Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • Agustian dan Edy Pratowo siap di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng

    Agustian dan Edy Pratowo siap di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Ari dwi Prasetyo

    Willy Yoseph dan Habib Ismail cabut laporan di MK

    Agustian dan Edy Pratowo siap di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail bin Yahya mencabut gugatan sengketa Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK), Kamis (9/1/2025).

    Dalam persidangan, Willy hadir secara daring langsung dalam aplikasi zoom, tersambung di persidangan. Willy yang mencabut langsung perkara nomor 269/PHPU.Gub-XXII/2025 PHPU Pilkada Kalimantan Tengah 2024.

    Persidangan tersebut diketuai Arief Hidayat sebagai Hakim Panel III, dengan hakim anggota Ridwan Mansyur dan Enny Nurbaningsih. Sedangkan Kuasa Hukum Willy Yoseph/Habib Ismail yang hadir adalah Rahmadi G Lentam.

    “Di zoom hadir?” tanya Ketua Majelis Hakim Panel III, Arief Hidayat mengkonfirmasi kehadiran Willy. 

    “Siap hadir Pak Hakim Yang Mulia,” jawab Willy.

    “Betul permohonan perkara 269 dicabut?” tanya Hakim Arief  Hidayat mengkonfirmasi. 

    “Betul Pak Hakim,” jawab Politikus Partai Nasdem itu.

    Selanjutnya, Hakim Arief Hidayat bertanya kepada Willy, soal  tandatangan surat pencabutan yang ditandatangani oleh Willy Midel dan Habib Ismail yang disampaikan ke MK.

    “Ini betul yang memberi surat pencabutan kedua orang tanda tangan semua?” tanya Hakim Arief Hidayat.

    “Betul,” jawab Willy.

    “Karena ini sudah ada surat asli pencabutan yang ditandatangai kedua principal, pencabutan ini sah dilakukan, tidak perlu disampaikan permohonannya,” tegas Hakim Arief Hidayat, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

    Pasangan Willy Yoseph/Habib Ismail mendapat perolehan suara sebanyak 279.426, dalam rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng untuk Pilgub 2024. 

    Sementara itu, pemenang Pilgub 2024 adalah pasangan Agustiar Sabran/Edy Pratowo yang mendapat suara 484.754 suara. Dengan begitu, pasangan Agustiar/Edy Pratowo hanya tinggal menunggu untuk dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Periode 2024-2009, pada awal Februari 2025 mendatang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU tetapkan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih

    KPU tetapkan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com

    KPU tetapkan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Sumatera Barat  Mahyeldi-Vasco Ruseimy dengan perolehan suara terbanyak 1.757.612 suara.

    Penetapan paslon ini melalui rapat pleno terbuka yang digelar KPU Sumbar di Hotel Pangeran Kota Padang. 

    Ketua KPU Provinsi Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, pasangan nomor urut satu ini memperoleh suara sebanyak 1.757.612 atau 77,12 persen dari total suara sah sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Sumatera barat tahun 2024.

    “Penetapan dilakukan karena tidak ada pengajuan terhadap Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Surya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (9/1).

    Pasca penetapan, tahapan selanjutnya menyampaikan surat usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat terpilih kepada pimpinan DPRD Sumbar hari Jum’at 10 Januari 2025 besok.

    Lebih lanjut Surya Efitrimen menyampaikan, selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, delapan KPU kabupaten dan kota juga melaksanakan penetapan pasangan kepala daerah terpilih. Delapan daerah tersebut masing-masing Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok.

    Sementara itu, 11 kabupaten dan kota lainnya masih menunda pelaksanaan penetapan pasangan terpilih hingga proses gugatan di MK selesai. 

    11 KPU kabupaten kota yang menghadapi hasil sengketa di MK tersebut, terdapat 13 perkara terkait sengketa hasil pemilukada, yaitu terdapat 2 perkara dari KPU Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sisanya satu perkara masing-masing untuk 9 Kab Kota lainnya, yakni Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Tanah Datar.

    MK menjadwalkan persidangan untuk 11 kabupaten kota di Sumbar akan digelar pada Jumat 10 Januari 2025 besok.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Langkat tetapkan Syah Afandin-Tiorita jadi pemenang Pilkada

    KPU Langkat tetapkan Syah Afandin-Tiorita jadi pemenang Pilkada

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    KPU Langkat tetapkan Syah Afandin-Tiorita jadi pemenang Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 17:21 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Syah Afandin-Tiorita Br Surbakti sebagai pemenang Pilkada Langkat 2024 yang digelar secara serentak pada 27 November 2024 yang lalu.  

    Penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Langkat terpilih ini, disampaikan Ketua KPU Kabupaten Langkat Dian Taufik Ramadhan beserta empat komisioner lainnya yakni Imran Lubis, Husni Mustofa, Magfirah Fitri Menjerang dan Rajagukguk dalam rapat pleno terbuka yang digelar di aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan,  Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Kamis (9/1). 

    Ketua KPU Kabupaten Langkat Dian Taufik Ramadhan menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 13 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2024.

    “Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat nomor urut 1, Syah Afandin dan Tiorita br Surbakti dengan perolehan suara sebanyak 216.918 suara atau 55,37 persen,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

    Dijelaskan Dian, dengan demikian, maka pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat dengan slogan Satria (Syah Afandin-Tiorita) ini, menjadi calon terpilih bupati dan wakil bupati Langkat periode 2025-2030.

    Sementara itu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat terpilih diwakili Tiorita Br Surbakti menyampaikan, permohonan maaf Syah Afandin, tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan ibadah umrah.

    Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat yang telah memberikan hak pilihnya kepada pasangan Satria.

    “Kami juga memohon maaf atas segala tindakan maupun ucapan selama pelaksanaan Pilkada Langkat berlangsung,” tutupnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan

    Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengumumkan nama 14 orang yang masuk ke dalam tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik.

    “Tim transisi ini akan menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

    Langkah tersebut kata dia, merupakan upaya untuk menyiapkan semua yang diperlukan ketika resmi dilantik sebagai gubernur nanti, namun yang pasti tim ini bukan untuk memutuskan, tetapi hanya menyiapkan.

    “Supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Doel bisa langsung bekerja,” kata dia.

    Pramono menjelaskan nama-nama tersebut adalah yang selama ini membantu dirinya dan Rano Karno atau Si Doel, dan  dipastikan profesional.

    “Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya,” ucapnya.

    Pram lantas menyebutkan ke-14 nama yang masuk dalam tim transisi terdiri atas:

    Tim Inti

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)
    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
    2. Asisten Data dan Komunikasi: Mandira Bienna Elmir.

    Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Wahyu.

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, lanjut Wahyu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis 9 Januari 2025 telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

    Sumber : Antara

  • KPK tunggu kehadiran Hasto pada 13 Januari 2025

    KPK tunggu kehadiran Hasto pada 13 Januari 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    KPK tunggu kehadiran Hasto pada 13 Januari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 19:27 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menunggu kehadiran Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin, 13 Januari 2025.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto enggan berkomentar soal bagaimana langkah penyidik apabila Hasto tidak hadir. Menurutnya masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan tersebut.

    “Saya tidak akan berandai-andai apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak, dan bagaimana kalau tidak hadir. Kita tunggu saja sama-sama di tanggal tersebut,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan sudah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan dan dirinya siap hadir pada Senin, 13 Januari 2025.

    “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025. Pada pukul 10.00,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

    Dia sebagai warga negara yang taat hukum mengaku bakal hadir memenuhi undangan KPK dan bakal kooperatif terhadap seluruh pertanyaan penyidik.

    “Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Hasto mengaku memahami seluruh jalan politik PDI Perjuangan, Presiden pertama RI Soekarno, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sehingga dirinya akan meneladani mereka untuk memenuhi panggilan hukum, yang dalam hal ini adalah KPK.

    Menurut dia, jalan politik dari PDI Perjuangan, Bung Karno, dan Megawati ialah menghormati hukum dan menjunjung tinggi demokrasi.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

    1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelepon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

    2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    4. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

    Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

    Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • KPU tetapkan Hendrik-Abdullah jadi Gubernur dan Wagub terpilih Maluku

    KPU tetapkan Hendrik-Abdullah jadi Gubernur dan Wagub terpilih Maluku

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku menetapkan pasangan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Maluku, di Kota Ambon, Kamis (9/1). Penetapan Hendrik dan Abdullah usai meraih sebanyak 437.379 dari total 922.769 suara atau 47,40 persen pada Pilkada Maluku 2024. (Alfian Sanusi/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

  • Andra-Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Terpilih Banten Kembali

    Andra-Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Terpilih Banten Kembali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Andra-Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Terpilih Banten Kembali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menetapkan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Banten melalui Pilkada 2024.

    Hal tersebut dibacakan dalam Keputusan KPU Provinsi Banten nomor 9 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam Pemilihan tahun 2024.

    “Menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten nomor urut dua, saudara Andra Soni, SM, MAP dan saudara Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah SH, MH, MSi dengan perolehan suara sebanyak 3.102.501 suara atau 55,88 persen dari total suara sah, sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Terpilih Provinsi Banten periode 2025-2030,” ujar Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan di Serang, Kamis.

    Ihsan mengatakan ketetapan tersebut berlaku sejak ditandatangani pada hari ini.

    Selanjutnya, KPU Banten akan menyampaikan surat permohonan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD Banten, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024.

    “Besok rencananya kami pukul 10.00 akan melakukan silaturahim dengan DPRD Provinsi Banten,” kata Ihsan.

    Dalam Rapat Pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut, pasangan nomor urut 01 Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi tidak hadir. Namun hanya partai pengusungnya, Golkar, yang hadir.

    Sumber : Antara

  • Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Dedi Mulyadi nyatakan ingin segera laksanakan tugas di Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan ingin segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Barat setelah nanti dirinya resmi dilantik menjadi gubernur di provinsi tersebut.

    “Karena saya biasa bekerja dengan cepat. Tapi seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Kami masih menunggu akan dilaksanakan kapan, apakah dipisah yang tidak ada gugatan ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” kata Dedi di Jawa Barat, Kamis.

    Dedi mengaku dirinya akan tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang kerap dilakukannya selama ini setiap hari. “Karena dalam setiap hari saya selalu menerima tamu, selalu menyelesaikan problem,” katanya.

    Untuk pekerjaan di Jabar yang pertama, Dedi mengungkapkan dirinya ingin menyukseskan program ketahanan pangan dan program memberi makanan bergizi gratis bagi siswa.

    Kemudian, lanjut Dedi, pihaknya juga ingin mendorong penyelesaian berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat, juga menyelesaikan dampak dari bencana yang ada di Sukabumi dan Cianjur, sehingga tidak menunggu terlalu lama seperti yang terjadi di Cianjur.

    “Dan selanjutnya juga saya ingin berbagai problem di Jawa Barat, walaupun masih dalam masa transisi bisa secara bersama-sama diselesaikan. Jadi ini kami ingin secara bersama-sama, sehingga nanti tidak lagi terlalu lama menunggu untuk melakukan eksekusi-eksekusi kebijakan dan yang paling mendasar, yang paling mendesak di sekitar Bandung Raya adalah sampah,” ujarnya.

    Untuk sampah di Bandung Raya itu, kata Dedi, salah satunya disebabkan TPA yang bermasalah yakni TPA Sarimukti, sehingga perlu eksekusi cepat, mengingat saat ini tumpukan sampah masih terjadi yang menurutnya disebabkan keterlambatan pengangkutan, jumlah armada dan petugas yang kurang.

    “Sehingga harus ditambah, tidak boleh lagi dilakukan pembiaran terlalu lama. Itu hal-hal yang bisa saya lakukan eksekusi dalam waktu cepat dan walaupun itu kewenangan pemerintahan kota, tetapi pemerintah provinsi harus memberikan dorongan, stimulus dan turun secara bersama,” ujarnya.

    Menurut Dedi, keberhasilan provinsi Jawa Barat tergantung juga dengan keberhasilan kepala desa, bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Karenanya dia mengungkapkan tiap petang dirinya akan bertemu dengan para bupati dan wali kota terpilih untuk mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan untuk membangun Jabar.

    “Bicara bersama apa yang mesti dilakukan Untuk membangun, menata Jawa Barat ke depan, dengan tagline ‘lembur diurus kota ditata’,” ucapnya.

    Selain itu, Dedi juga mengaku akan terbuka atas berbagai masukan, pikiran dan gagasan, termasuk dari pasangan calon lain dalam Pilgub Jabar untuk bersama-sama membangun Jawa Barat.

    “Pasti dong pasangan calon lain itu kan rata-rata memimpin di partainya dan memiliki representasi anggota DPRD di provinsi dan di DPR. Pasti dilakukan secara bersama karena kalau sudah sekarang tidak lagi bicara didukung oleh partai mana, seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat harus secara bersama menyepakati pembangunan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh publik,” kata Dedi menambahkan.

    Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Kamis ini.

    Pada 9 Desember 2024 lalu, KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Pasangan nomor urut 4, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, berhasil meraih suara terbanyak dengan total 14.130.192 suara. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, PAN, Buruh, PBB, Gelora, dan Perindo.

    Di urutan kedua, pasangan nomor urut 3, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PPP, memperoleh 4.267.612 suara.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina dari PKB memperoleh 2.204.452 suara dan pasangan nomor urut 2 dari PDIP, Jeje Wiradinata dan Ronald Supradja meraih 2.116.017 suara.

    Sumber : Antara

  • Hasto Siap Penuhi Panggilan Pemeriksaan, KPK: Kita Tunggu Saja

    Hasto Siap Penuhi Panggilan Pemeriksaan, KPK: Kita Tunggu Saja

    Hasto Siap Penuhi Panggilan Pemeriksaan, KPK: Kita Tunggu Saja
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Hasto Kristiyanto
    memastikan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) pada Senin (13/1/2025) pekan depan.
    “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025, pada jam 10. Dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut,” kata
    Hasto
    dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025)
    Terkait rencana pemeriksaan tersebut, KPK akan menunggu kehadiran Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin pekan depan.
    Namun, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto enggan berkomentar saat ditanya bagaimana langkah penyidik apabila Hasto kembali tidak hadir.
     
    Menurut dia, masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan tersebut.
    “Saya tidak akan berandai-andai apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak, dan bagaimana kalau tidak hadir. Kita tunggu saja sama-sama di tanggal tersebut,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, dikutip dari Antaranews.
    Sebagaimana diketahui, Hasto telah dipanggil untuk diperiksa pada Senin, 6 Januari 2025, tetapi dia tidak hadir dengan alasan ada agenda lain. Sehingga, meminta penjadwalan ulang.
    Dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran Hasto, Juru Bicara PDI-P Guntur Romli mengatakan, Sekjen PDI-P itu tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena menghadiri rangkaian kegiatan hari ulang tahun PDI-P.
    Oleh karenanya, terhadap Hasto dijadwalkan ulang untuk diperiksa pada 13 Januari 2025.
    Diketahui, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada 24 Desember 2024.
    Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau
    obstruction of justice
    (OOJ) dalam
    kasus Harun Masiku
    Hasto diduga memberikan uang untuk menyuap Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antarwaku (PAW).
    Selain itu, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku melarikan diri saat hendak ditangkap dan menginstruksikan saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Letnan Dalimunthe-Harry Pahlevi Ditetapkan Jadi Walkot-Wawalkot Padangsidimpuan Terpilih Medan 9 Januari 2025

    Letnan Dalimunthe-Harry Pahlevi Ditetapkan Jadi Walkot-Wawalkot Padangsidimpuan Terpilih Medan 9 Januari 2025

    Letnan Dalimunthe-Harry Pahlevi Ditetapkan Jadi Walkot-Wawalkot Padangsidimpuan Terpilih
    Tim Redaksi
    PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com-
     Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2,
    Letnan Dalimunthe-Harry Pahlevi
    , sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam Pilkada Kota Padangsidimpuan 2024.
    Penetapan ini dilakukan di Gedung H Adam Malik, Kota Padangsidimpuan, pada Kamis (9/1/2024).
    Pasangan Dalimunthe-Harry Pahlevi meraih 43.778 suara atau 39,42 persen dari total suara sah yang ada.
    “Menetapkan, pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Padangsidimpuan, periode 2025-2030 Pilkada Kota Padangsidimpuan 2024,” ujar Ketua KPU Padangsidimpuan, Tagor Dumora Lubis, saat membacakan berita acara rapat pleno terbuka.
    Tagor mengatakan, mewakili seluruh komisioner dan petugas KPU Kota Padangsidimpuan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi, dan menyukseskan Pilkada berjalan lancar, aman dan tertib.
    Sementara, Letnan Dalimunthe, mengatakan, seluruh proses pelaksanaan Pilkada Kota Padangsidimpuan, sudah dilaksanakan dengan baik.
     
    “Dan amanah yang akan kami emban ini tidaklah ringan, kami berharap koordinasi dan kolaborasi, kerja sama yang baik dengan semua stakeholder. Dan ke depan, bagaimana mengawal percepatan pembangunan Kota Padangsidimpuan,” kata Letnan.
     
    Mantan Pj Wali Kota dan Sekda Kota Padangsidimpuan ini juga mengatakan, semua program dan kebijakan mereka nantinya, akan selaras dengan program pemerintah.
     
    “Dan kita ketahui bahwa program Presiden  tentang bagaimana memberikan makanan bergizi bagi masyarakat. Dan kami berkomitmen, bagaimana program-program itu dapat kita jalankan dengan baik,” kata dia.
     
    Letnan juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara dan masyarakat Kota Padangsidimpuan.
     
    Sebelumnya diberitakan, pasangan calon nomor urut 2, Letnan Dalimunthe-Harry Pahlevi, unggul dari dua pasangan lainnya. Mereka meraih 43.778 suara atau 39,42 persen.
     
    Sementara  pasangan nomor urut 1, Irsan Efendi Nasution-Ali Muda Siregar, mendapat 38.660 suara atau 34,81 persen.
     
    Pasangan nomor urut 3, Hapendi Harahap-Gempar Nasution, memperoleh 28.611 suara atau 25,77 persen.
    Jumlah suara sah mencapai 111.049, sementara suara tidak sah 3.915. Total suara yang masuk sebanyak 114.964, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 161.786 orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.