Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPPU

  • Hemat Subsidi LPG Rp 3,5 Triliun, KPPU Usul 3 Juta Rumah Tersambung Jargas – Page 3

    Hemat Subsidi LPG Rp 3,5 Triliun, KPPU Usul 3 Juta Rumah Tersambung Jargas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam program pembangunan 3 juta rumah.

    Jika dilaksanakan, KPPU prediksi ada penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita. 

    Sebelumnya, KPPU telah mengirimkan surat kepada Maruarar Sirait alias Ara pada 4 Desember 2024, terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2019. 

    Melalui surat itu, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3 kg, yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp 461 triliun. Sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia. 

    “Melalui jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara,” ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Dalam sarannya, KPPU menggarisbawahi agar pembangunan 3 juta rumah, serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5/1999. Yakni, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

    KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi. Seraya mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 

    Tak hanya kepada Menteri PKP, Ifan berkata, pada 28 Agustus 2024 dirinya juga telah menyurati Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota.

     

  • KPPU Desak Starlink Prioritaskan Wilayah 3T, Bos Smartfren (FREN) Dukung

    KPPU Desak Starlink Prioritaskan Wilayah 3T, Bos Smartfren (FREN) Dukung

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) atau Smartfren menyambut baik kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang penyedia jasa internet Low Earth Orbit (LEO) yaitu Starlink untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

    Berdasarkan kajian tersebut, KPPU menyarankan Presiden RI agar pemerintah memprioritaskan jangkauan layanan penyediaan internet berbasis satelit LEO di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    Presiden Direktur PT Smartfren Telecom Tbk. Merza Fachys mengatakan, penerapan satelit LEO untuk daerah 3T merupakan solusi untuk memperluas jaringan telekomunikasi di Indonesia.

    “Bagus (kajian KPPU), teknologi itu merupakan solusi,” kata Merza saat ditemui di kantornya, Jumat (20/12/2024).

    Merza menyampaikan bahwa dengan adanya LEO, pihaknya mengharapkan seluruh daerah di Indonesia dapat terkoneksi dengan baik.

    Dengan begitu, tidak ada lagi daerah di Indonesia yang tertinggal dalam sektor telekomunikasi dan membuat adanya pemerataan di daerah 3T.

    “Dengan adanya teknologi satelit LEO itu berarti tidak ada lagi satu jengkal pun wilayah yang tidak bisa dilayani oleh telekomunikasi,” ujarnya.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPPU telah menyelesaikan kajian atas masuknya penyedia jasa internet Low Earth Orbit (LEO) dalam hal ini Starlink bagi persaingan usaha di jasa layanan internet Indonesia.

    Berdasarkan kajian tersebut, KPPU menyarankan Presiden RI agar pemerintah memprioritaskan jangkauan layanan penyediaan internet berbasis satelit LEO di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    Melihat hal ini, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Bassir menuturkan bahwa dirinya mendukung studi yang dilakukan oleh KPPU. 

    Salah satu, karena adanya backhaul dalam studi tersebut yang akan menambah kapasitas jaringan yang ada.

    “Ya mendukung studinya KPPU, karena satu, backhaul itu menambah kapasitas, yang kedua kita pure mendukung rural, dan kolaborasi, bekerja sama,” kata Marwan saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Tidak hanya itu, Marwan juga mendukung kajian yang dilakukan oleh KPPU terkait dengan skema direct to sell bagi penyedia layanan satelit LEO.

    Dalam kajian KPPU, disebutkan bahwa penyedia jasa internet melalui LEO memiliki keunggulan teknologi yang dominan dibandingkan pelaku usaha yang seluler, fiber optik dan satelit. 

    Salah satunya adalah penyedia layanan LEO dapat menjual jasanya ke wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh pelaku usaha seluler atau fiber optik. Hal ini, dilihat oleh KPPU membuka adanya praktik direct to sell yang akan mengganggu pasar.

    Maka dari itu, menilai penting untuk melakukan pengawasan persaingan usaha secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan industri.

  • Ada Dugaan Persekongkolan Tender Cisem 2, Bahlil: Jangan Duga-duga Terus

    Ada Dugaan Persekongkolan Tender Cisem 2, Bahlil: Jangan Duga-duga Terus

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (ruas Batang-Cirebon Kandanghaur).

    Dugaan tersebut dilaporkan oleh Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU). Bahlil mengatakan, sudah mengecek di tim proyek tersebut dan memastikan proyek tersebut berjalan sesuai dengan aturan.

    “Saya sudah cek kok di tim ESDM, semua bekerja proper sesuai aturan. Jangan main duga-duga terus,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Bahlil meminta agar KPPU dapat membuktikan terlebih dahulu sebelum menduga. Bahkan dia menekankan pihaknya bekerja sesuai aturan.

    “Mana ada dugaan. Kita ini kerja benar, diduga terus. Kalau boleh KPPU-nya itu ada hasil baru ngomong. Jangan masih dalam telusuri ngomong-ngomong terus,” imbuh Bahlil.

    Sebagai informasi, KPPU saat ini melaksanakan penyelidikan atas laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (‘Cisem 2’) dengan nilai pagu tender mendekati Rp 3 triliun.

    Tender yang diumumkan pada 23 April 2024 tersebut meliputi berbagai pekerjaan seperti pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning.

    Instalasi baja karbon berdiameter 20 inchi tersebut bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandang Haur Timur. Tender pembangunan pipa gas bumi tersebut dimenangkan oleh KSO PT Timas Suplindo-PT Pratiwi Putri Sulung yang diumumkan pada tanggal 14 Juli 2024.

    Tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal dua jenis alat bukti.

    Panggilan penyelidikan tersebut antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk Arifin. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut.

    (ara/ara)

  • Menteri UMKM Gandeng KPPU Wujudkan Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM

    Menteri UMKM Gandeng KPPU Wujudkan Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berkolaborasi bersama Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU). Kolaborasi ini untuk mewujudkan konektivitas antara usaha besar dan UMKM.

    “Dengan strategi yang berfokus pada inovasi teknologi, integrasi data, dan pengawasan yang berkeadilan, diharapkan UMKM Indonesia dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Hal ini ia sampaikan saat memberikan pidato kunci pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk Penguatan Sinergi KPPU dengan Kementerian/Lembaga dalam Pengawasan Kemitraan yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Rabu (11/12) yang lalu.

    Maman menambahkan, kemitraan usaha besar dengan UMKM dituangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo dalam rangka melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM nasional. Maka amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan PP Nomor 7 Tahun 2021 perlu diimplementasikan bersama.

    “Dalam upaya mempercepat implementasi Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kegiatan hari ini menjadi langkah nyata dalam pengawasan kemitraan yang tertib dan teratur, bahkan dapat dikenakan sanksi administratif dan mencabut izin usaha bagi pelaku usaha besar atau menengah yang melanggar aturan kemitraan,” ujar Maman.

    Menurut Maman, kemitraan antara UMKM dan usaha besar merupakan salah satu strategi penting untuk mendorong UMKM masuk ke dalam rantai nilai global (global value chain), mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan daya saing UMKM agar naik kelas.

    Namun demikian, menurut data dari Asian Development Bank Institute (2021) disebutkan bahwa partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai nilai global baru mencapai 4,1 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Malaysia (46,2 persen) dan Thailand (29,6 persen).

    “Rendahnya kemitraan antara UMKM dan usaha besar yang hanya 7 persen berdasarkan data KemenkopUKM pada 2023, juga turut menyebabkan stagnasi daya saing Indonesia pada peringkat 73 dalam indeks ease of doing business,” imbuh Maman.

    Untuk itu ia mengapresiasi KPPU atas pengawasan yang dimulai sejak 2020 terhadap sektor kemitraan UMKM dengan usaha besar. Dirinya menegaskan pentingnya membangun ekosistem usaha yang saling mendukung tanpa menciptakan kesenjangan antara UMKM dan usaha besar.

    “Kami ingin memastikan bahwa UMKM dan usaha besar dapat berkembang bersama-sama,” tuturnya.

    Senada, Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa menyebutkan, UMKM memiliki peranan yang besar terhadap ekonomi bangsa Indonesia. UMKM mampu berkontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen. Ia juga berharap ada Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur kemitraan antara usaha besar dan UMKM.

    “Diharapkan ada Inpres yang mengatur pengusaha besar bermitra dengan UMKM, karena dengan itu akan lebih mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pemerataan ekonomi agar usaha mikro kecil bisa menikmati,” tutur M Fanshurullah Asa.

    Ia menegaskan KPPU siap untuk menjadi lembaga koordinator, kemitraan usaha nasional dan daerah.

    “Kami punya keyakinan bahwa koordinasi, kolaborasi, sinergi antara kementerian/lembaga, termasuk KPPU itu bisa maksimal. Karena tanpa itu, kita tidak punya data terintegrasi. Kami sangat berharap, amanah yang sudah ada sejak tahun 2008 ini dapat terealisasikan,” ucapnya.

    (anl/ega)

  • Dugaan Pengondisian Proyek Whoosh Warisan Jokowi Harus Diselidiki, KPPU Lekas Koordinasi dengan KPK!

    Dugaan Pengondisian Proyek Whoosh Warisan Jokowi Harus Diselidiki, KPPU Lekas Koordinasi dengan KPK!

    GELORA.CO – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didorong untuk segera menyerahkan laporan hasil investigasi terkait lelann pengadaan jasa pengangkutan Electric Multiple Unit (EMU) atau rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Laporan investigasi KPPU harus diserahkan ke KPK sebagai bukti petunjuk. Kita sebagai warga negara yang baik, apabila melihat kejanggalan, apalagi KPPU kan lembaga, seharusnya koordinasi dengan KPK,” ujar pengamat hukum dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Hudi berharap agar laporan investigasi proyek warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut dapat diserahkan kepada lembaga antirasuah, sehingga kerugian negara yang lebih besar dapat dicegah.

    “Kalau pengondisian lelang pasti ada kerugian negara yang besar yang dapat ditimbulkan. Melalui praktik suap atau gratifikasi, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang kekuasaan,” ucap dia

    Hudi juga meminta KPK memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pengondisian proyek ini, seperti PT CRRC Sifang Indonesia selaku panitia tender, PT Anugerah Logistik Prestasindo (ALP) sebagai pemenang tender, dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), agar kasus ini dapat diusut tuntas. “Maka harus diselidiki oleh KPK,” ujarnya.

    Sebelumnya, Investigator Penuntutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memaparkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam sidang perdana perkara Nomor 14/KPPU-L/2024 terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pengadaan Transportasi Darat untuk Pemasokan Electric Multiple Unit (EMU) pada Proyek Jakarta Bandung High Speed Railways Project.

    Dalam LDP-nya, Investigator menduga telah terjadi persekongkolan dalam pemasokan unit kereta untuk proyek tersebut. Sidang yang digelar pada Jumat (13/12/2024) dipimpin oleh Ketua Majelis Aru Armando, dengan anggota majelis Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean di kantor KPPU Jakarta.

    Perkara ini bermula dari laporan masyarakat yang melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia sebagai Terlapor I (panitia tender) dan PT Anugerah Logistik Prestasindo sebagai Terlapor II (pemenang tender).

    Dalam paparannya, Investigator Penuntutan menjelaskan sejumlah temuan yang mengarah pada persekongkolan, di antaranya:

    Investigator juga menemukan bahwa Terlapor II tidak layak menjadi pemenang tender karena tidak memenuhi persyaratan modal disetor sebesar Rp10 miliar, tidak memiliki pengalaman sejenis, serta tidak memperoleh nilai atau skor tertinggi dalam proses tender.

    Dugaan persekongkolan ini dinilai telah menghambat atau menutup kesempatan peserta lain untuk menjadi pemenang tender. Seharusnya, pemenang dipilih melalui metode penilaian bentuk, penilaian kualifikasi, dan penilaian responsif.

    Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Investigator KPPU menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender oleh kedua Terlapor.

    Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk menyampaikan tanggapan dalam sidang berikutnya yang dijadwalkan pada 7 Januari 2025, dengan agenda Tanggapan Terlapor terhadap LDP dan Pemeriksaan Alat Bukti/Dokumen.

  • Erick Thohir Bersuara soal Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Whoosh

    Erick Thohir Bersuara soal Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Whoosh

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal dugaan persekongkolan dalam tender pengadaan Electric Multiple Unit (EMU) atau rangkaian kereta listrik untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang diungkap KPPU.

    Erick menyatakan bakal melakukan investigasi terkait dugaan ini. Kendati demikian, ia memastikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Whoosh tidak terlibat dalam dugaan fraud atau penyelewengan tersebut.

    Ia menjelaskan proses tender, yang melibatkan skema business-to-business (B2B) dan government-to-government (G2G) memiliki konsekuensi hukum. Sehingga, jika terjadi praktik penyelewengan maka akan dikenakan sanksi pidana.

    “Tergantung. Kan itu ada G2G-nya, ada B2B-nya. Kalau KCIC-nya saya yakin tidak menyalahgunakan proses tender. Apalagi dengan di awal-awal saya menjabat di tahun 2019, program prioritas pembenaran daripada kereta cepat, saya coba cek langsung,” ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

    “Tetapi kalau masalah antara vendornya, itu kan perlu dipelajarin. Karena pasti ada payung hukumnya, karena ini ada G2G-nya,” imbuhnya.

    Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini Kereta Cepat Whoosh sudah sangat sukses. Kereta berkecepatan maksimal 350 km/h itu juga dipercaya bakal mencapai titik break-event point pada 2025 sesuai dengan studi yang telah dilakukan.

    Erick juga mengaku telah menginstruksikan Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Robertus Billitea untuk melakukan investigasi dan mempelajari lebih jauh dugaan yang dimaksud.

    “Saya tidak mau bicara lebih detail, karena ini nanti saya sudah minta Pak Robert Billitea untuk mempelajari isunya apa. Saya kemarin hadir di acara KPPU dan saya sudah minta seluruh BUMN compliance untuk mengikuti peraturan KPPU setelah undang-undang,” ujarnya.

    “Tapi kembali tadi, yang di bawahnya itu kan kita mesti deteksi ulang. Apakah ini ada payung G2G, ada juga persamaan daripada teknologi dan lain-lain yang sedang dicek,” kata Erick lebih lanjut.

    KPPU menemukan dugaan persekongkolan. Dugaan mereka tuangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan disampaikan pada sidang perdana perkara Nomor 14/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Transportasi Darat untuk Pemasokan EMU pada Proyek Jakarta Bandung High Speed Railways Project.

    “Dalam LDP-nya, investigator menduga telah terjadi persekongkolan dalam pemasokan unit kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung tersebut,” tulis KPPU dalam keterangan resmi.

    LDP dibacakan pada Jumat, 13 Desember 2024 di hadapan Majelis Komisi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Aru Armando bersama Anggota Majelis Komisi Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean dan dilaksanakan di kantor KPPU Jakarta.

    Setelah mendengarkan paparan Investigator, Majelis Komisi memberikan kesempatan bagi terlapor untuk menyampaikan tanggapan pada sidang berikutnya yakni 7 Januari 2025 dengan Agenda Tanggapan Terlapor Terhadap LDP dan Pemeriksaan Alat Bukti/Dokumen.

    (del/agt)

  • KPPU Endus Persekongkolan Tender Rangkaian Kereta Cepat, KCIC Buka Suara – Page 3

    KPPU Endus Persekongkolan Tender Rangkaian Kereta Cepat, KCIC Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara terkait dugaan persekongkolan pengadaan rangkaian untuk Kereta Cepat Whoosh. KCIC mengklaim tidak terlibat dalam proyek tersebut.

    Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan investigasi dilakukan pada proses pengadaan penyedia jasa pengangkutan Electric Multiple Unit (EMU) dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Depo Tegalluar. Menurutnya, proyek itu dilakukan secara internal oleh CRRC Sifang sebagai bagian dari konsorsium High-Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC).

    “KCIC tidak terlibat dalam proses pengadaan penyedia jasa pengangkutan tersebut dan KCIC menghormati proses yang dilakukan KPPU terkait dengan investigasi tersebut,” kata Eva dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

    Seperti diketahui, KPPU telah memanggil dua pihak pada proses penyelidikan dugaan persekongkolan tersebut. Dua perusahaan yang dipanggil adalah CRRC Sifang dan PT Anugerah Logistik Prestasindo.

    Eva menyebut proses pengangkutan EMU berlangsung mulai September 2022 sampai Juni 2023 menyesuaikan dengan jadwal kedatangan EMU di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada kurun waktu tersebut secara total terdapat 12 EMU yang diangkut dalam beberapa batch ke Depo Tegalluar.

    Eva menyampaikan, sesuai kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) antara KCIC dengan konsorsium HSRCC, KCIC menerima EMU dari pabrikan CRRC Sifang dalam kondisi siap operasi dan sudah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

    “Ini yang perlu diluruskan, bahwa investigasi KPPU dilakukan pada proses pengadaan penyedia jasa pengangkutan sarana, dimana KCIC sebagai penerima jasa tidak ikut serta pada proses tersebut, jadi sebagai penerima jasa lingkup kami memastikan sarana tersebut tiba di dipo Tegalluar, sehingga kalau kita melihat informasi KPPU yang dilaporkan itu bukan KCIC,” jelas Eva. Eva menambahkan KCIC berkomitmen bahwa seluruh kegiatan perusahaan di berbagai aspek dilakukan sesuai dengan prinsip dan tata kelola perusahaan yang baik.

     

  • KPPU Endus Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Kereta Cepat Whoosh

    KPPU Endus Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan pelanggaran berupa persekongkolan atau konspirasi dalam tender pengadaan Electric Multiple Unit (EMU) atau rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    Temuan ini disampaikan investigator KPPU dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) pada sidang perdana perkara Nomor 14/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Transportasi Darat untuk Pemasokan EMU pada Proyek Jakarta Bandung High Speed Railways Project.

    “Dalam LDP-nya, investigator menduga telah terjadi persekongkolan dalam pemasokan unit kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut,” tulis KPPU dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (16/12).

    LDP dibacakan pada Jumat lalu (13/12) di hadapan majelis komisi, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Aru Armando bersama Anggota Majelis Komisi Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean dan dilaksanakan di kantor KPPU Jakarta.

    Perkara bersumber dari laporan masyarakat dengan melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia sebagai Terlapor I (yang juga merupakan panitia tender) dan PT Anugerah Logistik Prestasindo sebagai Terlapor II.

    Dalam LDP, investigator penuntutan menjelaskan berbagai fakta atau temuan yang mengarah pada persekongkolan, seperti Terlapor I yang tidak memiliki peraturan tertulis yang baku terkait tata cara pemilihan penyedia barang dan/atau jasa.

    Investigator juga menemukan Terlapor I tidak melakukan penerimaan dan/atau pembukaan dan/atau evaluasi dokumen penawaran secara terbuka atau transparan, dan Terlapor I memenangkan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.

    Oleh sebab itu, investigator menduga Terlapor I telah melakukan diskriminasi dan pembatasan peserta tender untuk memenangkan Terlapor II. Meskipun Terlapor tersebut dinilai oleh Investigator tidak layak menjadi pemenang tender.

    “Karena (terlapor) tidak memenuhi persyaratan modal disetor yaitu sebesar Rp10 miliar, dan tidak memiliki pengalaman sejenis atau pengalaman pekerjaan terkait dengan objek yang ditentukan, serta tidak mendapatkan nilai atau skor tertinggi pada tender,” isi keterangan KPPU.

    Selain itu, investigator juga menduga persekongkolan tersebut telah menghambat atau menutup kesempatan peserta lain menjadi pemenang tender. Sebagai catatan, pemenang harusnya dipilih dengan metode tender Penilaian Bentuk, Penilaian Kualifikasi dan Penilaian Responsif.

    Setelah mendengarkan paparan Investigator, Majelis Komisi memberikan kesempatan bagi Terlapor untuk menyampaikan tanggapan pada sidang berikutnya yakni 7 Januari 2025 dengan Agenda Tanggapan Terlapor Terhadap LDP dan Pemeriksaan Alat Bukti/Dokumen.

    Terkait temuan KPPU ini, CNNIndonesia.com sudah menghubungi Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa melalui pesan Whatsapp. Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

    (ldy/pta)

  • Bos Telkom (TLKM) Bicara Masa Depan Industri Telekomunikasi

    Bos Telkom (TLKM) Bicara Masa Depan Industri Telekomunikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menilai industri telekomunikasi akan makin sehat dengan jumlah pemain tersedia yang meramping dari 4 operator seluler menjadi 3 operator seluler, menyusul merger PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) yang makin dekat. 

    Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan merger XL dan Smartfren akan membuat kondisi industri telekomunikasi yang lebih sehat, seiring dengan persaingan yang makin baik. 

    “Ini kan ada persaingan juga meskipun tiga. Merger semoga baik untuk industri,” kata Ririek, Senin (16/12/2024). 

    Sekadar informasi, persaingan di industri telekomunikasi berjalan cukup ketat dengan 4 operator seluler yaitu Telkomsel, Indosat, XL Axiata dan Smartfren. Keempatnya bersaing untuk menarik pelanggan, sementara itu jumlah pengguna internet tumbuh perlahan. 

    Persaingan yang ketat tersebut membuat operator seluler menawarkan promo berkepanjangan, yang berdampak pada pendapatan tumbuh melandai.

    Padahal, operator harus terus berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan jaringan. Mereka juga harus membayar ongkos regulator yang rasionya terhadap pendapatan telah menembus 12%, lebih tinggi dari rerata global yang sekitar 5%-7%. 

    Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot menilai ada potensi persaingan tidak sehat atau oligopoli seiring dengan mengerucutnya jumlah operator di Indonesia dari 4 menjadi 3 jika merger terealisasi. Kondusifitas persaingan industri telekomunikasi menjadi hal yang harus diperhatikan di balik merger tersebut. 

    “Untuk aspek kompetisi ini ada baiknya, Komdigi juga melibatkan KPPU,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi lebih menyorot kepada potensi PHK perusahaan pascamerger. Apalagi, Heru melihat saat ini sudah ramai di media sosial yang menyebutkan akan adanya PHK besar-besaran yang tidak berpihak pada pekerja.

    “Menkomdigi harus memastikan PHK adalah pilihan terakhir dari proses merger ini,” ujar Heru.

    Jika nantinya memang terjadi PHK, Heru menuturkan karyawan yang terkena PHK harus diberikan golden handshake, serta diberlakukan secara baik dan beradab.

    Apalagi, Heru menyampaikan bahwa nilai konsolidasi antara pihak XL dan Smartfren tidak sedikit, karena mencapai Rp104 triliun. 

    “Jadi kalau tidak jelas roadmap perusahaan baru akan ke mana, nasib karyawan tidak diperhatikan dan dilakukan PHK tanpa golden handshake, ya baiknya Menkomdigi menahan untuk memberikan persetujuan terhadap konsolidasi XL Axiata dan Smartfren ini,” ucapnya.

  • ‘Karpet Merah Starlink’ hingga Desakan Berjualan di 3T

    ‘Karpet Merah Starlink’ hingga Desakan Berjualan di 3T

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) Starlink masuk ke Indonesia dengan hanya bermodal kantor virtual dan mengincar pasar gemuk perkotaan. Muncul desakan agar satelit Elon Musk melayani daerah rural yang sulit mendapat akses internet. 

    Starlink melayani Indonesia sejak awal 2024. Namun, baru secara resmi Elon Musk datang ke Indonesia pada 19 Mei 2024, dan mengumumkan hadirnya layanan ini ke sejumlah pasar mulai dari ritel hingga sektor kesehatan. 

    Saat pertama kali hadir, Starlink menuai kecaman karena dikhawatirkan menggerus pasar pemain lokal. 

    Di sisi lain, industri telekomunikasi juga mempertanyakan mengenai layanan purna jual Starlink. Elon Musk hanya menghadirkan kantor virtual untuk melayani pelanggan di Indonesia. Sementara itu, perusahaan telekomunikasi, yang juga mengincar pasar ritel harus membangun ratusan hingga ribuan kantor pelayanan customer. 

    Dalam perkembangan terbaru, pada Desember 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan kajian yang meminta Starlink menghadirkan internet di daerah rural khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

    Melihat hal ini, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Bassir menuturkan bahwa dirinya mendukung studi yang dilakukan oleh KPPU. 

    Starlink dapat menjadi backhaul yang akan menambah kapasitas jaringan di daerah 3T.

    “Ya mendukung studinya KPPU, karena satu, backhaul itu menambah kapasitas, yang kedua kita pure mendukung rural, dan kolaborasi, bekerja sama,” kata Marwan.

    Perangkat penangkap sinyal Satelit StarlinkPerbesar

    Tidak hanya itu, Marwan juga mendukung kajian yang dilakukan oleh KPPU terkait dengan skema direct to sell bagi penyedia layanan satelit LEO.

    Dalam kajian KPPU, disebutkan bahwa penyedia jasa internet melalui LEO memiliki keunggulan teknologi yang dominan dibandingkan pelaku usaha yang seluler, fiber optik dan satelit. 

    Salah satunya adalah penyedia layanan LEO dapat menjual jasanya ke wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh pelaku usaha seluler atau fiber optik. Hal ini, dilihat oleh KPPU membuka adanya praktik direct to sell yang akan mengganggu pasar.

    Maka dari itu, menilai penting untuk melakukan pengawasan persaingan usaha secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan industri.

    Berdasarkan kajian ini, Marwan menuturkan bahwa ATSI bakal segera bersurat ke pemerintah guna mendukung kajian KPPU tentang penyedia jasa layanan internet LEO.

    “ATSI akan ngirim surat ke pemerintah menanggapi tanggapan dari studi itu. Intinya kita mendukung studi itu, dan kita mengharap pemerintah menjaga tata niaganya,” ucap Marwan.

    Tidak hanya ATSI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menilai beroperasi Starlink di Indonesia perlu dibarengi dengan peningkatan investasi di tanah air. 

    Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam menyebut, peningkatan investasi Starlink di Indonesia perlu dilakukan agar memiliki pengaruh yang lebih bagi Indonesia, salah satunya penyerapan sumber daya manusia (SDM).

    “Jika Apple lewat Iphone 16, diributkan karena  masalah investasi di indoensia. Harusnya treatment yang sama diberlakukan dengan starlink juga. Harus equal karena Sama-sama teknologi untuk user,” kata Zulfadly kepada Bisnis.

    Namun, beroperasinya Starlink di daerah 3T, kata Zulfadly merupakan langkah tepat guna memperkuat jaringan dan pemerataan di wilayah rural.

    “Untuk daerah 3T juga harus ada barometernya, jangan semua merasa 3T padahal jaringan FO dan 4G udah masuk daerah tersebut,” ucapnya.

    Di sisi operator seluler, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) sepakat dengan langkah KPPU yang meminta Starlink untuk beroperasi di wilayah 3T

    Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan, langkah ini sudah tepat dilakukan sebagai sinergi guna memberikan layanan bagi seluruh daerah yang ada di Indonesia.

    “iya, karena saling melengkapi, kita operator punya keterbatasan juga untuk menjangkau daerah rural dan Starlink bisa menjangkau,” tutur Henry.