Kementrian Lembaga: KPK

  • Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

    Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK

    Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua DPR Singgung Intervensi dan Politisasi KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    kembali menyinggung soal politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pernyataan resminya pada Hari Antikorupsi Sedunia (
    Hakordia
    ) 2024.
    Ia meminta penegakan hukum terkait korupsi berjalan secara adil dan transparan. Menurut Puan, korupsi adalah masalah genting yang harus diberantas dengan benar.
    “Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).
    Puan menekankan bahwa independensi adalah hal yang penting untuk lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi, khususnya KPK selaku lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.
    “Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga,” ucap Puan.

    Ia pun berpesan kepada calon pimpinan KPK yang baru saja terpilih melalui tes uji kelayakan dan kepatutan (
    fit and proper test
    ) DPR untuk mampu memitigasi dan mencegah praktik korupsi secara efektif.
    “Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan di semua lini,” ucapnya. 
    Puan berharap agar Hari Antikorupsi Sedunia tidak hanya dijadikan hanya sebagai perayaan atau seremoni semata tanpa tindakan nyata.
    Puan mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
    Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang ditemukan,
    “Secara khusus, saya mengajak generasi muda turut berpartisipasi aktif memerangi korupsi. Sebagai agen perubahan, pemuda punya potensi besar untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa bersih dari tindak korupsi,” ungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Akui Pakai Narkoba, Gagal di Pilkada 2024, Harta Rp 24 M

    Profil Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Akui Pakai Narkoba, Gagal di Pilkada 2024, Harta Rp 24 M

    GELORA.CO  – Berikut profil dari Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari yang mengakui pakai narkoba.

    Fakta Suhartina Bohari pakai narkoba dibenarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel), Brigjen Budi Sajidin.

    Budi dalam kesempatannya sudah mewawancarai Suhartina Bohari.

    “Hasil wawancara, dia mengakui (menggunakan narkoba),” katanya, dikutip dari TribunMaros.com, Senin (9/12/2024).

    Budi melanjutkan penjelasannya, selain wawancara, dirinya juga melakukan prosedur tes urine kepada Suhartina Bohari.

    Bukan satu kali, tes urine bahkan dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan hasil semua positif narkoba.

    Tes dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, karena yang bersangkutan ingin maju.

    Budi sempat tidak percaya Suhartina Bohari pakai barang haram tersebut.

    “Saya terima laporan kalau hasilnya positif, saya minta cek lagi, masa Wakil Bupati pakai narkotika,” tambahnya.

    Budi menambahkan, tidak tinggal diam dengan Suhartina Bohari positif narkoba jenis metamfetamin.

    Ia sudah mengirimkan undangan untuk mengikuti program rehabilitasi.

    Namun, Suhartina Bohari belum memberikan respons.

    “Kita sudah undang rehab, karena tanggung jawab kita adalah mengobati. Tolong sampaikan ke beliau, baik-baik, kita obati ya,” akunya.

    Terakhir Budi menegaskan, Suhartina Bohari bisa saja diseret ke jalur hukum apabila ada indikasi tergabung dalam jaringan peredaran narkoba.

    “Kalau dia jaringan, kita proses hukum. Kalau dia korban, kita lakukan rehabilitasi. Kalau jaringannya terungkap dan ternyata ada, maka proses hukumnya lanjut,” tutupnya.

    Profil Suhartina Bohari

    Dikutip dari ppid.maroskab.go.id, Suhartina Bohari lahir pada 13 Juli 1981.

    Perempuan berumur 43 tahun itu bernama Suhartina binti H Bohari lebih dikenal dengan nama Suhartina Bohari atau Tina Bohari ini 

    Ia menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya.

    Suhartina Bohari pernah tercatat bersekolah di:

    – SD Muhammadiyah Maros, lulus tahun 1993

    – SMP Baju Bodoa Maros, lulus tahun 1996

    – SMA Ramah Sejahtera Maros, lulus tahun 1999

    – S1 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2006

    Sedangkan karier politiknya dimulai saat dirinya bergabung dalam Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Maros.

    Ia kemudian berpindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

    Puncaknya karier politiknya, Suhartina Bohari terpilih menjadi Wakil Bupati Maros di Pilkada 2021.

    Ia mendampingi H.A.S. Chaidir Syam.

    Berikut perjalan karier Suhartina Bohari selengkapnya:

    – Wakil Bendahara DPC PBR Kab. Maros

    – Ketua DPC PBR Kab. Maros

    – Wakil Ketua DPC PAN Kab. Maros

    – Wasekjen DPP PAN

    – Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Kab. Maros

    – Anggota DPRD Kab Maros (2009 – 2019)

    – Ketua Yayasan Ponpes Hj. Hania Maros

    – Wakil Bupati Maros (2021-2024)

    Gagal di Pilkada 2024

    Suhartina Bohari sempat mencoba peruntungannya kembali dengan maju di Pilkada 2024.

    Ia mendaftarkan diri bersama pasangan sebelumnya Chaidir Syam.

    Keduanya mendatangi KPU Maros Rabu (28/8/2024).

    Chaidir Syam-Suhartina Bohari kala itu mengklaim didukung 16 parpol.

    Diantaranya Golkar,PAN, PDIP, Nasdem, Gelora, Hanura, PPP, PKS, Perindo, Gerindra PBB, PKB, Demokrat, PSI, Partai Buruh dan PKN.

    Pasangan petahana ini menargetkan menang 80 persen suara masyarakat.

    Namun pasangan ini kandas di tengah jalan.

    Chaidir Syam-Suhartina Bohari dinyatakan Takak Syarat (TMS) alias tak lolos hasil pemeriksaan kesehatan.

    “Kami telah memberikan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen syarat calon. Hasil pemeriksaan kesehatan untuk calon bupati memenuhi syarat dan wakil bupati tidak memenuhi syarat,” ujar Ketua KPU Maros, Jumaedi, Sabtu (7/9/2024) lalu, dikutip dari Tribun-Timur.com.

    Pada akhirnya, Pilkada Maros 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

    Yakni Chaidir Syam yang memiliki pasangan baru A. Muetazim Mansyur melawan kotak kosong.

    KPU Maros menetapkan Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur mengalahkan perolehan suara kotak kosong setelah meraih dukungan lebih dari 60 persen pemilih yang datang ke TPS.

    Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pilkada ini ditetapkan di Aula KPU Maros, Rabu (4/12/2024). 

    Paslon Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur meraih 121.892 atau 64,01 persen suara, sedangkan kotak kosong hanya meraih 68.527 atau 35,99 persen suara.

    Harta kekayaan Suhartina Bohari

    Suhartina Bohari memiliki harta kekayaan mencapai Rp.24.262.373.799 yang dilaporkan pada 10 Januari 2023 di LHKPN KPK.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 23.677.560.000

    1. Tanah Seluas 2470 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 370.500.000

    2. Tanah Seluas 5400 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 810.000.000

    3. Tanah Seluas 3612 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 361.000.000

    4. Tanah Seluas 3086 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.000.000.000

    5. Tanah Seluas 1425 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 213.750.000

    6. Tanah Seluas 5900 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 885.000.000

    7. Tanah Seluas 9871 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 987.100.000

    8. Tanah Seluas 8418 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 168.360.000

    9. Tanah Dan Bangunan Seluas 545 M2/545 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.000.000.000

    10. Tanah Seluas 201 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 201.000.000

    11. Tanah Seluas 400 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 400.000.000

    12. Tanah Dan Bangunan Seluas 318 M2/318 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 318.000.000

    13. Tanah Seluas 13888 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.388.800.000

    14. Tanah Seluas 50091 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 5.009.100.000

    15. Tanah Seluas 15596 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 1.559.600.000

    16. Tanah Seluas 311 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 31.100.000

    17. Tanah Seluas 38550 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.855.000.000

    18. Tanah Seluas 179 M2 Di Kab / Kota Kota Makassar , Hasil Sendiri Rp. 107.400.000

    19. Tanah Seluas 4293 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 643.950.000

    20. Tanah Seluas 2015 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.007.500.000

    21. Tanah Seluas 71 M2 Di Kab / Kota Bone, Hasil Sendiri Rp. 7.100.000

    22. Tanah Seluas 13533 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.353.300.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 200.000.000

    1. Mobil, Toyota Innova Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp. 200.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 210.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 51.544.731

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. —-

    Total Harta Kekayaan (Ii-Iii) Rp. 24.139.104.73

  • Surat Edaran DPO Harun Masiku dari KPK Disebarkan Polres Pemalang

    Surat Edaran DPO Harun Masiku dari KPK Disebarkan Polres Pemalang

    JABAR EKSPRES – Surat edaran Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara tindak pidana suap Harun Masiku yang telah diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disebarkan oleh Kepolisian Resor Pemalang, Jawa Tengah.

    Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo, mengatakan bahwa penyebaran edaran pencarian DPO atas nama Harun Masiku tersebut sebagai dukungan pada kinerja KPK.

    ‘’Ini untuk mendukung kinerja KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami mulai menempelkan surat edaran pencarian DPO atas nama Harun Masiku,’’ ujarnya.

    BACA JUGA: Performa Luar Biasa CBR250RR, 2 Pembalap Muda Andalan AHRT Mendominasi di ARRC AP250

    Menurut Eko, penempelan surat edaran ini di 100 titik lokasi seperti ruang publik, papan pengumuman dan perkantoran, fasilitas keehatan, Gedung olahraga, pasar, terminal, dan SPBU.

    Seluruh personel Polres Pemalang telah melakukan penempelan surat edaran pencarian DPO yang mencantumkan foto dan data lengkap tentang Harun Masiku.

    ‘’Anggota Bhabinkamtibmas di desa binaannya masing-masing sudah menempelkan surat edaran itu. Tujuannya agar masyarakat mudah melihat surat edaran itu untuk melaporkan apabila melihat keberadannya,’’ kata Eko.

    BACA JUGA: Ahmad Nur Hidayat Resmi Gantikan Ummi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jabar

    Kapolres Pemalang itu menjelaskan bahwa Harun Masiku memiliki ciri-ciri tinggi badan 172 sentimeter, rambut berwarna hitam, kulit berwarna sawo matang, sering menggunakan kacamata, bertubuh kurus, dan bersuara sengau.

    Penempelan surat edaran DPO atas nama Harun Masiku masih terus dilakukan oleh Polres Pemalang.

    Eko berharap masyarakat yang melihat atau mengamankan pelaku bisa menghubungi penyidik yang sudah tertera pada surat edaran.

     

  • Hakordia 2024, Polri Tegaskan Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa

    Hakordia 2024, Polri Tegaskan Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa

    Jakarta: Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri menyebut korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama. Hal ini disampaikan bertepatan pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

    “Rasanya kita semua sepakat bawah korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dampaknya merusak tatanan kehidupan bangsa. Ia menghambat pembangunan, melemahkan institusi negara, merusak keadilan sosial, dan mengikis moral masyarakat,” kata Ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Herry Muryanto di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2024.

    Dalam momentum Hakordia ini, Satgassus meluncurkan Buku Pendidikan Antikorupsi Lintas Disiplin, dan Buku Pembelajaran Antikorupsi sekaligus perkenalan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor Polri). Momen ini juga sekaligus bersejarah bagi anggota Satgassus yang genap 3 tahun bergabung menjadi ASN Polri sejak 9 Desember 2021.

    Herry mengatakan ia dan Anggota Satgassus yang merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi ASN Polri untuk melanjutkan kontribusi bagi Bangsa dan Negara di bidang antikorupsi. Menurutnya, berdasarkan data, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Sebagaimana terlihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang bukan lagi stagnan tetapi terus menurun dalam beberapa tahun terakhir,” ujar mantan Direktur Penyelidikan KPK itu.
     

    Herry menyebut data itu menunjukkan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan melalui pembentukan budaya antikorupsi yang kokoh. Di sini lah, kata dia, pendidikan memainkan peran sentral.

    Herry menuturkan pendidikan antikorupsi bukan sekadar transfer ilmu, tetapi sebuah proses transformasi nilai yang bertujuan menciptakan generasi yang tidak hanya memahami dampak korupsi, tetapi juga memiliki keberanian untuk melawan praktik-praktik koruptif. Untuk itu, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri meluncurkan buku Pendidikan Antikorupsi Lintas Disiplin, dan Buku Pembelajaran Antikorupsi.

    Herry mengatakan buku pertama, yakni Pendidikan Antikorupsi Transdisiplin merupakan langkah maju dalam merumuskan pendekatan pendidikan antikorupsi yang komprehensif. Buku itu menyajikan karya yang lahir dari pemikiran, dedikasi, dan pengalaman para penulis lintas disiplin yang mencakup perspektif
    hukum, ekonomi, sosiologi, politik, serta nilai-nilai moral dan etika.

    Penulis buku pun disebut penulis-penulis pilihan yang memiliki rekam jejak, kredibitlitas, dan komitmen yang tinggi dalam gerakan antikorupsi. Melalui pendekatan ini, pembaca diyakini dapat memahami korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang membutuhkan solusi multi-dimensional.

    Sementara itu, buku kedua ialah Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi (BOBA) yang merupakan kolaborasi Satgassus Pencegahan Tipidkor dengan Universitas Islam Indonesia (UII). Isinya tentang pengalaman, pelajaran, dan pengetahuan yang didapatkan selama berjuang di garis depan pemberantasan korupsi dengan gaya tulisan yang menyenangkan untuk dibaca.
     

    Herry menyebut buku kedua itu mengupas tuntas 13 kasus korupsi dari berbagai sektor yang pernah ia tangani selama di KPK. Seperti Pelayanan Publik, Sumber Daya Alam, Politik, hingga Penegakkan Hukum, dengan analisis detail modus operandi, pola penyalahgunaan kekuasaan, serta dampak kerugian negara.

    “Sehingga buku ini dapat dijadikan alat pembelajaran praktis yang digunakan di ruang kelas, diskusi komunitas, maupun pelatihan bagi para penegak hukum,” ungkapnya.

    Eks Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK ini melanjutkan peluncuran kedua buku ini tidak muncul dalam ruang hampa. Menurutnya, karya ini adalah respons terhadap tantangan nyata yang dihadapi bangsa, di mana korupsi telah menjadi salah satu penghambat utama pembangunan.

    “Upaya ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat gerakan antikorupsi,” katanya.

    Namun, Herry mengatakan tantangan tidak berhenti pada penyusunan buku ini saja. Melainkan juga harus memastikan bahwa materi yang dihadirkan dapat diimplementasikan secara efektif, terutama dalam dunia pendidikan.
     

    “Harapan kita adalah agar buku ini menjadi panduan untuk memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi,” harapnya.

    Sebab, Herry menekankan korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi dengan seluruh daya dan upaya. Buku yang diluncurkan disebut salah satu senjata dalam perjuangan panjang tersebut. Namun, hasil akhirnya bergantung pada komitmen semua pihak.

    Terakhir, Herry mengajak semua pihak menjadikan peluncuran buku ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan. Bukan hanya untuk penegak hukum, tetapi untuk generasi penerus Bangsa yang kedepannya akan menakhkodai sebuah Bangsa yang besar, Bangsa Indonesia.

    “Semoga karya ini dapat menjadi cahaya kecil yang menerangi langkah kita menuju Bangsa yang bebas dari korupsi. Bangsa yang kuat karena dijaga oleh masyarakatnya yang menjunjung kejujuran dan keadilan, serta menginspirasi lebih banyak lagi pribadi-pribadi yang berdiri untuk kebenaran,” pungkasnya.

    Jakarta: Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri menyebut korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama. Hal ini disampaikan bertepatan pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.
     
    “Rasanya kita semua sepakat bawah korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dampaknya merusak tatanan kehidupan bangsa. Ia menghambat pembangunan, melemahkan institusi negara, merusak keadilan sosial, dan mengikis moral masyarakat,” kata Ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Herry Muryanto di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2024.
     
    Dalam momentum Hakordia ini, Satgassus meluncurkan Buku Pendidikan Antikorupsi Lintas Disiplin, dan Buku Pembelajaran Antikorupsi sekaligus perkenalan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor Polri). Momen ini juga sekaligus bersejarah bagi anggota Satgassus yang genap 3 tahun bergabung menjadi ASN Polri sejak 9 Desember 2021.
    Herry mengatakan ia dan Anggota Satgassus yang merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi ASN Polri untuk melanjutkan kontribusi bagi Bangsa dan Negara di bidang antikorupsi. Menurutnya, berdasarkan data, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi.
     
    “Sebagaimana terlihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang bukan lagi stagnan tetapi terus menurun dalam beberapa tahun terakhir,” ujar mantan Direktur Penyelidikan KPK itu.
     

    Herry menyebut data itu menunjukkan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan melalui pembentukan budaya antikorupsi yang kokoh. Di sini lah, kata dia, pendidikan memainkan peran sentral.
     
    Herry menuturkan pendidikan antikorupsi bukan sekadar transfer ilmu, tetapi sebuah proses transformasi nilai yang bertujuan menciptakan generasi yang tidak hanya memahami dampak korupsi, tetapi juga memiliki keberanian untuk melawan praktik-praktik koruptif. Untuk itu, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri meluncurkan buku Pendidikan Antikorupsi Lintas Disiplin, dan Buku Pembelajaran Antikorupsi.
     
    Herry mengatakan buku pertama, yakni Pendidikan Antikorupsi Transdisiplin merupakan langkah maju dalam merumuskan pendekatan pendidikan antikorupsi yang komprehensif. Buku itu menyajikan karya yang lahir dari pemikiran, dedikasi, dan pengalaman para penulis lintas disiplin yang mencakup perspektif
    hukum, ekonomi, sosiologi, politik, serta nilai-nilai moral dan etika.
     
    Penulis buku pun disebut penulis-penulis pilihan yang memiliki rekam jejak, kredibitlitas, dan komitmen yang tinggi dalam gerakan antikorupsi. Melalui pendekatan ini, pembaca diyakini dapat memahami korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang membutuhkan solusi multi-dimensional.
     
    Sementara itu, buku kedua ialah Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi (BOBA) yang merupakan kolaborasi Satgassus Pencegahan Tipidkor dengan Universitas Islam Indonesia (UII). Isinya tentang pengalaman, pelajaran, dan pengetahuan yang didapatkan selama berjuang di garis depan pemberantasan korupsi dengan gaya tulisan yang menyenangkan untuk dibaca.
     

    Herry menyebut buku kedua itu mengupas tuntas 13 kasus korupsi dari berbagai sektor yang pernah ia tangani selama di KPK. Seperti Pelayanan Publik, Sumber Daya Alam, Politik, hingga Penegakkan Hukum, dengan analisis detail modus operandi, pola penyalahgunaan kekuasaan, serta dampak kerugian negara.
     
    “Sehingga buku ini dapat dijadikan alat pembelajaran praktis yang digunakan di ruang kelas, diskusi komunitas, maupun pelatihan bagi para penegak hukum,” ungkapnya.
     
    Eks Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK ini melanjutkan peluncuran kedua buku ini tidak muncul dalam ruang hampa. Menurutnya, karya ini adalah respons terhadap tantangan nyata yang dihadapi bangsa, di mana korupsi telah menjadi salah satu penghambat utama pembangunan.
     
    “Upaya ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat gerakan antikorupsi,” katanya.
     
    Namun, Herry mengatakan tantangan tidak berhenti pada penyusunan buku ini saja. Melainkan juga harus memastikan bahwa materi yang dihadirkan dapat diimplementasikan secara efektif, terutama dalam dunia pendidikan.
     

    “Harapan kita adalah agar buku ini menjadi panduan untuk memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi,” harapnya.
     
    Sebab, Herry menekankan korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi dengan seluruh daya dan upaya. Buku yang diluncurkan disebut salah satu senjata dalam perjuangan panjang tersebut. Namun, hasil akhirnya bergantung pada komitmen semua pihak.
     
    Terakhir, Herry mengajak semua pihak menjadikan peluncuran buku ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan. Bukan hanya untuk penegak hukum, tetapi untuk generasi penerus Bangsa yang kedepannya akan menakhkodai sebuah Bangsa yang besar, Bangsa Indonesia.
     
    “Semoga karya ini dapat menjadi cahaya kecil yang menerangi langkah kita menuju Bangsa yang bebas dari korupsi. Bangsa yang kuat karena dijaga oleh masyarakatnya yang menjunjung kejujuran dan keadilan, serta menginspirasi lebih banyak lagi pribadi-pribadi yang berdiri untuk kebenaran,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MEL)

  • Prabowo Absen di Hari Antikorupsi Sedunia, Diwakili Budi Gunawan

    Prabowo Absen di Hari Antikorupsi Sedunia, Diwakili Budi Gunawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terpantau belum menghadiri Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12/2024). Saat ini, dia masih diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan. 

    Sekadar informasi, Prabowo diundang untuk menghadiri perayaan tahunan tersebut. Presiden ke-8 itu dijadwalkan memberikan sambutan di Hakordia 2024. Namun, sampai dengan dimulainya acara pada sekitar 09.20 WIB, Prabowo belum kunjung hadir. 

    Pembawa acara pun menginformasikan bahwa Menkopolkam Budi Gunawan hadir mewakili Presiden. Dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang, pria yang akrab disapa BG itu duduk di barisan depan tamu bersama dengan sejumlah pejabat seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

    Sebelumnya, Prabowo sempat dikonfirmasi hadir di Hakordia oleh Tim Juru Bicara KPK. “Update terbaru, Presiden direncanakan hadir,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. 

    Adapun Ketua KPK Nawawi Pomolango telah menyampaikan pidato pembukanya di Hakordia 2024. Pada Hakordia tahun ini, KPK mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, yang dimaksudkan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi menuju Indonesia Emas 2045.

    Sebagai negara yang telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan menjadi anggota G20, terang Nawawi, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi. 

    “Hari Antikorupsi Sedunia kita peringati sekaligus untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” ujar pimpinan KPK Jilid V itu. 

  • Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Budi Gunawan: Indonesia Butuh Penguatan Komitmen Berantas Korupsi

    Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Budi Gunawan: Indonesia Butuh Penguatan Komitmen Berantas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberi sambutan dalam pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024). Budi mengajak seluruh elemen bersatu dalam pemberantasan korupsi.

    “Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh eleman bangsa untuk bersatu padu dalam memberantas korupsi demi terwujudkan tujuan pembangunan nasional,” kata Budi Gunawan.

    Budi Gunawan yang memberi sambutan di Hari Antikorupsi Sedunia 2024 mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada KPK yang sudah bekerja keras menjalankan program pemberantasan korupsi.

    “Mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,” ujar mantan kepala Badan Intelijen Negara itu.

    Budi Gunawan menyatakan, korupsi merupakan kejahatan sangat luar biasa yang bisa menghambat pembangunan, merusak kehidupan bangsa, dan menyengsarakan rakyat.

    Menurutnya Presiden Prabowo Subianto sudah memasukkan pemberantasan korupsi dalam misi ketujuh asta cita untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi dan narkoba.

    “Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada seluruh lembaga penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas dalam memberantas tindakan pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan,” ujar Budi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 yang disiarkan langsung di BTV.

    “Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat, karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang makin sehat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor,” sambungnya. 

    Sebagai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, lanjut Budi Gunawan, Kemenko Polkam bersama jaksa agung, kapolri, beberapa kementerian dan lembaga terkait telah membentuk  desk pencegahan tindak pidana korupsi, dan perbaikan tata kelola sejak 4 November 2024.

    “Desk ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintah agar lebih transparan, dan akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait sehingga dapat berjalan semakin efektif dan mencapai target,” ujarnya. 

    Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di gedung KPK dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara di antaranya Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para pimpinan KPK, dan lainnya. 

    Tema Hari Antikorupsi Sedunia 2024 adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.

  • Soroti LHKPN Pejabat, Ketua KPK Endus Adanya Indikasi Suap dan Gratifikasi

    Soroti LHKPN Pejabat, Ketua KPK Endus Adanya Indikasi Suap dan Gratifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyoroti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para pejabat selaku wajib lapor. Menurutnya, masih ada indikasi dugaan suap dan gratifikasi yang terendus dari LHKPN para pejabat.

    “Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi,” kata Nawawi saat memberikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nawawi menyampaikan, upaya pencegahan korupsi dilakukan KPK sebagaimana amanat Undang Undang 19 Tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN. Hanya saja, dia menyoroti soal kebenaran LHKPN para pejabat.

    “Namun, kebenaran isi laporan masih memprihatinkan,” ujar Nawawi.

    Oleh sebab itu, Nawawi meminta kementerian maupun lembaga menaruh atensi serius terhadap penyampaian LHKPN. Menurutnya, penyampaian LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat ke masyarakat.

    “Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya,” ungkap Nawawi.

  • Presiden Prabowo Akan Hadiri Hakordia di KPK

    Presiden Prabowo Akan Hadiri Hakordia di KPK

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ( Hakordia ) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakordia akan digelar Senin (9/12/2024) hari ini.

    “Update terbaru, Presiden direncanakan hadir,” kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan singkat, Senin (9/12/2024).

    Sebelumya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron berharap Presiden Prabowo Subianto bisa hadir secara langsung pada kegiatan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK tersebut. “Mudahan-mudahan kita berharap Presiden akan hadir,” kata Ghufron.

    “Untuk memberikan semangat pemberantasan korupsi,” katanya.

    Ghufron mengatakan, tema Hakordia 2024, yakni Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju sesuai dengan arahan Prabowo seusai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Saat itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi.

    “Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas korupsi melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas serta keteladanan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan kolaboratif,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    (abd)

  • Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Menko Polkam Wakili Presiden Prabowo Beri Sambutan

    Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Menko Polkam Wakili Presiden Prabowo Beri Sambutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polkam Budi Gunawan mewakili Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato sambutan pada pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron masih berharap Presiden Prabowo hadir dalam Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di KPK. Namun, sampai sekarang Prabowo belum hadir. “Mudah-mudahan kita berharap presiden akan hadir,” katanya kepada wartawan.

    Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di KPK yang disiarkan langsung di BTV sudah dimulai.  Menko Polkam Budi Gunawan sudah hadir untuk mewakili Presiden Prabowo.

    Saat ini sejumlah menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih sudah berada di lokasi acara di antaranya Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menkomdigi Meutya Hafid, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan sejumlah kepala lembaga pemerintah. 

    Kemudian hadir juga Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para pimpinan KPK, dan sejumlah hadirin para undangan Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

  • Terpopuler, Rezim Baath tumbang hingga KPU sahkan Pram-Rano unggul

    Terpopuler, Rezim Baath tumbang hingga KPU sahkan Pram-Rano unggul

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler yang menarik untuk disimak pada Senin pagi, mulai dari tumbangnya Rezim Baath di Suriah setelah 61 tahun berkuasa hingga KPU menetapkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya :

    1. Rusia: Bashar Al-Assad mengundurkan diri, putuskan keluar dari Suriah

    Bashar Al-Assad, pemimpin rezim Baath Suriah yang digulingkan, memutuskan mundur dari jabatannya dan melarikan diri dari Suriah, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Rusia pada Minggu. Selengkapnya di sini.

    2.Pakar Mikro Ekspresi ungkap perasaan terpendam Prabowo pada Gus Miftah

    Psikolog jebolan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sekaligus Pakar Gestur dan Mikroekspresi, Monica Kumalasari membahas komentar Presiden Prabowo terkait pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Selengkapnya di sini.

    3.Polres Pemalang sebar edaran DPO Harun Masiku dari KPK

    Kepolisan Resor Pemalang, Jawa Tengah, menyebarkan surat edaran daftar pencarian orang (DPO) perkara tindak pidana suap Harun Masiku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selengkapnya di sini.

    4.Rezim Baath Suriah yang telah berkuasa selama 61 tahun tumbang

    Kekuasaan 61 tahun Partai Baath di Suriah tumbang pada Minggu (8/12) setelah ibu kota Damaskus lepas dari kendali rezim Assad.Partai Sosialis Arab Baath pertama kali berkuasa di Suriah pada 1963 melalui kudeta militer. Selengkapnya di sini.

    5.KPU DKI sahkan pasangan Pram-Rano unggul di Pilkada Jakarta

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024 yakni 2.183.239 suara. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024