politik yang berlebihan, dan praktis karena enggak ada gugatan sehingga roda ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan biasa, walaupun sekarang cuaca juga lagi tidak bagus,” tuturnya.

    “Tetapi, dengan konsentrasi sepenuhnya pemerintahan untuk mengatasi hal-hal seperti ini, termasuk urusan ekonomi, menurut saya sesuatu hal yang sangat positif. Maka, saya melihat secara keseluruhan Pilgub Jakarta berlangsung sangat baik,” kata Pramono lagi.

    Dia menambahkan, Pilgub Jakarta sebagaimana kali ini bisa menjadi role model bagi pemilihan di daerah-daerah lainnya. Selain berlangsung riang gembira, juga berlangsung terbuka meski ada perbedaan yang cukup tajam di dalam debat, tapi setelahnya juga selesai.

    (cip)

  • Pelantikan Mundur karena Sidang MK, Bupati Madiun Terpilih Fokus Matangkan Program Kerja

    Pelantikan Mundur karena Sidang MK, Bupati Madiun Terpilih Fokus Matangkan Program Kerja

    Madiun (beritajatim.com) – Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih resmi diundur seiring dengan penyesuaian akibat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Meski Kabupaten Madiun tidak memiliki agenda sengketa PHPU, penundaan pelantikan juga berlaku di sejumlah daerah lain.

    Pasangan calon (paslon) Nomor Urut 2, Hari Wuryanto dan dr. Purnomo Hadi, telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Rapat Pleno Terbuka pada Kamis (9/1/2025).

    Dengan perolehan suara sebanyak 241.652, paslon berakronim Harmonis ini unggul dari paslon Nomor Urut 1, H. Ahmad Dawami dan Shandika Ratna Ferryantiko, yang meraih 194.421 suara.

    Penundaan Pelantikan Dimanfaatkan untuk Penyempurnaan Visi Misi Bupati terpilih Hari Wuryanto mengungkapkan bahwa penundaan pelantikan memberi ruang bagi timnya untuk mematangkan visi, misi, serta program kerja, khususnya untuk 100 hari pertama kepemimpinan.

    “Penundaan ini sudah diatur sesuai regulasi, jadi kami menerimanya dengan baik. Fokus kami sekarang adalah menyelaraskan visi dan misi agar selaras dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” ujar Hari Wuryanto, Kamis (9/1/2025).

    Hari Wuryanto, yang akrab disapa Mas Hari Wur, menegaskan komitmennya untuk segera bekerja setelah pelantikan guna merealisasikan visi Kabupaten Madiun yang “bersahaja.” Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Madiun atas kepercayaan yang diberikan.

    “Setelah pelantikan, kami akan langsung tancap gas untuk melaksanakan program-program yang sudah dirancang. Terima kasih kepada masyarakat Bumi Kampung Pesilat atas dukungannya,” imbuhnya.

    Ketua KPU Kabupaten Madiun, Nur Anwar, memastikan bahwa pelantikan tetap sesuai tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan KPU. Setelah Rapat Pleno, dokumen pemberkasan akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintahan daerah. “Kami bekerja sesuai regulasi. Jadwal pelantikan telah ditetapkan pada Februari 2025,” tegas Nur Anwar. [kun]