Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPPU

  • Terbongkar, Biang Kerok Harga Cabai Meroket – Page 3

    Terbongkar, Biang Kerok Harga Cabai Meroket – Page 3

    Sebelumnya, hasil survei dan analis komprasi saat Ramadan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyimpulkan mayoritas komoditas pangan alami kenaikan.  Dari survei itu, cabai rawit dan bawang putih alami kenaikan signifikan.

    Akan tetapi, hampir keseluruhan stok komoditas tersedia di pasar. Adapun survei pemantauan komoditas pangan itu dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern menjelang Lebaran 2025.

    Dua komoditas, yakni cabai rawit dan bawang putih, mengalami kenaikan signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, kenaikan dinilai wajar sebagai dampak dari tingginya permintaan atas komoditas pangan jelang Hari Raya Idul Fitri dan belum ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam pemasokan komoditas tersebut.

    Anggota KPPU, Eugenia Mardanugraha menuturkan survei ini merupakan kelanjutan dari survei yang telah dilakukan di masa awal Ramadhan, dengan tujuan untuk memastikan dinamika harga dan ketersediaan komoditas pangan di pasar tetap dalam kondisi yang wajar dan masyarakat tetap terlindungi dari potensi praktik spekulasi atau tindakan oknum yang menyalahgunakan momentum hari besar.

    Dia menuturkan, survei dilakukan di pasar modern dan tradisional berlokasi di tujuh Kantor Wilayah KPPU, yaitu di Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Yogyakarta. 

    “Pemantauan dilakukan terhadap harga berbagai komoditas pangan dan perbandingannya dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Badan Pangan Nasional, serta komparasinya dibandingkan harga di awal Ramadhan,” ujar Eugenia dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/3/2025).

    Harga beras medium mengalami kenaikan dan berada di atas HET di seluruh wilayah survei. Harga tertinggi tercatat di Samarinda Rp14.400/kg, sementara harga terendah ada di Lampung Rp13.216/kg. Di pasar modern, beberapa daerah mengalami kekosongan stok beras medium. 

    “Untuk beras premium, harga relatif stabil dengan kisaran Rp14.900 – Rp15.916/kg, dengan harga tertinggi di Surabaya Rp15.795/kg dan harga,” ujar dia.

  • Menko Zulhas: Harga pangan kembali normal seminggu setelah Lebaran

    Menko Zulhas: Harga pangan kembali normal seminggu setelah Lebaran

    Jangan kaget, hari ini bisa mahal barang. Tidak ada yang dagang sayur hari ini. Jadi kalau mau beli sayur susah, mahal pasti

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan harga komoditas pangan di tanah air akan kembali normal satu minggu setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Ditemui di Jakarta, Senin, Zulhas menyatakan kenaikan harga pangan yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar pada periode Lebaran, mengingat banyak distributor dan penjual yang libur atau pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri.

    “Seminggu setelah Lebaran normal. Jangan kaget, hari ini bisa mahal barang. Tidak ada yang dagang sayur hari ini. Jadi kalau mau beli sayur susah, mahal pasti. Karena gak ada yang dagang, libur juga. Mungkin minyak goreng juga ya. Distribusinya kan pabrik juga libur,” ujarnya.

    Zulhas mengatakan meski komoditas pangan mengalami sedikit kenaikan, namun untuk stok semua komoditas yang dibutuhkan masyarakat pada masa Lebaran aman terkendali.

    “Stok aman, tersedia dan harga cukup terkendali,” kata Zulhas.

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan stok komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat menjelang Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah terpantau aman, meski rata-rata mengalami kenaikan harga.

    Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (29/3) menyebutkan stok komoditas pangan tersebut sudah dipastikan melalui survei yang dilakukan pihaknya di pasar modern dan tradisional di tujuh Kantor Wilayah KPPU.

    Daerah tersebut antara lain yakni, Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar dan Yogyakarta.

    Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, diketahui bahwa cabai rawit mengalami kenaikan signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    Terutama di Bandung harga di pasar tradisional mencapai Rp115.000 per kilogram atau naik sebesar 53 persen.

    Sementara di pasar modern juga mengalami kenaikan dengan harga kenaikan tertinggi di wilayah Samarinda yaitu mencapai Rp167.450 per kilogram, di susul Bandung dan Yogyakarta.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei KPPU: Harga Cabai Rawit hingga Bawang Putih Naik Jelang Lebaran – Page 3

    Survei KPPU: Harga Cabai Rawit hingga Bawang Putih Naik Jelang Lebaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Hasil survei dan analis komprasi saat Ramadan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyimpulkan mayoritas komoditas pangan alami kenaikan.  Dari survei itu, cabai rawit dan bawang putih alami kenaikan signifikan.

    Akan tetapi, hampir keseluruhan stok komoditas tersedia di pasar. Adapun survei pemantauan komoditas pangan itu dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern menjelang Lebaran 2025.

    Dua komoditas, yakni cabai rawit dan bawang putih, mengalami kenaikan signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, kenaikan dinilai wajar sebagai dampak dari tingginya permintaan atas komoditas pangan jelang Hari Raya Idul Fitri dan belum ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam pemasokan komoditas tersebut.

    Anggota KPPU, Eugenia Mardanugraha menuturkan survei ini merupakan kelanjutan dari survei yang telah dilakukan di masa awal Ramadhan, dengan tujuan untuk memastikan dinamika harga dan ketersediaan komoditas pangan di pasar tetap dalam kondisi yang wajar dan masyarakat tetap terlindungi dari potensi praktik spekulasi atau tindakan oknum yang menyalahgunakan momentum hari besar.

    Dia menuturkan, survei dilakukan di pasar modern dan tradisional berlokasi di tujuh Kantor Wilayah KPPU, yaitu di Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Yogyakarta. 

    “Pemantauan dilakukan terhadap harga berbagai komoditas pangan dan perbandingannya dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Badan Pangan Nasional, serta komparasinya dibandingkan harga di awal Ramadhan,” ujar Eugenia dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/3/2025).

    Harga beras medium mengalami kenaikan dan berada di atas HET di seluruh wilayah survei. Harga tertinggi tercatat di Samarinda Rp14.400/kg, sementara harga terendah ada di Lampung Rp13.216/kg. Di pasar modern, beberapa daerah mengalami kekosongan stok beras medium. 

    “Untuk beras premium, harga relatif stabil dengan kisaran Rp14.900 – Rp15.916/kg, dengan harga tertinggi di Surabaya Rp15.795/kg dan harga,” ujar dia.

  • KPPU sebut stok pangan aman meski mengalami kenaikan jelang Lebaran

    KPPU sebut stok pangan aman meski mengalami kenaikan jelang Lebaran

    Kenaikan harga bawang putih tersebut diduga disebabkan oleh kenaikan harga di tingkat importir dan distributor,

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, stok komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah terpantau aman, meski rata-rata mengalami kenaikan harga.

    Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu menyebutkan, ketersediaan stok komoditas pangan tersebut sudah dipastikan melalui survei yang dilakukan pihaknya di pasar modern dan tradisional di tujuh Kantor Wilayah KPPU.

    Daerah tersebut antara lain yakni, Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Yogyakarta.

    “Pemantauan dilakukan terhadap harga berbagai komoditas pangan dan perbandingannya dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Badan Pangan Nasional, serta komparasi dibandingkan harga di awal Ramadhan, “katanya.

    Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, diketahui bahwa cabai rawit mengalami kenaikan signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Terutama di Bandung harga di pasar tradisional mencapai Rp115.000 per kilogram atau naik sebesar 53 persen.

    Sementara di pasar modern juga mengalami kenaikan dengan harga kenaikan tertinggi di wilayah Samarinda yaitu mencapai Rp167.450 per kilogram, di susul Bandung dan Yogyakarta.

    Bawang putih juga mengalami kenaikan harga yang signifikan dari saat awal Ramadhan, dengan kisaran kenaikan harga tertinggi sebesar Rp8.000 per kilogram, khususnya di wilayah Surabaya, Makassar dan Yogyakarta dengan variasi harga jual bawang putih sebesar Rp42.000 sampai Rp47.500 per kilogram.

    Untuk di pasar modern, kenaikan signifikan tercatat di wilayah Medan, Lampung, Makassar dan Yogyakarta dengan rentang harga jual berkisar Rp46.000 sampai Rp 63.000 per kilogram.

    “Kenaikan harga bawang putih tersebut diduga disebabkan oleh kenaikan harga di tingkat importir dan distributor,” ujarnya.

    Dari sisi stok, tercatat mayoritas terpantau tersedia di pasar tradisional dan pasar modern di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi tanpa adanya indikasi kelangkaan.

    Disampaikan, menindaklanjuti hasil survei tersebut, KPPU akan terus mendalami dan melakukan pengawasan untuk memastikan apakah kenaikan-kenaikan harga yang terjadi disebabkan mekanisme pasar atau perilaku anti persaingan usaha.

    Ia menyampaikan, selain melakukan
    pengawasan secara langsung, KPPU juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok komoditas pangan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei KPPU: Dekati Lebaran, Harga Cabai Rawit dan Bawang Putih Melonjak

    Survei KPPU: Dekati Lebaran, Harga Cabai Rawit dan Bawang Putih Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan survei pemantauan komoditas pangan di pasar tradisional dan modern jelang hari raya Idulfitri 1446H/2025M. Cabai rawit dan bawang putih naik signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha menyampaikan survei dilakukan di pasar modern dan tradisional di 7 Kantor Wilayah KPPU yaitu di Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan DI Yogyakarta.

    “Pemantauan dilakukan terhadap harga berbagai komoditas pangan dan perbandingannya dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Badan Pangan Nasional, serta komparasinya dibandingkan harga di awal Ramadan,” kata Eugenia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Dari survei yang dilakukan terhadap 11 komoditas pangan, KPPU menemukan bahwa harga cabai rawit mengalami kenaikan signifikan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. 

    Peningkatan harga utamanya terjadi di pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat yang tercatat mencapai Rp115.000 per kg atau naik 53% dari harga saat awal Ramadan.

    Sementara, kata Eugenia, peningkatan harga cabai rawit juga terjadi di pasar modern, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Samarinda yaitu mencapai Rp167.450 per kg, disusul Bandung dan Yogyakarta. 

    Bawang putih juga mengalami kenaikan harga yang signifikan dari saat awal Ramadan, dengan kisaran kenaikan harga tertinggi sebesar Rp8.000 per kg.

    “Khususnya di wilayah Surabaya, Makassar, dan DI Yogyakarta dengan variasi harga jual bawang putih sebesar Rp42.000 per kg sampai Rp47.500 per kg,” ungkapnya.

    Sementara itu di pasar modern, harga bawang putih meningkat signifikan di Rp42.000 per kg sampai Rp47.500 per kg. Kenaikan signifikan tercatat di wilayah Medan, Lampung, Makassar, dan DI Yogyakarta dengan rentang harga jual berkisar Rp46.000 per kg sampai Rp63.000 per kg.

    Eugenia menduga melonjaknya harga bawang putih disebabkan oleh kenaikan harga di tingkat importir dan distributor.

    Dari sisi stok, KPPU mencatat mayoritas terpantau tersedia, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Eugenia memastikan kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi tanpa adanya indikasi kelangkaan. 

    “Keterbatasan stok hanya terjadi atas bawang merah di pasar tradisional wilayah DI Yogyakarta dan Samarinda. Sementara di pasar modern di wilayah Surabaya dan DI Yogyakarta, keterbatasan stok terjadi pada beras medium,” pungkasnya. 

  • Sengkarut Bisnis Kurir Melawan E-Commerce, Payung Hukum Kapan Terbit?

    Sengkarut Bisnis Kurir Melawan E-Commerce, Payung Hukum Kapan Terbit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak menanggapi permasalahan yang terjadi di industri jasa kurir yang tengah dihadapkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform e-commerce.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan telah menerima aspirasi dari para pelaku usaha di sektor ini.  

    “Kami sudah dengarkan aspirasinya, kami memantau terus melalui media. Kemarin juga kami terima teman-teman dari asosiasi terkait. Mudah-mudahan sebelum Lebaran kita bisa keluarkan aturan yang lebih berpihak terhadap kurir lokal asli Indonesia. Mohon doanya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/3/2025) malam.  

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya komunikasi langsung antara platform jasa kurir dengan pemerintah.

    Hingga saat ini belum ada pembicaraan substantif dengan Kementerian Ekonomi Kreatif terkait permasalahan yang dihadapi.  

    “Kami berharap bisa mendengar aspirasi secara langsung agar dapat mendukung kendala-kendala yang dihadapi. Sejauh ini memang komunikasi dilakukan secara parsial, per perusahaan, tapi akan lebih baik jika pendekatannya lebih komprehensif,” katanya.

    Kemenekraf siap mendukung penyelesaian masalah ini, mengingat jasa kurir memiliki peran penting dalam distribusi produk ekonomi kreatif di Indonesia.  

    “Ini kaitannya kan juga ada dengan pegiat-pegiat yang terdistribusi dengan baik selama ini melalui platform tersebut. Jadi kami siap mendukung mencari solusinya,” ucap Teuku.

    Terpisah, Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai pemerintahan harus memikirkan dan memberikan jalan keluar nyata bagi nasib para kurir yang berada di titik nadir akibat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform e-commerce.

    “Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera harusnya bersikap Merah Putih memperjuangkan nasib para kurir, Komdigi harusnya mengatur platform e-commerce karena membuat bisnis kurir tak sehat,” tuturnya.

    Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum terjadi oligopsoni di industri pos, kurir dan logistik nasional akibat dominasi oleh platform ecommerce asing bermodal besar antara lain Shopee (SEA Group), TikTok-Tokopedia (Bytedance) dan Lazada (Alibaba).

    Di sisi lain, platform e-commerce dalam negeri seperti BliBli (Grup Djarum) sudah hampir tidak terdengar, kondisi ini diperparah ketika Bukalapak (EMTEK) baru saja menutup layanan marketplace barang fisiknya.

    Untuk diketahui, ketiga platform e-commerce asing tersebut tidak hanya berbisnis dalam bidang e-commerce, tetapi beberapa tahun terakhir juga sudah melakukan ekspansi vertikal dalam kegiatan pos, kurir dan logistik melalui anak usaha dan affiliasinya.

    Menurut Yayat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menemukan dan menginvestigasi beberapa platform ecommerce besar tersebut dimana telah dinyatakan melakukan monopoli pada pasar jasa pos, kurir dan logistik melalui intervensi algoritmanya baik kepada penjual ataupun pembeli

    Dia menilai persaingan tidak sehat dan tekanan harga dari platform e-commerce ini juga diperkeruh oleh adanya perusahaan pos, kurir dan logistik asing yang melakukan predatory pricing di pasar industri pos, kurir dan logistik nasional.

    Salah satunya, J&T Ekspres yang terafiliasi dengan J&T Global Ekspress, perusahaan China yang berdomisili di Cayman Island dan pada 2023 melakukan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) di Hong Kong.

    “Dominasi asing tidak bisa dibantah dan terjadi eksploitasi terhadap kurir. Mereka para kurir tidak punya pilihan. Akibatnya mereka dibayar fluktuatif karena besaran pendapatan mereka adalah volume yang bisa diantarkan,” tutur Yayat. 

    Hal ini terjadi karena perang harga di segment ecommerce yang cenderung berkembang disebabkan perubahan gaya hidup membuat pelaku pos, kurir dan logistik nasional melakukan efisiensi secara ekstrem.

    Menurut Yayat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bertanggungjawab terhadap platform digital seharusnya berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merumuskan aturan yang mengatur platform ecommerce yang bergerak di industri pos, kurir dan logistik nasional.

    “Kalau perlu gandeng Pemda, sehingga industri pos, kurir dan logistik bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Potensi 15 juta pengiriman per hari dan lebih dari US$2.400 juta per tahun bukan hal kecil dan harusnya disadari Menteri Komdigi,” tuturnya. 

  • Pengamat Nilai Pemerintah akan Bersikap Merah Putih Atasi Sengkarut Bisnis Kurir – Halaman all

    Pengamat Nilai Pemerintah akan Bersikap Merah Putih Atasi Sengkarut Bisnis Kurir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat menilai pemerintahan harus memikirkan dan memberikan jalan keluar nyata bagi nasib para kurir yang berada di titik nadir akibat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform ecommerce.

    “Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera harusnya bersikap Merah Putih memperjuangkan nasib para kurir, Komdigi harusnya mengatur platform e-commerce karena membuat bisnis kurir tak sehat,” tutur Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna pada Kamis (20/3/2025).

    Sudah menjadi rahasia umum terjadi oligopsoni di industri pos, kurir dan logistik nasional akibat dominasi oleh platform ecommerce asing bermodal besar antara lain Shopee (SEA Group), TikTok-Tokopedia (Bytedance) dan Lazada (Alibaba). 

    Sedangkan platform ecommerce dalam negeri seperti BliBli (Grup Djarum) sudah hampir tidak terdengar, kondisi ini diperparah ketika Bukalapak (EMTEK) baru saja menutup layanan marketplace barang fisiknya. 

    Diketahui ketiga platform ecommerce asing tersebut tidak hanya berbisnis dalam bidang ecommerce, namun beberapa tahun terakhir juga sudah melakukan ekspansi vertikal dalam kegiatan pos, kurir dan logistik melalui anak usaha dan affiliasinya.

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga telah menemukan, menginvestigasi beberapa platform ecommerce besar tersebut dan telah dinyatakan melakukan monopoli pada pasar jasa pos, kurir dan logistik melalui intervensi algoritmanya baik kepada penjual ataupun pembeli.

    Persaingan tidak sehat dan tekanan harga dari platform ecommerce ini juga diperkeruh oleh adanya perusahaan pos, kurir dan logistik asing yang melakukan predatory pricing di pasar industri pos, kurir dan logistik nasional.

    Salah satunya yaitu J&T Ekspres yang terafiliasi dengan J&T Global Ekspress, perusahaan China yang berdomisili di Cayman Island dan pada 2023 melakukan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) di Hong Kong. 

    “Dominasi asing tidak bisa dibantah dan terjadi eksploitasi terhadap kurir. Mereka para kurir tidak punya pilihan. Akibatnya mereka dibayar fluktuatif karena besaran pendapatan mereka adalah volume yang bisa diantarkan,” tutur Yayat Supriatna.

    Hal ini, lanjutnya, terjadi karena perang harga di segment ecommerce yang cenderung berkembang disebabkan perubahan gaya hidup membuat pelaku pos, kurir dan logistik nasional melakukan efisiensi secara ekstrem.

    Arief (34), salah satu kurir mengaku pendapatannya turun drastis pasca Covid-19 karena ditekan oleh sistem kerja yang diterapkan platform asing. “Beda banget, ketika saya masih menjadi karyawan di perusahaan kurir nasional. Kesejahteraan dijamin sampai ada jatah seragam!”

    Hal senada dinyatakan Rudi (42) yang mengatakan kondisi mereka jauh terbalik dari janji kampanye Presiden Prabowo yang menjanjikan kesejahteraan. 

    “Kami minta agar kondisinya dikembalikan saja seperti dulu ketika platform tidak terlalu dominan.”  

    Periode wabah Covid-19 di tahun 2020-2022 adalah masa-masa yang sulit bagi semua masyarakat Indonesia dimana saat itu semua aktivitas ekonomi nyaris terhenti karena pembatasan mobilitas. Pada masa itu, selain pemerintah, pelaku industri kesehatan, seperti  dokter, rumah sakit, klinik, apotik industri pos, kurir, dan logistik bekerja keras.

    Ratusan ribu pasukan kurir, sorter, driver dan seluruh personil dengan risiko tinggi terjangkit covid-19 dari aktivitas mobilitasnya terus berupaya  memastikan seluruh distribusi makanan, bahan pokok, dan obat-obatan sampai di depan  pintu masyarakat tanpa harus keluar rumah.

    Menurut Yayat Supriatna, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bertanggungjawab terhadap platform digital seharusnya berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merumuskan aturan yang mengatur platform ecommerce yang bergerak di industri pos, kurir dan logistik nasional.

    “Kalau perlu gandeng Pemda, sehingga industri pos, kurir dan logistik bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Potensi 15 juta pengiriman per hari dan lebih dari US$ 2.400 juta per tahun bukan hal kecil dan harusnya disadari Menteri Komdigi,” pungkasnya.

  • Gebrakan Bahlil: Jual LPG 3 Kg Bakal Wajib Punya Timbangan – Page 3

    Gebrakan Bahlil: Jual LPG 3 Kg Bakal Wajib Punya Timbangan – Page 3

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga telah memulai penyelidikan awal, atas dugaan praktik monopoli dalam penjualan LPG non subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) di pasar midstream.

    Penyelidikan awal soal dugaan praktik monopoli LPG yang berasal dari kajian KPPU tersebut akan berfokus pada pencarian alat bukti terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Deputi bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto mengabarkan, sejak tahun lalu pihaknya telah melaksanakan kajian atas penjualan LPG non subsidi di Indonesia.

    KPPU menduga terdapat pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli terhadap penjualan LPG non subsidi di pasar midstream (atau pasar gas LPG bulk non PSO untuk dikemas ulang). Dengan menjual harga yang tinggi dan menikmati keuntungan yang tinggi (super normal profit).

    “Harga LPG Non Subsidi yang tinggi tersebut diduga mengakibatkan banyak konsumen yang beralih menggunakan LPG subsidi (LPG 3 kg),” ujar Taufik beberapa waktu lalu.

    Dalam kajiannya, ia menambahkan, KPPU mendalami struktur pembentukan harga di sektor tersebut, khususnya dari hulu hingga hilir.

    Saat ini, penjualan LPG Subsidi sebagai Public Service Obligation (PSO) dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, yang menguasai lebih dari 80 persen pasokan LPG dalam negeri dan LPG impor.

    PT PPN juga menjual LPG yang tidak bersubsidi dengan merek dagang BrightGas. Anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut juga melakukan penjualan gas secara bulk kepada perusahaan lain, yakni BlueGas dan PrimeGas, yang merupakan produsen LPG tabung non subsidi.

    “Dalam penjualan tahun 2024, KPPU menemukan adanya keuntungan yang tinggi atau super normal profit dari penjualan LPG non subsidi sebesar 10 kali lipat dibandingkan laba penjualan LPG subsidi, atau sekitar Rp 1,5 triliun,” terang Taufik.

     

  • Kasus Belum Kelar, Pertamina Patra Niaga Kini Diduga Monopoli Perdagangan LPG dengan Keuntungan 10 Kali Lipat

    Kasus Belum Kelar, Pertamina Patra Niaga Kini Diduga Monopoli Perdagangan LPG dengan Keuntungan 10 Kali Lipat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah kasus dugaan korupsi minyak, PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) kembali terjerat kasus.

    Kali ini, anak usaha Pertamina ini diselidiki terkait dengan penjualan bisnis penjualan BrightGas.

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berinisiatif untuk memulai penyelidikan awal atas dugaan praktik monopoli dalam penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Non Subsidi di pasar midstream.

    Terkait hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Daswin Nur menyebut penyelidikan awal tersebut ditetapkan KPPU.

    “Penyelidikan awal yang berasal dari kajian KPPU tersebut akan berfokus pada pencarian alat bukti terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No. 5/1999,” katanya, dikutip Rabu, (12/3/2025).

    Terkait hal ini, Pegiat media sosial Tommy Shelby memberikan sorotan tajam.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menyorot keuntungan besar hingga 10 kali lipat yang didapatkan.

    Dari keuntungan itu, rakyat tentunya mendapatkan dampak negatif seperti harga yang makin mahal.

    “KPPU bongkar dugaan monopoli LPG BrightGas oleh Pertamina Patra Niaga,” tulisnya dikutip Rabu (12/3/2025).

    “Keuntungannya? 10 kali lipat dibanding LPG subsidi! Makin mahal, makin susah rakyat, tapi makin tebal kantong mereka yang di atas,” tuturnya.

    BUMN pun tak luput dari sorotan. Ia menyindir terkait tupoksinya apakah untuk mensejahterakan rakyat atau memperkaya oligarki.

    “Tugas BUMN itu mensejahterakan rakyat atau memperkaya oligarki sih?,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Mantan Dubes RI Cerita Beda Kondisi Kehidupan Islam di Selandia Baru dan Indonesia – Halaman all

    Mantan Dubes RI Cerita Beda Kondisi Kehidupan Islam di Selandia Baru dan Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya menceritakan perbedaan kehidupan umat Islam di tanah air dan Selandia Baru. 

    Ia menjelaskan, meski warga Selandia Baru banyak menganut agnostik atau meragukan kebenaran Tuhan, tapi baik mereka maupun para pemeluk agama Islam, sama – sama konsisten menjalankan nilai keislaman dalam keseharian.

    Bahkan, nilai Pancasila juga mereka praktikkan yang dicerminkan dengan nihilnya perbuatan korupsi.

    “Di sana zero corruption,” kata Tantowi saat menghadiri kegiatan diskusi Mubarok Institut, di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Tantowi, kondisi di Indonesia justru berkebalikan dengan Selandia Baru. Sementara Indonesia yang memiliki mayoritas muslim dan berpedoman pada Pancasila, tapi pada praktik kehidupan, acap kali ditemukan pelanggaran aturan beragama, termasuk perilaku yang korup.

    “Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan agama yang sangat kaya, tetapi masih belum mampu mengelola dengan baik untuk mencapai keharmonisan dan keamanan yang lebih baik,” ucap dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Chairman of Mubarok Institut, Fadil Mubarok menganalogikan perilaku korup seperti ulat bulu. Mereka kerap berpindah – pindah karena gatal mendapat untung lewat cara curang. Ia berharap para koruptor bisa segera tersadar atas perbuatannya yang melanggar hukum.

    “Hiruk-pikuk yang kita lihat di medsos yang Pertamina sekian triliun dan sebagainya itu bagaimana ulat bulu,” ujar dia.

    “Harusnya mereka insaf,” kata dia. 

    Sekjen Mubarok Institut, Herry Purnomo, mengharapkan kegiatan diskusi yang dilangsungkan ini bisa memantik kerja sama untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih baik.

    “Mubarok Institut berkomitmen untuk terus berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan memperkuat ukhuwah serta kebersamaan di kalangan masyarakat,” ucap dia.

    Dalam acara ini turut hadir anak pertama Ma’ruf Amin, Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin; Anggota BRIN Tri Wahyu Widodo dan Tri Mumpuni; Anggota KPPU RI Budi Joyo Santoso, Anggota DPD RI Abdul Kholik; serta Brigjen TNI Asyik Rudianto, dan tokoh militer senior Letjen TNI Suaidi Marasabessy. Kegiatan ini sekaligus meresmikan kantor baru Mubarok Institut di Jalan Barito II, Kebayoran, Jakarta Selatan.