Kementrian Lembaga: KPU

  • Jadi Bupati Kediri Terpilih, Mas Dhito Ajak Semua Pihak Bersatu

    Jadi Bupati Kediri Terpilih, Mas Dhito Ajak Semua Pihak Bersatu

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, bersama pasangannya Dewi Mariya Ulfa, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri untuk bersatu dan menjaga silaturahmi demi membangun daerah. Hal ini disampaikan dalam sambutannya usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri pada Kamis (9/1/2025).

    “Saya mengimbau kepada seluruh relawan, tim 02, dan masyarakat Kediri yang kemarin mendukung kami selama kampanye untuk merangkul teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin memilih pasangan calon 01,” ujar Mas Dhito.

    Mas Dhito juga menekankan pentingnya menjalin komunikasi dengan pasangan calon lain, Deny Widyanarko dan Mudawamah, yang tidak hadir dalam rapat pleno terbuka KPU. Menurutnya, program-program kerja yang diajukan oleh pasangan tersebut juga bertujuan untuk kemajuan Kabupaten Kediri.

    “Pasti Pak Deny dan Bu Mudawamah juga punya niat yang sama, meski mungkin ada perbedaan dalam penafsiran program,” ungkapnya.

    Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih berjalan lancar tanpa ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Mas Dhito mengapresiasi semua pihak atas penerimaan hasil Pilkada 2024 yang telah ditetapkan KPU.

    “Kami berkompetisi dalam Pilkada, tapi tujuan akhirnya adalah untuk bersanding dan bersama-sama membangun Kediri. Salam hormat saya kepada Pak Deny dan Bu Mudawamah,” tambahnya.

    Dalam sidang pleno terbuka yang digelar di Balai Pertemuan Bhagawanta Bhari, KPU Kabupaten Kediri menetapkan pasangan Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa sebagai bupati dan wakil bupati Kediri terpilih periode 2025-2030. Berdasarkan hasil putusan KPU Nomor 09 Tahun 2025, pasangan nomor urut 02 ini memperoleh 489.900 suara atau 56,53 persen dari total suara sah pada Pilkada 2024.

    Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menyampaikan bahwa hasil penetapan ini akan segera disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kediri untuk ditindaklanjuti. “Kami akan segera bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kediri untuk mempersiapkan rapat paripurna,” tuturnya.

    Hasil penetapan ini menunjukkan semangat demokrasi yang solid di Kabupaten Kediri, di mana seluruh pihak diharapkan bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik. [nm/beq]

  • PAN minta Pramono-Rano libatkan seluruh warga Jakarta

    PAN minta Pramono-Rano libatkan seluruh warga Jakarta

    “PAN menitipkan agar Jakarta diurus secara profesional,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, untuk melibatkan seluruh warga Jakarta, bukan hanya kelompok pendukungnya saja.

    Menurut dia, Jakarta adalah milik bersama bukan hanya milik pendukung Pramono-Rano saja. Bahkan, kata dia, seluruh warga negara Indonesia selalu merasa memiliki Jakarta.

    “PAN menitipkan agar Jakarta diurus secara profesional,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mengucapkan selamat atas penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh KPU. Pasangan itu diyakini akan mampu memimpin Jakarta lebih baik dengan pembangunan kota dan pemberdayaan masyarakat yang semakin baik.

    “Saatnya semua bersatu. Pilkada telah selesai. KPU telah menetapkan pemenang. Orientasi sekarang adalah bekerja untuk masyarakat,” kata dia.

    Dari pengalaman Pramono dan Rano sebagai politisi, dia yakin mereka akan mampu memenuhi janji dan keinginan masyarakat. Dia menilai pasangan itu tidak hanya terlatih sebagai legislator, tetapi juga sudah berpengalaman sebagai eksekutif karena dari sisi ilmu dan penguasaan lapangan, sudah tidak diragukan lagi.

    Namun dia berharap pasangan itu dapat menjalin komunikasi yang baik ke semua partai politik, ormas, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Tanpa dukungan semua pihak, menurut dia, mereka akan sulit untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik.

    “Kami tentu saja akan menggunakan hak konstitusional kami untuk memberikan masukan, saran, dan kritikan. Tujuannya adalah untuk kebaikan, bukan menjatuhkan,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Seusia undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (9/1).

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gus Barra dan dr Rizal Resmi Pimpin Mojokerto 2025-2030 dengan 372.537 Suara

    Gus Barra dan dr Rizal Resmi Pimpin Mojokerto 2025-2030 dengan 372.537 Suara

    Mojokerto (beritajatim.com) – Raih 372.537 suara atau 53,38 persen dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024, pasangan nomor urut 1 Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024, Kamis (9/1/2025). Rapat pleno digelar di Gedung Grha Wira Wibawa Mukti, KPU Kabupaten Mojokerto.

    Dalam rapat pleno tersebut, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, secara resmi menetapkan pasangan Gus Barra-Dr Rizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih. Afnan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pemilihan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Mojokerto atas partisipasi aktifnya dalam menyukseskan Pemilu. Semoga pemimpin yang terpilih dapat membawa Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

    Rapat pleno diakhiri dengan penyerahan berita acara penetapan kepada pasangan terpilih dan disaksikan tamu undangan. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi tak hadir dalan rapat pleno tersebut meski KPU Kabupaten Mojokerto secara resmi mengundang.

    Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengatakan, jelang pelantikan yang sebelumnya digelar pada 10 Februari 2025 menjadi 13 Maret 2024, pihaknya akan berdiskusi dengan tim pemenangan untuk menentukan langkah 100 hari kinerja pasangan Mubarok.

    “Fokus kita banyak, di bidang pendidikan, kesehatan seperti apa yang sudah disampaikan di setiap kampanye. Namun yang paling urgent yang akhir-akhir ini terjadi yakni penangganan banjir, kita akan rapat dengan BBWS bagaimana menanggani banjir di Kabupaten Mojokerto,” katanya.

    Selain itu, masih kata Wakil Bupati Mojokerto ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menonaktifkan kembali peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pihaknya juga mendukung program nasional, makan bergizi gratis.

    “Kita akan koordinasi dengan pihak terkait baik dengan TNI/Polri dan dinas terkait untuk bagaimanan ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis bisa direalisasikan di Kabupaten Mojokerto. Kita juga sudah menyampaikan ke Bappeda agar progran pemindahan pusat pemerintahan bisa terealisasi,” ujarnya.

    Terkait tata ruang meski tidak dalam jangka satu tahun namun bisa dilakukan secara bertahap. Tujuan dari program tersebut agar di Kabupaten Mojokerto ada pusat pertumbuhan perekonomian baru dan diharapkan bisa membangkitkan perekonomian di Kabupaten Mojokerto. [tin/aje]

  • Kata Hasto Kristiyanto soal Flashdisk yang Disita KPK dari Kamar Anaknya

    Kata Hasto Kristiyanto soal Flashdisk yang Disita KPK dari Kamar Anaknya

    GELORA.CO  –  Tim Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Johannes Tobing, membeberkan kronologi penggeledahan rumah Hasto oleh penyidik KPK pada Selasa (7/1/2025).

    Seperti diketahui penggeledehan sekitar 4 jam itu dilakukan di rumah Hasto yang terletak di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    KPK menggeledah rumah Hasto setelah ditetapkan  tersangka dalam kasus buronan Harun Masiku.

    Temukan Flashdisk di Kamar Anak

    Dalam konferensi pers tim hukum PDIP di Jakarta,  Kamis (9/1/2025), Johannes Tobing membeberkan kronologi penggeledahan penyidik KPK.

    “Mereka (penyidik KPK) membongkar seluruh kamar, tempat tidur, bahkan daerah private bahkan kamar terkunci dibuka paksa,” ujar Johannes Tobing.

    “Kamar anak juga begitu (dibuka paksa),” ujarnya.

    Kendati demikian, Johannes Tobing klaim penyidik KPK tidak menemukan bukti apa-apa.

    “Saya tidak apakah mereka sudah kondisi stres maka ditemukan salah satu flashdisk,” ujarnya.

    Dia mengatakan flashdisk tersebut ditemukan penyidik KPK di kamar tidur anak Hasto di lantai 2.

    Johannes Tobing mengatakan pihaknya menanyakan siapa pemilik flashdisk itu kepada Hasto dan anaknya.

    Namun anak Hasto, kata Tobing, tidak mengetahui pemilik dari flashdisk tersebut.

    “Ternyata setelah kita konfirmasi ke anak Pak Hasto, ternyata itu (flashdisk) bukan miliknya juga. Ketika kita tanya Pak Hasto, ternyata juga tidak mengetahui,” tuturnya.

    Temukan Buku Catatan Berlogo PDIP

    Johannes Tobing juga mengatakan penyidik KPK saat itu menemukan buku catatan ajudan Hasto yakni Kusnadi.

    Dia menyebut isi buku catatan tersebut adalah rencana bisnis yang bakal dilakukan Kusnadi bersama adiknya, Udin.

    “Ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi, namanya Kusudin nama PT-nya itu,” katanya.

    Tobing mengatakan bisnis yang digeluti Kusnadi dan adiknya itu bergerak di bidang pertanian bawang merah.

    Adapun bisnis itu, katanya, dilakukan di kampung halaman Kusnadi dan adiknya.

    “Jadi perusahaan kecil modal Rp10 juta masing-masing, jadi total Rp20 juta untuk bercocok tanam untuk bawang merah di kampungnya,” katanya.

    Tobing menuturkan catatan tersebut ditemukan di kamar tidur Kusnadi.

    “Kami sampaikan ini diluruskan tidak ada yang disita di rumah Pak Hasto, hanya buku kecil itu dan flashdisk,” ujarnya.

    Penjelasan KPK

    KPK menjelaskan sejumlah alat bukti yang disita dari rumah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto disimpan di dalam koper berukuran besar.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena tempat penyimpanan alat bukti yang aman adalah koper.

    “Penyidik akan menyimpan barang-barang yang disita itu pada tempat penyimpanan yang aman, yang kita bawa tempat penyimpanannya yang aman itu adalah koper,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Rabu (8/1/2025).

    Asep menjelaskan bahwa penyidik memang tidak menyita sejumlah alat bukti sesuai dengan kapasitas koper.

    Ia menekankan bahwa penyimpanan alat bukti di dalam koper itu didasari atas faktor keamanan.

    “Kalau kita tenteng-tenteng di plastik itu kan nanti rawan tertinggal, jatuh, dan lain-lain. Yang paling cocok untuk digunakan membawa adalah koper,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara sejak 24 Desember 2024 lalu.

    Pertama dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang dilakukan bersama Harun Masiku.

    Dan kedua dalam kasus perintangan penyidikan yang dilakukan KPK ketika memburu Harun Masiku

  • KPU Jelaskan Alasan Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur DKJ, Bukan DKI Jakarta – Halaman all

    KPU Jelaskan Alasan Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur DKJ, Bukan DKI Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan alasan pihaknya menetapkan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terpilih, bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

    Wahyu mengatakan yang digunakan kini adalah nomenklatur DKJ.

    “Berdasarkan UU 151/2024, nomenklatur gubernurnya menjadi gubernur DKJ, termasuk DPRD dan KPU Daerah Khusus Jakarta,” kata Wahyu di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Adapun dalam hasil revisi terakhir UU tersebut, nomenklatur berubah pada sejumlah lembaga dari semula DKI menjadi DKJ, termasuk di dalamnya gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 70A.

    Dalam pasal tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    UU tersebut juga telah diteken Presiden Prabowo Subianto pada awal Desember 2024 lalu.

    Sebelumnya, KPU DKJ menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. 

    Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Pullman Central Park Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Ketua KPU DKJ, Wahyu Dinata, menyatakan bahwa pasangan Pramono-Rano berhasil meraih suara terbanyak dengan 50,07 persen, mengungguli dua pasangan calon lainnya. 

    “Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Pramono Anung Wibowo, calon wakil gubernur Rano Karno atau Si Doel,” kata Wahyu.

    Penetapan ini disaksikan langsung oleh pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sementara Ridwan Kamil hanya diwakili oleh Suswono.

    Dalam Pilkada Jakarta ini, Pramono-Rano berhasil mengalahkan dua pasangan calon lainnya.

    Di mana, pasangan Ridwan Kamil-Suswono hanya memperoleh 39,40 persen suara dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 10,53 persen suara.

     

  • KPK Ultimatum Saeful Bahri di Kasus Hasto Kristiyanto

    KPK Ultimatum Saeful Bahri di Kasus Hasto Kristiyanto

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum kader PDIP, Saeful Bahri, agar kooperatif menghadiri panggilan tim penyidik dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 10 Januari 2025, Jurubicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Saeful Bahri mangkir saat dipanggil sebagai saksi pada Rabu, 8 Januari 2025.

    “Saksi atas nama Saeful Bahri tidak hadir, ada penyampaian dari penyidik untuk yang bersangkutan kooperatif bila nanti ada panggilan berikutnya,” kata Tessa. 

    KPK pun meminta agar Saeful Bahri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Mengingat, Saeful Bahri merupakan mantan terpidana dalam kasus suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama-sama dengan buronan Harun Masiku.

    “Dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan yang bersangkutan,” pungkas Tessa.

    Saat hendak dijebloskan ke penjara pada 10 Januari 2020 lalu, Saeful Bahri sempat mengakui bahwa uang suap berasal dari Hasto Kristiyanto.

    “Iya, iya,” kata Saeful Bahri saat ditanya soal sumber uang suap dari Hasto.

    Dalam perkara Hasto ini, KPK juga sudah memeriksa beberapa saksi, yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie, anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia, dan mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal.

    KPK pun juga telah menggeledah 2 rumah pribadi Hasto di Kebagusan, Jakarta Selatan dan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa, 7 Januari 2025. Dari sana, tim penyidik menyita surat berupa catatan, dan barang bukti elektronik.

    Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

    Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

    KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.

    Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.

    Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024. 

  • DKI kemarin, penetapan Pram-Doel hingga program kerja 100 hari

    DKI kemarin, penetapan Pram-Doel hingga program kerja 100 hari

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (9/1) masih layak untuk disimak kembali hari ini, antara lain KPU menetapkan Pram-Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih hingga program kerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Berikut rangkumannya:

    1. KPU tetapkan Pram-Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Seusia undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Pramono janjikan 100 hari pertama bereskan persoalan lahan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung menjanjikan 100 hari pertama setelah resmi dilantik akan membereskan persoalan menyangkut lahan (agraria) seperti yang terjadi di Kampung Bayam, Tanah Merah dan lainnya.

    “Saya dan Bang Doel sudah berbicara dari hati ke hati. Dalam 100 hari pertama kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

    Baca selengkapnya di sini

    3. KPU nyatakan semua tahapan Pilgub Daerah Khusus Jakarta telah usai

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta menyatakan semua tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) telah usai setelah ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

    “Agenda selanjutnya, kami akan menyampaikan usulan penetapan ini kepada DPRD,” kata Ketua KPU Daerah Khusus (DK) Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi pohon yang tumbang menimpa kabel utilitas di Jalan Taman Sari Raya, Tamansari, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025). (ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakbar)

    4. Pengerukan Kali Semongol untuk antisipasi banjir rampung bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pengerukan Kali Semongol di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, untuk mengantisipasi banjir di wilayah tersebut bakal rampung bulan ini.

    “Bulan Januari ini sudah kelar. Kita segera alihkan alat-alat kita ke lokasi (pengerukan) lain,” kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat Purwanti Suryandari kepada wartawan di Jakarta pada Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Antisipasi tumbang, DKI pangkas lebih 80.000 pohon sepanjang 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memangkas sebanyak 82.571 pohon di lima wilayah kota administrasi sepanjang tahun 2024 sebagai langkah pencegahan dan antisipasi terhadap risiko pohon tumbang yang dapat membahayakan keselamatan warga.

    “Pemangkasan ini untuk memastikan ruang hijau tetap aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama di tengah cuaca ekstrem yang sering melanda Jakarta,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ivan Murcahyo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Kerja, Mbak Vinanda – Gus Qowim Luncurkan Program 7 Sapta Cita Secara Bertahap di Kota Kediri

    100 Hari Kerja, Mbak Vinanda – Gus Qowim Luncurkan Program 7 Sapta Cita Secara Bertahap di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Vinanda Prameswati dan KH Qowimuddin Thoha resmi ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kediri periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri.

    Dalam 100 hari pertama masa jabatannya, pasangan tersebut berkomitmen untuk segera melaksanakan program unggulan mereka 7 Sapta Cita secara bertahap, yang akan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

    “100 hari pertama, kami akan segera merealisasikan program *Sapta Cita* ini. Tentu saja, semua disesuaikan dengan APBD yang ada dan kami akan melaksanakannya langkah demi langkah,” ujar Mbak Vinanda dalam keterangannya.

    Program 7 Sapta Cita mencakup sejumlah prioritas, antara lain pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pengembangan sektor produktif, kreatif, dan inovatif yang melibatkan dunia pendidikan serta pengembangan usaha dan UMKM.

    Selain itu, mereka juga akan fokus pada mewujudkan pemerintahan yang cepat dan tepat sasaran melalui berbagai program, diikuti dengan peningkatan infrastruktur di Kota Kediri.

    Mbak Vinanda, yang merupakan alumnus Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, bersama Gus Qowim, terus melakukan kunjungan ke masyarakat untuk mendengar aspirasi serta memantau perkembangan terbaru di Kota Kediri. Pasangan muda dan tokoh agama ini bertekad untuk mendorong kemajuan kota dengan mendekatkan diri pada rakyat.

    “Kami akan terus menghadiri undangan masyarakat dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Ini semua untuk menggali aspirasi yang akan kami wujudkan demi kemajuan Kota Kediri,” tambahnya.

    Acara penetapan ini dihadiri oleh jajaran KPU, Bawaslu, anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan partai politik, serta tim kampanye dan relawan.

    Dengan penetapan ini, Vinanda Prameswati dan KH Qowimmudin Thoha kini hanya menunggu proses pelantikan resmi untuk memulai tugas mereka sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri. [nm/ted]

  • KPU Tuban Tetapkan Paslon Bupati & Wakil Bupati Terpilih Lindra-Joko

    KPU Tuban Tetapkan Paslon Bupati & Wakil Bupati Terpilih Lindra-Joko

    Tuban (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban tetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang terpilih yakni Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono, Kamis (09/01/2025).

    Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh mengatakan, hari ini penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024 yakni Paslon 02 Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono.

    “Kami KPU Tuban juga sudah memberikan berita acara (BA) penatapan calon terpilih pada Pilkada serentak 2024, yang diterima calon terpilih 02 yang diwakili LO paslon,” ujar Zakiyatul Munawaroh.

    Wanita yang akrab disapa Zakiya ini juga menjelaskan, nantinya setelah ini akan ada pelantikan yang akan dilaksanakan pada bulan februari mendatang.

    Sementara itu, Paslon 02 Wakil Bupati Tuban terpilih Joko Sarwono menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Tuban atas dukungan yang telah diberikan.

    “Hari ini mas Lindra belum bisa hadir karena ada kegiatan di Surabaya, sehingga beliau berpesan untuk mengucapkan terimakasih kepada masyarakat untuk mempercayakan mas Lindra dan saya dalam memimpin Kabupaten Tuban,” terang Joko Sarwono.

    Oleh karenanya Mas Lindra dan Joko berjanji akan komitmen dalam memimpin Kabupaten Tuban dengan visi misi “Mbangun Deso Noto Kutho”. “Tentu amanah kepercayaan yang telah diberikan kepada masyarakat kepada kami akan terus kami jaga,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, dalam pemilihan serentak 27 November 2024 kemarin, Paslon 02, Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono berhasil unggul dengan perolehan 528.942 suara atau 83,9 persen. Sementara itu, Paslon 01, H. Riyadi dan Gus Wafi, hanya memperoleh 101.562 suara atau 16,1 persen. [ayu/ted]

  • KPU Tetapkan Iqbal – Dinda sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

    KPU Tetapkan Iqbal – Dinda sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

    Yang berbeda dari pleno ini adalah, hanya dihadiri oleh pasangan Iqbal- Dinda saja tanpa dihadiri dua pasangan calon yang kalah yaitu pasangan calon nomor urut 1, Rohmi Firin dan pasangan calon nomor urut 2, Zul-Uhel.

    KPU telah melayangkan surat undangan kepada pasangan calon lainnya dan menyiapkan tiga tempat duduk, namun yang terisi hanya satu tempat duduk. Belum diketahui secara pasti alasan pasangan Rohmi-Firin dan Zul-Uhel tidak menghadiri pleno tersebut.

    Sementara itu, gubernur NTB terpilih Lalu Iqbal mengatakan bahwa hari ini, setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Gubernur NTB terpilih, merupakan akhir dari banyak perjuangan yang sudah ditempuh.

    Ia juga berjanji akan bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan NTB. Bahkan, ia mengaku dirinya telah mulai bekerja dengan cara mengadakan pertemuan dengan para menteri dan juga kunjungan ke berbagai negara meskipun belum dilantik.

    “Saya tidak menunggu pelantikan, saya sudah safari bertemu menteri menteri, bahkan ke negara negara maju, untuk kemajuan NTB,” kata dia.