Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • PDI Perjuangan hormati proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

    PDI Perjuangan hormati proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,”

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menghormati kewenangan dan proses operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Jumat (7/11).

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menegaskan pihaknya menjunjung tinggi independensi KPK.

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Namun demikian, dirinya mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai Sugiri dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan tetap oleh pihak pengadilan.

    Ia menegaskan segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jawa Timur meyakini tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat lantaran telah melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

    Oleh sebab itu, Said mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

    Meski begitu, pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tersebut memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Sugiri, yang juga kader PDI Perjuangan.

    “Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” tuturnya.

    Ia menekankan peristiwa tersebut akan menjadi cermin evaluasi bagi DPD PDI Perjuangan untuk terus berbenah dan memperbaiki ke dalam terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang.

    Selain itu, disebutkan bahwa pihaknya juga akan memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi membuat calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan Sugiri bersama enam orang lainnya sedang diperiksa secara intensif setelah dibawa dari Ponorogo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pasca-OTT.

    “Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu.

    Budi mengatakan tujuh orang tersebut dibawa dari Ponorogo ke Jakarta dalam dua kloter.

    Kloter pertama terdiri atas Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo, serta dua orang pihak swasta.

    Sementara kloter kedua meliputi orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Direkturnya Diamankan KPK, Begini Kondisi RSUD dr. Harjono Ponorogo

    Usai Direkturnya Diamankan KPK, Begini Kondisi RSUD dr. Harjono Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sepi dan lengang, itulah yang tergambar suasana halaman depan RSUD dr. Harjono Ponorogo, pasca Direkturnya, Yunus Mahatma juga diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dibawa ke Jakarta.

    Pantauan wartawan beritajatim.com, ruang pendaftaran, apotek untuk pasien rawat jalan, dan bangunan poli-poli rawat jalan juga sepi. Diperkirakan, sepinya itu dikarena memang sudah tutup, karena kondisi sepi itu sudah lebih 13.00 WIB. Pun, di lantai 2 depan juga sepi, pintu ruangan direktur juga tertutup rapat. Karena hari Sabtu, dipastikan pegawai di manajemen libur.

    Suasana berbeda terlihat di bagian belakang, tempat ruangan-ruangan perawatan RSUD dr. Harjono Ponorogo. Ada aktivitas orang yang lalu lalang, yang dimungkinkan adalah keluarga pasien yang dirawat di rumah sakit pelat merah tersebut.

    “Saya tidak tahu, saya di sini cuma menjenguk saudara yang sedang dirawat disini,” kata Sumini, salah satu warga Ponorogo yang ditanya soal Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo yang sedang diamankan oleh KPK.

    Meskipun saat ini direkturnya dibawa KPK, pihak RSUD dr. Harjono Ponorogo memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit itu lancar. Pelayanan kesehatan, baik di UGD, poli-poli spesialis dan rawat inap tidak terganggu. Semua berjalan lancar seperti biasanya.

    “Tetap lancar, aman terkendali,” kata Sugianto, humas RSUD dr. Harjono Ponorogo saat dihubungi beritajatim.com lewat aplikasi pesan WhatsApp.

    Untuk diketahui sebelumnya, sebanyak tujuh orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Sabtu (8/11/2025). Setibanya di lokasi, seluruhnya langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK.

    “Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (8/11/2025).

    Budi menjelaskan, tujuh orang yang diamankan terdiri atas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah, Direktur Utama RSUD, Kepala Bidang Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta, termasuk adik Bupati.

    “Selanjutnya, pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” ujarnya. (end/ian)

  • Sosok Elly Widodo Jadi Sorotan, Adik Bupati Ponorogo yang Dibawa KPK dalam OTT

    Sosok Elly Widodo Jadi Sorotan, Adik Bupati Ponorogo yang Dibawa KPK dalam OTT

    Ponorogo (beritajatim.com) – Di balik operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, muncul satu nama lain yang ikut menjadi sorotan publik. Yakni Elly Widodo, adik kandung sang bupati.

    Elly diketahui ikut diamankan bersama 6 orang lainnya dalam OTT yang dilakukan KPK pada Jumat (7/11/2025) sore. Keesokan paginya, Sabtu (8/11/2025), Dia telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif bersama para pihak lain yang turut diamankan.

    Dari informasi yang dihimpun, Elly Widodo merupakan adik bungsu dari 7 bersaudara keluarga besar Sugiri Sancoko. Mereka berasal dari Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dari keluarga sederhana dengan latar belakang petani.

    Masa kecil keduanya dihabiskan di Ponorogo, sebelum kemudian meniti jalan hidup masing-masing. Elly diketahui sempat merantau ke luar Pulau Jawa sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman saat sang kakak dipercaya memimpin Bumi Reog.

    Sumber internal Pemkab Ponorogo menyebut, nama Elly mulai sering terdengar di lingkungan pemerintahan setelah Sugiri menjabat sebagai bupati. Sosoknya dikenal supel, mudah bergaul, dan kerap terlihat hadir dalam sejumlah kegiatan informal yang melibatkan pejabat daerah.

    Meski begitu, sejumlah pihak menilai keterlibatannya dalam urusan pemerintahan tidak terlalu menonjol secara struktural, dan lebih bersifat personal di sekitar lingkar keluarga bupati.

    Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi bahwa 7 orang diamankan dalam OTT di Ponorogo tersebut. Mereka terdiri dari Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah, Direktur RSUD dr. Harjono, Kepala Bidang Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta, termasuk Elly Widodo yang disebut sebagai adik kandung bupati.

    “Seluruh pihak yang diamankan telah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan kini menjalani pemeriksaan secara intensif,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (8/11/2025).

    Keluarga Sugiri Sancoko dikenal sebagai keluarga petani yang hidup sederhana di pelosok Ponorogo barat. Orang tua mereka, dikenal sebagai pekerja keras yang mendidik anak-anaknya untuk menempuh pendidikan hingga tuntas. (end/ian)

  • PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Ia meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tidak membuat spekulasi sebelum ada putusan pengadilan.

    “Kami menerima informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT,” ujar Said Abdullah di Surabaya, Sabtu (8/11/2025).

    Said menekankan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, komitmen terhadap pemberantasan korupsi merupakan prinsip utama yang terus dijunjung tinggi oleh partai.

    “Kami menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan,” katanya.

    Ia juga mengutip arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan pentingnya menjaga integritas serta tidak mengganggu lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

    “PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan Ibu Megawati, kami tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegasnya.

    Said menilai tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

    “Korupsi melukai kepercayaan rakyat. Kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK, dalam memberantas korupsi,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Said juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya tersebut. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah mandat yang wajib dijaga oleh setiap pejabat yang diusung partai.

    “Kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat,” tuturnya.

    Said memastikan bahwa kejadian ini akan dijadikan momentum evaluasi internal bagi PDI Perjuangan Jawa Timur. Ia menyebut pembinaan kader serta sistem rekrutmen kepala daerah akan diperkuat agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Peristiwa ini akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah. Kami akan memperbaiki pembinaan kader dan memperhatikan kembali biaya politik agar tidak memicu praktik yang salah di kemudian hari,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Innalillahi, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

    Innalillahi, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

    GELORA.CO -Kabar duka datang dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Antasari dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu 8 November 2025. 

    Kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan salat jenazah akan dilaksanakan di Masjid Assyarif usai salat Ashar. Namun, Boyamin tak menyebut lokasi Masjid Assyarif tersebut di mana. 

    “Betul. Barusan konfirmasi ke teman-teman jaksa yg lain dan pengurus Masjid Assyarif, memang akan dilaksanakan salat jenazah Pak Antasari bada Ashar,” ujar Boyamin kepada wartawan melalui rekaman suara.

    Boyamin menuturkan, ia juga merupakan jamaah di masjid yang sama.

    Lebih jauh, ia meminta doa dari semua pihak agar almarhum dibukakan pintu maaf dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT.

    “Mohon doanya, mohon dimaafkan segala hal yg salahnya dan kita doakan semua mendapatkan pahala yg sebanyak-banyaknya di akhirat,” ucapnya. 

    Antasari lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 18 Maret 1953. Antasari menjabat sebagai Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Desember 2007 hingga 11 Oktober 2009. 

  • Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.co
    m
    – Jenazah mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan dishalatkan di Masjid Asy Syarif Al Azhar di BSD, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025) bakda ashar.
    Antasari Azhar
    telah meninggal dunia di usia 72 tahun pada Sabtu (8/11/2025).
    Kuasa hukum Antasari Azhar,
    Boyamin Saiman
    , mengatakan, jenazah almarhum Antasari Azhar akan dishalatkan di
    Masjid Asy Syarif
    tersebut.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain dan ke pengurus Masjid Asy Syarif akan dilakukan shalat jenazah untuk Pak Azhar, saya jemaah yang sama di masjid itu,” kata Boyamin saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/11/2025).
    Boyamin meminta doa dan agar kesalahan almarhum Antasari Azhar dimaafkan.
    “Mohon doa dan dimaafkan kesalahannya, dan kita doakan dapat pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Saya menyampaikan selaku kuasa hukum,” ujarnya.
    Boyamin mengatakan kabar meninggalnya Antasari Azhar telah dipastikannya lewat konfirmasi para kolega.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain,” kata Boyamin.
    Antasari Azhar lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953.
    Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini meniti kariernya di dunia hukum dan kejaksaan sebelum dikenal publik sebagai salah satu tokoh penting dalam pemberantasan korupsi.
    Ia pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. Ketekunannya di dunia penegakan hukum mengantarkannya terpilih menjadi Ketua KPK pada 18 Desember 2007, menggantikan Taufiqurahman Ruki.
    Dia menjadi Ketua KPK pada periode 2007-2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD

    Jenazah Antasari Azhar Akan Dishalatkan di Masjid Asy Syarif BSD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.co
    m
    – Jenazah mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan dishalatkan di Masjid Asy Syarif Al Azhar di BSD, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025) bakda ashar.
    Antasari Azhar
    telah meninggal dunia di usia 72 tahun pada Sabtu (8/11/2025).
    Kuasa hukum Antasari Azhar,
    Boyamin Saiman
    , mengatakan, jenazah almarhum Antasari Azhar akan dishalatkan di
    Masjid Asy Syarif
    tersebut.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain dan ke pengurus Masjid Asy Syarif akan dilakukan shalat jenazah untuk Pak Azhar, saya jemaah yang sama di masjid itu,” kata Boyamin saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/11/2025).
    Boyamin meminta doa dan agar kesalahan almarhum Antasari Azhar dimaafkan.
    “Mohon doa dan dimaafkan kesalahannya, dan kita doakan dapat pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Saya menyampaikan selaku kuasa hukum,” ujarnya.
    Boyamin mengatakan kabar meninggalnya Antasari Azhar telah dipastikannya lewat konfirmasi para kolega.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke teman-teman jaksa yang lain,” kata Boyamin.
    Antasari Azhar lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953.
    Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini meniti kariernya di dunia hukum dan kejaksaan sebelum dikenal publik sebagai salah satu tokoh penting dalam pemberantasan korupsi.
    Ia pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. Ketekunannya di dunia penegakan hukum mengantarkannya terpilih menjadi Ketua KPK pada 18 Desember 2007, menggantikan Taufiqurahman Ruki.
    Dia menjadi Ketua KPK pada periode 2007-2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Hanya Sugiri, KPK Juga Periksa Adik Bupati Ponorogo di Jakarta

    Tak Hanya Sugiri, KPK Juga Periksa Adik Bupati Ponorogo di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mebeberkan pihak yang diperiksa setelah melakukan OTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain Bupati, KPK juga memeriksa adik Bupati Ponorogo.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan pada hari ini, Sabtu (8/11/2025), tim lembaga antirasuah memeriksa 7 orang.

    “Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

    Di sisi lain, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pukul 08.10 WIB. 

    Namun, Budi belum dapat menjelaskan konstruksi perkara maupun pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diperiksa.

    Sebelumnya, pada Jumat (7/11/2025), KPK menggelar operasi senyap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    “Benar,” ujarnya.

    Fitroh juga membenarkan bahwa OTT terkait dengan dugaan korupsi mutasi dan promosi jabatan.

    “Mutasi dan promosi jabatan,” katanya ketika dikonfirmasi.

    Sebagai informasi, OTT ini merupakan kedua kalinya dalam sepekan yang digelar KPK. Sebelumnya Gubernur Riau Abdul Wahid lebih dulu terjaring OTT KPK pada Senin (3/11/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan pada Rabu (5/11/2025).

    “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

    Ketiganya diduga melakukan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. KPK menyita Rp1,6 miliar, pecahan uang rupiah, USD, dan poundsterling.

  • 2 Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia Nasional

    2 Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia Nasional

    Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meninggal dunia.
    “Betul, tadi dikonfirmasi ke temen-temen jaksa yang lain,” kata kuasa hukum
    Antasari Azhar
    , Boyamin Saiman, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/11/2025).
    Boyamin mengatakan, Antasari Azhar akan dishalatkan di Masjid Asy Syarif, BSD, Tangerang Selatan.
    “Dan ke pengurus masjid Asy Syarif akan dilakukan salat jenazah pada ashar, saya jemaah yang sama di masjid itu, jadi saya pastikan Pak Antasari meninggal,” ujarnya.
    Boyamin juga meminta masyarakat untuk mendoakan dan memaafkan almarhum Antasari Azhar.
    “Mohon doa dan dimaafkan kesalahannya, dan kita doakan dapat pahala sebanyak-banyaknya di akhirat, saya menyampaikan selaku kuasa hukum,” ucap dia.
    Antasari Azhar lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953.
    Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini meniti kariernya di dunia hukum dan kejaksaan sebelum dikenal publik sebagai salah satu tokoh penting dalam pemberantasan korupsi.
    Ia pernah menjabat di berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa daerah. Ketekunannya di dunia penegakan hukum mengantarkannya terpilih menjadi Ketua KPK pada 18 Desember 2007, menggantikan Taufiqurahman Ruki.
    Dia menjadi Ketua KPK pada periode 2007-2009.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Duka, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

    Kabar Duka, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar meninggal dunia pada Sabtu (8/11/2025) pada usia ke-72 tahun.

    Beberapa tahun silam, Antasari Azhar sempat dirawat di rumah sakit karena indikator gula darahnya melonjak. Sebagai informasi, alamarhu sempat menjadi Ketua KPK pada periode 18 Desember 2007-11 Oktober 2009.

    Antasari adalah anak ke-4 dari 15 bersaudara, anak dari pasangan H. Azhar Hamid, S.H. dan Hj. Asnani (alm.). Ayah dari Antasari Azhar pernah menjabat sebagai kepala kantor pajak di Bangka Belitung.

    Informasi yang diterima Bisnis.com, Sabtu (8/11/2025), Antasari Azhar meninggal dunia dan tutup usia pada umur ke-72 tahun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.