Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPU

  • PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan diminta segera menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal (Sekjen) baru menggantikan Hasto Kristiyanto.

    Desakan ini muncul agar roda organisasi partai tidak terganggu oleh masalah hukum yang sedang dihadapi Hasto.

    “PDIP harus tetap fokus pada perjuangan untuk rakyat dan tidak boleh terjebak dalam permasalahan individu. Penunjukan Sekjen baru akan memastikan partai tetap solid dan tidak terganggu oleh kasus hukum,” ujar Daddy Palgunadi, aktivis 98 yang kini aktif di Poros 98, Sabtu (23/2/2025).

    Sebelum penangkapan Hasto, kata Daddy, situasi politik Indonesia relatif stabil meski terdapat dinamika di antara partai-partai besar, namun kini tensi kembali meningkat.

    “Jika PDIP benar-benar memilih jalur oposisi, maka pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan lebih besar di parlemen, terutama dalam pengesahan kebijakan-kebijakan strategis,” tandasnya.

    Sebelumnya Hasto Kristiyanto ditangkap KPK pada 20 Februari 2025 kemarin berhasil membuat heboh dan mengguncang dunia politik nasional.

    Sontak penahanan Hasto tersebut memicu gelombang reaksi, baik dari internal PDIP maupun dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut KPK, Hasto terlibat dalam penyuapan kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019 untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku. 

    Selain itu, ia juga dituduh menginstruksikan Harun menghindari penyelidikan serta menghancurkan barang bukti. Harun Masiku sendiri hingga kini masih buron, menambah pelik kasus ini.

    Sebagai respons atas penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri program retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo di Magelang. 

    Pascapenangkapan tersebut, tagar #hastobiangkerok jadi trending topik di media sosial X (Twitter).
     
     
     
     
     

  • Profil Sigit Pamungkas, Bupati Sragen yang Rumahnya Sederhana dan Masih Beralaskan Semen – Halaman all

    Profil Sigit Pamungkas, Bupati Sragen yang Rumahnya Sederhana dan Masih Beralaskan Semen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menjadi sorotan lantaran ia memiliki rumah yang sangat sederhana.

    Rumah tersebut terletak di Dukuh Ngembat, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    Dikutip dari TribunSolo.com, Rumah tempat tinggal Sigit itu sama seperti rumah-rumah ala rumah pedesaan di Sragen lainnya.

    Bagian utama rumah sudah berlantai keramik, sementara area dapur masih menggunakan lantai semen.

    Dinding dapur pun masih berupa susunan batu bata tanpa pelapis tambahan.

    Secara keseluruhan, rumah tersebut tampak sederhana tanpa adanya perabotan mewah di dalamnya.

    Halaman rumah cukup luas dan tidak dikelilingi pagar, sehingga terbuka.

    Di teras, terdapat kursi panjang yang digunakan untuk menyambut tamu.

    Sedangkan area di sisi kiri dan depan rumah Sigit masih berupa tanah pekarangan yang belum dimanfaatkan.

    Lingkungan di sekitar rumah masa kecil Sigit Pamungkas terasa tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

    Masyarakat di sekitarnya juga hidup dengan penuh kebersamaan dan keharmonisan.

    Hal itu terlihat saat Sigit unggul dalam hitung cepat Pilkada 2024.

    Sehari setelah pemungutan suara, beberapa warga masih berada di dapurnya untuk memasak, mengingat banyak tamu yang terus berdatangan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunSolo.com, rumah sederhana tersebut kini tinggali oleh kakak-kakak Sigit.

    Pasalnya, setelah lulus SMA, Sigit merantau ke Yogyakarta untuk berkuliah, lalu diterima sebagai dosen PNS di Fisipol Universitas Gadjah Mada.

    Kemudian ia berhijrah ke Ibukota karena terpilih menjadi anggota KPU RI.

    Sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati Sragen, Sigit juga pernah menjabat sebagai staf ahli di Kantor Staf Presiden.

    Lantas, seperti apakah Sigit Pamungkas?

    Berikut profilnya.

    Profil Sigit Pamungkas

    Sigit Pamungkas lahir di Sragen pada 4 April 1976.

    Melansir TribunJatim.com, ia mengenyam pendidikan dasar di SDN Mojorejo 1 Karangmalang, SMPN 2 Kedawung, dan SMA Negeri 1 Sragen.

    Sigit melanjutkan pendidikannya jenjang Sarjana pada bidang Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Pria berusia 48 tahun itu meraih gelar Master of Arts (MA) dari Kampus yang sama, yaitu UGM, pada tahun 2010.

    Ia mengawali karir akademiknya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada tahun 2002.

    Kemudian, pada tahun 2005, Sigit bergabung sebagai dosen tetap di UGM dan mengajar berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan politik serta demokrasi.

    Sigit kemudian melebarkan sayapnya ke bidang birokrasi.

    Ia tercatat pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI termuda, memimpin penyelenggaraan Pemilu 2014 dengan anggaran 16 triliun rupiah. 

    Selain itu, ia sempat berkarier di Kantor Staf Presiden (KSP), menangani isu strategis seperti politik, hukum, dan keamanan.

    Sigit Pamungkas juga dikenal sebagai pengamat pemilu yang telah berpartisipasi dalam pemantauan pemilu di berbagai negara, termasuk Ekuador, Sri Lanka, dan Korea Selatan, serta melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Rusia, dan Kanada.

    Setelah itu, ia berhijrah ke dunia politik.

    Sigit maju dalam Pilkada Sragen 2024 untuk mengakhiri dominasi politik keluarga dalam pemerintahan Kabupaten Sragen.

    Ia pun berhasil terpilih bersama pendampingnya, Suroto sebagai Wakil Bupati, dengan perolehan 330.830 suara.

    Sigit juga diketahui aktif dalam berorganisasi.

    Ia menjadi anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI dan Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI).

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunJatim.com/Ignatia) (TribunSolo.com/Septiana Ayu Lestari)

  • Terpopuler, Rano Karno ikut retret dan PSSI akan naturalisasi pemain

    Terpopuler, Rano Karno ikut retret dan PSSI akan naturalisasi pemain

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan akhir pekan untuk disimak, Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang hingga permintaan maaf band Sukatani. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2), tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ungkap Rano. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠KPU siapkan buku janji kampanye Pramono-Rano untuk warga Jakarta

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berencana membuat buku yang berisi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno sebagai upaya menjembatani komunikasi dengan warga Jakarta sebagai pemilih alias pemberi mandat.

    Komisioner KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan agar janji-janji yang disampaikan oleh pasangan calon dapat diingat dan direalisasikan dengan baik. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Rombongan kepala daerah dari PDIP menunggu keputusan DPP

    Rombongan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠BNI buka suara soal seruan tarik dana massal dari bank BUMN

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu tersebut.

    Dia menjamin fundamental keuangan tetap solid di tengah tantangan global dan kondisi keketatan likuiditas di industri perbankan. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠PSSI akan naturalisasi tiga pemain sebelum Indonesia lawan Australia

    PSSI akan menaturalisasi tiga pemain diaspora sebelum pertandingan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia pada 20 Maret.

    Untuk menambah persaingan bagi Paes, Erick sedang mendekati mantan kiper Palermo, Emil Audero Mulyadi. Sedangkan di sektor lain, Erick mengatakan PSSI sedang membangun komunikasi dengan gelandang Joey Pelupessy dan Dean James. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membagikan tiga mobil dinas miliknya karena mengaku pusing memiliki banyak kendaraan dinas.

    Dedi menginstruksikan agar Mercedes Bens V-Class dinas miliknya, diubah menjadi rumah sakit berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan mumpuni.

    “Ini dialokasikan, ubah jadi mobil rumah sakit. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah,” kata Dedi, Sabtu (22/2/2025), di akun TikTok resminya.

    “Itu mobil punya rumah sakit, tapi bukan buat saya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Dedi meminta agar Toyota Camry 2007 dilelang, sebab membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi karena usianya yang tua.

    Ia juga memberikan mobil dinas Toyota Alphard miliknya kepada Herman.

    Dedi mengaku terlalu banyak memiliki mobil dinas akan membuatnya pusing.

    Pasalnya, perawatan mobil dinas dan pembayaran pajak akan sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Jangan terlalu banyak (mobil dinasnya), lieur (pusing)” pungkas dia.

    Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, setelah resmi dilantik pada Kamis (20/2/2025), di Istana Kepresidenan.

    Ia lahir pada 12 April 1971 di Subang, Jawa Barat.

    Karier politiknya dimulai pada 1999, saat menjadi anggota DPRD Purwakarta.

    Pada 2003, Dedi terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta.

    Sejak saat itu, karier politik Dedi semakin melejit.

    Ia terpilih menjadi Bupati Purwakarta pada 2008 dan menjabat selama dua periode.

    DI tahun 2018, Dedi mendampingi Dedi Mizwar dalam Pilkada Kabar sebagai Wakil Gubernur.

    Tetapi, duo Dedi itu kalah dari pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

    Gagal di Pilkada Jabar, Dedi menjajal peruntungan sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, saat masih berada di naungan Golkar.

    Ia melenggang ke Senayan dengan perolehan suara sebanyak 206.621.

    Pada Pilkada 2024, Dedi beralih dari Golkar ke Gerindra. Ia maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat bersama Erwan Setiawan.

    Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada 9 Desember 2024, menyatakan Dedi-Erwan mengalahkan tiga pesaingnya.

    Mereka dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan perolehan 14.130.192 suara, dilansir TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Agustus 2024, saat maju Pilkada 2024.

    Ia tercatat memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp12.851.243.199.

    Sebenarnya, kekayaan Dedi berada di angka Rp16 miliar, namun terpotong utang sebesar Rp3,8 miliar.

    Sumber kekayaan terbesar Dedi berasal dari tujuh kendaraannya yang bernilai lebih dari Rp8 miliar.

    Ia diketahui mempunyai 116 aset bidang tanah dan bangunan yang mayoritas berada di Subang.

    Aset lain yang dimiliki Dedi adalah harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Berikut rinciannya, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

    Tanah dan Bangunan: Rp7.368.000.000
    Alat Transportasi dan Mesin: Rp8.004.000.000
    Harta Bergerak Lainnya: Rp160.000.000
    Kas dan Setara Kas: Rp1.157.055.199
    Sub Total Kekayaan: Rp16.689.055.199
    Utang: Rp3.837.812.000
    Total Harta Kekayaan: Rp12.851.243.199

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Jabar 2024, Saksi Paslon Dedi-Erwan Sebut Sesuai Hitungan Internal

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nanda Lusiana, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • DKI kemarin, bazar pangan murah hingga Rano akan ikut penutupan Retret

    DKI kemarin, bazar pangan murah hingga Rano akan ikut penutupan Retret

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada Sabtu (22/2) masih layak untuk Anda simak hari ini antara lain Pemprov DKI mulai gelar bazar murah pangan pada Senin hingga Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang.

    Berikut rangkumannya:

    Pemprov DKI mulai gelar bazar murah pangan pada Senin

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai menggelar bazar murah pangan di Balai Kota setempat pada Senin (24/2) sebagai satu bentuk intervensi pemerintah terhadap ketersediaan stok pangan dan pengendalian inflasi.

    “Kita akan awali besok Senin (24/2), ada di Balai Kota. Hari Senin (24/2) kita mulai karena menjelang Ramadhan,” ucap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kepada wartawan usai meninjau ketersediaan stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2), tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    “Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ungkap Rano kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Rano pastikan ketersediaan pangan di “Cold Storage” Dharma Jaya aman

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan ketersediaan bahan pangan di tempat penyimpanan dingin (cold storage) Perumda Dharma Jaya, di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, aman.

    “Saya memantau semua, alhamdulillah jumlah daging, saya tidak mengatakan surplus, tapi lebih dari pada kebutuhan Jakarta. Bukan hanya daging, ayam juga ada, ikan juga ada,” ungkap Rano kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pemprov DKI sasar 193 titik operasi pasar jelang Ramadhan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyasar 193 titik di wilayah setempat sebagai lokasi operasi pasar untuk memastikan kestabilan harga dan stok pangan menjelang Ramadhan.

    “Kalau di Jakarta, kita sudah punya ‘timeline’ (jadwal) sendiri. Artinya, kita ada di 193 titik,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini.

    KPU siapkan buku janji kampanye Pramono-Rano untuk warga Jakarta

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berencana membuat buku yang berisi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno sebagai upaya menjembatani komunikasi dengan warga Jakarta sebagai pemilih alias pemberi mandat.

    Komisioner KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan agar janji-janji yang disampaikan oleh pasangan calon dapat diingat dan direalisasikan dengan baik.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menanti Putusan DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu di Barito Utara

    Menanti Putusan DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu di Barito Utara

    Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat Barito Utara menantikan hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (24/2/2025), terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Kasus ini diajukan Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya.

    Kasus tersebut melibatkan enam penyelenggara pemilu di Kabupaten Barito Utara, termasuk ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara serta ketua PPK Teweh Tengah. Dugaan pelanggaran mencuat setelah pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, tidak dilaksanakan meski Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah memberikan rekomendasi.

    Kuasa hukum Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya, Andi Muhammad Asrun menyatakan, dalam sidang pada akhir Januari 2025 bahwa tindakan para teradu sangat berbahaya bagi integritas pemilu karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain masalah PSU, terdapat kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara, salah satunya di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, di mana ada penambahan suara yang tidak dapat dijelaskan.

    Menurut Asrun, penambahan suara tersebut menciptakan ketidakpastian yang merugikan proses demokrasi yang diharapkan berjalan secara jujur dan adil.

    Jika DKPP memutuskan penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik, sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain berupa peringatan, pemecatan, atau penonaktifan sementara.

    Putusan DKPP yang final dan mengikat akan berdampak besar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada di Barito Utara.

    Namun, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan melaksanakan PSU jika keputusan DKPP mengharuskan hal tersebut. Praktisi Hukum Kepemiluan, Resmen Khadafi, mengungkapkan kekhawatirannya apabila penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik masih diberi tanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan PSU.

    “Jika terbukti melanggar kode etik, apakah penyelenggara yang bersangkutan masih pantas untuk melaksanakan PSU? Akan sangat ironis jika pelaksana yang bermasalah tetap dipertahankan, padahal banyak penyelenggara yang lebih kredibel dan kompeten,” ujar Resmen Khadafi kepada awak media di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Resmen menekankan pentingnya pemilihan penyelenggara baru yang lebih profesional untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan PSU, demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemilu di Barito Utara.

    “Keputusan DKPP akan menjadi sorotan utama, karena selain berdampak pada karier penyelenggara pemilu, juga akan menentukan bagaimana Pemilu di Barito Utara akan dilaksanakan ke depannya,” tambahnya.

    Resmen menambahkan, apabila ditemukan kesalahan atau pelanggaran, ini akan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan untuk lebih berhati-hati dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan serta transparansi.

  • Penahanan Hasto murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti

    Penahanan Hasto murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti

    Arsip foto – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). KPK menahan Hasto dalam kasus dugaan suap kepada komisioner KPU terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, serta perintangan penyidikan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    TII: Penahanan Hasto murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 09:13 WIB

    Elshinta.com – Peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti.

    “Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah ada kecukupan alat bukti pemula oleh KPK, jika tidak ada tentu tidak akan terjadi demikian,” kata Christina dilansir dari ANTARA, Sabtu.

    Menurutnya, Hasto sudah masuk di dalam radar KPK sejak tahun 2020 di kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku. Dengan demikian, ini menjadi langkah lanjutan KPK dalam menindaklanjuti peran Hasto dan keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku.

    Selain itu, KPK juga masih berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan, walau dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK dinyatakan sebagai pejabat negara. Terlebih, tugas penyidikan dan penuntutan masih melekat pada KPK.

    Dengan kabar Hasto akan kembali mengajukan praperadilan setelah praperadilan sebelumnya tidak diterima, ini mencerminkan “access to justice” yang masih tersedia untuk Hasto. Namun di saat yang bersamaan, KPK perlu tetap menindaklanjuti proses hukum supaya siap memasuki tahap persidangan.

    Christina tak menutup kemungkinan terhadap UU KPK terbaru cukup menghadang langkah KPK untuk bisa sepenuhnya independen, namun langkah ini perlu diacungi jempol dan diapresiasi, serta terus didorong untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Dia berharap KPK bisa terus lebih berani dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi di Indonesia tanpa pengaruh siapapun dan dari manapun.

    “Ini yang harus terus kita kawal bersama, apapun kasusnya dan siapapun yang terlibat tanpa terkecuali,” ujarnya.

    Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan “Tahanan KPK” kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

    Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

    “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

    Sumber : Antara

  • KPU siapkan buku janji kampanye Pramono-Rano untuk warga Jakarta

    KPU siapkan buku janji kampanye Pramono-Rano untuk warga Jakarta

    kami berupaya mendekatkan antara janji-janji kandidat dengan pemilih

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berencana membuat buku yang berisi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno sebagai upaya menjembatani komunikasi dengan warga Jakarta sebagai pemilih alias pemberi mandat.

    Komisioner KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan agar janji-janji yang disampaikan oleh pasangan calon dapat diingat dan direalisasikan dengan baik.

    “Intinya kami berupaya mendekatkan antara janji-janji kandidat dengan pemilih, sehingga pemilih bisa memberikan amanat kepada Pak Pramono dan Bang Doel untuk memimpin Jakarta,” ujar Doddy Wijaya di Jakarta, Sabtu.

    Doddy menyebut, setelah buku yang berisi seluruh janji kampanye yang disampaikan dalam debat kandidat selesai dibuat, maka buku tersebut akan diserahkan langsung kepada Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) sebagai pengingat dan landasan untuk mewujudkan janji-janji mereka dalam lima tahun kepemimpinan mendatang.

    “Semoga dengan adanya buku ini, masyarakat tetap bisa memantau, mengawasi, dan meminta akuntabilitas terkait realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan,” jelasnya.

    Dengan langkah ini, Dodi berharap proses pemantauan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 itu dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

    Sementara itu, Sekretaris KPU DKI Jakarta, Dirja Abdul Kadir mengungkapkan, buku ini tidak hanya memberikan transparansi kepada publik, tetapi juga menjadi sarana yang baik untuk menilai sejauh mana janji-janji tersebut dapat diimplementasikan setelah Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) terpilih.

    Buku ini juga, lanjut dia, akan menjadi dokumentasi yang jelas dan terperinci. Bagi warga Jakarta, buku ini nanti dapat dijadikan suatu objek dalam memantau dan mengevaluasi realisasi janji-janji dari politikus PDIP tersebut.

    Tak hanya itu, kegunaan buku ini pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Jakarta.

    “Semoga langkah ini menginspirasi daerah lain untuk menerapkan pendekatan serupa demi kemajuan demokrasi yang lebih baik,” ucapnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU Jakarta Siapkan Buku Janji Kampanye Pramono-Rano untuk Pemantauan Warga Megapolitan 22 Februari 2025

    KPU Jakarta Siapkan Buku Janji Kampanye Pramono-Rano untuk Pemantauan Warga Megapolitan 22 Februari 2025

    KPU Jakarta Siapkan Buku Janji Kampanye Pramono-Rano untuk Pemantauan Warga
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta berencana membuat buku yang berisi janji-janji Gubernur Jakarta Pramono dan Wakilnya, Rano Karno selama masa kampanye.
    Komisioner
    KPU Jakarta
    , Doddy Wijaya menegaskan, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemimpin Jakarta dengan warga, termasuk yang memilih.
    “Intinya kami berupaya mendekatkan antara janji-janji (Pramono-Rano) dengan (warga) yang memilih,” ujar Doddy dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (22/2/2025).
    Selain itu, langkah ini juga dilakukan sebagai upaya menjembatani komunikasi antara pemimpin dan warga Jakarta, sekaligus memastikan agar janji yang disampaikan dapat diingat dan direalisasikan.
    Dengan demikian, setelah selesai dibuat, buku yang berisi sederet janji
    Pramono Anung
    dan Rano Karno selama masa kampanye akan diserahkan langsung kepada mereka.
    “Semoga dengan adanya buku ini, masyarakat tetap bisa memantau, mengawasi, dan meminta akuntabilitas terkait realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan,” tambah Dody.
    Dengan penerbitan buku ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja pemimpin di Jakarta periode 2025-2030.
    Selain itu, buku tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk menerapkan langkah serupa dalam memperkuat demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imigrasi Terus Pantau Perlintasan Harun Masiku – Page 3

    Imigrasi Terus Pantau Perlintasan Harun Masiku – Page 3

    Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di KPU RI.

    Meski begitu, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Sementara itu, Godam menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah masuk daftar cekal setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024 atas kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019—2024 dan perintangan penyidikan

    “Hasto sudah lama dicekal setelah status tersangka beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.

    Selain Hasto, lanjut dia, ada beberapa pihak lain yang juga dicegah bepergian keluar negeri.

    “Ada beberapa yang dicekal, tetapi saya tidak hafal,” ucapnya.

    Saat ini Hasto Kristiyanto telah ditahan KPK selama 20 hari ke depan sejak Kamis (20/2).