Xcloud.id

Kementrian Lembaga: KPK

  • Ketua KPK Setyo Budiyanto Tegaskan OTT Akan Berlanjut untuk Bongkar Kasus Besar

    Ketua KPK Setyo Budiyanto Tegaskan OTT Akan Berlanjut untuk Bongkar Kasus Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) akan terus dilaksanakan selama masa jabatannya. Setyo optimistis langkah ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus korupsi besar yang memiliki dampak signifikan terhadap bangsa.

    “Sebagaimana yang saya sampaikan saat fit and proper test, OTT tetap berlanjut,” ujar Setyo saat menghadiri acara di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Setyo juga menyatakan keyakinannya empat pimpinan KPK lainnya sejalan dengan keputusan tersebut. Hal ini sekalipun dalam proses uji kelayakan dan kepatutan beberapa waktu lalu, terdapat kandidat yang sempat menyarankan penghapusan OTT, seperti Johanis Tanak.

    “Dalam pengalaman saya selama bertugas di KPK, OTT adalah langkah awal untuk mengungkap kasus korupsi yang lebih besar,” tandas Setyo.

    Namun, dia menambahkan pelaksanaan OTT akan diatur lebih baik, termasuk kemungkinan perubahan penamaan dan teknis pelaksanaan agar lebih selektif dan efektif.

    “Kami berlima akan lebih detail dan selektif dalam melaksanakan OTT. Harapannya, hasil yang diperoleh bisa lebih besar dan bermanfaat,” tegasnya.

    Sebelumnya, calon pimpinan KPK periode 2024-2029, Johanis Tanak, menyampaikan pandangan berbeda terkait OTT. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Tanak menilai istilah “operasi tangkap tangan” tidak sesuai dengan definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

    “Menurut KBBI, operasi adalah penanganan yang dilakukan dengan persiapan matang. Sementara istilah tangkap tangan lebih bersifat impulsif,” ujar Tanak, Selasa (19/11/2024).

    Menurut Tanak, istilah OTT bertentangan dengan pengertian “tertangkap tangan” dalam KUHP yang merujuk pada peristiwa langsung tanpa perencanaan. Dia bahkan mengusulkan untuk menghentikan OTT jika terpilih menjadi Ketua KPK, dengan alasan istilah dan pelaksanaannya tidak relevan.

    “Jika saya menjadi ketua KPK, saya akan menutup OTT karena tidak sesuai dengan pengertian dalam KUHP,” pungkasnya.

    Meski demikian, mayoritas pimpinan KPK baru tampaknya tetap mendukung keberlanjutan OTT sebagai strategi penting dalam pemberantasan korupsi.

  • KPK Identifikasi 8 Modus Korupsi Industri Asuransi Pelat Merah di Indonesia – Halaman all

    KPK Identifikasi 8 Modus Korupsi Industri Asuransi Pelat Merah di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan sudah beberapa kali kasus korupsi yang melibatkan petinggi perusahaan pelat merah alias BUMN di sektor jasa keuangan.

    Satu kasus terbaru yang menonjol adalah korupsi di perusahaan asuransi pelat merah PT Jasindo (Persero). Di kasus ini, KPK menahan 2 tersangka korupsi pembayaran komisi ke agen.

    “Ada banyak modus-modus korupsi di industri asuransi seperti kasus Jasindo,” kata Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin saat menjadi pembicara Half Day Seminar Hari Antikorupsi Sedunia 2024 yang diselenggarakan Indonesia Re di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.

    Berdasar hasil identifikasi penyidik KPK setidaknya ada 8 modus korupsi di BUMN asuransi, yakni:

    Penunjukan rekanan atau reasuransi tertentu,
    Klaim asuransi fiktif,
    Penggelapan premi oleh agen atau broker,
    Komisi atau hadiah yang bersifat ilegal,
    Penyalahgunaan aset perusahaan,
    Manipulasi klaim ke nasabah,
    Manipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak,
    Fee atau klaim asuransi.

    “Akar korupsi di Indonesia berakar dari adanya konflik kepentingan,” ungkap Aminudin. Karena itu aturan tentang tindak pidana korupsi mengatur benturan-benturan kepentingan tersebut.

    Dia mengatakan, sebenarnya sudah ada sekitar 100 aturan dari OJK dan lain-lain yang melarang pejabat BUMN menerima sesuatu termasuk barang.

    Namun aturan-aturan yang ada memiliki kelemahan mendasar karena tidak mengatur larangan memberikan sesuatu. “Aturan larangan ini seharusnya tegas,” kata Aminudin.

    Untuk mencegah tindak pidana korupsi yang melibatkan badan usaha baik BUMN maupun swasta, KPK tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menanganinya.

    “Ada 2 juta pelaku usaha di Indonesia. Dengan sumber daya yang terbatas kami tak mungkin dekati one by one, maka itu pendekatan yang kami lakukan adalah melalui asosiasi dunia usaha.”

    “Kita memberikan sosialisasi ke dunia usaha yang bisnis harus memberikan suap atau gratifikasi. Sampai triwulan III 2024, kami bersama asosiasi telah menemukan 165 isu penting terkait korupsi berdasarkan masukan yang mereka sampaikan kepada kami,” beber Aminudin.

    Sebagian diantaranya berasal dari sektor jasa keuangan. Jenis-jenis tindak pidana korupsi tersebut antara lain:

    1. kerugian keuangan negara

    2. pemerasan

    3. Penggelapan dalam jabatan

    4. Perbuatan curang

    5. Benturan kepentingan dalam pengadaan

    6. Tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi.

    Pengamat hukum Profesor Hikmahanto Juwana di diskusi ini menyoroti perlunya kesamaan perlakuan hukum terhadap dunia usaha BUMN dan sektor swasta yang menurutnya saat ini masih timpang.

    “Level playing field di industri asuransi tak sama antara pelaku industri asuransi swasta dan BUMN, kerena uang milik BUMN selama ini dianggap sebagai uang negara.”

    Jadi kalau ada tindakan pimpinan BUMN yang menyebabkan kerugian perusahaan dianggap juga merugikan negara.

    “Modus-modus korupsi di industri asuransi seperti yang selama ini jadi kriteria KPK, pada dasarnya praktik di industri asuransi swasta sudah dianggap sebagai hal biasa. Tapi di BUMN itu dianggap sebagai korupsi,” kata dia.

    Buyung Wiromo Samudro, Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur BPKP mengatakan, upaya engawasan oleh BPKP terhadap BUMN selama ini difokuskan pada pengawasan tata kelola perusahaan atau aspek good corporate governance (GCG)-nya.

    “GCG di BUMN sudah dijalankan sejak 20 tahun lalu di Indonesia,” kata dia. Manfaat penerapan GCG di BUMN meningkatkan kenaikan laba dan total aset BUMN. 

    Dia membandingkan, di tahun 2019 skor rata-rata 83,10 versus total aset BUMN Rp7.773 triliun. Kemudian di 2022, skor rata-rata BUMN naik menjadi 84,89 dengan total aset BUMN Rp10.402 triliun.

    “Implementasi CGC di BUMN itu penting untuk mengatasi konflik kepentingan di dalam perusahaan itu sendiri,” tegasnya.

     

  • Potret Hummer hingga Harley Bekas Koruptor yang Dilelang KPK

    Potret Hummer hingga Harley Bekas Koruptor yang Dilelang KPK

    Foto Oto

    ANTARA FOTO/Reno Esnir – detikOto

    Kamis, 05 Des 2024 20:15 WIB

    Jakarta – KPK akan melelang barang rampasan dari 13 perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Di antaranya mobil mewah hingga motor gede.

  • Keren, Desa Kalianyar Bondowoso Ciptakan Aplikasi KANDIDAT

    Keren, Desa Kalianyar Bondowoso Ciptakan Aplikasi KANDIDAT

    Bondowoso (beritajatim.com)– Menyambut era revolusi digital 5.0, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, berhasil menghadirkan inovasi teknologi terintegrasi melalui aplikasi Kalianyar Digital Data (KANDIDAT). Aplikasi ini menjadi bukti transformasi layanan publik di tingkat desa, dengan fitur-fitur canggih yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan layanan lainnya.

    Dibangun sejak 2023, KANDIDAT diklaim lebih maju dibanding aplikasi yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Kalianyar, Muhamad Faozi, dalam rapat koordinasi yang melibatkan KPK, DPRD, Pemkab, OPD, dan para kepala desa se-Bondowoso, Kamis (5/12/2024).

    “Kami memang masyarakat gunung. Tapi kami ingin maju. Bukti bahwa kami mampu adalah dengan membuat inovasi pelayanan digital bagi masyarakat,” ujar Faozi.

    Aplikasi KANDIDAT dilengkapi beragam fitur yang mencakup pelayanan administrasi, kependudukan, kesehatan, kebencanaan, pariwisata, dan ekonomi. Beberapa keunggulan yang ditawarkan antara lain:

    Administrasi Cepat dan Gratis: Warga dapat mengurus surat menyurat melalui kepala dusun tanpa harus bertemu langsung dengan kepala desa. Surat digital ini kemudian diteruskan secara otomatis untuk tanda tangan digital menggunakan barcode.
    Data Kependudukan Lengkap: Semua identitas warga, mulai dari bayi hingga lansia, tersimpan dengan lengkap dan valid, termasuk foto.
    Integrasi Kebencanaan dengan Google Earth: Aplikasi ini terhubung langsung ke satelit untuk memantau titik koordinat bencana secara real-time.
    Akses Internet Cepat dan Murah: Dengan menggunakan teknologi Starlink, desa ini menawarkan akses internet gratis di ruang pelayanan publik dan opsi berlangganan hanya Rp20 ribu per bulan untuk sambungan pribadi.

    Inovasi digital ini dibiayai melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMDes Kalianyar yang telah meraup keuntungan dari usaha kafe dan kios desa. Hasilnya, desa ini mampu menyediakan layanan digital yang terjangkau bagi masyarakat tanpa membebani anggaran.

    “BUMDes Kalianyar kan sudah untung dari usaha. CSR-nya kita salurkan untuk masyarakat berupa pelayanan digital ini,” tambah Faozi.

    Sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan digitalisasi, Desa Kalianyar dinobatkan sebagai Juara I Lomba Website Desa tahun 2024. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Penjabat Bupati Bondowoso pada Rabu (4/12/2024).

    Faozi berharap inovasi ini dapat diadopsi oleh desa-desa lain maupun OPD di Bondowoso untuk mewujudkan layanan digital terintegrasi di seluruh kabupaten. [awi/beq]

  • KPK Lelang Hasil Rampasan Korupsi, Paling Banyak Koleksi Tas Mewah Milik Rafael Alun

    KPK Lelang Hasil Rampasan Korupsi, Paling Banyak Koleksi Tas Mewah Milik Rafael Alun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang hasil rampasan milik mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang merupakan terpidana kasus gratifikasi dan pencucian uang. 

    Barang-barang milik Rafael Alun dan sejumlah terpidana KPK lainnya kini tengah dipajang di Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan), dalam rangka aanwijzing atau menjelang lelang. 

    Dalam catatan KPK, terdapat 30 tas dan dompet hasil rampasan dari Rafael Alun yang dijatuhi hukuman 14 tahun penjara di tingka kasasi. Tas itu bermerek Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy dan Gucci. 

    Selain tas mewah dan dompet, terdapat aset milik Rafael yang ikut dilelang jelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Misalnya, tanah dan bangunan yang diatasnamakan istri Rafael, Ernie Meike Torondek.

    KPK juga mencatat bahwa ada 6 tanah dan bangunan, 31 mobil, 17 sepeda motor, 2 unit sepeda, 1 jam tangan, 15 perhiasan, 9 logam mulia, 20 laptop serta 2 unit laptop hasil rampasan kasus korupsi yang kini bakal dilelang. 

    Jaksa Eksekusi KPK Syarkiyah M menyebut barang-barang hasil rampasan terpidana korupsi itu dilelang mulai 10 Desember 2024. Nilainya mencapai miliaran rupiah. 

    Syarkiyah mengungkap nilai aset hasil rampasan termahal yang bakal dilelang itu dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Barang bergerak seperti mobil juga ada yang dilelang dengan harga cukup tinggi. 

    “Angkanya ada sampai Rp700 juta. Itu untuk mobil. Untuk yang tidak bergeraknya sendiri ini ada yang seharga ada Rp19 miliar, ada yang harganya Rp35 miliar,” ujarnya di Rupbasan KPK, Jakarta  Timur, Kamis (5/12/2024).

  • Setyo Budiyanto: Saya Akan Aktifkan Kembali Sistem Kolektif Kolegial Pimpinan KPK – Page 3

    Setyo Budiyanto: Saya Akan Aktifkan Kembali Sistem Kolektif Kolegial Pimpinan KPK – Page 3

    Ketua KPK terpilih, Setyo Budiyanto menyatakan pihaknya akan tetap menerapkan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai penanganan tindak pidana korupsi. Menurut Setyo, keempat pimpinan terpilih sepakat untuk tetap mengadakan OTT. 

    “Ya sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit and proper, OTT tetap lanjut,” ujar Setyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024).

    Mengkutip dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, menurut Setyo, istilah OTT hanya penyebutan di media.

    “Sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya, gitu. Apa, nomenklatur, kemudian tidak penamaan, apa yang saya sampaikan tadi. Menurut saya nggak ada masalah lagi,” kata Setyo. 

    Setyo menilai OTT masih diperlukan sebab OTT menjadi pintu masuk pengungkapan kasus korupsi yang lebih besar. 

    “Saya yakin semuanya masih sepakat loh, masalah itu. Karena kalau saya sebut itu, ya dalam pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, yaitu kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar,” ungkapnya.

    Setyo berharap ke depan OTT bisa menjaring OTT dengan kasus-kasus besar.

    “Kami berlima nanti akan kami bahas lebih selektif lagi, lebih detail lagi, bagaimana bisa lebih bagus, yang lebih bisa mengungkap kasus yang lebih besar,” pungkasnya.

     

     

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

     

  • KPK Lelang Mercy-Harley Bekas Koruptor, Harga Mulai Rp 60 Jutaan

    KPK Lelang Mercy-Harley Bekas Koruptor, Harga Mulai Rp 60 Jutaan

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III bakal melelang barang, termasuk motor gede dan mobil mewah dari kasus korupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

    “Batas akhir penawaran itu di tanggal 10 Desember,” kata jaksa eksekusi KPK, Syarkiyah, kepada wartawan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan), Cawang, Jakarta Timur, Kamis (5/12/2024).

    Deretan motor gede dan mobil mewah yang bakal dilelang itu terpampang di website portal.lelang.go.id. Harga limit atau wajar serta nilai jaminan yang harus disetorkan berbeda-beda.

    Harga wajar merupakan harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual. Dengan metode lelang, biasanya harga bisa naik lebih tinggi.

    Mobil

    Mercedes-Benz warna hitam tipe E 300 AT lansiran tahun 2019. Mobil itu punya nilai wajar Rp 532.034.000 (Rp 500 jutaan). Uang jaminan yang disetorkan Rp 200 juta.Mercedes-Benz GLB 200 tahun 2020 punya nilai wajar Rp 477.565.000 (Rp 477 juta). Sementara itu uang jaminan yang harus disetorkan Rp 200 juta.Lexus tahun 2016 nilai wajar Rp 1.008.240.000 (Rp 1 miliaran). Uang jaminan Rp 400 juta.Jeep Wrangler Rubicon nilai wajar Rp 1.041.561.000. Uang jaminan Rp 400 jutaCadillac Escalade tahun 2011 nilai wajar Rp 401.134.000. Uang jaminan Rp 150 jutaHummer H3 tahun 2009 nilai wajar Rp 610.296.000. Uang jaminan Rp 250 juta.Mini Cooper B-1031-WOD, nilai wajar Rp 370.898.000. Uang jaminan Rp 150 juta.BMW Sedan B 1190 UAH tahun 2018 nilai wajar Rp 342.504.000. Uang jaminan Rp 150 jutaMercedes-Benz B-911-DLA tahun 2018 nilai wajar Rp 345.617.000. Uang jaminan Rp 150 juta.Mazda B-2170-UOB tahun 2019 nilai wajar Rp 155.818.000. Uang jaminan Rp 60 juta.Chevrolet N-9117-RC tipe tidak disebutkan nilai wajar Rp 60.622.000. Uang jaminan Rp 25 juta.Fargo nopol B-9033-QT nilai wajar Rp 262.599.000. Uang jaminan Rp 100 juta.Jeep Willys nilai wajar Rp 94.626.000. Uang jaminan Rp 40 jutaFortuner2.4 VRZ tahun 2019 nilai wajar Rp 255.384.000. Uang jaminan Rp 100 juta.Baleno tahun 2018 nilai wajar Rp 111.778.000. Uang jaminan Rp 50 juta.

    Motor

    Motor BMW nopol B 6830 WPQ Rp 137.532.000. Uang jaminan Rp 50 jutaMotor Harley-Davidson Nopol B-6617-WRM tahun 2017 nilai limit Rp 76.440.000. Uang jaminan Rp 30 juta.Motor Harley-Davidson tahun 2013 nilai limit Rp 72.397.000. Uang jaminan Rp 30 juta.Motor Harley-Davidson B3389 SAS tahun 2014 nilai limit Rp 570.072.000. Uang jaminan Rp 250 juta.Harley Davidson D-2233-RK tahun 2009 nilai wajar Rp 337.041.000. Uang jaminan Rp 150 jutaHarley Davidson B-6007 JHH tahun 2013 nilai wajar 465.768.000. Uang jaminan Rp 200 jutaMotor Honda (tidak disebutkan modelnya) nilai wajar Rp 53.394.000. Uang jaminan Rp 20 jutaHarley Davidson Nopol B-6947 HV nilai wajar Rp 267.883.000. Uang jaminan Rp 100 juta.Harley Davidson DK-4413-BPX tahun 2010 nilai wajar Rp 291.204.000. Uang jaminan Rp 100 juta.

    Dia menjelaskan seluruh proses lelang akan dilakukan melalui situs web (website). Dia mengatakan pembukaan penawaran (open bidding) sudah dilakukan sejak kemarin.

    “Itu semua open bidding. Open bidding lewat portal lelang. Jadi kita nge-bidnya lewat portal lelang itu. Jadi siapapun bisa nge-bidding. Jadi kita sudah bisa nge-bidding sih. Sejak tayang kemarin itu sudah bisa nge-bidding,” jelasnya.

    Dia menerangkan hingga hari ini, warga yang ikut menjadi peserta lelang pun sudah banyak. Termasuk mereka yang ingin langsung melihat barang-barang lelangan secara langsung hari ini di Rupbasan.

    “Sudah lumayan banyak sih. Sudah lebih dari 20 orang yang datang untuk ngecek. Itu beragam. Ada yang hanya ngecek mobilnya saja, motornya saja. Ada yang ngecek elektroniknya saja. Ada yang perhiasan. Ada juga yang ngecek semuanya. Ada yang mau lihat mobil, lihat tas, lihat perhiasan juga,” pungkasnya.

    (riar/dry)

  • KPK Lelang Barang Rampasan, Testimoni Peserta: Barangnya Bagus-bagus

    KPK Lelang Barang Rampasan, Testimoni Peserta: Barangnya Bagus-bagus

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan dalam momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 10 Desember 2024 mendatang. Para peserta lelang KPK diberi kesempatan melihat barang rampasan tersebut. 

    “Kebetulan saya dapat undangan untuk lihat barang-barang yang dilelang dalam rangka Hakordia. Sekarang ke sini lihat-lihat barangnya memang bagus-bagus,” kata salah satu peserta lelang, Ajie Purnama saat dijumpai di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Ajie mengaku menaruh minat terhadap kendaraan bermotor yang akan dilelang. Dia menilai kendaraan yang akan dilelang masih dalam kondisi baik.

    “Banyak juga kilometernya masih rendah, mesin semua bagus, cukup menarik sih, terutama dari sisi harga. Namun ya lelang kan tergantung bidding (penawaran). Mudah-mudahan dapat,” ujar Ajie.

    Ajie mengaku mendapat info seputar KPK lelang barang rampasan dari saudaranya. Dia mengatakan, sempat mengecek langsung sejumlah kendaraan yang akan dilelang.

    “Saya tadi coba beberapa ada yang Mercy, BMW, sudah saya coba. Sangat tertarik karena memang kilometernya rendah, terus mesinnya semua masih bagus,” ucap Ajie mengenai acara KPK lelang barang rampasan ini.

    Ajie mengaku akan menggunakan kendaraan tersebut untuk pemakaian pribadi. Dia pun berharap agar bisa memenangkan lelang kali ini.

    “Mudah-mudahan menang,” pungkasnya berharap pada acara KPK lelang barang rampasan.

  • DPR Tetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029

    DPR Tetapkan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029

    Jakarta (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR mengesahkan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029.

    Kelima pimpinan KPK adalah Setyo Budiyanto selaku Ketua KPK, dan para wakil yakni Agus Joko Pramono, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Johanis Tanak.Sementara, lima Dewas KPK terpilih yang terpilih adalah Benny Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.

    “Semoga dapat menjalankan tugas dnegan penuh tanggungjawab, profesional, independen, dan amanah,” kata Ketua DPR Puan Maharani, saat memimpin rapat paripurna, Kamis (5/12/2024). Puan didampingi para Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

    Selain pimpinan dan Dewas KPK, DPR juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik lainnya. Seperti, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Akuntan Publik (KAP), pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2024, calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia, hingga pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

    Puan menambahkan, DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya turut ikut memperhatikan dinamika kelembagaan Pemerintah yang baru, yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang menjadi mitra dari alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.

    “Mengawali kegiatan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI melakukan penyesuaian sejumlah AKD, sehingga DPR RI dapat melakukan fungsinya dengan efektif,” ucap Puan.

    Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR itu menerangkan DPR melakukan penyesuaian AKD karena adanya penambahan kementerian/lembaga di pemerintahan yang baru ini yaitu dalam hal jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi. Puan menambahkan, DPR juga membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai AKD baru.

    “Seluruh AKD DPR RI, beserta keanggotaan dan Pimpinan dari setiap Fraksi, telah terbentuk. Setiap AKD DPR RI, telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerjanya,” paparnya. (ted)

  • Intip Barang Rampasan KPK yang Bakal Dilelang di Hakordia 2024: Ada Tas Hermes hingga Mobil Hummer

    Intip Barang Rampasan KPK yang Bakal Dilelang di Hakordia 2024: Ada Tas Hermes hingga Mobil Hummer

    Jakarta, Beritasatu.com – Awak media berkesempatan untuk mengintip barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barang-barang tersebut dirampas karena berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK.

    Barang rampasan KPK yang dipamerkan mulai dari tas mewah, jam tangan, perhiasan, logam mulia, hingga kendaraan antik, tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Jakarta. Barang rampasan KPK tersebut telah berdasarkan putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. 

    Rencananya, barang-barang ini akan dilelang saat momentum rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) mendatang.

    Saat menyambangi barang rampasan KPK, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024), awak media berkesempatan untuk melihat secara langsung deretan tas mewah yang telah dirampas oleh KPK. Tas-tas dimaksud terdiri dari berbagai merek ternama mulai dari Hermes, Yves Saint Laurent, hingga Dior. 

    Ada satu tas termahal yang dipamerkan yakni senilai Rp 241.535.000 merek Hermes warna abu-abu. Tas-tas mewah yang dirampas berasal dari kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

    Ada juga perhiasan yang terdiri dari enam cincin, dua kalung beserta liontin, lima pasang anting, dan satu liontin yang nilai seluruhnya mencapai Rp 105.146.000. Kemudian jam tangan Rolex senilai Rp 56.427.000.

    Deretan mobil rampasan KPK yang bakal dilelang di Hakordia 2024. – (Beritasatu.com/Muhammad Aulia)

    Selanjutnya, awak media berkesempatan melihat deretan mobil mewah dan antik barang rampasan KPK. Mobil-mobil tersebut antara lain merek Fargo pick up, Chevrolet pick up, Jeep Willys, Jeep Wrangler Rubicon, BMW, Hummer, hingga Mercedes Benz. Nilainya pun variatif mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. 

    Ada juga motor mewah terdiri dari berbagai merek mulai dari Harley Davidson, BMW, hingga Triumph Speedmaster Bonneville. Selain itu, ada sepeda mewah merek Brompton. Dari informasi yang diterima, kendaraan-kendaraan tersebut dirawat secara berkala oleh pihak KPK untuk menjaga nilainya.

    Barang rampasan KPK tersebut rencananya akan dilelang saat rangkaian momentum peringatan Hakordia 2024. Waktu lelang tepatnya akan berlangsung pada 10 Desember 2024.